Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat luar biasa. Namun, anugerah geografis dan potensi demikian bertolak belakang dengan realita kondisi hidup masyarakat pesisir antara lain nelayan kecil yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan. Hingga saat ini, sedang berlangsung putaran-putaran negosiasi di kancah multilateral untuk mengatur secara ketat aktivitas penyelenggaraan subsidi perikanan oleh negara-negara. Terdapat potensi pelarangan terhadap penyelenggaran subsidi perikanan atas nama lingkungan. Subsidi diduga memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan stok ikan dunia. Padahal, penyelenggaraan subsidi perikanan oleh pemerintah adalah salah satu upaya utama untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Pertama-tama, Penulis akan memaparkan realita taraf kehidupan dan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang masih rendah. Nelayan kecil dengan segala keterbatasan sosial, ekonomi, dan teknologi masih harus berjuang dan bersaing dengan aktor perikanan skala besar dan nelayan asing. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan instrumen-instrumen hukum mengenai manajemen sumber daya perikanan dan subsidi perikanan yang pernah dan/atau masih berlaku di tataran internasional, regional, dan nasional. Dan pada akhirnya, penelitian akan sampai pada analisis terhadap kerangka hukum yang ideal bagi kebijakan peningkatan taraf hidup nelayan kecil di Indonesia melalui pemberian subsidi perikanan, suatu kebijakan yang juga tidak akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

---

Indonesia, as an archipelagic country with the longest coastline in the world, has extraordinary potential on marine and fishery resources. However, such geographical gifts and potentials are strikingly different with the living reality of coastal communities, including small-scale fishermen, many of whom are still impecunious. Up to now, there has been rounds of multilateral negotiations occurring to strictly regulate the countries’ activities for providing fisheries subsidies. There is a possibility that numerous policies of fisheries subsidies are to be prohibited due to environmental reasons. Fisheries subsidies are deemed to negatively impact the sustainability of world fish stocks. Whilst fisheries subsidies provided by government are frankly one main effort to improve the living standards of small-scale fishermen. From the problems state above, the Author will conduct research using juridical-normative approach. The Author will begin by describing the low quality of living standards, level of prosperity, and welfare of the small-scale fishermen in Indonesia. Small-scale fishermen with all their social, economic, and technological limitations still have to struggle and compete with large-scale fisheries actors and foreign fishermen. Then, the research will continue to the study of the past and/or currently applicable international, regional, and national legal instruments on fishery resources management and fisheries subsidies. Lastly, the research will arrive at the analysis of ideal legal framework for fishery subsidies to improve the living standards of small-scale fishermen in Indonesia, the kind of policy which would not endanger the sustainability of fishery resources as well. "

"Tesis ini membahas tentang pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO dengan fokus pada kasus-kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO, penerapan pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Uni Eropa dan implikasinya terhadap ekspor hasil perikanan dari Indonesia serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia terkait dengan penolakan ekspor hasil peiikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO diatur dalam SPS Agreement. Sedangkan penerapan standar mutu yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap hasil perikanan dari Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan GATT khususnya SPS Agreement. Terkait dengan kasus-kasus penolakan hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis, baik secara internal yaitu memfasilitasi pengembangan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maupun secara eksternal yaitu melalui forum negosiasi bilateral dengan Uni Eropa agar Uni Eropa dapat memberikan bantuan teknis yang sesuai dengan keburuhan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk perikanan yang dipersyaratkan.

---

This thesis discusses about the provision of quality and safety standards of fisheries products within the framework of the WTO, especially related to the cases of Indonesian fisheries product exports rejected by the European Union. The aim of this thesis is to understand the provision of quality and safety standard of fisheries products in the framework of WTO, to understand the implementation of quality and safety standard of fisheries products by the European Union and its implications for exports of fisheries products from Indonesia, and what strategic steps should be taken by the Govemment of Indonesia concerning the rejection of Indonesian fishery product exports by the European Union. The results of this study show that provision of quality and safety standards of fisheries products within the WTO framework set out in SPS Agreement. While the application of quality and safety standards by the European Union to the fisheries products from Indonesia is not in conflict with the provisions of GATT, particularly the SPS Agreement. Related to the cases of rejection of Indonesian fisheries products by the European Union, the Govemment of Indonesia can take strategic actions, both internally by facilitating the development of quality and safety standard of fisheries products, as well as externally through the forum of bilateral negotiations with the European Union, so that they can provide technical assistance to Indonesia as a developing country in complying quality and safety standards of fisheries product required."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."