Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan cepatnya perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini menyebabkan adanya konvergensi antara bidang telekomunikasi dan bidang penyiaran. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi IPTV yang dapat menyajikan layanan mutimedia bahkan secara interaktif. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi dari pihak pemerintah untuk dapat mempersiapkan penerapan teknologi dan layanan IPTV yang sesuai dengan perkembangan jaman dan identitas bangsa yang multikultural. Persiapan inilah yang akan menjadi dasar bagi para penyelenggara IPTV nantinya agar penerapan teknologi ini dapat berdampak positif bagi semua pihak serta dapat memberi peranan terhadap tumbuhnya industri layanan IPTV di Indonesia yang berarti pula ikut andil dalam meningkatkan penetrasi pengguna ICT di Indonesia. Diharapkan. melalui langkah persiapan yang tepat dapat meningkatkan perkembangan teknologi IPTV di Indonesia dalam segi layanan serta meningkatkan segi profesionalisme para pelaku bisnis IPTV. Bagaimanapun juga minat serta kepercayaan masyarakat kepada suatu layanan telekomunikasi bergantung kepada kualitas pelayanan yang diberikan oleh para operator/provider kepada para pelanggan. Untuk itu maka peran persiapan penerpan bagi sebuah layanan telekomunikasi sangat penting sekali guna meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan profesionalisme pelaku layanan telekomunikasi serta meningkatkan industri telekomunikasi pada umumnya.

---

With the fast development of telecommunication today has make a convergence between telecommunication and broadcasting. IPTV technology is one from many technology development products that can deliver multimedia services even in a most interactive way. As a result of this, it needs anticipation from the government to prepare in technology application as well as in IPTV service contents that properly fits to the global era and at the same time, meets the ideal identity of a multicultural nation. From this preparation, it can become the basis for the IPTV provider to deliver a positive impact for everyone and it can give a role to the growth of IPTV service industry in Indonesia which mean that it could also involve in increasing the ICT users in Indonesia. It is hoped that through the right preparation steps that the IPTV technology development in Indonesia can be grow in terms of services and increasing the profesionalism among business player of IPTV. However, people?s interest and belief on telecommunication services are depends on service quality gave by the operator/provider to the costumers. For this reason, the prepared role for a telecommunication service is very important to increase costumer satisfaction, increase the professionalism of telecommunication service players and increasing telecommunication industry in general."

"IPTV (Internet Protocol Television) merupakan gabungan dari beberapa teknologi yang terkait untuk mengirimkan program TV dengan koneksi broadband melalui Internet. Teknologi tersebut seperti software dan hardware yang masih terus dikembangkan. IPTV menjamin dikembangkannya fleksibilitas & skalabilitas teknologi IP untuk mengubah televisi dengan menyediakan akses terhadap lebih banyak content dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan Broadcast TV tradisional yang dapat disesuaikan selera dan memungkinkan layanan interaktif [6]. Dengan IPTV tersebut memberikan peluang bagi TELKOM untuk mengembangkan jaringan internet broadband yang dimiliki yaitu Speedy menuju layanan IPTV dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan dan customer base Speedy. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana model bisnis IPTV di TELKOM DIVRE II Jakarta dengan membandingkan (benchmark) bisnis model IPTV yang sudah diimplementasikan di PCCW Hong Kong dan France Telecom. Analisa model bisnis IPTV ditekankan pada aspek teknologi, aspek konten, aspek pasar (segmentasi, target dan posisi pasar), aspek tarif dan aspek keuangan. IPTV layak diimplementasikan di Telkom DIVRE II Jakarta berdasarkan analisa model bisnis menggunakan proyeksi jumlah pelanggan optimis sesuai data benchmark PCCW Hong Kong dengan hasil NPV sebesar Rp. 61,5 milyar, IRR sebesar 42,46% dan PP selama 3 tahun.

---

IPTV (Internet Protocol Television) refers to a group of related technologies delivering television programming using a broadband connection over internet. These are technologies as software and hardware are still being developed. IPTV promises to leverage the flexibility and scalability of IP technology to transform the television experience by providing access to more content of a superior quality that can be more personalized and interactive than traditional broadcast TV [8]. The IPTV gives opportunity to develop Speedy broadband internet network into IPTV services utilizing network infrastructure and customer base of Speedy. The purpose of this study is to know the business model of TELKOM DIVRE II Jakarta IPTV by benchmarking to PCCW Hong Kong and France Telecom IPTV. Analysis of IPTV business model was focused on technological, content, market (market segmentation, target and position), tariff and financial aspects. Business model analysis based on the number of optimist customer projection as a data benchmark of PCCW Hong Kong results on NPV is Rp. 61.5 M, IRR is Rp. 42.46% and 3 years of Pay Back Periode. This business model enables IPTV feasible to be implented in Telkom DIVRE II Jakarta."

"ABSTRAKKonsep TIK hijau telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. Tidak kurang dari lembaga internasional seperti ITU, ISO dan ETSI misalnya, menaruh perhatian yang sangat besar pada penyebaran ?virus? konsep TIK hijau ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju di dunia, khususnya industri telekomunikasi mereka, sangat gencar menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka. Korea Selatan misalnya, menjadikan konsep TIK hijau sebagai gaya hidup (life style) keseharian masyarakatnya. Dengan tele-working (green by ICT), bisa mengurangi emisi gas buang CO2 hingga 97%. Bagaimana dengan Indonesia?Ketiadaan perangkat peraturan perundangan di sektor telekomunikasi di tanah air yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah merupakan salah satu faktor utama terhambatnya usaha mewujudkan masyarakat TIK Hijau di Indonesia. Dengan menerapkan konsep TIK hijau maka Indonesia akan mampu mengurangi konsumsi energi, mengurangi ketergantungan pada energi impor, membangun kemandirian teknologi TIK hijau, membangun sistem manajemen lingkungan, sistemisasi gaya hidup untuk menerapkan penghematan energi, membangun dasar pertumbuhan hijau (green growth) dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, adanya peraturan perundangan yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi di tanah air untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah sebuah keniscayaan.

---

ABSTRACT

The concept of green ICT has been adopted by many countries in the world. International organizations such as ITU, ISO and ETSI, paying great attention to the spread of green ICT concept ?virus? throughout the world. In well developed countries in the world, especially those of the telecommunications industries utilized the green ICT concept in their business practices very intensely. South Korea for example, they makes the concept of green ICT as a way of life (life style). For instance, by using tele-working (green by ICT), it can reduce CO2 emissions by 97%. How about Indonesia?

The absence of legal regulations in the telecommunications sector in the country which require telecommunications service providers to utilize the green ICT concept in their business practices is one of the major factors hampering efforts to realizing the green ICT society in Indonesia. By utilizing the concept of green ICT then Indonesia will be able to reduce energy consumption, to reduce dependency on imported energy, to build self-reliance of green ICT technologies, to build the environmental management system, create a lifestyle systemization to implement energy savings, to build green growth foundation and create jobs. Thus, the existence of laws that require telecommunication service providers in the country to utilize the green ICT concept in their business practices is a necessity."

"The performance of a 20 MW gas turbine power plant was described by using the exergy analysis and data from the plant?s record books. The first and second laws of thermodynamics, as well as the mass and energy conservation law, were applied in each of the components. The results show that more exergy destruction occured in the combustion chamber up to 71.03% or 21.98 MW. Meanwhile, the lowest exergy occured in the compressor at 12.33% or 3.15 MW. Thermal efficiency of the gas turbine power plant, according to the first law, was 33.77%, and exergy efficiency was 32.25%."

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Perangkap sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang memenjarakan bangsa ini terjadi akibat terobsesi pada dasar yang dianut tipologi lingkungan berbeda tentulah tidak akan menghasilkan solusi bagi tipologi lingkungan unik Indonesia. Solusi haruslah memnuhi syarat yang berwawasan lingkungan yaitu (1) secara lingkungan berlanjut (environmentally sustainable), (2) secara ekonomik menguntungkan (economically profitable), (3) secara teknologi, terkelola, dan (4) secara sosial dapat diterima. Di tengah masyarakat dunia masa depan, bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan demi kelangsungan hidup. Visi bidang teknologi yang akan memegang peran utama bagi ketahanan dan keberlangsungan hidup bangsa adalah elektronika, sains materi, dan bioteknologi. Ketiga bidang utama ini benar-benar harus dipersiapkan agar bangsa ini tidak hanya menjadi konsumen dari produk ketiga teknologi tersebut., tetapi ikut berperan, setidaknya bagi kepentingan konsumen kita sendiri. "