Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of the problem in Education program espicially in senior technical high shool is disability entering on job vocation. Dual system Education Program (PSG) is constructed to disolve it problem. This research aim to evaluate implementation through this program...."

"Program pendidikan inklusif merupakan salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah di Indonesia. Program pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan dengan merujuk teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan belum berjalan baik sampai saat ini karena sekolah-sekolah tersebut belum melaksanakan sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang ada. Berdasarkan analisis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat dinyatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari 18 indikator, SMKN 24 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta terdapat 10 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 8 indikator tidak sesuai. SMKN 60 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta lebih baik dibandingkan dua sekolah lainnya, hal ini dikarenakan SMKN 32 Jakarta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna rungu. Sedangkan kedua sekolah lainnya, yaitu SMKN 24 Jakarta dan SMKN 60 Jakarta tidak memilikinya.

---

An inclusive education program is one of the education programs as a policy of Indonesian Government. This inclusive program purposes to give high qualified and worthy education to children with special needs as same as regulation of the Minister of National Education Number 70, 2009. Based on this regulacy, this research purpose to evaluate the implementation of the inclusive education program in Vocational High School Jakarta especially for Department of Hospitality by referring to evaluation model theory of CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The Result of this research shows that the implementation of an inclusive education program in Department of Hospitality Vocational High School Jakarta are not accordance with the regulation mandatory. Based on the analysis, evaluation had been done, program has not been done properly as it supposed to be. The discrepancy can be seen from 18 indicators, SMKN 24 Jakarta there are 8 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not suitable. SMKN 32 Jakarta, there are 10 indicators that are suitable, while 8 indicators are not appropriate. There are 8 SMKN Jakarta 60 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not appropriate. SMKN 32 Jakarta is better than the two other schools, this is because SMKN 32 Jakarta has Special Assistance Teachers and the availability of facilities and infrastructure for deaf children with special needs. Whereas the two other schools, namely SMKN 24 Jakarta and SMKN 60 Jakarta, do not have it."

"Pendidikan Keperawatan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap perkembangan menuju terwujudnya pendidikan profesional, seiring dengan proses profesionalisme keperawatan. Tahap perkembangan yang merupakan masa transisi dan keperawatan yang bersifat vokasional kearah keperawatan yang scientific dan profesional ini menuntut beberapa perubahan yang mendasar. Dalam bidang pendidikan, pergeseran yang . terjadi adalah dari suatu bentuk pendidikan keperawatan yang merupakan pendidikan kedinasan, bergeser ke pendidikan profesi yang berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pergeseran ini bukan saja menuntut perubahan pada materi pendidikan saja, namun juga menyangkut kebijakan-kebijakan yang melandasi penyelenggaraannya.Tesis ini khususnya menyoroti faktor kebijakan Pendidikan yang akan sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas Pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif, guna mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan penyelenggaraan program D III keperawatan, dan pendekatan deskriptif untuk menyajikan state of the art dari penyelenggaraan beberapa Akademi Perawatan di Di Jakarta.Dari hasil penelitian tampak bahwa adanya kebijakan ganda bagi penyelenggaraan pendidikan keperawatan khususnya pada jenjang Diploma III mengakibatkan adanya keragaman dalam proses penyelenggaraan pendidikan antara beberapa Akademi Perawatan. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya koordinasi diantara berbagai pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan atas penyelenggaraan pendidikan ini. Organisasi profesi yang seharusnya memegang peran utama dalam penentuan standar dan pengendalian mutu pendidikan belum berperan secara bermakna. Pada akhir dari tulisan ini antara lain dlusulkan agar dibentuk suatu dewan (board) atau majelis (council) pendldlkan keperawatan yang berfungsi menentukan kebijakan serta memantau penyelenggaraan pendidikan keperawatan."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

---

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad."

"Penelitian ini ingin melihat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) di dua madrasah swasta di Lampung dan mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan madrasah. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasi MBS/M di dua madrasah swasta ini berbeda berdasar latar belakang, iklim, otonomisasi, tenaga pengajar, dan gaya kepemimpinan. Partisipasi masyarakat masih terbatas hanya pada keikutsertaan masyarakat dalam implementasi atau penerapan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah. Meski demikian, ada peluang untuk peningkatan partisipasi ketika muncul kapital sosial yang mempunyai fungsi bonding dan bridging diketengahkan sebagai strategi implementasi kebijakan MBS/M di madrasah. Oleh karena itu, madrasah masih memerlukan pembinaan yang berkesinambungan terkait aspek pelibatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

---

This study wants to examine the implementation of School/Madrasah Based Management (MBS/M) in two private islamic school (madrasah) in Lampung and the process of public participation in these two madrasah. Using the method of case study, this study found that the implementation of MBS/M in two private madrasah is different based on their background, climate, autonomy, teachers, and leadership style. Community participation in these two madrasah is limited to the implementation or application of a variety of educational programs organized by the madrasah. However, there are opportunities for increased public participation when the social capital appears at the process of participation. It has the function of bonding and bridging among community. Therefore, a madrasah still require continuous guidance related to the involvement of the community in order to improve the quality of madrasah sustainable."