Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian tentang perdagangan kopra Makassar hingga kini belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawan Indonesia, meskipun disadari bahwa komoditas tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia perdagangan. Kajian ini merupakan suatu sumbangan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang ini, yaitu menyoroti secara khusus terintegrasinya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. Fokus kajiannya adalah ditujukan pada ekspor kopra Makassar, sedangkan jangkauan temporalnya di batasi pada periode tahun 1883-1958 Dalam kajian ini, ekspor kopra Makassar dibagi dalam dua tahap perkembangan, pertama adalah masa ekspansi dan yang kedua adalah masa kontraksi. Dalam masa ekspansi, ekspor kopra Makassar menunjukkan kemajuan yang gemilang dan mengagumkan, sedangkan masa kontraksi Ekspor kopra Makassar menunjukkan kemunduran, kesuraman dan hilangnya harapan.

---

The study on Macassar Copra to date has not got much concern from Indonesian Historians, though it is realized that the commodity was the urgent in the world trading. This study constitutes a contribution to complement the shortcoming in this field, that is, in special manner, by spotlighting the integration of the islands in the eastern part of Indonesia, their relation with both Macassar and the world market. The focus of this study was the export of Macassar copra while its period limit was within 1883-1958. In this study, Macassar copra export was divided into two development stages. First, the expansion period and the second was contraction period. During the expansion period, the export of Macassar copra indicated a bright and amazing progress, while the contraction period showed the decline, vague and hopeless."

"Kajian tentang perdagangan kopra Makassar hingga kini belum banyak mendapat perhatian di kalangan sejarawanIndonesia, meskipun disadari bahwa komoditas tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia perdagangan. Kajianini merupakan suatu sumbangan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang ini, yaitu menyoroti secara khususterintegrasinya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, baik hubungannya dengan Makassar maupun pasar dunia. Fokuskajiannya adalah ditujukan pada ekspor kopra Makassar, sedangkan jangkauan temporalnya di batasi pada periodetahun 1883-1958 Dalam kajian ini, ekspor kopra Makassar dibagi dalam dua tahap perkembangan, pertama adalahmasa ekspansi dan yang kedua adalah masa kontraksi. Dalam masa ekspansi, ekspor kopra Makassar menunjukkankemajuan yang gemilang dan mengagumkan, sedangkan masa kontraksi Ekspor kopra Makassar menunjukkankemunduran, kesuraman dan hilangnya harapan.The study on Macassar Copra to date has not got much concern from Indonesian Historians, though it is realized thatthe commodity was the urgent in the world trading. This study constitutes a contribution to complement theshortcoming in this field, that is, in special manner, by spotlighting the integration of the islands in the eastern part ofIndonesia, their relation with both Macassar and the world market. The focus of this study was the export of Macassarcopra while its period limit was within 1883-1958. In this study, Macassar copra export was divided into twodevelopment stages. First, the expansion period and the second was contraction period. During the expansion period,the export of Macassar copra indicated a bright and amazing progress, while the contraction period showed the decline,vague and hopeless."

"ABSTRAK"Lahan saya adalah lahan dunia!" demikian ungkapan para eksportir kopra Makassar, ketika perkapalan internasional Rotterdamsche Lloyd tiba di Makassar untuk mengangkut kopra. Ungkapan itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa kopra dari Makassar telah terintegrasi dengan pasaran dunia. Para eksportir yang berdiam di Makassar menampung kopra dalam gudang-gudang penimbunan, sehingga merupakan suatu hal yang wajar bila seorang eksportir memiliki lebih dari dua gudang ekspor kopra. Laporan perdagangan Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 1895 Makassar memiliki tujuh tempat tujuan ekspor kopra, kemudian naik menjadi dua puluh tempat tujuan ekspor kopra pada tahun 1920.Selama kurang lebih "delapan dasawarsa" (1883-1958), komoditas ekspor Makassar banyak tergantung dari kopra (Bugis: kaloko) yang berasal dari "emas hijau". Bagaimana pun penduduk Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi Selatan, kopra telah menjadi komoditi dagang yang penting, sejak tahun 1880-an yaitu, ketika bangsa-bangsa Eropa menggunakan kopra sebagai bahan dasar yang penting dalam pembuatan sabun dan mentega. Sekitar 60 persen jumlah ekspor kopra Timur Besar berasal dari kopra yang pada umumnya diekspor melalui pelabuhan Makassar.5 Karena itu bukannya tidak beralasan jika J.C. Westermann dan W.C. Houck mengatakan bahwa pada dekade kedua abad ke-20 Makassar tampil sebagai kekuatan perdagangan di Asia Pasifik, bahkan pada fase tersebut Makassar dapat mengurangi laju perkembangan Singapura sebagai kota dagang karena menghasilkan kopra.Di sejumlah daerah di luar Makassar, kopra juga mempunyai arti penting sebagai komoditi ekspor bagi penduduknya. Di Pulau Toedjoeh Riau pada tahun 1908, sekitar 24 ribu orang mata pencahariannya tergantung dari kopra. Pada umumnya kopra didominasi oleh para keluarga bangsawan. Beberapa keluarga bangsawan memiliki pohon kelapa hingga mencapai 20 ribu pohon. Itulah sebabnya para bangsawan Pulau Toedjoeh, mendatangkan buruh dari Singapura untuk bekerja di kebun mereka. Untuk membatasi lonjakan buruh masuk ke Pulau Toedjoeh, maka Pemerintah Belanda menerapkan biaya imigrasi tinggi yaitu sekitar f 25 setiap orang. Dalam tahun 1919 ekspor kopra dari Pulau Toedjoeh mencapai 12.283 ton dengan nilai f 3,8 juta. Dari ekspor tersebut dapat diperoleh pajak senilai f. 207.000. Tiga puluh lima persen dari hasil itu (f 60.000) digunakan untuk membangun daerah Pulau Toedjoeh.Mata pencaharian utama penduduk Kalimantan Barat adalah kopra. Kopra di daerah itu banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang Cina. Para petani mendapat kredit dari pedagang-pedagang Cina. Di Singkawang, petani kelapa pada umumnya pendatang. Mereka menyewa tanah pada suku-suku Dayak dan Banjar untuk membuka?."

"ABSTRAKProduksi dan kebijakan ekspor kopra di Makassar merupakan jawaban dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor dunia, baik pada masa Kolonial Hindia Belanda maupun pasca awal pembentukan ekonomi nasional Negara Indonesia. Harapan ini dimungkinkan setelah adanya kebijakan Makassar pada tahun 1927 sebagai satu-satunya pengekspor kopra untuk Wilayah Timur Besar.Karena itu lahirnya kebijakan tersebut membawa transformasi bagi terbentuknya kekuatan ekonomi kolonial. Transformasi ini membuat eksportir masuk Makassar. Pada waktu itu kesadaran petani untuk berproduksi semakin meningkat, bahkan melahirkan enterpreneurship lokal dalam membentuk sistem ekonomi Kolonial. Dalam pandangan ini paradigma teori Clifford Geertz dan J.H. Boeke kiranya kurang relevan untuk diterapkan di Makassar karena masyarakat Pribumi (tradisional) telah mampu berakumulasi pada perubahan dinamis dalam kehidupan ekonomi tanpa dikotomi dualisme ekonomi antara Barat dan Timur.Pada awal kemerdekaan proses perkopraan terus berlangsung, kepentingan lokal maupun pusat mulai melibatkan diri dalam tata-niaga perkopraan. Eksportir dan produsen yang terbentuk sebelum perang dielakkan. Pemerintah mulai mengambil alih secara langsung dalam politik perkopraan. Di ujung sistem kebijakanaan itu Militer dan para Veteran mulai mengatur tata-niaga perkopraan. Akibatnya berbagai wilayah produsen kopra mengeluh bahkan terhimpit hutang, karena militer dan veteran pelaku ekonomi itu mengutamakan kekuasaan (keamanan) tanpa modal. Kopra yang telah diambil banyak yang tidak terbayar, akibatnya melahirkan keresahan bahkan sebuah pemberontakan. Landasan teoretis ini memberikan gambaran bahwa pada pasca awal kemerdekaan betapa dominannya pemerintah mengatur prekonomian dan itulah sebabnya perekonomian kita hingga kini masih merupakan sebuah masalah yang belum terselesaikan.

---

ABSTRACT

Production and the policy of copra ex/port in Makassar were the answer to fulfill the needs of world export, in Dutch Colonial era and early formation of National Economy of Indonesia. This hope was possible after Makassar policy in 1927 as the one of copra export for Region Timur Besar.

The birth of policy brought transformation for economy development of the Dutch Colonial. At that time, the peasants consciousness to make the production more increased, even gave birth of lokal entrepreneurial in Dutch economy. In this point Clifford Geertz and J.H. Boeke theory are not relevant to implement in Makassar, because the natives have ability to adopt changes in economy without dualism-dichotomy between West and East World.

In the early of Indonesia independence (1945) the importance of local and center government began involved in copra trade. Exporter and producer which formatted before the war, was avoided. Government began to take over directly copra trade. Finally some regions of copra production were complaint, even wedged in debt, because both, Military and Veterans gave priority to power and security without capital . Copra which had been taken a lot were not paid, and it caused chaos and revolt. This paradigme, gives the answer that in the early of independence government had power to arrange economy structure."

"ABSTRAKKopra merupakan produksi rakyat Minahasa dan menjadi mata pencarian utama masyarakat petani daerah tersebut selama periode 1870-1942.Penelitian tentang pembudidayaan dan perdagangan kopra di Minahasa dalam kurun waktu 1870-1942 ini secara khusus menyoroti struktur pertanian dan pola pembudidayaan serta sistem perdagangan kopra, dengan menggunakan bahan-bahan arsip, laporan-laporan sezaman baik yang diterbitkan maupun tidak, serta literatur yang berkaitan dengan tema tersebut.Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pertanian di Minahasa karena adanya tuntutan pasar. Minahasa pada abad ke-17 sampai ke-18 merupakan lumbung padi bagi daerah Sulawesi dan Maluku. Adanya tanaman wajib kopi pada pertengahan abad ke-19 membuat sebagian petani Minahasa beralih menjadi penanam kopi. Kemudian setelah terjadi boom kopra sejak akhir abad ke-19 sebagian petani Minahasa beralih menanam kelapa.Pola perdagangan kopra dilakukan melalui tiga golongan,yaitu produsen, perdagang perantara, dan pedagang besar/ekspor. Pola jual-belinya tidak dilakukan di dalam pasar (dalam arti fisik) secara terbuka tetapi melalui sistem kontrak.Jual beli dengan sistem kontrak ini lebih merugikan petani. Untuk melindungi petani dari jeratan pedagang perantara yang sebagian besar dikuasai pedagang Cina, berbagai upaya dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, misalnya dengan mendirikan volksbauk Taa rsea Producferr Verkoop Central,dan yayasan Kopra."

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."

"Artikel ini mengambil “komoditas” sebagai isu utama, dengan fokus pada dinamika produksi komoditas kopra di Yainuelo, pulau Seram. Mengikuti Escobar (1995) dan Tsing (2005), saya melihat dinamika produksi komoditas sebagai “arena produksi budaya”. Sebagai komoditas, kopra bukanlah entitas material yang statis seperti dibayangkan oleh ilmu ekonomi moderen. Artikulasi dan pemaknaan komoditas kopra oleh pengelola kopra selalu berubah-ubah dalam lintasan sejarah komoditas pada level produksi. Artikel ini memposisikan kopra seperti Rudyansjah melihat “kekuasaan”. kopra seperti kekuasaan, tidak pernah terperagakan dalam wujud yang final dan selalu di-dialog-kan oleh berbagai aktor dengan kepentingannya masing-masing pada bentangan ruang dan waktu yang panjang. Artikel ini berupaya mengungkapkan transformasi dan kontinuitas budaya yang muncul dalam lintasan sejarah produksi komoditas pada rentang waktu - yang dalam istilah Braudel disebut “conjuncture” (satu abad). Mengikuti logika konseptual “lanskap budaya” yang diajukan oleh Rudyansjah untuk melihat kopra, saya melihat fenomena transformasi dan kontinuitas budaya muncul secara berkelindan dalam kehidupan komoditas di Yainuelo. Dalam kajian ini, saya juga berusaha memahami “friksi” yang menjadi bingkai dari proses transformasi dan kontinuitas budaya pada dinamika komoditas kopra di Yainuelo.

---

This article examines “commodity” by focusing on the dynamics of producing copra commodity in Yainuelo, Seram Island. Following Escobar (1995) and Tsing (2005), I see the dynamics of copra production as “cultural production arena”. As a commodity, copra is not an unchanging material as imagined by modern economics. Its meaning and articulation always changes under the historical trajectory of its production. This article positions copra the way Rudyansjah sees power: never enacted in final form and always under dialogical interactions of various actors in their respective interest crossing a range of space and time. This article attempts to reveal cultural transformation and continuity that appears on a historical trajectory of commodity production under a certain range of time - termed by Braudle as "conjuncture" (a century). Using conceptual logics of "cultural landscape" /"landscape of culture" proposed by Rudyansjah to understand copra, I see the phenomenon of transformation and continuity appear entangled in the life of commodity in Yainuelo. In this study, I also attempt to understand "friction" that frames the process of cultural transformation and continuity within the dynamics of copra commodity in Yainuelo."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Perdagangan dunia dalam era WTO, APEC, AFTA, membawa persaingan yang semakin ketat, baik di pasar global dengan sesama eksportir, maupun di pasar domestik menghadapi barang impor. Meskipun mengkhawatirkan pihak yang selama ini mendapat proteksi, perdagangan bebas sebenarnya memberikan lebih banyak peluang perluasan pasar ekspor. Indonesia menandatangani ketiga kesepakatan itu sehingga pelaku bisnis harus siap berkompetisi dan pihak pemerintah harus siap dengan kebijakan yang mendukung. Tantangan ini sangat berat akibat adanya hambatan domestik maupun di pasar ekspor, tetapi perlu terus diupayakan pemerintah dan dunia usaha, karena devisa ekspor merupakan sumberdaya utama bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menelaah dimana sebenarnya posisi Indonesia dan peran pemerintah dalam meningkatkan ekspor ditengah persaingan pasar bebas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor. Dengan kajian ini diharapkan didapat acuan bagi kebijakan pemerintah, dan acuan bagi perilaku eksportir yang mendukung kinerja ekspor nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelaahan literatur dengan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja ekspor yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan referensi, kebijakan pemerintah erat kaitannya dengan perilaku perusahaan, sedangkan perilaku tersebut mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan yang secara agregat merupakan kinerja ekspor nasional. Perilaku perusahaan yang dikaji di dalam penelitian ini dikembangkan dan kajian Barringer et al (1996), yang meliputi, perilaku kewirausahaan, perencanaan ekspor, sikap penghambat ekspor, dan orientasi global. Perilaku tersebut dikaji hubungannya dengan kebijakan pemerintah melalui sub-variabel terukur dari keempat variabel dimaksud dan selanjutnya, dikaji pengaruh 4 perilaku tersebut terhadap kinerja ekspor perusahaan. Sub-variabel dari masing-masing perilaku diberi skala Likert 1-5 untuk mengukur pendapat responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden eksportir di Indonesia secara cluster random sampling. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi yang meliputi : pengkajian variabel yang sudah diteliti para ahli untuk diterapkan di Indonesia, penambahan orientasi global sebagai variabel dependen, dan pengukuran hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor di dalam satu model. Barringer mengkaji hubungan variabel dependen dan independen satu demi satu, sedangkan penelitian ini menguji semua variabel sekaligus dan simultan dengan Structural Equation Model (SEW} dan bantuan program komputer Linear Structural Relation (LISREL). Didapat temuan bahwa kebijakan pemerintah hanya mempengaruhi perilaku perencanaan ekspor perusahaan. Komitmen pemerintah terhadap tahapan waktu dan penghapusan proteksi perdagangan secara bertahap, diikuti oleh proses penyesuaian diri para eksportir dalam mengantisipasi tantangan dan peluang setiap agenda liberalisasi perdagangan global dan dampaknya terhadap usahanya. Kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku kewirausahaan, perilaku penghambat ekspor, dan perilaku orientasi global. Padahal, ketiga perilaku perusahaan tersebut berdasarkan sejumlah teori, terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Temuan kedua, kinerja ekspor perusahaan ternyata dipengaruhi oleh perilaku perencanaan ekspor dan perilaku penghambat ekspor. Perencanaan ekspor umumnya mengikuti mekanisme transaksi internasional dengan jadwal ekspor periodik yang erat kaitannya dengan kinerja ekspor. Perilaku penghambat ekspor merupakan persepsi tentang ekspor yang rumit, riskan, dan tidak pasti, sehingga menjadi hambatan nyata di pasar yang perlu ditanggulangi dengan program transparansi pasar. Implikasi teori dari kajian ini diantaranya adalah konfirmasi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja ekspor perusahaan melalui pembinaan, dukungan dan arahan dalam perencanaan ekspor. Sedangkan implikasi kebijakan pemerintah meliputi peningkatan efisiensi transaksi domestik, membangun rasa percaya din eksportir dengan penyederhanaan prosedur ekspor, membangun infrastruktur perdagangan luar negeri yang efisien sehingga memberikan kemudahan lalulintas barang, devisa, dan informasi bagi kegiatan ekspor Indonesia."