Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat dengan masyartakat dan elite lokal Maluku Utara, di mana pemerintah pusat dinilai lambat dan tidak serius oleh masyarakat dan elite lokal Maluku Utara dalam memroses pengesahan Undang-Undang. Sedangkan pemerintah pusat menilai tindakan masyarakat dan elite lokal Maluku Utara yang melakukan demo sepanjang awal tahun 1999 terlalu berlebihan. Persaingan elite lokal antar dua kesultanan kembali mengemuka yang terwujud dalam perdebatan dalam penentuan ibukota provinsi, serta konflik sosial dan konflik politik yang terjadi setelah Maluku Utara dibentuk. Kehidupan awal Maluku Utara sebagai provinsi baru diwarnai konflik sosial hingga diberlakukannya darurat sipil. Selain itu, pemilihan gubernur pertama menjadi bukti kebangkitan demokrasi lokal yang mengarah pada primordialisme. Pembentukan Provinsi Maluku Utara ini membawa dampak bagi berkembangnya kesejahteraan rakyat di Maluku Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kontemporer yang menggunakan metode wawancara dan penelusuran arsip sezaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara serta sejarah politik lokal di Indonesia.

---

After the fall of New Order, issues of formation of new provinces in Indonesia emerged. North Maluku appeared as one of regions which claimed for a regional autonomy to be separated from its main province, Maluku. These ideas emerged after efforts in requesting the establishment of the new province on 1958 had not been responded by the central government and so these ideas were concealed in New Order era. In the era of President Habibie 39 s leadership, central and local governments had come to an agreement to establish North Maluku Province. Thus many challenges rose between central government and local society along with its elites who perceived that the central government had been too slow and had not taken the matter seriously in order to legalise the laws of new province establishment. On the other hand, the central goverment perceived the measures taken by the local society and elites by doing demonstrations during first half 1999 to be an exaggeration. Local elite rivalries between the two sultanates reappeared as manifested in the debates in the determination of the provincial capital, as well as the social conflicts and political conflicts that occurred after the North Moluccas were formed. After establishing a new province, the early establishment of North Maluku was marked with social conflicts and this led to civilian emergencies. In addition to that, the first election of governor became a proof of rising local democratization, which directed to primordialism. The establishment of North Maluku brought about impacts in an increase in the society welfare, due to the growth of the province economy. This is a contemporary historical research, which uses methods by interviews and taking notes of historical archives. This research is done in hopes of contributing for historical studies of the establishment of North Maluku Province and the history of local politics in Indonesia."

"Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu bentuk penilaian pendidikan yang dilakukan pemerintah secara nasional. Aspek mutu soal ujian perlu menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan penilaian pendidikan. Ujian Nasional selain berfungsi sebagai kontrol terhadap kualitas pendidikan, dan sertifikasi, Ujian Nasional juga memiliki fungsi keputusan. Artinya Ujian Nasional merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan siswa pada akhir masa pendidikan seperti penentuan kelulusan pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu segala persyaratan menyangkut seal ujian hares dipenuhi. Butir soal yang balk harus memiliki tingkat kesulitan yang memadai dan daya beda yang balk. Selain tingkat kesukaran dan daya beda, soal yang balk harus berkeadilan (fairness). Artinya, perilaku soal tersebut sama terhadap beberapa kelompok yang berbeda. Dengan kata lain suatu butir soal harus berperilaku adil terhadap dua atau lebih kelompok yang diasumsikan memiliki kemampuan sama.Dengan menggunakan data UN paket 1 SMP/MTs Tahun 2005 Provinsi Maluku Utara sebanyak 10.477 peserta ujian pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Analisis utarna dilakukan untuk memperoleh informasi tentang butir-butir soal yang terdeteksi memuat DIF baik oleh metode deltaplot, metode Mantel-Haenszel, maupun metode uji perbedaan parameter b. Sedangkan analisis tambahan dilakukan untuk mendapatkan informasi menyangkut kualitas empirik butir soal baik secara klasik maupun secara modern melalui pendekatan IRT.Analisis secara klasik menghasilkan semua mata pelajaran yang diujikan memiliki kualitas yang balk. Hanya 4 butir (7%) soal bahasa Indonesia, dan 3 butir soal (5%) soal bahasa Inggris perlu direvisi. Sedangkan hasil analisis dengan pendekatan model Rasch semua mata pelajaran memiliki fit statistik yang baik, baik fit statistik kemampuan dengan model maupun antara butir soal dengan model. Kesesuaian antara tingkat kesukaran soal dengan kemampuan sangat berbeda. Rerata kemampuan siswa pada semua mata pelajaran lebih tinggi dari tingkat kesukaran soal (0,00 logit). Kemampuan bahasa Indonesia 0,421 logit, matematika 0,302 logit, dan bahasa Inggris 0,354 logit. Hasil analisis pendeteksian DIF dengan metode delta plot menghasilkan semua butir soal pada semua mata pelajaran tidak terdeteksi memuat DIF. Pada metode Mantel-Haenszel terdeteksi 9 butir (15%) soal bahasa Indonesia, 3 butir (10%) soal matematika, dan 8 butir (13%) soal bahasa Inggris memuat DIF. Hasil analisis metode uji perbedaan parameter b didapatkan 10 butir (17%) soal bahasa Indonesia, 2 butir (7%) soal matematika, dan 8 butir (13%) soal bahasa Inggris memuat DIF."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Indonesia memiliki keunggulan di sektor pertambangan, dengan sumberdaya mineralnya yang melimpah, salah satunya adalah nikel. Menurut data Kementrian ESDM pada tahun 2020, cadangan nikel Indonesia, sebagian besar 90% tersebar di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Daerah penelitian berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara dengan tipe deposit atau endapan nikelnya adalah tipe endapan nikel laterit yang berasal dari batuan dasar Komplek Batuan Ultrabasa Halmahera (Ub). Batuan dasar pada endapan nikel laterit, memiliki peranan penting dalam menghasilkan karakteristik endapannya. Namun sampai saat ini penelitian mengenai hal tersebut masih jarang ditemukan terutama pada daerah penelitian sehingga menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik endapan nikel laterit yang dihasilkan dari jenis batuan dasar yang berbeda, serta potens unsur yang ada. Penelitian diawali dengan klasifikasi batuan induk analisis petrologi, petrografi, dan statistik deskriptif dari data geokimia, kemudian dilanjutkan dengan memodelkan kadar Ni menggunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW). Hasil penelitian didapati bahwa daerah penelitian tersusun atas batuan ultramafik harzburgit dan dunit. Dari hasil analisis data geokimia pada setiap lapisan, didapati bahwa persentase nikel tertinggi terdapat pada lapisan saprolit yang dihasilkan dari batuan dasar dunit dengan kemiringan lereng dominan sangat landai.

---

Indonesia has an advantage in the mining sector, with its abundant mineral resources, one of which is nickel. According to data from the Ministry of Energi and Mineral Resources in 2020, most of Indonesia's nickel reserves, 90% are scattered in Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi and North Maluku. The research area is located in East Halmahera Regency, North Maluku with the type of nickel deposit or deposit being laterite nickel deposit type originating from the bedrock of the Halmahera Ultrabasic Rock Complex (Ub). The bedrock in laterite nickel deposits has an important role in producing the characteristics of the deposit. However, until now research on this matter is still rarely found, especially in the research area, so it is interesting to conduct further studies. This study aims to determine the characteristics of laterite nickel deposits produced from different types of bedrock, as well as the potential of the elements present. The study begins with the classification of the source rock with petrological analysis, petrography, and descriptive statistics from geochemical data, then proceeds with modeling the levels of Ni using the Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation method. The results showed that the study area is composed of ultramafik harzburgite and dunite rocks. From the analysis of geochemical data for each layer, it was found that the highest percentage of nickel was found in the saprolite layer produced from dunite bedrock with a very gentle dominant slope."

"Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dan menyimpannya dalam bentuk biomassa hutan, untuk itu diperlukan teknik yang efektif dan mudah digunakan dalam menduga cadangan karbon pada suatu hamparan vegetasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estimasi stok karbon di area hutan Halmahera Timur serta sebarannya menurut karakteristik fisik hutan. Estimasi stok karbon diperoleh dari hubungan keterkaitan antara diameter batang, tinggi pohon kerapatan vegetasi, dan biomassa yang dihitung melalui model Alometri dengan nilai NDVI citra Landsat TM, sehingga dari hubungan tersebut diperoleh sebaran stok karbon di area hutan Halmahera timur.Dari hasil pengolahan sebaran stok karbon tertinggi terdapat pada kerapatan vegetasi rapat dengan persentase nilai sebesar 52,20%, sedangkan untuk sebaran stok karbon berdasarkan kelerengan nilai tertinggi terdapat pada kelerengan 16-25%, untuk sebaran stok karbon tertinggi berdasarkan ketinggian terdapat pada ketinggian 501-750, dan untuk sebaran stok karbon tertinggi berdasarkan jenis tanah terdapat pada tanah latosol.

---

Forests serve as carbon sinks and store it in the form of forest biomass, it is necessary for effective technique and easy to use in suspected carbon stocks on a carpet of vegetation. This study aims to determine the estimated carbon stocks in forest areas of East Halmahera and distribution according to physical characteristics of forest. Estimated carbon stocks derived from the relationship between stem diameter, tree height vegetation density, and biomass are calculated through Algometry model with Landsat TM NDVI values, so that the relationship obtained distribution of carbon stocks in forest area east of Halmahera.

The results have the highest carbon stock distribution on the density of vegetation meeting with the percentage value of 52.20%, while for the distribution of carbon stocks based on the steepness of the highest value found in 16-25% slope, for the distribution of the highest carbon stocks based on height are at an altitude of 501 - 750, and to the highest carbon stock distribution by type of soil found on the ground latosol."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."