Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

---

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

"

"Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan.

---

This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change.

This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad.

From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation."

"Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours."

"Tesis mi membahas karakteristik pemerolehan visa kerja bagi orang asing lulusan universitas di Jepang. Penehtian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan The Japan Institute of Labor Policy and Training. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerolehan visa kerja bagi orang asing lulusan universitas di Jepang dapat menjelaskan kebutuhan perusahaan Jepang akan tenaga kerja asing. Internasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan Jepang menyebabkan perusahaan Jepang membutuhkan tenaga kerja asing yang memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan asing agar dapat bersaing dalam skala internasional dan memperlancar transfer pengetahuan dan teknologi.

---

The study is focus on characteristics of working visa acquirement for former

international students in Japan. This research is descriptive interpretative by using secondary data from The Japan Institute of Labor Policy and Training. The research shoes that wormng visa acquirement could explain Japanese company needs of foreign worker Foreign workers are needed by internationalize Japanese companies in order to compete in international level and to facilitate tranfer of knowledge and technology."

"Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia mengalami banyak permasalan akibat tidak pastinya peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian, karena adanya kewenangan diskresi yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi untuk memilih apakah akan memberikan tidakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Keimigrasian, faktor-faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi menggunakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cukup dengan penerapan tindakan sanksi administrasi berupa Deportasi, denda dan Penangkalan dapat menyelesaikakan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas ultimum remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum Keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan kepada semua pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kecuali terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan dampak dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi apakah pelanggaran dan kejahatan dapat di toleransi oleh masyarakat atau meresahkan masyarakat. Praktek penerapan sanksi pidana keimigrasian di Indonesia masih mengalami kendala diantarahnya overcrowded Lembaga Permasyarakatan, Rudenim, peningkatan biaya operasional setiap kasus, pengungsi yang tinggal tanpa batasan waktu, dan kurangnya koordinasi antara pejabat Imigrasi dengan Kepolisian RI.

---

Immigration law enforcement in Indonesia has many problems due to uncertain regulations in the Immigration Act, because of the discretionary authority granted to Immigration Officials to choose whether to provide administrative sanctions or criminal sanctions. This study aims to find out how the application of the ultimum remedium principle in the Immigration Act, factors that cause Immigration Officials to use Administrative sanctions or Criminal sanctions and how Immigration law enforcement practices in Indonesia. In this study, the type of research used is normative research using historical, legal and conceptual approaches. The results of the study concluded that sufficient implementation of administrative sanctions in the form of Deportation, fines and deterrence could solve the immigration law enforcement process quickly, simply and at a low cost so that the principle of ultimum remedium can be applied in the enforcement of Immigration law. Administrative sanctions can be applied to all violations and crimes under the Immigration Act, except for victims of trafficking and people smuggling. Before imposing a criminal sanction, it must be considered the impact of the violation and the crime that occurred whether the violation and crime can be tolerated by the community or disturbing the community. The practice of implementing immigration criminal sanctions in Indonesia is still experiencing problems in overcrowded Correctional Institutions, Rudenim, increased operational costs for each case, refugees who live without time limits, and lack of coordination between Immigration officials and the Indonesian Police."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi atas International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990 oleh Indonesia dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran membutuhkan suatu mekanisme perlindungan yang dapat menjamin nasib para pekerja migrannya di luar negeri yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar mereka. International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang disahkan untuk menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar seluruh pekerja migran di dunia. Komitmen Indonesia untuk terikat dengan perjanjian internasional ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migrannya di negara-negara tujuan pekerja migran untuk bekerja. Indonesia harus melakukan perubahan pada kerangka hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mereformasi praktik perlindungannya untuk memastikan agar hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia dapat terjamin.

---

This final paper discusses about the implementation of 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families by Indonesia regarding the protection of the Indonesian migrant workers overseas. Indonesia, as one of the countries who has the largest number of its migrant workers, needs a protection mechanism to ensure the life of its migrant workers’ who are highly susceptible to the violation of their rights. 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families is one of the existing international law instrument which was formed to provide protection to the migrant workers’ rights. Indonesia’s commitment to be bound by the treaty is expected to overcome the problems that happened in their working destination states. Indonesia must conduct a change in its regulation concerning the protection of Indonesian migrant workers and reform the protection practice to ensure its migrant workers’ life."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan pendidikan AIM terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial para alumninya. Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh masukan bagi lembaga ini dalam menentukan arah dan garis kebijakan guna pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan AIM khususnya dari segi kurikulum AIM di masa-masa mendatang.Untuk penelitian ini penulis menggunakan responden yang terpilih adalah alumni AIM 3(tiga) angkatan awal dimana dianggap mereka sudah terjun langsung kelapangan pekerjaan dan sudah beradaptasi dengan lingkungan, kemudian Atasan langsung, Rekan Sejawat dengan posisi dan tugas yang sama dan Staf dimana semua orang- orang tersebut berada diwilayah kerja yang sama dengan alumni, dengan harapan dapat merepresentasi kondisi obyektif alumni. Dari hasil pengumpulan data melalui kuisioner dan pemilihan sample sebanyak 30(tiga puluh) orang dari masing-masing kelompok sehingga total responden 120 orang. selanjutnya dilakukan penghitungan secara kuantitatif dengan pendekatan statistic. Pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows.Dari analisis yang dilakukan terhadap variabel ini, ternyata ditemukan adanya dampak penyelenggarakan pendidikan Akademi Imigrasi terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas alumninya. Adanya dampak pendidikan tersebut terlihat dari hasil yang didapat dari penelitian bahwa alumni dapat bertugas dengan baik

---

This Research aim to know impact of management of education in Immigration Academy for the work quality, attitude and behavioral and also the social mobility to all of the collegiate. From the result of this research expected will be obtained input for this institute in determining direction and mark with lines policy that used for development and increase the quality of AIM education especially from AIM curriculum in the futureFor this research, the writer used the collegiate of AIM 3 (three), early batch, as responder, where they have been directly plunged to the work field and have been adapted environmentally, then the Direct supervision, a colleague with have same duty and position and Staff where everybody positioned in the same work region with the collegiate, on the chance can presented the objective condition of collegiate. From the result of questioner data collection and sample election from 30 (thirty) people from each group so that totalize responder is 120 people. After that conducted an enumeration quantitatively with statistic approach. Data-Processing use SPSS program for Windows.From analysis conducted to this variable, is really found an existence affect in education management of Immigration Academy for work quality, Attitude and behavioral and also collegiate mobility. Existence affect from that education seen from result which got from research that collegiate can undertake better."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan kantor Imigrasi di Jakarta. Kualitas pelayanan merupakan aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik suatu organisasi pemerintah. Kantor Imigrasi sebagai salah satu unit organisasi pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang keimigrasian yang handal dan profesional. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh berbagai macam dimensi dan variabel. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dimensi-dimensi yang menjadi unsur kualitas pelayanan dan variabel pelatihan dan kepuasan kerja pegawai sebagai aspek pengelolaan manajemen SDM.Populasi dan sampel penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan imigrasi yang diharapkan dapat mengungkap pendapat pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi. Sedangkan pegawai Kantor Imigrasi digunakan untuk mengkaji keterkaitan faktor internal organisasi dengan kualitas pelayanan. Sampel masyarakat sebanyak 50 orang dan 83 orang sampel yang diambil dari pegawai.Analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah deskriptip statistik untuk menggambarkan kualitas pelayanan yang dikaji dari masing-masing dimensi tangibilitas, responsiveness, emphaty, assurance dan reliabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek tangibilitas 78% responden menganggap dimensi ini baik dan 22% yang berpendapat masih perlu peningkatan. Dimensi responsiveness menunjukkan sekitar 74% pelanggan berpendapat baik dan 26% perlu perbaikan. Pada dimensi reliabilitas sekitar 66% pelanggan menganggap baik dan 34% perlu peningkatan.Ditinjau dari dimensi assurance sekitar 86% berpendapat bahwa dimensi ini telah baik dan 14% menganggap perlu ada peningkatan. Sedangkan dimensi emphaty sekitar 64% pelanggan berpendapat baik dan 36% berpendapat perlu ada peningkatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kualitas pelayanan dengan pelatihan dan kepuasan kerja pegawai. Namun, tingkat korelasi tersebut tidak menunjukkan korelasi yang kuat walaupun secara statistik sangat signifikan. Secara umum dapat diartikan kualitas pelatihan dan kepuasan pegawai perlu mendapat perhatian agar pegawai dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi."