Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merjer antar bank bukanlah suatu hal baru di Indonesia. Dalam dunia perbankan, baik skala nasional maupun manca negara, altematif merjer adalah merupakan salah satu alternatif strategi yang dipandang efektif guna memperbaiki kondisi kesehatan perbankan di sebuah negara. Langkah strategi merjer ini merupakan tindakan yang dapat digunakan untuk melakukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.Strategi merjer yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu agenda dalam regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam struktur perbankan ini, termasuk didalamnya juga wacana kepemilikan tunggal (single presence policy) untuk bank yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas yang lama. Hal ini yang menjadikan motif daripada rencana merjer yang nantinya akan dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk (Bank Danamon) dan PT Bank Intemasional Indonesia Tbk (BII} dimana kedua bank tersebut dimiliki oleh Temasek Holding Singapura sebagai kepemilikan atas saham mayoritas pada masing-masing bank tersebut. Dengan adanya wacana single presence policy, maka hal ini juga akan mendukung adanya konsolidasi perbankan diantara bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam proses merjer ini, sebuah perusahaan harus melakukan suatu feasibility study untuk melihat kelayakan daripada proses merjer ini. Pada saat proses merjer antara kedua bank ini, diperlukan analisis yang matang, skaah satu bentuk analisis fundamental dimana perusahaan harus melakukan valuasi untuk mengetahui penilaian perusahaan dan kelayakan harga saham dari BII. Dalam hal ini BII adalah sebagai perusahaan target. Penilaian perusahaan tersebut dalam penulisan ini dilakukan dengan metode Discounted Casf Flow, di mana penilaian ini dilakukan dengan menentukan proyeksi arcs kas babas (Free Cash Flow to Equity) sebagai dasar untuk menilai kelayakan nilai pasar dari saham BII. Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan dengan pendekatan FCFE model, akan diperoleh nilai intrinsik saham sebesar Rp218 per lembar saham yang dapat dijadikan patokan bagi investor apakah nantinya harga yang terjadi dipasar adalah harga yang undervalued atau overvalued. Dengan diketahuinya nilai wajar dari saham ini, maka akan dapat ditentukan nilai daripada perusahaan BII dimana nantinya akan dapat ditentukan harga beli dalam hal proses merjer dan akuisisi dengan Bank Danamon.Setelah penentuan dari kalayakan harga saham BII, kemudian ditentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam proses merjer ini. Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah metode pooling of interest di mana nilai laporan keuangan dari merjemya dua bank ini merupakan penjumlahan dari masing-masing akun dari tiap-tiap bank setelah sebelunmya dilakukan jurnal penyesuaian untuk akun investasi pada perusahaan target, dalam hal ini adalah BII. Berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan dengan metode pooling of interest ini maka dilakukan penilaian atas kinerja PT Bank Danamon Hasil Merjer yang merupakan suatu bank hasil merjer daripada Bank Danamon dan BII. Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan di dunia perbankan. Selain itu penilaian dari bergabungnya kedua bank ini dapat dilihat daripada nilai sinergi dari bank hasil merjer (PT Bank Danamon Hasil Merjer). Dalam penghitungan nilai sinergi ini diperlukan nilai daripada perusahaan setelah merjer dikurangkan dengan nilai perusahaan dari masing-masing Bank Danamon dan BII. Diharapkan dengan adanya sinergi positif yang dihasilkan dalam penggabungan Bank Danamon dan BII ini akan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dalam perekonomian Indonesia, terutama pada masa pemulihan dunia perbankan Indonesia paska krisis ekonomi global tahun 1998.

---

Merger between banks is not a new thing in Indonesia. In banking industry, nationally or internationally, merger is one kind of alternative for effective strategy in order to have a healthy and better condition in banking industry of a nation. This merger strategy can be used as a tool to boost the growth and development in a business. Merger strategy in Indonesia is also one kind of program for Bank Indonesia, as regulator for Indonesian banking industry. Such program is reflected in "Arsitektur Perbankan Indonesia" (API) or Indonesia Banking Architecture. The structure included the draft of single presence policy which intended for bank who?s the owner has the same shareholder majority. This motive can be a trigger for PT Bank Danamon Thk (Bank Danamon) and PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BID which the two banks is owned by Temasek Holding Singapore which has shareholder majority in two banks in Indonesia. The draft of single presence policy also supports banking consolidation in Indonesia.

In merger process, a company should perform feasibility study to asses the fair value of the merger. This thesis makes the use of fundamental analysis where a company performs the valuation in order to know the value of the firm and the fair market value of BII's shares. In this course, BII is the target company. Valuation process of target company (BII) is performed by determining Free Cash Flow to Equity (FCFE) method as a base to determine the fair value of BII's shares.

Based on the fundamental analysis with FCFE model, this thesis obtains share intrinsic value by Rp21 S per share that can be used as a reference to investor to determine whether current market value is overvalued or undervalued. By knowing the fair value of the share price, then the value of the firm can be determined and eventually purchase price in merger and acquisition process with Bank Danamon can be determined.

After determining the fair value of BII's shares, then the thesis describes accounting method for merger process. In this thesis, the method used is pooling of interest. This method employ sum of each account in financial statements of new entity as a merger company. Before the sum of the accounts, there is adjustment journal made in investment account in Target Company, which is BII.

As a result of pooling of interest method, then th financial analysis is made for financial statement of PT Bank Danamon Hasil Merjer (new entity as a result of Bank Danamon and BII merger). The analysis utilizes the key financial ration which commonly used in banking industry.

Besides the valuation described above, the value of the merger between Bank Danamon and BII can be seen in synergy value. Synergy value is a result of difference value between value of the firm of merged entity (PT Bank Danamon Hasil Merjer) and value of the firm of each entity (Bank Danamon and BII).

At last, it is expected that the positive synergy value as a result of merger between Bank Danamon and BII will contribute the development for real sector in Indonesian economic condition, particularly in the Indonesian banking recovery from global economic crisis in 1998."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank yang melakukan merger terkait kebijakan kepemilikan tunggal dengan uji beda dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank yang dilihat dari sisi keuntungan/pengembalian terhadap asset yang diproksikan dengan ROA dengan metode regresi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank-bank yang merger karena kebijakan kepemilikan tunggal yang di keluarkan Bank Indonesia tahun 2006. Periode yang diambil dari pengamatan ini adalah empat tahun sebelum merger dan empat tahun sesudah merger. Untuk uji beda, metode yang digunakan adalah uji dua sampel berpasangan periode sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan alat uji Paired Samples T-Test untuk variabel yang datanya berditribusi normal, dan alat uji Two Related Sample Wilxocon untuk variabel yang datanya tidak berdistribusi secara normal. Dengan variable 1 Rasio Pemodalan CAR, 2 Rasio Likuiditas LDR, 3 Rasio Pengembalian terhadap Aset ROA, 3 Rasio Pengembalian terhadap ekuitas ROE, 5 Rasio Pendapatan Bunga Bersih NIM, 6 Rasio Biaya Manajemen BOPO dan 7 Rasio Resiko Kredit NPL. Untuk uji regresi, metode yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Ramadan, Kilani dan Kaddumi 2011 Mili, Trimeche 2014 dengan menggunakan variable spesifik bank, spesifik industri dan makroekonomi dan tambahan 1 variabel dummy yang menjelaskan sebelum dan sesudah merger. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sebelum dan sesudah merger untuk ROA ada 4 bank yang menurun dan 1 bank meningkat secara signifikan, untuk ROE ada 1 bank yang meningkat dan 2 bank menurun signifikan, untuk CAR ada 4 bank yang menurun dan 1 bank meningkat signifikan, untuk LDR ada 5 bank yang naik signifikan, untuk NPL ada 5 bank yang menurun signifikan dan 2 bank meningkat signifikan, untuk NIM 3 bank menurun signifikan dan untuk BOPO ada 1 bank meningkat dan 1 bank menurun signifikan. Sedangkan hasil yang mempengaruhi ROA secara signifikan berdasarkan hasil regresi adalah merger, modal CAR, deposit rasio LDR biaya operasional BOPO dengan faktor lain konstan. Sedangkan hasil regresi yang mempengaruhi CAR secara signifikan adalah variabel merger dan ROA.

---

This research aims to know the comparative financial performance of banks that do a single ownership policy related to the merger with different test and analyze the factors that affect the performance of the banks seen from the advantages reversion against the asset diproksikan with ROA with regression method. The sample used in this study is the ratio of the banks financial merger since a policy of sole proprietorship issued Bank Indonesia in 2006. The period of observation is taken from the four years before the merger and four years after the merger. For a different test, the methods used are two assay sample pair the period before and after the merger by using the tool test Paired Samples T Test for a data variable berditribusi is normal, and a test of Two Related Sample Wilxocon to a variable whose data is not Gaussian, normally. With variable 1 ratio of the Pemodalan CAR, 2 Liquidity Ratio LDR, 3 the ratio of returns against assets ROA, 3 the ratio of returns against equity ROE, 5 the ratio of the net interest income NIM, 6 the Management Fee Ratio BOPO and 7 Credit Risk Ratio NPL. For regression test, the method used is the same one used by Ramadan, Kilani and Kaddumi 2011 Mili, Trimeche 2014 using the variable specific bank, specific industry and macroeconomic and an additional 1 dummy variables that explain the before and after the merger. Research results show that, before and after the merger to ROA there are 4 banks are declining and the bank significantly increased 1, to ROE is no 1 bank which rose and 2 banks decreased significantly, to CAR there are 4 banks are declining and the bank increased significantly, to LDR have 5 bank rose significantly, to the NPL exists 5 banks decreased significantly and 2 banks increased significantly, to the bank 39 s decreasing 3 significant NIM and for bank 1 BOPO increased and decreased significantly the bank 1. While the results affect the ROA is significantly based on the results of the regression is the merger, capital CAR, the deposit ratio LDR operating expenses BOPO and other factors constant. While the regression results that affect the CAR significantly is variable mergers and ROA."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan (single presence policy) yang mewajibkan pemegang saham pengendali yang mengendalikan lebih dari satu bank untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank yang dimaksud dengan cara divestasi saham, atau merger maupun membentuk holding company. Single presence policy merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menciptakan konsolidasi perbankan nasional dan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan Bank Indonesia. Salah satu pemegang saham pengendali yang dikenai ketentuan ini adalah Khazanah National Berhad, investor asing dari Malaysia yang mengendalikan Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo. Dengan efektifnya penggabungan Bank Lippo ke dalam Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 lalu, menggambarkan telah efektifnya penerapan single presence policy di Indonesia, dimana hal ini telah sesuai dengan visi Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu menciptakan struktur perbankan nasional yang sehat, kuat dan dinamis.

---

This present thesis envisages a matter of single presence policy which normatively obligates the controlling share-holders of a bank to consolidate its share-possession by divesting their shares, merging or even forming a holding company. The single presence policy constitutes as a regulation provisioned by Bank of Indonesia as a regard of creating consolidation of national banking, and at the same time progressing effective supervision. One of the existing controlling share-holders by far already got impacted by this policy is Khazanah National Berhad, a foreign investor from Malaysia, who used to control CIMB Niaga Bank and Lippo Bank. By the time merge of CIMB Niaga Bank and Lippo came into its effective date on 1st November 2008, the single presence policy indicated its implementation in Indonesia, which foremost align with vision of Indonesian Banking Architecture which is to designate healthy, strong, and dynamic national banking structure."

"Perubahan aturan single presence policy telah memberikan opsi baru bagi pemerintah selaku pemegang saham pengendali bank BUMN dalam mematuhi aturan kepemilikan tunggal tersebut. tujuan dari peneletian ini adalah untuk meneliti perubahan peraturan single presence policy tersebut bagi bank BUMN di Indonesia serta meneliti opsi terbaik bagi bank BUMN dalam melaksanakan aturan single presence policy tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari perubahan kebijakan single presence policy ini telah memberikan opsi baru berupa fungsi holding menggantikan opsi divestasi saham pada aturan single presence policy sebelumnya, dari perubahan tersebut, bank BUMN dalam rangka melaksanakan kebijakan single presence policy tersebut, Opsi bank holding company dinilai lebih baik mengingat fokus usaha dari bank-bank BUMN yang berbeda. Dalam mencapai efisiensi bank dan demi mematuhi aturan single presence policy, maka Opsi terbaik bagi bank BUMN dari segi akibat hukum adalah bank holding company dimana bank BUMN tidak perlu bergabung menjadi satu perusahaan sehingga penerapan opsi tersebut sebaiknya dilaksanakan secepat mungkin apalagi kita sedang dihadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN dimana perbankan yang kuat dan efisien sangat dibutuhkan.

---

Change the rules of the single presence policy has provided a new option for the government as the controlling shareholder of state banks in the sole possession abide by the rules. this research purpose is to examine the changes in the rules of the single presence policy for state-owned banks in Indonesia and researching the best options for state-owned banks in implementing the single presence policy rules using normative juridical research.

Change of single presence policy change has provided new options in the form of a holding function replaces divestiture option on the single presence policy rules previously, of the amendment, the state bank in order to carry out the policy of the single presence policy, the bank holding company options considered better considering the focus of business from state-owned banks are different.

In achieving the efficiency of banks and to comply with the rules of the single presence policy, then the best option for the state bank in terms of legal consequences is a bank holding company in which state owned banks do not need to be merged into one company so that the application of these options should be implemented as soon as possible especially we are faced with economic society ASEAN where a strong and efficient banking is needed."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum dan implementasi kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy pada perbankan sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 8/16/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/32/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses akuisisi yang terjadi pada saham BII oleh Maybank sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan dan apakah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) yang diatur dalam Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006. Penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 8/16/PBI/2006 dan implementasi peraturan tersebut dalam industri perbankan Indonesia, salah satunya adalah lewat studi kasus akuisisi PT. BII, Tbk. oleh Maybank. Hasil penelitian ini adalah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal yang diatur dalam PBI dimana aturan ini mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010.

---

This thesis discusses the legal aspects and implementation single presence policy in banking as stipulated in PBI No. 8/16/PBI/2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/32/DPNP, dated December 12, 2007, of the Single Presence Policy in Indonesia Banking. The main problems in this study is about how the acquisition process occurs on BII shares by Maybank and causes the change of ownership and whether the act of acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy which is regulated in BI Regulation No.8/16/PBI 2006. Research in this thesis is a qualitative study using a normative juridical approach method that is descriptive and prescriptive analytical. In general, the writing is intended to provide an explanation of Single Presence Policy issued by Bank Indonesia through PBI No.8/16/PBI/2006 and implementation of these regulations in the Indonesian banking industry, one of them is through the acquisition of case studies of PT. BII, Tbk. by Maybank. The results of this study is to follow the acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy PBI regulated in this rule which requires all owners, especially banks controlling shareholders to consolidate ownership in banks in a business group with a time limit until the year 2010 ."

"Sistem perbankan di Indonesia dewasa ini belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lemahnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Single Presence Policy (SPP). SPP adalah kebijakan agar bank melakukan penataan kembali struktur kepemilikannya melalui pelepasan saham, merger atau membentuk Bank Holding Company (BHC).Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan SPP terhadap bank-bank BUMN, dan apakah BHC merupakan pilihan yang tepat bagi bank-bank BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara.Kesimpulan yang didapat adalah SPP terhadap bank-bank BUMN tetap dijalankan, dan pelaksanaannya dengan membentuk BHC dalam bentuk services company yang membawahi bank-bank BUMN sebagai anak perusahaannya.

---

Indonesia's banking system today has not gone well, one of the factors that influence it are weak functions of banking supervisons and regulations. This make the Bank of Indonesia (BI) published the Indonesian Banking Architecture (API) and the Single Presence Policy (SPP). SPP is a policy for restructuring the bank to its ownership structure, through the release of stocks, merger or forming the Bank Holding Company (BHC).

The main problems in this legal writing are, how is the implementation of SPP for state-owned enterprise banks, and whether BHC is the right choice for state-owned enterprise banks. The research in this legal writing uses data collecting tool of documentary study and interviews.

The conclusion reached is SPP of state-owned enterprise banks still run, and it's implementation by establishing a BHC in the form of company services, in charge of state-owned enterprise banks as subsidiaries."

"ABSTRAKKetentuan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2000 tanggal 5 Oktober 2006 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Pemegang Saham Pengendali di 4 (empat ) Bank BUMN yakni PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terdapat 3 opsi sebagai jalan keluar bagi Pemerintah yakni (i) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dibawah pengendaliannya (ii) mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sehingga maksimal hanya menjadi PSP di 1 Bank atau (iii) membentuk Bank Holding Company. Dari 3 opsi yang tersedia, penulis berpendapat bahwa opsi privatisasi seluruh kepemilikan saham Pemerintah di Bank BUMN merupakan opsi yang terbaik dengan didasarkan pertimbangan (i) 2 (dua) opsi lainnya akan menghadapi kendala dalam pelaksanannya, (ii) Berbagai studi empiris menunjukkan terdapatnya korelasi negatif antara besarnya kepemilikan Pemerintah di bank dengan kinerjanya (iii) Kepemililkan Pemerintah di Bank BUMN memiliki beberapa sumber kelemahan yang dapat menghambat optimalisasi kinerja dan berpotensi membebani negara.

---

ABSTRACTSingle Presence Policy Regulation (Bank Indonesia Regulation No 8/16/PBI/2000 dated October 5, 2006), regulates that every party should only become a controlling owner in 1 (one) Bank. This regulation have an implication for Government of Indonesia who become a controlling owner in 4 (four) Bank which is PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia and PT. Bank Tabungan Negara. There are three options that could be a solution (i) merger or consolidation the Banks (ii) assign the Government shares, wholly or partly, to other party (privatization) and (iii) establish the Bank Holding Company. In line with this options, the writer have an opinion that privatization is the best solution to implemented the Single Presence Policy Regulation. This opinion based on some consideration which are (i) two other option will face problem in implementation, (ii) empirical studied have proved that there is a negative correlation between government shares in Banks and the Bank performance (iii) The are some weakness in line with the government of Indonesia shares in Bank that might hamper optimalization of the bank performance and potentially could affect to the Government budget."