Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When at last Japan entered a period of recovery following the prolonged recession in the wake of the collapse of the bubble economy,there was an immediate burgeoning of interest in issues such as disparities in income and the working poor....."

"Japan has no official "poverty line," and subsequently no official statistics on poverty.In practice,the public aissistance's minimum standard of living " (below which subsistence benefits can be claimed) ia used to calculate the poverty rate or the OECD index, which is defenit as 50% of the population's median income....."

"Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat adalah kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat pada program kelompok usaha bersama (KUBE). Salah satunya adalah KUBE Melati 3 yang terletak di Kecamatan Johar Kelurahan Galur Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi aktif dari anggota KUBE dan peranan pendamping. Partisipasi anggota dikategorikan dalam beberapa komponen yaitu partisipasi berbagi informasi, partisipasi konsultasi, partisipasi kolaborasi dan partisipasi proses pemberdayaan. Sedangkan dalam proses pemberdayaan KUBE, peran pendamping meliputi peran dan keterampilan fasilitatif, peran edukasional, peran dan perwakilan atau representative dan peran keterampilan teknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 13 orang informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

---

The social problem faced by the community is poverty which causes inequality in community groups. To improve the standard of living of the poor, the government has conducted community empowerment in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program One of them is KUBE Melati 3 which is located in Johar District, Galur Sub District, Central Jakarta. The results showed the participation of KUBE members and the role of assistance. The purpose of KUBE member participation is categorized into several components are sharing participation, consultation participation, collaboration participation and participation in the empowerment process. Meanwhile, in the KUBE empowerment process, the role of assistance includes the role and skill of facilitative, educational role, role and representation and the role of technical skills. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. In depth interviews werw conducted with 13 informants who were selected through purposive sampling technique"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.Propinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 500 km dan memiliki potensi perikanan laut yang besar yaitu 46.145 ton/tahun (territorial 12 mil) dan yang dimanfaatkan baru 24.186, 6 ton (52,41%). Kondisi ini belum termasuk potensi lestari diperairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil) sebesar 80.072 ton/tahun, oleh karena itu tingkat kesejahteraan nelayannya relatif miskin karena belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada. Perhatian pemerintah terhadap kehidupan nelayan selama ini sudah ada, namun kondisi nelayan masih belum mengalami peningkatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor-faktor struktural apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kedua untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi langsung di mana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang yaitu tiga nelayan tradisional, tiga orang nelayan buruh, dua orang pemilik kapal dan satu orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu relatif miskin. Adapun faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat nelayan tersebut yaitu rendahnya tingkat penghasilan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan, rendahnya pemanfaatan teknologi, rendahnya pemilikan modal, rendahnya akses nelayan kecil dalam memasarkan hasil tangkapan, adanya sistem bagi hasil yang kurang seimbang antara pemilik kapal dengan nelayan buruh, adanya ketimpangan pendapatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil, tidak adanya akses nelayan kepada lembaga perbankan.Adapun saran yang disampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang yaitu nelayan hendaknya dapat mengelola dan mengembangkan bantuan dari pemerintah dengan baik, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah tidak mubazir begitu saja dan bantuan tersebut dapat bergulir kepada nelayan miskin lainnya. Pemerintah hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian harga ikan dan membuka akses nelayan kecil terhadap pasar. Pemerintah hendaknya dapat membuat aturan hukum tentang sistem bagi hasil yang lebih adil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh. Pemerintah hendaknya membuka akses nelayan miskin terhadap lembaga perbankan, agar nelayan mudah mencari pinjaman ke lembaga perbankan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah terhadap nelayan hendaknya dilaksanakan dengan cara memberikan kesadaran atau penjelasan kepada nelayan bahwa mereka sendirilah yang dapat membantu dirinya keluar dari kemiskinan sehingga diperlukan motivasi dari nelayan untuk bangkit mengatasi kesulitan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan."

"Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kepada sejumlah responden yang mengetahui dan mendalami masalah-masalah yang diteliti. Kemiskinan menjadi pusat perhatian sejak berabad-abad lamanya karena telah dianggap sebagai permasalahan kemasyarakatan yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan umat manusia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan langkah-langkah kecil dalam skala massal dan dalam jangka waktu panjang. Ada sumber yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu zakat. Konsep zakat dipahami sebagai maksud pengentasan kemiskinan, tinggal lagi bagaimana mewujudkan bentuk yang ideal bertolak dari realitas yang ada dalam masyarakat sekarang. Tentu saja diperlukan merumuskan program-program operasional yang dapat mewujudkan tujuan zakat tersebut, melalui kegiatan-kegiatan pendidikan formal, non formal dan komunikasi massa. Disamping itu diperlukan juga pengembangan kelembagaan dan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan dan pemanfaatan zakat secara produktif sesuai dengan perkembangan permasalahan umat dewasa ini dan perkembangan manajemen serta pentingnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat sebagai alat legitimasi. Yayasan Dompet Dhuafa Republika melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan melalui manajemen yang modern, dan akuntabilitas sehingga mendapat kepercayaan dalam menggali dana umat."

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."