Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas determinan atau faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap status unmet need KB yang bisa dialami oleh wanita. Determinan ini berupa karakteristik atau latar belakang individu yang bisa menimbulkan cost/biaya dan motivasi tertentu dalam penggunaan kontrasepsi sehingga mengakibatkan kebutuhan dari individu terhadap KB tidak bisa terpenuhi. Dalam skripsi ini dilakukan dua analisis: deskriptif dan inferensial terhadap total unmet need berdasarkan data SDKI tahun 2007 dengan ruang lingkup nasional atau seluruh Indonesia. Analisis inferensial menggunakan model regresi logistik biner atau logit. Hasil analisis terhadap data SDKI sejak tahun 1991 menunjukkan bahwa persentase unmet need di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1991 walaupun angka tersebut stagnan sejak 3 survei terakhir selama 12 tahun di angka 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa unmet need telah menjadi permasalahan laten yang belum bisa sepenuhnya diatasi dan pemerintah harus menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu fokus penyelesaian dalam program KB pada masa yang akan datang, demi menunjang pembangunan di bidang kependudukan,walaupun angka 9 persen masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Analisis deskriptif menemukan bahwa persentase unmet need akan menurun seiring meningkatnya umur wanita dan meningkat seiring bertambahnya jumlah anak yang dimiliki serta memiliki nilai lebih tinggi pada golongan wanita yang tidak bekerja, bertempat tinggal di desa, kurang berpendidikan, berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, belum pernah memakai KB, dan suaminya tidak setuju terhadap KB. Analisis menggunakan model multivariat dengan metode logistik biner menunjukkan bahwa umur wanita, jumlah anak masih hidup, status kerja wanita, pendidikan tertinggi, kesejahteraan, wilayah tempat tinggal, status pernah tidaknya memakai KB, persetujuan suami terhadap KB dan banyaknya diskusi tentang KB di antara pasangan, berpengaruh kepada status unmet need KB wanita pada tingkat kepercayaan 95%, dengan hasil yang tidak berlawanan dengan hasil analisis deskriptif kecuali untuk variabel wilayah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi.

---

This thesis discuss about the determinants or factors that could give effects to the status of unmet need for family planning experienced by women. These determinants are the individual characteristics that will cause some certain costs or motivation to the women in using contraception, and could make the demand or willingness from the women to use family planning become unaccomplished. This thesis performs two kind of analysis: Descriptive and inferential analysis of the total unmet need based on data of IDHS 2007 which has a national scope for all provinces in Indonesia.

The analysis of IDHS data since 1991 showing that the percentage of unmet need for family planning have been declining, although the amount of percentage is stagnant for the last 12 years during the last 3 IDHS. This fact shows that unmet need for family planning in Indonesia has become a latent problem which cannot be completely solved and the government should pay attention in solving this problem in the future as a part of sustaining a development in population aspect of the country, although the percentage is relatively low for Indonesia if compared to another developing countries in the world.

Descriptive analysis finds that the percentage of unmet needs will decrease as the age of women become older, and will increase when the number of child possessed by the women is also increasing. The percentage of unmet need would be higher for women with some certain characteristics : Not working women, living in rural area, less educated, low welfare, never use any method of contraception, never discuss family planning with partner and whose husband is disagree to family planning.

Analysis using multivariate model with binary logistic method shows that age of women, number of living children possessed, women working status, women highest education, place of living, welfare, ever use of contraception, discussion about family planning with husband, and the husband approval to family planning are significant determinants for women unmet need status in 95% confidence interval, and the results for all variable are the same with the descriptive analysis conducted before, except for place of living and women highest education variables."

"Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018- 2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.

---

Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak. BKKB Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi non struktural Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana maka perlu diupayakan peningkatan kualitas manajemen program Penelitian ini menggambarkan manajemen program keluarga berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pegawai yang terdapat di BKKB Prov. DKI Jakarta merupakan Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sistem perekrutan, kenaikan pangkat, pensiun, dan keuangan sudah sepenuhnya dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diperoleh untuk membiayai program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pemda DKI Jakarta dan BKKBN Pusat. Adapun perlengkapan didapat melalui proses pengadaan yang dilakukan sendiri oleh BKKB Provinsi DKI Jakarta serta distribusi dari BKKBN pusat.BKKB Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi program keluarga berencana secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BKKB Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung program keluarga berencana di DKI Jakarta. Pencapaian program keluarga berencana dilihat pada dua komponen utama, yaitu pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang terbagi lagi menjadi peserta KB aktif MKJP dan Non MKJP. Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2007 mencapai 109, 77% dari target PPM yang ditetapkan sedangkan pencapaian peserta KB aktif hanya sebesar 85,57% dari target PPM yang ditetapkan. Penggunaan kontrasepsi MKJP yang paling dominan adalah dengan metode IUD sedangkan penggunaan kontrasepsi Non MKJP yang paling dominan adalah dengan metode Suntik. Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang , maka penulis menyarankan kepada BKKB Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, BKKB Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana serta meningkatkan promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."