Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article aimed to study the legal implication toward globalization of franchise bussiness. This study is important considered that there is no substantive law to regulate franchise business, particularly in Indonesia. By using quantitative analysis and legal approach, this study demonstrated: first, globalization of franchise business causing globalization of law relating to the franchise agreement. It happens because when franchisor open a new franchise in one country, they not only bring their business system buat also legal system to regulate their franchise agreement. Second, needs subtantive law to regulate franchise in Indonesia in order to give legal protection for franchisee."

"Penyiksaan tenaga kerja (terutama perempuan) dari Indonesia (TKW) di luar negeri terus bermunculan dan berlanjut. keberlangsungan kejadian ini dari tahun ke tahun membuat banyak orang beranggapan seperti tidak ada tindakan apapun dari pemerintah untuk membela warga negaranya. Pemerintah pasti berkilah karena peraturan perundang-undangan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia telah lama dibuat. tetapi demikianlah faktanya."

"Pada tanggal 26 November 2010, Pemegang Saham pendiri Perseroan dan PT. Indika Energy Tbk telah menandatangani Option Agreement sebagaimana diubah dengan Addendum terhadap Option Agreement tanggal 18 Februari 2011 ('Option Agreement'). Dimana para pihak dalam Option Agreement mengatur antara lain: Indika atau afiliasinya memiliki hak opsi untuk membeli ('Opsi Beli') dari Para Pemegang Saham Penjual; dan Para Pemegang Saham Penjual memiliki hak untuk menjual ('Opsi Jual') kepada Indika atau afiliasinya. Sejumlah sahamsaham milik Para Pemegang Saham Penjual yang mewakili 51% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ('Saham Opsi'). Pelaksanaan Opsi Beli dan Opsi Jual ('Pelaksanaan Opsi') tersebut dapat dilakukan sejak tanggal penandatanganan Option Agreement sampai dengan 180 hari setelah pencatatan saham Perseroan pada BEI ('Hari Akhir Pelaksanaan'). Apabila sampai dengan Hari Akhir Pelaksanaan, Pelaksanaan Opsi belum dilakukan oleh para pihak, Pelaksanaan Opsi dianggap telah dilaksanakan dan para pihak akan menandatangani Akta Pengalihan dengan harga yang telah disepakati para pihak dalam Option Agreement. Indika akan menggunakan PT. Indika Energy Infrastructure ('IEI') untuk mengambilalih Saham Opsi tersebut.

---

On the 26th day of November 2010, the shareholders of the Company and PT Indika Energy Tbk has signed an Option Agreement as amended by the Addendum to the Option Agreement dated 18th day of February 2011 ('Option Agreement'). Where the parties in the Option Agreement have set: Indika or its affiliates have the option to purchase ('Purchase Option') from the Seller Shareholders, and the Seller Shareholders have the right to sell ('Sale Option') to Indika or its affiliates. Number of shares owned by the Seller Shareholders which representing 51 % of the total shares issued and fully paid shares in the Company after the initial Public Offering ('Stock Option'). Implementation of Buy and Sell Option ('Executiob Optin') can be implemented from the date of signing the Option Agreement till 180 days after the listing of shares on the Stock Exchange Company ('End of Days Implementation'). If until the last day implementation, implementation Option has not been done by the parties, implementation option considered have been carried out and the parties will sign a Transfer of Deed with the price which have agreed by the parties in the Option Agreement. Indika plans to use PT Indika Energy Infrastucture ('IEI') to take over that Option Shares."

"Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif berunsur positif sehingga sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dimana keterangan didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Sebagai draf permasalahan itu adalah kedudukan hukum akta ikatan menjual dan membeli yang dibuat dihadapan Notaris dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam pendaftaran tanah pertama kali seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/PK/Pdt/2010. Penelitian hukum normatif empiris dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kasus putusan peninjauan kembali, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual beli tanah yang telah memenuhi persyaratan hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang dikuatkan Putusan Kasasi lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik dikarenakan perpindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali memberikan perlindungan kepada pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk Kantor Pertanahan agar lebih teliti dan hati-hati serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual beli.

---

Indonesia uses a system of land registration of negative unsured positive and also deed as strong evidence, where the information therein have the force of law and must be accepted as a true statement as long and as long as there is no verification tool that proves otherwise. As the draft issue is the legal position of alliance deed to selling and buying made in the front notary and legal protection to third parties of good will in the first land registration as well as in the Supreme Court Verdict No. 244/PK/Pdt/2010. Normative legal research is used to conduct empirical research on law libraries as secondary data and primary data obtained through a review of the decision of the case study, data collected through the study of documents.

Research has lead to the conclusion that trading is valid if it meets the formal and material requirements. Land trading which meets the legal requirements but later proved that the first registration to contain flawed law then the whole proof of ownership that arises then is null and void. The verdict of Malang District Court that upheld by the Verdict Cassation further provide legal protection against transfer of rights by the owner because the defendants are not material and have qualified in accordance with Article 32 Paragraph (1) PP. 24 of 1997. Surabaya High Court ruling reinforced the judicial review provides protection to purchasers of land due to be considered in accordance with the provisions of the law the transfer of land rights.

Suggestions submitted to the Land Office to be more careful and cautious as well as for buyers of land in order to trace the history of land ownership before making a trading."