Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, Kesehatan menempati urutan kedua di bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 dan Keppres No. 40 tahun 2001 tentang pengaturan Organisasi Perangkat Daerah, Pemda Kota Dumai berupaya untuk merubah status RSUD Dumai, dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan menjadi Lembaga Teknis Daerah dengan pendelegasian kewenangan diharapkan dapat mendorong kemandirian Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat.Untuk itu dibutuhkan perubahan-perubahan yaitu perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja, perubahanan pengelolaan personil, pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, serta budaya organisasi. Struktur Organisasi dan Tata kerja merupakan ujung tombak dalam pengelolaan suatu organisasi oleh karena itu diperlukan Perubahan Struktur organisasi dan tata kerja RSUD dari Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Lembaga Teknis Daerah. Variabel utama yang dapat mempengaruhi perubahan SOT menjadi LTD yaitu struktur dan tata kerja, pengangkatan dalam jabatan, serta pembiayaan.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dumai dari Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Lembaga Teknis Daerah dengan melihat variabel variable yang mempegaruhinya.Penelitian ini merupakan analisa kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat belas informan terkait dengan penelitian yang berasal dari unsur Pemda Kota Dumai/ DPRD, Dinas Kesehatan, dan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dumai serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di rumah sakit.Berdasarkan observasi dan temuan dilapangan didapatkan hasil penelitian bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit disesuaikan dengan Kept. Mendagri no.1/2002, hemat struktur, kaya fungsi dan sesuaikan dengan situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas persyaratan, kriteria dan diutamakan pemberdayaan Putra Daerah dalam rangka perlindungan terhadap sumber daya manusia daerah sesuai dengan Komitmen Pemda kota Dumai dan alasan-alasan pribadi lainnya. Sedangkan masalah pembiayaan dengan Komitmen Pemda tanpa subsidi dimana pihak rumah sakit merasa berat melihat situasi keuangan rumah sakit dimana belum dapat membiayai operasionalnya dari pemasukan rumah sakit.Dengan pembahasan mendalam dari hasil penelitian dan dengan membandingkan pendapat-pendapat para ahli dari berbagai referensi, hasil survei peneliti terdahulu serta studi banding ke daerah lain peneliti menyimpulkan bahwa, struktur dan tata kerja dapat disesuaikan dengan Kept. Mendagri, hemat struktur, kaya fungsi, birokrasi diperpendek, masalah akan cepat teratasi, fungsional yang banyak fungsi sehingga tujuan rumah sakit untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat terpenuhi.Pengangkatan dalam jabatan lebih diutamakan kompetensi "the right man on the right place" oleh karena ketenagaan adalah motor penggerak suatu organisasi.Masalah pembiayaan yang merupakan masalah yang sangat penting, dalam pengelolaan rumah sakit harus disubsidi oleh Pemda supaya rumah sakit dapat membiayai oprasionalnya dari pemasukan rumah sakit, melihat situasi keuangan saat ini.Perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja RSUD Dumai menjadi Lembaga Teknis Daerah, hanya dengan perubahan struktur dan tata kerja yang bersifat hemat struktur, kaya fungsi saja yang terpenuhi belum dapat dilaksanakan oleh karena masih ada masalah lain yang lebih mendasar yaitu pengangkatan dalarri jabatan serta pembiayaan.Untuk mewujudkan keinginan Pemda Kota Dumai menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dumai sebagai Lembaga Teknis Daerah dirasakan perlunva pengkajian lebih jauh mengingat diperlukan perubahan-perubahan yang mendasar selain perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja, juga perubahan pengelolaan personil, keuangan, perlengkapan serta budaya organisasi.Daftar Pustaka : 30 (1990 - 2002).

---

Changes on Organizational Structure Plan and Working Management of Dumai General Hospital as Legal Entity of Local Technical Institution in Dumai City, Riau Province, Year 2003.In the Act of Regional Autonomy No 22/1999, Health was in the second priority in government area to he implemented by District or City governments. Based on Government Rule No 84; 2000 and Presidential Decree No 40/2001 on the arrangement of Local Organization, Local Government of Dumai City has taken effort to change the status of Dumai General Hospital from Technical Implementation Unit of Health Office to Local Technical Institution taking form as Legal Entity with delegation of authority which was expected to support the self reliance of the Hospital to provide public health care. It necessitated re-arrangement of organizational structure and the working management of Dumai General Hospital guided by Home Affair Minister Decree No 1/2002 about Organizational Structure and Working Management of Local Hospital and was modified according to the local need and capacity.The aim of this study is to obtain description on changes on Plan on Organizational Structure and Working Management of Dumai General Hospital as legal entity of local technical institution. This study is a qualitative analysis where data was gathered through in-depth interview with fourteen informants from Government of Dumai City/Local Legislative Institution, Local Health Office, and management of Dumai General Hospital as well as secondary data and documents in the hospital.Based on observation and on-site findings, the study shows that the Organizational Structure and Working Management of Hospital was aligned in accordance to Minister of Home Affairs Decree No. 112002, adapted a "less structure but more function" style, and aligned to the local situation, need, and capacity.Promotion was based on requirement, criteria, and prioritize local breed as to protect the local human resources in accordance to the commitment of Dumai City government and a number of personal reasons.Regarding funding problems, hospital side viewed the government commitment to cut subsidy as a heavy burden considering the current Hospital financial status where the hospital income could not fulfill the needed operational cost. In-depth discussion of the study result and comparison with experts opinion and references, previous survey and comparison study to other area, it can be concluded that the new structure and working management would shorten the bureaucracy, speed up problem solving, diversified functions to provide health service offered by the hospital.Promotion prioritized competency based "the right man on the right place" because personnel and human resource is a motivator of the organization. Other crucial thing is funding where local government considering the current financial situation of the hospital should subsidize the hospital. Both problems should be tackled to implement changes in organizational structure and working management of Dumai General Hospital as local technical institution. To implement the desire of Dumai City Government to change Dumai General Hospital as local technical institution further study is needed especially regarding other basic changes such as personnel management, financial management, facilities and organization culture.References: 30 (1990-2002)."

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."