Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implemetasi tentang kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Indonesia merupakan dilema tersendiri bagi pengarusutamaan pembangunan ekonomi kewilayahan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama jika dikaitkan dengan kondisi ketertinggalannya...."

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisa implementasi kebijakan pengembanganpariwisata di wilayah pesisir Wabula Kabupaten Buton yang dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkanbahwa tidak berkembanganya Kepariwisataan di Wabula disebabkan olehimplementasi kebijakan kepariwisataan yang dilakukan oleh aparatur PemerintahDaerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pariwisatayang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat beberapa faktoryang membuat pariwisata menjadi tidak berkembang, seperti kurangnyakunjungan wisatawan, kurangnya fasilitas dan pelayanan, aksesbilitas yangkurang memadai, dan tata kelola pariwisata yang dilakukan oleh pihak pemerintahbelum memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Wabula.

---

ABSTRACTThis thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast.;This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast, This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast]"

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"Penelitian ini dimotivasi oleh visi Kota Bekasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 - 2008, yaitu sebagai kota yang ?Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan?. Visi daerah inilah yang merupakan perwujudan keinginan dan harapan dari Kota Bekasi dalam jangka panjang. Untuk itu perlu upaya agar kondisi yang menjadi keinginan dan harapan dapat diwujudkan di masa yang akan datang.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian di Kota Bekasi dan berusaha mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi serta menganalisis kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sektor strategis yang dikembangkan adalah sektor yang memiliki keunggulan ekonomi di wilayah Kota Bekasi sendiri maupun dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam analisis perekonomian ini adalah analisis pertumbuhan dan kontribusi sektoral dalam PDRB, analisis LQ, analisis Shift Share, dan Multiplier. Sedangkan untuk strategi pengembangannya digunakan analisis SWOT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang strategis untuk dikembangkan di Kota Bekasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sub Sektor Pengangkutan, terutama Jasa Penunjang Angkutan. Strategi yang sebaiknya diambil dalam pengembangan potensi unggulan untuk jangka pendek adalah ?sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi?. Sedangkan untuk jangka panjang adalah "optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya". Hasil analisis menunjukkan ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Tahun 2003 - 2008 dengan kondisi perekonomian di Kota Bekasi saat ini. Bidang jasa yang merupakan salah satu prioritas belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari Sektor Jasa-jasa maupun Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

---

This research is motivated by the vision contained in Strategic Plan of Bekasi City in 2003 - 2008, namely as a city that "Superior in Service and Trade with Ihsan (religious) nuance". The vision of this area is a manifestation of the wishes and expectations of the Bekasi City in the long term. It is necessary to make serious effort to achieve what we wish and hopes so it can be realized in the future.The research attempts to analyze economic conditions in Bekasi City and try to identify the strategic sectors that can be developed in accelerating the economic growth in the city and also to analyze the policies that were defined in regional planning documents. Strategic sectors that are going to be developed are the sectors that have economic advantages in the area of the city itself or within the scope of West Java Province and National. The approaches used in this analysis are economic growth and contribution by sector in the GDP, LQ analysis, shift share analysis and multiplier. And for its development strategy, SWOT analysis is used.The results showed that strategic sectors for development are Manufacturing Sector, Sub Sector of Wholesale and Retail Trade and also Sub Sector of Transportation, especially in Services Supported to Transport. The strategy that should be taken in developing the potential sectors in the short term is "the socialization of local products improvement and try to utilize the strategic position of Bekasi City which is close to Jakarta as the capital of the nation". As for the long term the strategy is "to optimize the development budget to increase the capacity building and quantity of infrastructure such as to build transportation network and other public services". The analysis also showed there is a mismatch between vision and mission of the Year 2003 - 2008 with the economic conditions in Bekasi City. Services sectors which is one of the priorities in Bekasi City has not shown significant contribution, both from the Services or Financial, Real Estate and Business Services Sectors."

"Pengembangan perekonomian Indonesia ke depan diharapkan akan lebih efektif, yaitu menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nyata, baik perekonomian nasional, perekonomian daerah, maupun tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itulah perlu dilakukan perencanaan yang tepat, agar dapat diketahui kemana sebaiknya alokasi pemanfaatan dana yang ada. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa metode, yaitu: (1) analisis pengganda yang terdiri dari pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda lapangan pekerjaan; (2) analisis sektor kunci melalui indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) analisis efek intra dan antarregion untuk pengganda output; (4) analisis dekomposisi perubahan output (decomposition of output changes); dan (5) analisis struktur perekonomian (economic landscape dari angka indeks multiplier product matrix / MPM). Berdasarkan hasil analisis, secara umum pola perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1995 dan 2000 serta kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Sektor primer khususnya pertanian masih memerlukan perhatian karena masih menjadi andalan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, dan masih menjadi andalan input bagi beberapa sektor industri. Implikasi kebijakan dari sektor ini adalah perlunya dukungan teknologi peningkatan kapasitas tenaga kerjanya; (2) Sektor sekunder yang perannya terlihat sangat dominan pada seluruh propinsi di Indonesia, terutama dalam hal pengganda output dan keterkaitan ke depan dan ke belakang, diharapkan mendapatkan dukungan dana untuk perkembangannya, terutama untuk peningkatan teknologi bagi efisiensi produksi; (3) Sektor tersier cukup berkembang peranannya, terutama sektor transportasi dan komunikasi serta sektor jasa lain, terlebih dengan dominasi sektor jasa lain sebagai sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar pada seluruh proinsi di Indonesia. Oleh karena itu sektor tersier juga perlu dikembangkan dan mendapatkan alokasi dana yang optimal untuk perkembangan sektor tersier ini sendiri dan sektor-sektor lainnya; (4) Sektor-sektor yang ada di Indonesia Tengah-Timur perlu dikembangkan terutarna untuk peningkatan pendapatan daerah itu sendiri dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu upaya yang paling penting dilakukan di propinsi-propinsi di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur sehingga memerlukan alokasi dana yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur yang akan menjadi sarana bagi pengembangan sektor-sektor yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku atau sumberdaya manusianya perlu diperhatikan mendapatkan alokasi dana yang besar pula; dan (5) Ketergantungan perolehan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, perlu dieliminasi dengan peningkatan kinerja seluruh sector yang ada secara proporsional. Oieh karena itu hasil analisis input-output antar daerah ini perlu menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana yang ada."