Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After ten years of the process of reform,the prosperity of grass root is not the case that found improvement,but even more and more declined...."

"Conflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector."

"Pada masa pemerintahan Bill Clinton II, AS melakukan dua kebijakan yaitu kebijakan politik yang di rebut dengan kebijakan strategic ambiguity dan kebijakan militer yang disebut dengan kebijakan dual deuerence. Kebijakan dual detterence itu terdiri dari tiga aspek yaitu kernitrnen AS terhadap pertahanan Taiwan. penjualan persenjataan AS ke Taiwan dan transfer teknologi militer AS ke RRC.Setelah krisis 1995-1996 kebijakan dual detterence telah membuat instabilitas di kawasan Selat Taiwan yaitu dengan kebijakan AS mengirimkan dua kapal induk untuk merespon ujicoba peluru kendali yang dilakukan oleh RRC di daerah dekat pantai Taiwan. Dalam tesis ini penulis ingin membahas alasan Clinton melakukan kebijakan dual detterence dan implikasi kebijakan dual deterrence terhadap konflik RRC-Taiwan.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep security dilemma.Dunia internasional yang anarki dan saling ketidak percayaan, membuat negara-negara berada dalam security dilemma. Merasa terkepung oleh musuh dari berbagai penjuru. suatu negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Namun oleh negara-negara lain mungkin saja upaya seperti itu justru di anggap sebagai persiapan perang, sekurang-¬kurangnya sebagai ancaman. Negara-negara itu juga meningkatkan kekuatan militernya. yang terjadi kemudian adalah meningkatkan kekuatan militer antara pihak yang saling tidak percaya satu dengan lain. Upaya yang pada mulanya di maksud untuk memperkuat diri ternyata justru menjadikan suasana lebih genting. AS masih mempertahankan kebijakan dual detterence, karena AS melihat bahwa militer RRC lebih superioritas di banding Taiwan akan memudahkan RRC memaksa Taiwan untuk melakukan negosiasi unifikasi. AS melakukan kebijakan ini juga supaya isu Taiwan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dengan melakukan kebijakan dual detterence AS mengharapkan terjadinya military balance antara RRC dan Taiwan.Implikasi kebijakan dual detterence AS pada masa pemerintahan Bill Clinton lI (1996-2000) terhadap konflik RRC-Taiwan adalah memperkuat security dilemma dan perlombaan senjata antara RRC dan Taiwan. RRC dan Taiwan melanjutkan modernisasi strategi dan sistem utama persenjataan konvensional, tetapi semua kapabilitas sedikit berubah sejak krisis 1996. Sejak krisis 1996 baik RRC maupun Taiwan memodernisasi persenjataan bukan lagi berdasarkan kuantitas tetapi pada level kualitas, yang mana angkatan bersenjata yang kecil akan tetapi efektif dan berteknologi canggih. RRC tahu bahwa secara kualitas tertinggal dari Taiwan, oleh sebab itu RRC terus melakukan perubahan secara signifikan terhadap kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Taiwan juga merespon hal yang sama dengan memodernisasi kekuatan angkatan darat, laut dan udaranya."

"Tesis ini mengkaji Konflik ajengan dalam menyikapi Gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) di Priangan Timur tahun 1949-1962. Ajengan sebagai tokoh yang memiliki pemahaman dan pengamalan mumpuni tentang agama Islam mencipta pengaruh yang kuat di masyarakat Priangan Timur. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang dihadapi ajengan selama berlangsung hingga berakhirnya Gerakan DI/TII Kartosoewirjo di Priangan Timur. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan teori kewibawaan tradisional untuk menjelaskan pengaruh kewibawaan ajengan selama berlangsungnya gerakan DI/TII di Priangan Timur. Kewibawaan ajengan dan konflik yang dihadapinya selama berlangsung Gerakan DI/TII di Priangan Timur disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, kewibawaan ajengan diikat oleh aspek ‘keberkahan’ sehingga seorang santri atau masyarakat jika ingin mendapat keberkahan harus hormat (takzim) kepada ajengan. Kewibawaan ajengan melebihi batas dalam kehidupan duniawi, tetapi menyangkut aspek ibadah, suatu perbuatan yang membuahkan keselamatan di dunia dan di akhirat; Kedua, ajengan pihak yang dibutuhkan oleh DI/TII sebagai penasehat dan penegak syariah Islam; Ketiga, ajengan menghadapi dilema dan ancaman dari kedua kelompok, yaitu DI/TII dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika diketahui memihak salah satu kelompok. Gerakan DI/TII telah menyebabkan konflik atas sikap ajengan yang bergabung dengan DI/TII, mendukung TNI, dan ajengan yang tidak menentukan sikap baik terhadap DI/TII maupun TNI. Gerakan DI/TII berakhir setelah ditetapkan Keputusan Mahader Djawa dan Madura Nomor KPTS-X/III/8/1962 Tanggal 15 Agustus 1962 tentang vonis hukuman mati terhadap Panglima Tertinggi DI/TII Krtosoewirjo. Gerakan itu telah menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di Priangan Timur (1949-1962).

---

This thesis examines the conflict in responding to the Darul Islam Movement (DI) and the Indonesian Islamic Army (TII) in East Priangan in 1949-1962. Ajengan as a figure who has a qualified understanding and practice of Islam creates a strong influence in the people of East Priangan. The purpose of this study is to explain the conflicts faced by the participants during the period until the end of the DI/TII Kartosoewirjo Movement in East Priangan. This study uses historical research methods and traditional authority theory approaches to explain the influence of authority during the DI/TII movement in East Priangan. The authority of the ajengan and the conflicts it faced during the DI/TII Movement in East Priangan were caused by three factors: First, the authority of the ajengan was tied by the aspect of 'blessing' so that a student or the community if he wanted to receive blessings must respect (takzim) to the ajengan. The authority of the world exceeds the limit in worldly life, but it concerns the aspect of worship, an act that brings salvation in this world and in the hereafter; Second, the support of parties needed by DI/TII as advisors and enforcers of Islamic sharia; Third, they face dilemmas and threats from both groups, namely DI/TII and the Indonesian National Army (TNI) if they are known to take sides with one of the groups. The DI/TII movement has caused conflicts over the attitude of the people who joined the DI/TII, supported the TNI, and the people who did not determine the attitude of both the DI/TII and the TNI. The DI/TII movement ended after the Mahader Decree of Java and Madura Number KPTS-X/III/8/1962 dated August 15, 1962 concerning the death sentence against the Supreme Commander of DI/TII Krtosoewirjo. The movement had an impact on the socio-economy of the people in East Priangan (1949-1962)."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat.

---

The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation.

This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests.

The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve."

" ABSTRAKPergerakan arus lalu lintas menerus, memutar, memotong dan diperparah dengan adanya persimpangan berurutan dengan putaran balik, jalur kereta api yang sejajar dengan jalan mengakibatkan adanya potensi lokasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan kendaraan, jenis konflik dan kompleksitas konflik lalu lintas pada persimpangan tidak bersinyal. Metode menggunakan pendekatan konflik dan data didapat dari survei lokasi. Lokasi penelitian adalah di Jalan Raya Lenteng Agung dengan konfigurasi simpang yang kompleks dengan dua simpang berurutan. Berdasarkan analisis terdapat dua tipe konflik utama yaitu konflik memotong 36% dan menyatu 35% pada lajur dua. Terdapat hubungan antara frekuensi konflik dengan volume kendaraan yang tunjukan oleh nilai R square sebesar 0,7386 dan 0,6223. Nilai kompleksitas konflik menunjukkan pada rentang 90-120 yang dapat dimasukan ke dalam kategori perlu peningkatan (need improvement). Guna mengurangi konflik perlu dilakukan manajemen lalu lintas antara lain dengan pembuatan lajur khusus putar balik.

---

ABSTRACT

The movement of traffic flow constantly, rotate, crop, and aggravated by the consecutive intersection and u-turn, railway which parallel to the road and the result there causing potential of conflict?s location. This study aims to analyze the movement of vehicles, types of conflict and traffic conflict complexity at the unsignalized intersection. This study uses the approach of conflict and the data obtained from the survey location. The location of this study is at Lenteng Agung Road with the complexity of intersection configuration and two parallel intersection. There are two major types of conflict is the conflict?s merging 36% and crossing 35% blends in lane two. There is relation between conflict frequency and traffic volume of vehicles which showed by the value of R square of 0.7386 and 0.6223. Conflict complexity?s value indicate that the range of 90-120 categorized as the category of need improvement. The traffic management is needed in order to decrease the conflict through the construction of turn around special lane."

"Minangkabau merupakan salah satu etnis di Indonesia yag masih menjunjung tinggi hukum adat dalam menyelesaikan konflik terutama konflik tanah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menelusuri sebuah kasus sengketa harta pusaka tinggi di Jorong Sarilamak, tepatnya Kaum Simbua yang telah mengalami konflik terkait harta pusaka tinggi sejak tahun 2003. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kronologi peristiwa yang pada akhirnya memunculkan konflik dan menciptakan terbentuknya teritori. Ruang ini adalah harta pusaka tinggi yang kemudian diklaim oleh beberapa kubu sehingga membentuk teritoral. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan konflik adalah pergeseran nilai-nilai adat istiadat di Minangkabau. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh aktor konflik untuk melakukan klaim terhadap harta pusaka tinggi sehingga tercipta teritori. Konflik ini juga merusak tatanan hukum adat dan tali persaudaraan di Kaum Simabua.

---

Minangkabau is one of the ethnic groups in Indonesia that still upholds customary law in resolving conflicts, especially land conflicts. Therefore, this study seeks to trace a case of high inheritance dispute in Jorong Sarilamak, precisely the Simbua who have experienced conflicts related to high heirlooms since 2003. This research seeks to answer how the chronology of events that ultimately lead to conflict and create territorial formation. This space is a high heirloom treasure that is then claimed by several camps so that it forms a monitored. This research uses qualitative research concepts with data collection methods namely in-depth interviews, observations, documentation, and library reviews. The results of this study show that the root cause of conflict is a shift in the values of customs in Minangkabau. This momentum is then utilized by conflict actors to make claims against high heirlooms so as to create territory. This conflict also damages the customary legal order and the fraternal ropes in the Simabua. "

"ABSTRAKPada saat ini gedung bertingkat tinggi semakin banyak diminati karena jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas. Salah satu bentuk denah gedung yang sering digunakan adalah denah gedung berbentuk huruf U. Denah berbentukU ini sering digunakan pada gedung apartemen dan hotel karena dianggap efektif dalam menampung luas area bangunan yang diinginkan pada tanah yang tidak terlalu luas namun semua sisi ruang pada gedung tetap mendapatkan akses pemandangan ke arah luar. Gedung yang dianalisa pada tesis ini adalah gedung yang memiliki denah berbentuk U yang memiliki ketidakberaturan horizontalyang divariasikan terhadap perbandingan panjang dan lebar denah gedung serta juga terhadap ketinggiannya, yaitu H:D = 5:5, 4:5 dan 2,25:5 dengan ketinggian 20 dan 30 lantai. Variasi sudut dalam panjang dan lebar denah dibuat lebih dari 15% dari ukuran terbesar denah struktur gedung dalam arah sisi yang ditinjau. Pada SNI 03- 1726-2002 maupun SNI 1726:2012 terdapat penalti terhadap gedung yang memiliki ketidakberaturan horizontal. Pada SNI 03-1726-2002, gedung yang memiliki ketidakberaturan harus dianalisa berdasarkan analisa respons dinamik. Namun pada SNI 1726:2012, gedung yang memiliki ketidakberaturan horizontal harus memenuhi pasal - pasal yang direferensikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil analisa dan desain akibat ketidakberaturanhorizontal tersebut terhadap SNI 03-1726-2002 dan SNI 1726:2012 serta untuk mengetahui berat tulangan yang memiliki kenaikan berat tulangan yang paling kecil dari variasi yang ada. Dari hasil penelitian diketahui bahwa gaya gempa rencana SNI 1726:2012 lebih besar daripada SNI 03-1726-2002 danmenghasilkan kenaikan berat tulangan yang cukup signifikan akibat hal tersebut serta akibat dari penalti ketidakberaturan horizontal. Dari keenam variasi pemodelan, presentase kenaikan berat tulangan yang paling kecil adalah model H:D = 2,25:5 30 Lantai sebesar 5,6%.

---

ABSTRACTMultistories building is now become popular since the available space ofland is being limited. One type of shape are often used is U shapped plan.Ushapped plan usually applied for apartement and hotel building that considered effective to accommodate required building are on limited land space without reducing access to obtain landscape for all room on building. Building that will be analyzed on this thesis has horizontal irregularities of U shapped plan which is varying in term of length and with of plan and building hight, that is H:D = 5:5, 4:5 and 2,25:5 and height of 20 and 30 floor.Variation of reentrant corner in term of length and width of plan is 15% of greather plan dimension of building on considered side.Both SNI 03-1726-2002 and SNI 1726:2012 give penalty to building that has horizontal irregularities. In accordance of SNI 03-1726-2002, dynamic response analysis should apply to irregular building. However, SNI 1726:2012 irregular building should comply with references section. Purpose of this research is to obtain comparison of analysis result of horizontally irregular building based on SNI 03-1726-2002 and SNI 1726:2012 and to obtain which model will resulting minimum increase of reinforcement weight. Analysis has shown that SNI 1726:2012 resulting higher seismic design force than SNI 03-1726-2002 and producting significant increase of reinforcement weight due to horizontlly irregular penalty. The minimum incrase of reinforcement weight in percentage is shown to model H:D = 2,25:5 with 30 floor is 5,6%."