"
ABSTRAKUndang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena
menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun
dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat
Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Pembatala undang-undang ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimanakah proses
pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah
dan mengapa undang-undang tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat?. Undang-
undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah undang-undang yang dijadikan studi kasus
dalam tesis ini, karena undang-undang BHP adalah undang-undang yang paling cepat
dimohonkan untuk di judicial review ke MK RI, padahal undang-undang ini telah
menghabiskan dana Negara yang begitu besar dan waktu pembentukannya sangat lama.
Undang-undang BHP merupakan undang-undang inisiatip dari pemerintah yang dibahas
bersama-sama dengan DPR RI komisi x dari tahun 2007 samapai 2009. Dalam rapat dengar
pendapat antara DPR Komisi x dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti pihak
pengurus Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negeri, Lembaga-Lembaga Pendidikan,
Para Pakar, beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa, aktifis pendidikan, dan Lembaga
pemerhati Pendidikan. Dalam rapat dengar pendapat ini ternyata kebanyakan kelompok
masyarakat yang hadir menolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
(RUU BHP) ini, namun atas alasan perintah undang-undang Sisdiknas RUU BHP ini
dilanjutkan ke tingkat pembahasan sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Begitu RUU BHP ini disahkan menjadi undang-undang, langsung mendapat penolakan dari
berbagai elemen masyarakat yang pada akhirnya dimohonkan judicial review ke MK RI.
Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada undang-undang BHP dibatalkan karena
bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi pembatalan undang-undang BHP ini berdampak
pada Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara (PT BHMN) harus kembali pada bentuk asalnya, Implikasi selanjutnya berdampak
pada para dosen dan pegawai yang non PNS di PT BHMN yang menjadi tidak jelas status
hukumnya. Dan yang terakhir berdampak pada aturan hukum yang mengikuti undang-undang
BHP harus ikut dibatalkan. Berdasarkan implikasi yang sangat besar dari sebuah undang-
undang, maka seharusnyalah pembentukan undang-undang mengutamakan prinsip
demokratis sehingga menghasilkan hukum yang responsif yang didukung oleh budaya hukum
masyarakat yang diatur, struktur pemerintah yang mengatur, dan subtansi hukum yang
responsif yang jelas tujuan dan manfaatnya.
AbstractThe law became a very important for Indonesia because the country declared itself as the
State law (Article 1 paragraph 3 of the Constitution of 1945), but in reality the laws
established by the House of Representatives of the Republic of Indonesia together with the
Government majority rejected by the people of Indonesia that was canceled at the
Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Pembatala this law raises a big question,
how was the establishment of laws made by Parliament together with the government and
why the law does not reflect the wishes and aspirations of the people?. Law Legal Education
(BHP) is a statute which is used as case studies in this thesis, because the statute law BHP is
the fastest petitioned for judicial review to the Constitutional Court of Indonesia, but this
legislation has spent country so large and its formation time is very long. BHP Law is the law
of the government initiative discussed together with the House of Representatives committee
from 2007 x samapai 2009. In a hearing between the House of Representatives Commission
X with community groups such as the good steward of Private Higher Education and State,
Educational Institutions, Experts, some of the Student Executive Board, education activists,
and observers of the Institute of Education. In this hearing was most communities are present
reject the Draft Law Legal Education (BHP bill), but for reasons of law orders the National
Education Bill BHP continued to level the discussion until finally passed into law. Once BHP
bill is enacted into law, an immediate rejection of the various elements of society that
eventually petitioned for judicial review to the Constitutional Court of Indonesia. Based on
the facts and evidence that there is legislation BHP canceled due to conflict with the 1945
Constitution. Implications cancellation BHP legislation is impacting on the State University
College has become a State-owned Legal Entity (PT BHMN) should return the original form,
have an impact on the further implication of the lecturers and non-civil service employees at
PT BHMN who become unclear status the law. And the latter affects the legal rules that
follow the law BHP should come undone. Based on the enormous implications of a law, then
the law ought to be prioritizing the establishment of democratic principles so as to produce a
responsive law backed by the legal culture of society is regulated, the government structures
that regulate, and responsive legal substance that clear objectives and benefits."
