Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After the rapid economic growth in Japan during the 1950s and 1960s,the energy policy in response to the two oil crises and technological innovation....."

"Japan has no official "poverty line," and subsequently no official statistics on poverty.In practice,the public aissistance's minimum standard of living " (below which subsistence benefits can be claimed) ia used to calculate the poverty rate or the OECD index, which is defenit as 50% of the population's median income....."

"Skripsi ini akan membahas kemiskinan yang terjadi di kalangan ibu tunggal di Jepang dengan menggunakan teori deprivasi. Kemiskinan adalah masalah sosial Jepang yang cenderung terjadi pada wanita. Di antara wanita di Jepang, ibu tunggal merupakan salah satu pihak yang memiliki risiko mengalami kemiskinan. Ketidaksetaraan gender dan stigma sosial mengenai yang berkembang di dalam masyarakat Jepang menyebabkan ibu tunggal mengalami kesulitan dalam mengakses kesempatan kerja. Sebagai akibat dari rendahnya pendapatan, ibu tunggal tidak mampu untuk memanfaatkan pendapatan yang optimal sebagai usaha perbaikan kualitas hidup.

---

This research will analyze the poverty that occur among single mothers in Japan using deprivation theory. Poverty is a social problem of Japan which tends to occur among women. As a woman, the single mother is the one at risk of poverty. Gender inequality and the growing social stigma in Japanese society cause single mothers to have difficulties in accessing employment. As the result of low income, single mothers are not able to utilize income optimally as an effort to improve their family's living quality."

"Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyrakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

---

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed. This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis. From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy invesment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business."

"Kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan dalam konteks Indonesia umumnya didominasi oleh kemiskinan pada sektor pertanian. Ketidakmampuan pada aspek-aspek non moneter yang penting seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup dapat menghambat kapabilitas seseorang dan pada gilirannya menentukan status kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data Survei Pendapatan RTUP (SPP) 2013 dari BPS dan bertujuan untuk mengukur status kemiskinan multidimensi RTUP di Indonesia dengan metode Alkire-Foster serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa RTUP yang berisiko tinggi untuk mengalami kemiskinan multidimensi adalah RTUP yang dikepalai perempuan, berumur muda, tingkat pendidikannya rendah, memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak, miskin moneter, tinggal di luar Jawa, bukan anggota kelompok tani, tidak memanfaatkan layanan bank/koperasi dan mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertanian. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan terdapat 57,4 persen RTUP miskin multidimensi yang tidak miskin moneter, sebaliknya terdapat 82,5 persen RTUP miskin moneter yang tidak miskin multidimensi. Kedua pengukuran kemiskinan ini bersifat saling melengkapi dan membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda. Implikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari hasil penelitian ini mencakup penggunaan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi, peningkatan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, peningkatan akses kredit ke lembaga keuangan bukan bank dan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa.

---

Poverty is a multidimensional phenomenon and in Indonesia context, it has been mainly dominated by agricultural poverty. Vulnerability towards deprivation on crucial non-monetary aspects such as health, education and living standard may deter people in developing his capability thus affecting poverty status. This study uses Agricultural Household Income Survey 2013 from Statistics Indonesia and aims to measure multidimensional poverty status among agricultural households in Indonesia through Alkire-Foster method and analyze factors affecting it. The binary logit estimation shows that agricultural household that highly risk to be multdimensional poor are founded in those who are headed by female, young aged, low educated, large household sized, monetary poor, live outside Java, not involve in farmer association, not use either bank or union services and have difficulty in selling their crops. Another finding reveals that 57.4 percent agricultural households who are multdimensional poor identified as not-monetary poor. Otherwise, 82.5 percent agricultural households who are monetary poor identified as not-multidimensional poor. Both of these poverty measurements are complementary and require different policy interventions. The poverty allevation policy implications of this study include the use of multidimensional poverty measurement result, farmer association empowerment, non-bank financial institutions credit access improvement and infrastructure development, especially outside Java."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai feminisasi kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan usia produktif yang terpaksa kembali bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kabupaten Indramayu. Data kualitatif yang diperoleh dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa feminisasi kemiskinan tersebut dapat terlihat dari subordinasi dan marginalisasi yang dihadapi perempuan usia produktif yang menyebabkan mereka terpaksa kembali bekerja sebagai PSK. Subordinasi dan marginalisasi tersebut terjadi di bidang pendidikan dan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

---

This study was carried out to obtain the description of feminization of poverty faced by productive-aged women who are forced to return to work as commercial sex workers in Indramayu Regency. The qualitative data were collected by conducting direct observation and in-depth interview. Based on the result of this study, the feminization of poverty could be seen from subordination and marginalization faced by women that caused them to return to work as sex workers. The subordination and marginalization occured in education and work sectors within a certain time."

"Data statistik tahun 2005-2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Data Statistik Indonesia mencatat bahwa persentase kemiskinan telah berkurang dari 2005 hingga 2017. Pengurangan rata-rata persentase kemiskinan adalah 0,45% per tahun. Pada periode yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui kementerian/lembaga. Alokasi untuk program ini sebesar Rp28,0 triliun pada tahun 2005, kemudian pada 2017 menjadi Rp228,2 triliun. Ini berarti per tahun pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp15,40 triliun (meningkat sekitar 55%) per tahun untuk mendukung program ini. Anggaran besar untuk program dan kelompok kementerian/lembaga yang melaksanakan program diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Namun pengurangan angka kemiskinan mulai stagnan, dengan persentase penurunan kemiskinan hampir mendekati nol persen semenjak tahun 2012. Studi sebelumnya berpendapat bahwa koordinasi antara 'aktor' memiliki dampak yang besar terhadap output dan outcome program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam perspektif whole of government dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar kementerian/lembaga dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode post positivism sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah. Karena itu. studi ini menggunakan data dari survei terkait dengan masalah yang dibahas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Whole of Government diperlukan sebagai solusi untuk masalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang ada.

---

Statistics Indonesia’s report 2005-2017 shows Indonesia has been succeeded in reducing poverty. However, the decline of the rate of the poverty level was not comparable with the jump of the budget allocated for the poverty reduction program. Statistics Indonesia’s data noted that percentage of poverty had been reduced from 2005 until 2017. The average reduction of the poverty percentage had been 0.45% per year. In the same period, government executed various programs that supported poverty reduction through ministries/institutions. The allocation for this program was Rp28.0 trillion in 2005. and became Rp228.2 trillion in 2017. This meant per year the government allocated additional budget Rp15.40 trillion (increased around 55%) per year to support this program. The huge budget toward the program and the group of ministries/institutions that executed the program were expected to accelerate the resolution of poverty problems shortly. But the rate of poverty reduction has begun to stagnate, with a near zero declined per year since 2012. Previous studies argued that coordination among ‘actors’ has a great impact on the output and the outcome of this program. This study aims to analyse coordination between ministries/institutions in planning and budgeting system in the context of reducing poverty in Indonesia in the perspective of the whole of government and factors that influence coordination among ministries/institutions in the context of poverty reduction in Indonesia. This study uses the post positivism method as an approach in analyzing the problem. Therefore. the study utilizes the data from the survey related to the problem discussed. This study concludes that a Whole of Government approach is needed as a solution to the problem of coordination among existing stakeholders."

"Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.Propinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 500 km dan memiliki potensi perikanan laut yang besar yaitu 46.145 ton/tahun (territorial 12 mil) dan yang dimanfaatkan baru 24.186, 6 ton (52,41%). Kondisi ini belum termasuk potensi lestari diperairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil) sebesar 80.072 ton/tahun, oleh karena itu tingkat kesejahteraan nelayannya relatif miskin karena belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada. Perhatian pemerintah terhadap kehidupan nelayan selama ini sudah ada, namun kondisi nelayan masih belum mengalami peningkatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor-faktor struktural apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kedua untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi langsung di mana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang yaitu tiga nelayan tradisional, tiga orang nelayan buruh, dua orang pemilik kapal dan satu orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu relatif miskin. Adapun faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat nelayan tersebut yaitu rendahnya tingkat penghasilan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan, rendahnya pemanfaatan teknologi, rendahnya pemilikan modal, rendahnya akses nelayan kecil dalam memasarkan hasil tangkapan, adanya sistem bagi hasil yang kurang seimbang antara pemilik kapal dengan nelayan buruh, adanya ketimpangan pendapatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil, tidak adanya akses nelayan kepada lembaga perbankan.Adapun saran yang disampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang yaitu nelayan hendaknya dapat mengelola dan mengembangkan bantuan dari pemerintah dengan baik, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah tidak mubazir begitu saja dan bantuan tersebut dapat bergulir kepada nelayan miskin lainnya. Pemerintah hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian harga ikan dan membuka akses nelayan kecil terhadap pasar. Pemerintah hendaknya dapat membuat aturan hukum tentang sistem bagi hasil yang lebih adil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh. Pemerintah hendaknya membuka akses nelayan miskin terhadap lembaga perbankan, agar nelayan mudah mencari pinjaman ke lembaga perbankan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah terhadap nelayan hendaknya dilaksanakan dengan cara memberikan kesadaran atau penjelasan kepada nelayan bahwa mereka sendirilah yang dapat membantu dirinya keluar dari kemiskinan sehingga diperlukan motivasi dari nelayan untuk bangkit mengatasi kesulitan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan."

"Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kepada sejumlah responden yang mengetahui dan mendalami masalah-masalah yang diteliti. Kemiskinan menjadi pusat perhatian sejak berabad-abad lamanya karena telah dianggap sebagai permasalahan kemasyarakatan yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan umat manusia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan langkah-langkah kecil dalam skala massal dan dalam jangka waktu panjang. Ada sumber yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu zakat. Konsep zakat dipahami sebagai maksud pengentasan kemiskinan, tinggal lagi bagaimana mewujudkan bentuk yang ideal bertolak dari realitas yang ada dalam masyarakat sekarang. Tentu saja diperlukan merumuskan program-program operasional yang dapat mewujudkan tujuan zakat tersebut, melalui kegiatan-kegiatan pendidikan formal, non formal dan komunikasi massa. Disamping itu diperlukan juga pengembangan kelembagaan dan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan dan pemanfaatan zakat secara produktif sesuai dengan perkembangan permasalahan umat dewasa ini dan perkembangan manajemen serta pentingnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat sebagai alat legitimasi. Yayasan Dompet Dhuafa Republika melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan melalui manajemen yang modern, dan akuntabilitas sehingga mendapat kepercayaan dalam menggali dana umat."

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."