Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi.Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988.This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level.Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided."

"Tesis ini membahas mengenai status tanah dikaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan dari tanah hasil reklamasi pantai di daerah Pantai Ancol Jakarta dan juga pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian Hukum normatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa belum adanya peraturan yang komprehensip mengenai status hak atas tanah dari reklamasi pantai, baik peraturan hukum lingkup nasional maupun peraturan hukum dalam lingkup daerah, berkaitan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan tanah hasil reklamasi pantai tersebut menjadi hal yang masih rancu. Seiring dengan hal tersebut peraturan hukum mengenai pendapatan daerah atas tanah hasil reklamasi pantai masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan adanya multitafsir terhadap pungutan yang dapat dikenakan terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Hasil penelitian ini menyarankan adanya regulasi khusus terkait atas hak atas tanah hasil reklamasi pantai dan subyek hukum pemegang hak atas tanah tersebut; Pemerintah daerah hendaknya menyediakan perangkat hukum yang lengkap berkaitan dengan reklamasi pantai, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan daerah.

---

The focus of this study is about status upon land status associated to the legal subject as authorized party who hold ?Right of management? of land from coastal reclamation at Ancol Jakarta Coast and the effect of land from coastal reclamation to local revenue. This research is doing with yuridis normative approach with normative law research method. The research found that there isn?t comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation, national and local regulation scope, which is related to legal subject who hold "Right of management" upon land from coastal reclamation are still complicated. Accordingly the regulation about local revenue from land from coastal reclamation still overlap between one and another regulation which causes/creates a multi interpretation about levies charged upon land from coastal reclamation. The result of this research is that there is not comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation and regulation about local revenue from land from coastal reclamation. The result of this study suggests to provide particular regulations considering to the right of land from coastal reclamation and legal subject who hold the right of the land. The local government should provide a comprehensive legal infrastructure regard coastal reclamation which may improve the local revenue."

"Larangan untuk orang asing mempunyai hak milik atas tanah sudah diatur secara tegas pada berbagai pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, masih banyak orang asing yang berusaha mempunyai tanah dengan hak milik. Mereka mengesampingkan larangan dalam UUPA tersebut dengan melakukan praktik nominee arrangement, yakni membuat seperangkat perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang memberikan orang asing kewenangan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah. Praktik semacam ini sebagaimana dapat dilihat dalam 5 (lima) putusan yang menjadi bahan analisis, yakni putusan antara Karpika Wati melawan Alain Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta, S.H. (PN Denpasar, 2014), Dodi Usman melawan dr. Marc van Loo, Notaris H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon (PN Tanjung Pinang, 2020), Louise Marie France Sumadi melawan Desak Nyoman Karmini, PT Bank Perkreditan Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan Kho Tjauw Tiam (PN Denpasar, 2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest melawan Shinta Purnamawati (PN Depok, 2019), serta putusan antara Antoni Suyanto melawan Marcus Lerijen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (PN Mataram, 2017). Praktik ini menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) akibat adanya unsur asing. Prof. Maria Sumardjono dan Prof. Sudargo Gautama menyebut praktik terkait sebagai penyelundupan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diadakanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik ini dilakukan di Indonesia beserta aspek-aspek HPI yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk mengidentifikasi bidang hukum apa yang terjadi dalam penyelundupan hukum yang dimaksud kedua ahli tersebut.

---

The prohibition for foreigners having the right of land ownership has been strictly regulated in various articles in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). However, there are still many foreigners who try to have land with ownership rights. They overrule the mentioned prohibition in UUPA by carrying out the practice of a nominee arrangement, namely making a set of agreements with Indonesian citizens that give foreigners the authority to take all legal actions upon the related land. This kind of practice can be seen in 5 (five) decisions which become the analysis materials, namely the decisions between Karpika Wati against Alain Maurice Pons and Eddy Nyoman Winarta, S.H. (Denpasar District Court, 2014), Dodi Usman against dr. Marc van Loo, Notary H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon (Tanjung Pinang District Court, 2020), Louise Marie France Sumadi against Desak Nyoman Karmini, PT Bank Perkreditan Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notary Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H. , Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency for Badung Regency, and Kho Tjauw Tiam (Denpasar District Court, 2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest against Shinta Purnamawati (Depok District Court, 2019), as well as the decision between Antoni Suyanto against Marcus Lerijen and the Land Office West Lombok Regency (PN Mataram, 2017). This practice gives rise to a Private International Law (PIL) issue due to the presence of foreign elements. Prof. Maria Sumardjono and Prof. Sudargo Gautama called the related practice as a legal smuggling. Based on this background, using the juridical-normative research method, this paper is conducted which aims to analyze how this practice is carried out in Indonesia and the PIL aspects contained therein. In addition to that, to identify what field of law occurs in the legal smuggling referred to by the two experts."

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."