Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRAKDesa Jeruk merupakan salah satu desa dengan potensi industri batik tulis yang besar. Pemerintah Desa Jeruk telah memberdayakan potensi tersebut melalui pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya berhasil untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Jeruk. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik di Desa Jeruk tergolong cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui proses analisis terhadap tiga dimensi, yaitu dimensi Tujuan, Aktivitas, dan Program Assumption. Dimensi yang terpenuhi ialah dimensi Aktivitas, sedangkan dua dimensi lainnya, yaitu dimensi Tujuan dan Program Assumption tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Ditinjau dari faktor komunikasi, program ini belum dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan dalam program. Sumber daya yang dimiliki Desa Jeruk juga belum sepenuhnya mampu untuk menunjang pelaksanaan program. Faktor ketiga, yakni disposisi, menunjukkan belum terdapat kemauan yang tinggi dari Pemerintah Desa Jeruk dalam melaksanakan program. Faktor keempat, yakni struktur birokrasi, menunjukkan adanya fleksibilitas struktur birokrasi dalam melaksanakan kegiatan program. Selain keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor temuan lapangan lainnya yaitu faktor sosial, budaya, serta kompetitor. Ditinjau dari faktor sosial, kekhawatiran akan timbulnya kecemburuan sosial dari sektor ekonomi lain menyebabkan Pemerintah Desa Jeruk tidak merancang aktivitas program dengan lebih spesifik. Faktor budaya menunjukkan bahwa alasan industri batik di Desa Jeruk sulit berkembang adalah karena proses produksi yang masih bersifat manual serta faktor tenaga kerja. Faktor kompetitor menunjukkan bahwa industri batik di Desa Jeruk menghadapi kompetitor yang lebih unggul.

---

ABSTRACT

Jeruk Village is one of the villages with a large potential of batik industry. The Jeruk Village Government has empowered this potential through the implementation of a batik center village development program. However, the implementation of the program has not been fully successful yet in developing the potential of the Jeruk Village. This indicates problems in the effectiveness of the program implementation, therefore the aim of this research is to analyze the effectiveness of the program implementation and the factors that influence it. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are colleted from in-depth interviews and literature studies. The results of the reseach indicate that the implementation of the batik center development program in Jeruk Village is quite effective. These results are known through an analysis of three dimensions, to wit, Objective dimension, Activity dimension, and Program Assumption dimension. The Activity dimension is fulfilled, while the other two, Objective dimension and Program Assumption dimension are not fulfilled. The factors that influence this are analyzed using Edwards III (1980) theory on four factors affecting the effectiveness of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication factor, this program has not been well communicated to all stakeholders in the program. The resources owned by the Jeruk Village are also not fully capable yet to support the implementation of the program. The third factor, disposition, indicates that there is not enough willingness showed by the Jeruk Village Government in implementing the program. The fourth factor, bureaucratic structure, shows the flexibility of the bureaucratic structure in carrying out program activities. In addition to these four factors, there are three other field findings, that are social, cultural, and competitor factors. Based on social factors, the concern about social disparity have caused the Jeruk Village Government to not design the program activities more specifically. Cultural factors show that the reason why batik industry in Jeruk Village facing difficulties to develop is because of the traditional production process, as well as the workers factor. Competitor factors show that the batik industry in Desa Jeruk faces superior competitors.

"

"The rapid development in every field especially industry does not only give positive implication such as economic growth, work force absorption, foreign exchange reserve enhancement, and society revenue improvement, but also from when seen from aspect of living environment inevitable causes negative impacts, such as water resource pollution by industry liquid pollution. The existence of Ordinance No. 32 Year 2004 covers living environment controlling affairs as obligated affair of region city government, Based on that, Region/City Area Government has he authority to make policy in living environment field including industrial sector in order to develop industrial activities that orient to environment knowledge. The Cilegon city government has shown its commitment to living environment organization by issuing the policy in the living environment field, which is Region Regulation No. 2 year 2004 regarding Controlling of Environment Pollution and. Deterioration. This policy aims to maintain and keep environment quality according to its functions so harmonized and balanced environment can be concrete to support gradual development. This policy is expected to benefit the development of living environment preservation while keeping conducive condition to the development of economy. This policy gives authority to Department of Living Environment, Energy and Mining to Cilegon city as the policy executor. According to Hogwood and Gunn (1985: 197), the success of policy implementation needs fulfillment of 9 conditions which are: adequate resources needed, harmonization in the resources, independent institution executor, similar vision and goal towards the policy to be implemented, good coordination and communication. Meanwhile, Weimer and Mining (1992: 325) said that three (3) factors become focus of success possibility of a policy, namely logics from that policy, there is good cooperation and coordination needed to support policy implementation; there is capable and committed executor on policy implementation. Using qualitative descriptive method, it is known that policy implementation of living environment organization by Department of Living Environment, Energy and Mining (DLEEM) of Cilegon city does not succeed well in organizing its environment. Based on observation conducted by DLEEM of Cilegon city throughout clean river program, the quality of Kedung Ingas and Cibeber rivers is not good enough. This is mainly caused by the pollution of industrial liquid pollution as proved by data resulted from industry observation, which is potential to liquid pollution since some industrial liquid pollution exceed the quality standard determined. The policy goal is not achieved because variable authority, human resources, budgeting, and medium and infrastructure as well as coordination. The authority is weak because the authority as regulated in region regulation is not clearly understood by related parties. There is conflict of interest because the policy implementation of living environment organization is across sector and disciplines- The insufficient authority is influential to compliance of responsible party as targeted group and execution apparatus from other institutions to obey it. Human resources especially the quality is not sufficient to implement controlling of water pollution from industrial activities. This comes from the picture of low knowledge/proactive ability in doing observation in controlling water pollution by the industry. Explicit ability is sufficient due to uniformity of science disciplines from DLEEM executor such as Technique of Environment, Biology, and Chemistry which when combined with social and management science. They will become power in controlling industrial liquid pollution into the water resources of Cilegon city. The budgeting support is not sufficient yet and thus becomes the weakness in controlling industrial liquid pollution into water resources. The support of good medium and infrastructure, either in the form of operational vehicle supply or laboratory equipment, are not sufficient to support the activity of living environment controlling especially liquid pollution by industry activity. Mechanism of living environment organization involves related institutions, coordination between institutions is needed but they are not concrete yet considering no standards of networks between sectors and the concept of bureaucracy attitudes towards networking is not developing yet. To increase the success of policy implementation of living environment, several efforts must be done, namely:a.To conduct good cooperation and coordination between related institutions by communicating effectively.b.To empower society to help observe industry pollution.c.To improve ability, executor needs motivation from the leader.d.To introduce and facilitate efforts for waste minimization throughout clean production program.e.Supporting budgeting, sufficient medium and infrastructure are needed in policy implementation in living environment field."

"ABSTRACTGagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACTThe idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat. "

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"ABSTRAKMasalah pengembangan suatu daerah sebetulnya merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Masalah Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Banyak para ahli yang memperdebatkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mengembangkan suatu daerah, tetapi nampaknya perdebatan tersebut masih akan berlangsung terus, karena diantara mereka memang sulit untuk menemukan suatu teori atau suatu pendekatan yang manjur yang bisa digunakan di setiap daerah yang mempunyai potensi yang sangat heterogen. Walaupun demikian, diantara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli, diantara mereka sebetulnya mempunyai konsensus bahwa pembangunan daerah haruslah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dirasakan di Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air. Di dalam Trilogi Pembangunan juga disebutkan bahwa unsur atau logi pertama dari Trilogi Pembangunan ialah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, maka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan perlunya pembangunan daerah berdampingan dengan pembangunan sektoral, dalam suatu kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan konsep wawasan nusantara. Karena Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang masing-masing berbeda. Maka hal ini menuntut penanganan yang berbeda pula bagi masing-masing daerah. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dinyatakan oleh Benyamin Fisher, dengan mana ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai suatu tahap pembangunan nasional yang menuntut dipentingkannya kebijaksanaan pembangunan daerah atau regional. Di dalam Repelita IV, kebijaksanaan pembangunan daerah antara lain akan diarahkan pada keserasian antara pembangunan regional dengan pembangunan sektoral serta peningkatan pendapatan daerah. Untuk mencapai keserasian antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional, diperlukan adanya perencanaan regional di daerah tersebut. Perencanaan regional juga menjadi penting karena dalam proses pembangunan daerah, biasanya daerah tersebut dihadapkan dengan masalah keterbatasan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di lain pihak daerah tersebut harus mampu menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga untuk mencapai semuanya ini diperlukan adanya suatu perencanaan regional. Selain diperlukan adanya perencanaan regional yang tepat, daerah dalam membangun atau mengembangkan dirinya juga memerlukan adanya sumber dana dari daerah tersebut dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kombinasi dari perencanaan regional dan peningkatan keuangan daerah akan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah. "