Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The contemporary dual monetary system is characterized by interest system in conventional system and the profit-and-loss sharing (PLS) system in Islamic system,where each of them has a different behavior in influencing the money demand and the monetary stability....."

"Penelitian ini menganalisis dominasi dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang internasional, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap posisi dominannya dan implikasinya terhadap ekonomi global. USD telah lama menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, dan pasar keuangan global. Penelitian ini mengkaji sejarah evolusi USD sebagai mata uang cadangan utama, peran lembaga keuangan internasional, serta kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat yang memperkuat dominasi ini. Selain itu, penelitian ini membahas dampak dari dominasi USD terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk keuntungan dan risiko bagi negara-negara pengguna serta tantangan bagi mata uang lain yang berusaha memperoleh status internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari mata uang lain seperti Euro dan Renminbi, USD tetap dominan karena kombinasi kekuatan ekonomi, kebijakan yang stabil, dan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Amerika Serikat.

---

This study analyzes the dominance of the United States dollar (USD) as an international currency, exploring the factors contributing to its dominant position and its implications for the global economy. The USD has long been the primary currency in international trade, foreign exchange reserves, and global financial markets. This research examines the sources of power for USD as the main reserve currency, the role of international financial institutions, and the economic and monetary policies of the United States that reinforce this dominance. Additionally, the study discusses the impact of USD dominance on global economic stability, including the benefits and risks for user countries and the challenges faced by other currencies striving to attain international status. The findings indicate that despite challenges from other currencies such as the Euro and the Renminbi, the USD remains dominant due to a combination of economic strength, stable policies, and global confidence in the U.S. financial system."

"Dalam keadaan atau situasi segenting apapun fungsi-fungsi negara/kekuasaan negara tidak boleh absen. Oleh sebab itu menjadi penting suatu negara mempunyai pengaturan yang bersifat antisipatif guna menghadapi keadaan tidak normal atau situasi darurat yang serba mendesak, terutama bagi pejabat publik yang menjadi bagian dari penyelenggara negara, untuk memberikan dasar atas tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam jabatannya guna menghadapi situasi genting atau darurat tersebut.Memasuki kuartal ke IV tahun 2008, Pemerintah memandang perekonomian Indonesia memasuki kondisi yang mengkhawatirkan. Mempertimbangkan kondisi makro ekonomi global dan domestik, dengan mengacu kepada Pasal 22 UUD 1945, maka Pemerintah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), salah satunya yaitu Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), yang memperjelas Protokol Manajemen Krisis Sistem Keuangan Indonesia, mengingat belum selesainya penyusunan RUU JPSK. Dalam perjalanannya, Perpu dimaksud baru dicabut pada tanggal 6 Agustus 2015, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK.Pencabutan Perpu JPSK tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu mengakibatkan tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan, sehingga ada kekosongan hukum yang diperlukan untuk membentuk konstruksi yang sempurna bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi lender of last resort. Dengan kondisi yang demikian, dalam hal terjadi krisis di sistem keuangan dan terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berdampak sistemik, Bank Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi sebagai lender of last resort dengan baik.

---

In any circumstance or urgent situation the functions of national/state power cannot be absent. Therefore becomes important to a country having regulation to face the emergency situation, especially for public officials who are part of the state, to provide the foundation for the actions that must be performed in order to confront his critical situation or emergency.Entering the fourth quarter of 2008, the Government views the Indonesian economy entered a vulnerable phase. Considering the global and domestic macro economy, with reference to Article 22 UUD 1945, the Government issued three (3) of Government Regulation in Lieu of Law (decree), one of the decree No. 4 Year 2008 on the Financial System Safety Net (FSSN), which clarifies the Financial System Crisis Management Protocol Indonesia, particularly related to the authorities concerned and regarding the rights and obligations of the arrangement, given the completion of the drafting of laws FSSN. Along the way, the decree was revoked on August 6, 2015, through Act No. 11 of 2015 concerning Revocation of Government Regulation in Lieu of Law No. 4 of 2008 on FSSN.Revocation of Exemption Law FSSN the implications of the implementation of Bank Indonesia function as a lender of last resort, which resulted in the absence of a legal framework governing the financial system safety net, so that there is a legal vacuum that needed to form a construction that is perfect for Bank Indonesia to perform the function of lender of last resort. With such conditions, in the event of a crisis in the financial system and some banks experiencing liquidity problems and systemic impact, Bank Indonesia cannot perform the function of lender of last resort as well."

"ABSTRAKPelaksanaan Anggaran adalah instansi yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pada proses penganggaran, komitmen anggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Beberapa analisis digunakan dalam proses ini namun sampai saat ini terdapat lima analisis yang belum bisa dilaksanakan sehingga mengakibatkan monev pelaksanaan anggaran belum mampu dilaksanakan di seluruh tahapan pelaksanaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah tersebarnya data proses pelaksanaan anggaran di beberapa aplikasi. Hal ini menyebabkan Direktorat Pelaksanaan Anggaran kesulitan mendapatkan dan mengolah datanya. Data warehouse adalah alat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem sumber dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami struktur data serta memberikan performa cepat dalam me-query data. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan data warehouse yang mampu memenuhi kebutuhan proses bisnis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Data warehouse monev pelaksanaan anggaran dikembangkan menggunakan pendekatan Kimball Lifecycle untuk mengintegrasikan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools digunakan untuk menghasilkan output laporan dalam berbagai format misal tabel atau grafik.Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari tujuh tabel fakta dan empat belas tabel dimensi. Data warehouse tersebut berisi seluruh data kebutuhan analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang datanya berasal dari tiga aplikasi sumber. Oleh karena itu dengan adanya data warehouse ini maka proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan anggaran.

---

ABSTRAK of Budget Execution is an government agency that has authority to do monitoring and evaluation in the process of budget allocation, budget commitment, payment, and budget accountability reporting. Some analyses are used in the process but at this time there are five analyses that can not be done therefore the monitoring and evaluation has not reached all budget execution steps yet. One of the cause is the separated information system in each business process that made Directorate of Budget Execution difficult to collect and manage the data.Data warehouse is tools to integrate data from separated source systems and gives easyness to the user to understand the data structure also giving fast performance when querying the data. Therefore data warehouse is needed to provide integrated data for budget execution monitoring and evaluation. Data warehouse of budget execution monitoring and evaluation is built using Kimball approach to integrate data from application of Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara and Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools is used to generate reports in various format such as tables and graphics.The result of this research is data warehouse of budget execution monitoring and evaluation which contain 7 fact tables and 14 dimension tables. Those tables contain data requirement of budget execution monitoring and evaluation where the source are three system application. Therefore with the data warehouse the process of monitoring and evaluation can be expected to reach all steps of budget execution. "

"Masalah kinerja Pertamina akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Walaupun masalah ini sebenarnya sudah dipertanyakan orang sejak dulu, namun sekarang kelihatannya menjadi semacam "pembenaran" atas dugaan tersebut setelah terungkapnya laporan inefisiensi Pertamina sejumlah US$ 6,1 Milyar yang terjadi hanya dalam dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 oleh kantor konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) atas hasil special audit yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Walaupun jumlah kebocoran yang dilaporkan oleh PwC yang sangat besar itu bukan jumlah uang yang hilang dicuri atau di korupsi, tapi PwC mengklasifikasikannya sebagai jumlah kerugian akibat inefisiensi yang timbul akibat dari meningkatnya biaya yang sebenarnya dapat dihindari (losses quantified) dan hilangnya kesempatan untuk menghemat (opportunities for savings), hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pertamina belum optimum dan penilaian kinerja yang selama ini dilakukan sangat bias karena hanya menggunakan data informasi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena struktur organisasi yang sentralistis dan sistem pelaporan keuangan yang tidak transparan. Struktur organisasi Pertamina yang sangat besar dan sentralistis menyebabkan proses bisnis menjadi panjang dan memerlukan banyak waktu untuk pengambilan keputusan. Banyaknya penelaahan ulang (reviews) dan paraf (approvals) untuk suatu transaksi yang melibatkan banyak bagian mengakibatkan tidak adanya orang atau bagian yang mau bertanggung jawab terhadap suatu transaksi. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya responsibility sehingga sulit untuk dimintakan akuntabilitasnya. Sementara itu banyak kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh Pertamina mengacu langsung kepada peraturan dan per undang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti masalah tender pengadaan barang. Hal ini harus dilakukan oleh Pertamina walaupun secara nyata hal tersebut tidak menghasilkan efisiensi bagi Pertamina. Selain itu ditinjau dari sitem pelaporan keuangan Pertamina, juga kurang transparan dalam arti bisnis. Hal ini disebabkan karena, pertama, sistem pelaporan Pertamina saat ini membagi Pertamina kedalam dua komponen yaitu sistem BBM dan operasi milik sendiri, bukan berdasarkan daerah bisnis. Kedua, tujuan utama dari pelaporan tersebut adalah lebih untuk menghitung kebutuhan subsidi dari pada untuk menentukan profitabilitas. Hal ini membuat pelaporan berfokus pada biaya dan mengabaikan komponen pendapatan. Ketiga, transfer dari produk-produk antar unit usaha didasarkan pada biaya atau pengaturan biaya yang tidak adil seperti harga prorata. Mekanisme penentuan harga seperti ini akan mengakibatkan distorsi pada kinerja unit usaha yang sesungguhnya. Pengukuran kinerja unit usaha yang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Biaya juga tidak bisa memotivasi perusahaan dan karyawan untuk lebih cost consciousness. Hal ini disebabkan sistem pelaporan keuangan Pertamina yang tersentralisir dimana laporan keuangan unit hanyalah diperlukan untuk memudahkan Kantor Pusat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dan bukan ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimilikinya. Oleh karena itu, Pertamina sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal membutuhkan sarana pengendalian agar seluruh aktivitasnya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Salah satu sarana pengendalian yang digunakan manajemen untuk mengarahkan unit organisasinya adalah melalui sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mencakup dua hal yaitu struktur pengendalian dan proses pengendalian. Struktur pengendalian mencakup penentuan pusat pertanggungjawaban sedangkan proses pengendalian mencakup langkah penyusunan program, anggaran, laporan hasil kegiatan serta pengukuran kinerja. Era giobalisasi dan perdagangan bebas sudah ada di depan mata. Dengan adanya perdagangan bebas menyebabkan persaingan antar perusahaan tidak lagi dipengaruhi oleh batas wilayah negara. Perkembangan lingkungan yang begitu cepat saat ini telah menyeret semua badan usaha, tidak terkecuali Pertamina, ke situasi persaingan yang ketat. Dalam situasi seperti ini kecenderungan inefisiensi serta kelemahan dalam fungsi manajemen akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap restrukturisasi organisasi saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dimasa depan hanya organisasi yang efisien, produktif dan bergerak lincah yang akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Pertamina yang selama ini mengemban 2 (dua) misi sekaligus yaitu mencari keuntungan (profit oriented) sebagai mana layaknya sebuah badan usaha dan juga sekaligus non profit oriented yaitu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam masalah operasi BBM di dalam negeri dimana Pertamina tidak memperoleh laba maupun menderita rugi atas operasi ini (nirlaba) sudah saatnya diubah. Dengan sistem seperti ini tidak memungkinkan Pertamina untuk mandiri dan efisien karena tidak menanggung resiko atas segala aktivitas usahanya serta selalu mengundang campur tangan pemerintah. Padahal sekitar 70 % dari operasi Pertamina adalah operasi BBM yang tidak mendatangkan keuntungan tersebut, sehingga pengukuran kinerja dengan melakukan analisa rasio dari laporan keuangan Pertamina sebagai mana dimaksud oleh SK Menteri Keuangan No. 740IKMK.0011989 akan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu disini penulis ingin melihat bagaimana kaitan antara struktur organisasi, sistem pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja serta dampaknya terhadap motivasi karyawan."

"Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta."

"[ABSTRAKSistem informasi merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan perusahaan akan ketersediaan informasi yang cepat, tepat waktu, relevan dan akurat dalam bentuk yang terorganisir dan rapi. Keberadaan sistem informasi dapat mengurangi risikorisiko yang ditimbulkan oleh sistem manual. Disisi lain, risiko-risiko baru muncul dan membutuhkan bentuk pengendalian yang spesifik. Perusahaan perlu melakukan pengendalian-pengendalian yang efektif atas sistem informasi yang dimilikinya. Audit sistem informasi menjadi alat uji efektivitas pengendalian tersebut. Laporan magang ini akan membahas audit sistem informasi di sebuah Badan Hukum Publik.

---

ABSTRACTInformation system organizedly meets organization's needs of fast, timely, relevant and accurate informations. It can reduce manual system's risk. In theother side, it also creates new risk and needs specific control. Organization needs information system's effective control. Information system auditing is the tools that can test the control effectivity. This internship report discusses information system auditing of a public legal entity. , Information system organizedly meets organization’s needs of fast, timely, relevant and accurate informations. It can reduce manual system’s risk. In theother side, it also creates new risk and needs specific control. Organization needsinformation system’s effective control. Information system auditing is the toolsthat can test the control effectivity. This internship report discusses information system auditing of a public legal entity. ]"

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan Sistem Informasi Telaahuntuk memantau proses telaah laporan hasil audit yang diterbitkan olehPerwakilan BPKP pada Deputi Bidang Investigasi BPKP. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perludirancang dan diterapkan Sistem Informasi Telaah (review) yang dapatmelaksanakan fungsi pemantauan atas proses telaah laporan hasil auditinvestigasi, laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, laporanhasil audit klaim, dan laporan hasil audit penyesuaian harga secara cepat danakurat.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately, The purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately]"

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."