Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis (PP 51/2007) sebagai peraturan pelaksanaannya. Meskipun pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan PP 51/2007 telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, tetapi implementasinya belum efektif. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak efektif? Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor terkait efektivitas hukum yang belum terungkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat diungkapkan dan dianalisis berdasarkan landasan rasional yang kritis dan dibermaknakan pengalaman. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang "membumi" dan "meng-Indonesia" sehingga tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

---

Laws and regulations which are drafted beyond the interests of society are bound to fail in their implementation. The legal protection of Geographical Indications (GI) in Indonesia is provided for under Law Number 15 Year 2001 on Marks, and Government Regulation Number 51 Year 2007 on Geographical Indications (PP 51/2007) as the implementing regulation of the former. Although GI regulations in Indonesia comply with international standards and PP 51/2007 has been in force for over 4 years, their implementation is not yet effective. This raises the question, why has it not been effective? Ineffectiveness is caused by the fact that a great number of factors related to the effectiveness of law are yet to be identified. As this research indicates, it is possible for such factors to be identified and analyzed based on a critical ?reason informed by experience? approach. The result of such analysis can be subsequently used as a basis for drafting laws and regulations which are "firmly grounded" and truly reflect the "essence of Indonesian character", hence they do not fail in achieving their objectives and are capable of being implemented effectively."

"Krisis dunia yang terjadi pada tahun 2021 berakibat langsung terhadap industri minyak kelapa sawit (crude palm oil). Di Indonesia sendiri peristiwa ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor minyak goreng sawit Indonesia dari berbagai negara sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya. Hal ini menyebabkan pasokan dalam negeri menjadi berkurang. Kondisi makin diperparah dengan adanya pihak dalam alur distribusi yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik penimbunan dan mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terdapat hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng. Penulis menggunakan metode yuridisnormatif dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi perdagangan bahan pokok diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai persenan jumlah cadangan persediaan minyak goreng yang dimiliki oleh para produsen minyak goreng sehinggapada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, para produsen dapat mengedarkan cadangan persediaan tersebut ke masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan, Pemerintah hendaknya melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait sehingga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat serta menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

---

The world crisis that occurred in 2021 had a direct impact on the palm oil industry (crude palm oil). In Indonesia, this event has caused a high demand for exports of Indonesia palm cooking oil from various countries so that business actors prefer to export their products. This causes domestic supply to decrease. The condition is exacerbated by the presence of irresponsible elements in the distribution channel who practice hoarding practices and result scarcity and high prices for cooking oil. There were consumer rights

that were violated in this event, so it is important to know the consumer protection arrangements in applicable laws. Based on this arrangement, sanctions can also be identified for business actors who practice cooking oil hoarding. The author uses the juridical-normative method in this study by examining legal principles and written legal sources related to consumer protection and the scarcity of cooking oil as a basic need for society. The result of the research shows that hoarding practices that lead to scarcity and high prices for cooking oil violate consumer rights regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, arrangements regarding the distribution of trade in staple goods are also regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Even so, more specific arrangements are still needed regarding the percentage of cooking oil reserves owned by cooking oil producers so that when there is a scarcity of cooking oil, producers can circulate these stock reserves to the public. In addition, in policy information, the government should involve elements of the community and related parties as to fulfill the sense of justice desired by people and create policies that are right on target."

"ABSTRAKIndikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan sebuah tanda yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari suatu daerah tertentu yang mana barang tersebut memiliki kualitas, reputasi, dan/atau karakteristik yang diperoleh atau dipengaruhi dari lingkungan geografis tempat barang itu berasal. Sebagai negara yang telah menandatangani Perjanjian TRIPs maka Indonesia dan India memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di negaranya masing-masing. Walapun bersumber dari peraturan yang sama namun terdapat perbedaan pengaturan Indikasi Geografis di antara kedua negara tersebut karena pada dasarnya Perjanjian TRIPs memberikan kebebasan untuk itu. Adapun penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dan India. Dapat dilihat dari perbandingan tersebut bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan di kedua negara yang mempengaruhi jumlah pendaftaraan Indikasi Geografis di masing-masing negara. Selain itu dapat dilihat pula bahwa bentuk pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia pada saat ini sudah cukup memadai sebagaimana ketentuan Indikasi Geografis di India yang menerapkan sistem sui generis, hanya saja diperlukan penerbitan peraturan pelaksanaan yang baru secepatnya untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan kebingungan sehubungan dengan perubahan-perubahan ketentuan Indikasi Geografis yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

---

ABSTRACTGeographical Indication, as a part of Intellectual Property Rights, is a sign used on products that have a specific geographical origin and posses qualities, reputation, and or characteristics that are essentially due to the place of origin. Both Indonesia and India has signed the TRIPs Agreement, therefore they have the obligations to implement the provisions of TRIPs Agreement in their countries. Despite how these countries have the same sources, which is the TRIPs Agreement, there are some differences in the regulation system between each country since the TRIPs Agreement itself gives the freedom to do so. This research is conducted using juridical normative method, with the purpose of comparing the Regulation of Geographical Indication in Indonesia and India. From the comparison, we can see there are some differences in the provisions that are actually affecting the number of Geographical Indication registration in each country. We can also see that the provision of Geographical Indication in Indonesia is quite adequate just like how it is with India who applied the sui generis system, but a new implementation rules to complement the Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis is needed so that the changes of Geographical Indication in Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis won rsquo t cause any confusion to people. "

"ABSTRAKIndikasi geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting bagi pelestarian produk khas yang berasal dari daerah tertentu di suatu negara. Namun, karena peraturan hukum mengenai indikasi geografis yang masih beragam di dunia, tidak semua jenis produk dapat dengan sah terdaftar sebagai indikasi geografis di beberapa negara di dunia. Salah satu jenis produk yang mengalami permasalahan akibat heterogenitas sistem hukum mengenai indikasi geografis ini adalah kerajinan tangan, misalnya Indikasi Geografis terkait produk kerajinan tangan tidak dapat didaftarkan di Uni Eropa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tangan, ditinjau dari unsur-unsur persyaratan pendaftarannya, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam lingkup internasional. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku saat penelitian dilaksanakan.

---

ABSTRACTGeographical Indication is a part of Intellectual Property Rights that holds an important role in preserving indigenous products from a certain country in the world, or products originating in a certain area in a country. However, as the effect of different applied laws in many countries in the world, not all kinds of products can be registered lawfully as a geographical indication. One of the product type that has a problem from heterogenous geographical indication applied laws in the world is handicraft, for example Geographical Indications related to handicraft products cannot be registered in European Union. The issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how implementation of geographical indication registration system for handicrafts products, both in Indonesian positive law and international scope. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulations rsquo point of view at the time of writing."

"ABSTRAKStandardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelakuusaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhikepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanyastandardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen danprodusen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Standardisasi ini berkaitanerat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengankelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidakmemenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagikonsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial dapat pula mengancamkeamanan dan keselamatan masyarakat umum. pengaturan tentang standardisasiproduk pangan memang merupakan hal penting bagi konsumen. Sampai saat iniketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah standardisasiproduk pangan antara lain seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dansebagainya. Pengaturan tentang standardisasi produk pangan yang tertuang dalamperaturan-peraturan tersebut di atas sudah memperhatikan kepentingan perlindungankonsumen. Dengan adanya pengaturan tersebut akan memberikan manfaat yangoptimium pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik darikonsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai ataudikonsumsi. Dengan adanya pengaturan seperti itu, sudah seharusnya pelaku usahamentaati standar terhadap suatu produk pangan, kekurangtaatan pelaku usaha akanperaturan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen, yang berakhirkepada adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.Pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungankonsumen juga pihak yang sangat penting untuk menjaga dan mengawasi agarproduk pangan yang beredar telah sesuai dengan standar yang ditentukan."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kecantikan khas Jepang yang disajikan dalam iklan Shinzui sebagai produk lokal Indonesia selama dua dekade, yaitu dekade tahun 2000an dan dekade tahun 2010an. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teori semiotika oleh Roland Barthes. Metode yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif analisis dan studi kepustakaan. Hasilnya adalah iklan-iklan Shinzui merepresentasikan cantik khas Jepang yaitu kulit putih alami, yang juga diinginkan di Indonesia. Kecenderungan iklan Shinzui terhadap Jepang karena citra Jepang yang baik di Indonesia, salah satunya mengenai kecantikan.

---

ABSTRACTThis study discusses the Japanese beauty presented in Shinzui advertisements as a local Indonesian product for two decades, 2000s and 2010s. This study was written using the theory of semiotics by Roland Barthes. The method used in this paper is descriptive analysis and literature study. The result is Shinzui advertisements represents Japans beautiful natural white skin, which is also desirable in Indonesia. The tendency of Shinzui advertisement towards to Japan because Japan has a good image in Indonesia, one of them is about beauty."