Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imigrasi sebagai institusi pemerintah yang bertugas dalam hal ihwal keluar masuknya orang dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk membendung dampak negatif dari peningkatan lalu lintas orang antar negara akibat dari arus globalisasi, Seperti munculnya Trans Organized Crimes (TOC) dan imigran ilegal. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan fungsi penegakan hukum.Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, data kuantitatif tidak dijadikan sebagai landasan pembenar namun hanya sebagai pendukung data kualitatif saja, penelitian ini melibatkan 9 (sembilan) pejabat imigrasi (pejim) sebagai informan yang bertugas dibagian pengawasan dan penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Jateng.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian belum optimal karena belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas tentang jenis pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan tindakan keimigrasian, belum adanya keinginan yang kuat dari pejabat imigrasi untuk menerapkan sanksi melalui tindakan yudisial, dan minimnya pelatihan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penegakan hukum keimigrasian khususnya ketepatan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

---

Immigration as commisioned governmental institution in the case of about exit entry of people and foreigner observation in region of Republic Of Indonesia is obliged to barricade the negative impact from make-up of traffic of inter-states people of effect globalization current, Like appearance of Trans Organized Crimes ( TOC) and immigrant ilegal. One of way of which can be gone through by that is optimal of function is straightening of law.Based on the condition, the writer doing the research about the implementation gift of Sanction of Immigration Transgression. The theory that is used in this research is from George Edwards III. He said that the succeed implementation of public polic is influenced by four factors, such as communication, resources, disposition, and bureaucracy structure.The research methods that the writer uses are qualitative method and quantitative method. The writer involves nine immigration officers as an informant. All of thoose immigration officers will be on duty in controlling and implementing section of Departement of Law and Human Right the Central of Java.Based on the research result, the implementation of immgration policy grant related to violation punishment is not optimizing yet. It happens because of there is no clear regulations abaut the kinds of violation that should be finished throught the judicial action and immigration action. There is no reaction or desire from immigration officer to apply the punishment throught the judicial action, and less training.The writer hopes that this research result will give new point of view to the Directorate General of Immigration about the effort of immigration law enforcement, especially for punishment grant related to the immigration trespassers that is done by foreigner."

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data daiam penelitlan ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan yang terdirl dari para pejabat dan penyidik di tingkungan Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Selain metode wawancara meqdalam juga dilakukan pegumpulan data melalui kuesioner, dan laporan- laporan kegiatan di lingkUngau Direk~orat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasin Untuk mendapatkan data sekunder. Dari analisis data hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa ha) bahwa: 1) Rendah/lemahnya implementasi kebljakan penyidikan tindak pidana keimigrasin terhadap imigran gelap terkait pasal 48 dan 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebabkan adanya pelemahan 4 faktor implementasi kebijakan yaitu; Komunikasl, surnber daya. disposisl, dan struktur birokrasi; 2) Lemahnya faktor komunikasi discbahkan oleh karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai pemabaman imigran gelap dalam konteks TPK baik kepada masyatakat dan juga aparat imigrasi sendiri dan tidak pemah ada penyampaian arahan atau inslruksi yang bersifat terbuka/langsung, terpola, dan jelas; (tidak ambigu) mengenai persoalan penyidikan TPK terhadap imigran gelap dari Dirjen kepada pcjabal atau penyidik di tingkungan Subdit Penyidikan; 3) Lemahnya faktor sumber daya disebabkan karena pendistribusian dan pencmpatan staf yang tidak merata dan salah, serta sangat tcrbatasnya kewenangan yang dimiliki pejabat atau penyidik dalam meiaksanakan kebijakan penyidikan TPK terhadap imigran karena adanya benturan internal {kebijakan Negara; Menteri/Presiden, dan imigrasi sendiri) dan internasional ( etik:a dan kebiasaan tradisi intemasional, dan tembaga-lcmbaga internasional); 4) Lemahnya faktor disposisidisebabkan karena tidak adanya inscntif bag! pejabat atau penyidik yang berdedikasi, dan; 5) Kecenderungan lemahnya faktor struktur birokrasi dalam hal belum adanya prosedur kerja JSOPs yang bersifat khusus (bersifat umum) mengenai Imigran gelap dalam konteks TPK dan pembagian kerja yang ada di Subdit Penyidikan masih bersifat kurang efektlf.

---

The focus of this study is Analysis on Immigration's Crime Act Investigation policy toward Illegal Migrant Concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration. While the implementation of immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant bas relation with international aspect, so does the understanding of illegal migrants will be discussed of a theoretical side and law's norm aspects and also to be related with state jurisdiction. This research is using qualitative method with descriptive design. The data collection on this research is collected by means of deep interview to obtain primary data from informants, they are officials and investigators in Sub Directorate Investigation environment. Apart from deep interview method, the data collection' also to be collected by means of questionnaire, and activity reports in Sub Directorate Investigation, to obtain secondary data. From the interview's data analysis, the conclusions are following; 1) The low implementation of immigration's crime act investigation policy is caused by 4 factors of implementing policy they are; communication, resources, disposition, bureaucracy structure; 2) The low communication factor is caused by there's no any socialization about illegal migrant understanding in the context of immigration's crime act, either publics or self-immigration aparaturs and there's no conveying directives or instructions or orders having a direct way or indirect way, a fixed patter and a clear meaning (no ambiguity or ambivalence) concerning the problem of immigration's crime act investigation policy toward iHega1 migrant by Director General lmmigration to officials or investigators in Sub Directorate Investigation; 3) The low resource factor is caused by the distribution .and the placement of staffs not to throughout every place and wrong places, and also the limited authority of officials or investigator in doing immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant caused by internal clash (state's policy; Minister or President) and international (ethic and custom of international traditions, and international institutions) 4) The low disposition aspect is caused by no any incentive for officials or investigators having high dedication, and; 5) There's an inclination of bureaucracy structure factor become less effective. It's caused by no special SOPs concerning illegal migrant in immigration's crime act context and also fragmentation being in Sub Directorate Investigation is still less effective."

"Pada penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul penelitian: ? Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Keimigrasian Hukum Acara Pidana?. Dalam penelitian, ini akan dilihat penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam aspek yuridis normatif dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum dan budaya penegakan hukum pada ruang penelitian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis mengenai penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.Pada analisia penelitian, dilakukan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dianalisa pada penelitian, di mana narasumber tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Penegakan hukum keimigrasian merupakan sebuah sistem penegakan hukum, yang apabila mengunakan teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Subtansi hukum, adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Struktur hukum berkaitan dengan organisasi hukum dan orang-orang yang melaksanakan hukum dalam hal ini Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta dan sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian.Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum pada aparat atau institusi penegakan hukum dan budaya hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta memiliki karakteristik yang khas, karena tidak hanya sebagai Kantor Imigrasi Klas I Khusus, namun Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan tempat masuk dan ke luarnya warga negara asing dan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, sehingga penegakan hukum keimigrasian merupakan satu tugas dan fungsi penting bagi Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, di mana penegakan hukum di bidang keimigrasian, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu tindakan keimigrasian dan pro pengadilan yang, di mana pro justisia dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian berhubungan erat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta yang juga memiliki kompleksitas pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.On the following research, the writer has a title of: ?Analysis on upholding the Immigration law at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office combines with Immigration Law and criminal law?. In this research, it will shows the uphold of immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law under the aspect juridical normative and upholding the law and the culture of upholding the law on the house research at Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

The research has a purpose of understanding the upholding the law of Immigration based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the type of research used are descriptive analytic research concerning upholding the immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. The research data that were used are primary and secondary law matter.

On the analysis research, document study was done combine with upholding the law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the interview on the informant that attach to set of problems which will be analyze during the research, where the informant were as the Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) at the Immigration Checkpoint and Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

Upholding the immigration law classify as a uphold law system, which if we are using the theory of Lawrence Friedman, system that consist of law substantial, law structures and law cultures . Substantial law is Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. Law Structures combine with law organization and people who carried out the law in this matter Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office and human resources, also the facilitation which attach with upholding the immigration law.

Law cultures combine with law cultures on officials or institution which uphold the law and law cultures which grow in the society. Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office have the special characteristic because not only as the special first class immigration office, but also has a immigration checkpoint which used for anyone who wish to enter and leaving the territory of Indonesia, so the upholding immigration law as important duties and functions for Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office, whereas upholding the immigration was done in two ways, they are: immigration action and pro justitia where upholding the law of immigration are closely related to Immigration Civil Servant Investigator at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office that have violation complexity and criminal on the immigration sector."

"ABSTRAKDewasa ini, dalam masyarakat adat suku Tolaki di Kota Kendari, masih ditemukan pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian delik adat, khususnya dalam delik adat Kesusilaan, baik terhadap hakim ketika menerapkan KUHP di pengadilan, maupun terhadap ketua adat ketika menyelesaikan kasus-kasus delik adat Kesusilaan dengan perdamaian, dan hingga saat ini putusan adat masih ditaati, dihormati, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dalam hukum adat suku Tolaki, dikenal adanya penjatuhan sanksi adat ?Peohala? yakni penyelesaian secara adat dengan membayar denda adat kepada korbannya, terhadap seseorang yang melanggar delik adat Kesusilaan, yaitu suatu perbuatan yang dianggap merendahkan martabat, dimana delik adat ini harus dikualifikasikan sejajar dengan Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kedudukan hukum adat Tolaki tersebut, apabila ada suatu perbuatan melanggar hukum adat yang ada padanannya dalam KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung data sekunder tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dukungan pengkajian terhadap penghormatan dan pengakuan, terhadap upaya penyelesaian alternatif, atau putusan ketua-ketua adat, dengan penerapan sanksi yang sesuai hukum adat, yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat, adanya suatu rumusan hukum yang kuat mengenai pengakuan putusan hukum adat di dalam undang-undang, dan tidak hanya sebatas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644.K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, sebab sifat dari Yurisprudensi tidaklah mengikat bagi hakim, karena hakim Indonesia tidak menganut sistem preseden yang terikat dengan keputusan hakim terdahulu, sebagaimana pada hakim-hakim di negara yang menganut sistem Anglo Saxon (common law).

---

ABSTRACTNow days, the Tolaki ethic group in Kendari still practices their Adat law as the resolution to resolve crimes in their society, especially for decency offences, even when the those offences were decided by the judges, by applying the penal through courts, or resolved with the principles of their own Adat law by the Tolaki society leader, such as ?peohala?. In the Tolaki Adat law, ?peohala? can be describe as a type of punishment for someone who commits decency offences by paying some certain fines to the victim for the causes of lost, where this kind of offence shall be treated the same way as the crimes in the penal code. This tesis discusses the preposition of the Tolaki Adat law comparing with the similar crimes in the penal code. This research uses the juridical-normative methode through documentation study of the secondary data, consisting of the primary legal material, secondary legal material and the tertiary legal material. To support the secondary data, this research also uses the primary data by doing deep interview. The result suggested that the implentation of the Tolaki Adat law should be maintained by legislation acknowledgment, and not only by the recognation of the Indonesian Supreme Court Decision No. 1644.K/Pid/1988 15th May 1991, because in the Indonesian legal system the judges are not attached by the ?stare decisis? principle like in the common law (anglo saxon) countries."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting."