Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

---

The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang tradisi lisan Kaago-ago pada saat bercocok tanam jagung dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk keterancaman dan model pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini. Sumber data diperoleh dari data lapangan dan studi pustaka. Penelitian menggunakan beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan pewarisan tradisi lisan, dan metode etnografi. Dengan pendekatan metode etnografi, pengetahuan tentang bentuk keterancaman dan pewarisan Kaago-ago kepada generasi muda dapat diungkapkan. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mempengaruhi eksistensi Kaago-ago dapat pula diungkapkan. Selain itu juga dengan metode etnografi dapat diketahui tentang pelaksanaan ritual, dan makna Kaago-ago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini dilakukan secara formal dan non formal, namun tidak berjalan dengan baik. Kemudian keterancaman Kaago-ago disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal seperti pengaruh budaya luar sulawesi, kemajuan IPTEK, ekonomi, agama dan budaya global. Dalam hasil penelitian ini juga menjelaskan strategi menghadapi keterancaman dalam eksistensi ritual Kaago-ago saat ini adalah dengan penguatan identitas, dilakukan secara edukasi, strategi ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan terhadap masyarakat lokal.

---

This thesis is a study of Kaago-ago oral tradition in corn planting in the community Muna in Southeast.This study aims to reveal Threatened shape and model of inheritance Kaago-ago Muna on today's society. Sources of data obtained from field data and literature. Research using some of the concepts and theories associated with inheritance of oral tradition, And methods ethnography. With the approach of ethnographic methods, knowledge of the shape and inheritance Threatened Kaago-ago to the younger generation may be disclosed. In addition, local social and cultural conditions which affect the existence Kaago-ago can also be disclosed. In addition to the methods of ethnography can be known about the rituals, and meaning Kaago-ago.

The results showed that the inheritance Kaago-ago Muna on today's society conducted formal and non-formal, but did not go well. Then Threatened Kaago-ago due to two factors, namely external and internal factors such as the influence of foreign cultures Sulawesi, advancement of science and technology, economics, religion and global culture. In the results of this study also explains the existence strategy face Threatened Kaago-ago ritual today is the strengthening of identity, education done, the strategy is shown to improve the quality of life, as well as the empowerment of the local communities. "

"Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka.

---

Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents."

"Penyaluran kredit oleh Bank mengandung risiko adanya ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya, untuk itu pembuatan perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang digunakan oleh Bank untuk menjamin pelunasan utang debitur. Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas objek jaminan. Apabila dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang turut memiliki objek jaminan maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengikatan Hak Tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1228K/PDT/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris, mengetahui tanggung jawab PPAT atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum, dan mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pengikatan hak tanggungan atas tanah harta peninggalan yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam kasus ini tidak sah karena ketidakwenangan pemberi Hak Tanggungan melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Untuk itu PPAT seharusnya bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukum. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus ini adalah dalam bentuk preventif dan represif.

---

Credit disbursement by the Bank carries the risk of the inability of the debtor to repay the debt, for which every credit agreement is always accompanied by a guarantee agreement. Mortgage Guarantee is one of the guarantee institutions used by the Bank to guarantee repayment of debtor debts. The imposition of mortgage guarantee must be carried out by the party authorized to take legal action on the object of guarantee. If the drafting of the Mortgage Guarantee Deed (APHT) is carried out without the consent of the party who also owns the object of guarantee, it will cause problems in the future. An interesting problem to be raised in this thesis is regarding the imposition of mortgage guarantee to inherited land that made without the consent of the heirs in the case of the Supreme Court verdict Number 1228K/PDT/2018.

The purpose of this research is to find out how the validity of the APHT to inherited land that made without the consent of the heir, to know the responsibility of the PPAT that made juridical defect APHT, and to know legal protection for the heirs against the mortgage guarentee imposition to inherited land that made without the consent of the heirs. This research was conducted by the research of normative-juridical, namely by collecting data sourced from literature and by analyzing data qualitatively. This research is conducted using an analytical description type of methods. Data on this research is secondary data gathered using literature studies.

Based on the results of the study it can be concluded that the Mortgage Guarantee Deed (APHT) in this case is invalid because of the inability of the mortgage guarantee giver to take legal action against the object of the guarantee without the consent of the heirs. PPAT while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties. In addition, legal protection for the heirs in this case is in the form of preventive and repressive measures."

"Tesis ini membahas mengenai pewarisan saat terdapat anak luar kawin sebagai ahliwaris berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Jepang. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahliwaris hanya anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya selaku pewaris, sesuai dengan cara pengakuan yang diatur oleh masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang. Namun saat ini di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin, tanpa pengakuan dimungkinkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ada hubungan darah antara mereka, dan tidak melanggar Pasal 283 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sedangkan dengan ibunya, baik berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun Jepang, seorang anak luar kawin sudah memiliki hubungan perdata sejak ia dilahirkan. Sehingga, dalam hal ibu dari anak luar kawin yang diakui sah menjadi pewaris, anak luar kawin yang dilahirkannya meskipun tanpa pengakuan akan menjadi ahli waris. Besarnya bagian seorang anak luar kawin juga ditentukan secara tersendiri oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang, serta dibedakan dengan bagian yang didapat oleh anak sah. Pembedaan terhadap anak luar kawin, terutama yang diakui sah semakin dipandang sebagai diskriminasi terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum waris yang sekarang berlaku, agar dapat mengejar dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

---

The focus of this study is Inheritance in the event where there is a child out of wedlock according to the civil law of Indonesia and Japan. This study uses normative juridical research method with qualitative approach to provide analytic prescriptive data. Based on the study result, can be concluded that a child born out of wedlock which can be heir is only the ones affiliated by their father as decedent, in accordance to affiliation manner provided by the law applicable in Indonesia and Japan. However these days, based on Mahkamah Konstitusi's verdict number 46/PUU-VIII/2010, a child born out of wedlock, even without affiliation, could have a legal relation with his/her father, with the provision that they are indeed affiliated by blood, and doesn't infringe article 283 and 285 of Indonesia's Civil Code. While with his/her mother, either by Indonesia or Japan's Civil Code, a child out of wedlock has had a legal relation since he/she was born. So that in the event where the mother is the decedent, her child out of wedlock even without affiliation will be heir. The amount of inheritance is determined by laws applicable in Indonesia and Japan, and is distinguished from a child in wedlock's. This distinction against a child out of wedlock, especially the affiliated one, is increasingly seen as discrimination against children out of wedlock's rights. Therefore, there should be reassessment of laws which are now in effect, so that those laws can catch up and be adjusted to today's society."

"Hukum waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara pengalihan kepemilikan dan kuasa atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. (Hadikusuma, 1993). Pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan perspektif hukum yang disepakati oleh penerima warisan. Terdapat tiga hukum pembagian waris di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Hukum waris Islam selain berdasarkan kepada Alquran dan hadis, juga dapat bersumber dari ijmak para ulama. Salah satu sumber data yang membahas konsep pembagian warisan dalam Islam adalah Naskah LKK_ACEH2015­_MKR17. Naskah ini berasal dari Aceh, daerah dengan keistimewaan penerapan hukum adat sesuai dengan syariat Islam. Naskah ini menarik untuk diteliti karena selain mencakup rincian pembagian warisan sesuai dengan yang terdapat di dalam Alquran, terdapat pula penjelasan untuk masalah yang tidak dijelaskan di dalam Alquran. Fokus utama penelitian ini terdapat pada hak yang diterima oleh ahli waris perempuan berdasarkan pada naskah LKK_ACEH2015­_MKR17. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum waris yang bagi perempuan yang terdapat dalam naskah. Korpus penelitian ini menggunakan naskah klasik dengan diawali tahapan penelitian filologi. Setelah melakukan tahapan awal penelitian filologi, naskah diteliti dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan hukum waris Islam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian menghasilkan temuan sebagai berikut. Ahli waris perempuan terdiri dari tujuh orang dengan bagian yang sudah dirincikan dalam Alquran. Penerapan hukum pembagian waris di Aceh dilakukan mengalami penyesuaian antara hukum adat dengan syariat Islam. Hak waris ahli waris perempuan secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran, akan tetapi dalam penerapannya di daerah asal naskah yaitu Aceh masih memerlukan kajian mendalam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ketentuan hukum waris bagi perempuan dengan pasal yang ada dalam qanun. Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan penerapan hukum pembagian warisan menurut Islam dan menurut hukum adat. Selain itu, penelitian ini dapat mendokumentasikan kelestarian hukum waris Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh pada zaman dahulu.

---

Inheritance law is customary law which contains lineages regarding the system and principles of inheritance law regarding inheritance, heirs and heirs as well as ways of transferring ownership and power over inheritance from heirs to heirs. (Hadikusuma, 1993). The inheritance in indonesia can be done by perspective approved by the heirs. There are three kind of law of inheritance in Indonesia, customary law, islamic law, and civil law. One source of data on the concept of the inheritance distribution in Islam is the manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. The manuscript is derived from Aceh, an area with the privilege of the application of customary law combined with Islam sharia. The manuscript is interesting to be researched because apart from their inheritance included details in accordance with details in the Holy Quran, there is also an explanation for the problems that not explained in Quran. Main focus of this research is found in the right received by a female heir based on a manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. This research attempts to described law heirs of women that was found in a manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. The corpus manuscript was used in the research an begins research stage of philology. After doing the initial phase of philology research, a manuscript researched with the methods of qualitative analysis through islamic legal approach heirs. Based on the analysis, the research resulted in the following findings. The female heir in the LKK_ACEH2015_MKR17 consists of seven people that have been detailed in The Holy Quran. In Aceh, the application of inheritance distribution law is subjected to adjustment between customary law and Islamic law. The inheritance rights of female heirs are explicitly described in The Holy Quran. However, in its application in the area of ​​origin of the text, Aceh still requires in-depth study. This occurs because there are differences in the provisions of the inheritance law for women and the articles in the qanun. This research can be used as a comparison of the application of the law of inheritance distribution according to Islam and customary law. In addition, this research can document the sustainability of Islamic inheritance law that was adhered by the Acehnese in ancient times."

"Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis

---

In the Islamic inheritance law mewaris barrier which is not mutually mewaris between Muslims and non Muslim people Son is essentially heirs because blood relationship with his parents But when a child with his parents different religion heir then blocked for him to be able to mewaris Until it is not entitled to the estate beneficiaries But then in connection with the case of the Supreme Court and the MUI provides the opportunity for non Muslims to get obligatory will This research discusses the legal position of non Muslim children to inheritance parents Muslims in terms of Islamic inheritance law This research uses secondary data from the research literature In the data processing the method used is descriptive analytical "

"Dalam menetapkan ahli waris, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan kehati-hatian untuk melindungi hak ahli waris dan pihak ketiga dari pelanggaran hak mewaris mereka. Penelitian ini menganalisis kedudukan anak dan keturunan dari bibi melalui pihak ayah sebagai ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam dan perbedaan pertimbangan hakim mengenai hak mewaris anak dan keturunan dari bibi melalui pihak ayah. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dalam tesis yang berbentuk eksplanatoris. Permasalahan hukum tersebut diawali dengan seorang pewaris yang menuliskan wasiat kepada Masjid N. Kemudian, pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan dari bibi melalui pihak ayah serta 5 (lima) keturunan dari anak lelaki dari bibi melalui pihak ayah. Menurut Bilateral Hazairin, ahli waris merupakan mawali. Sedangkan menurut Patrilineal Syafi’i, mereka merupakan zul-arham. Kemudian, menurut KHI, mereka merupakan ahli waris pengganti kelompok derajat keempat. Pertimbangan hakim mengenai hak mewaris ahli waris dalam Penetapan PA Bantaeng No. 27/PDT.P/2020/PA.Batg sudah benar, namun kurang tepat karena hakim tidak menambahkan Pasal 185 KHI dalam pertimbangannya. Lalu, dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/AG/2022, hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan atas keabsahan wasiat pewaris. Jika hakim menggunakan Patrilineal Syafi’i, maka ahli waris adalah zul-arham. Namun, jika hakim berpedoman pada KHI, maka mereka adalah ahli waris pengganti kelompok derajat keempat. Dengan demikian, wasiat seharusnya berlaku 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, SEMA No. 3 Tahun 2015 membatasi ahli waris pengganti sampai derajat cucu. Hakim dapat menggunakan ajaran Bilateral Hazairin yang sejalan dengan asas bilateral KHI. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap KHI dengan menjelaskan bagian dari ahli waris pengganti. Selain itu, peraturan internal Mahkamah Agung juga hendaknya mengacu pada Hukum Kewarisan Islam yang berlaku. Hakim hendaknya juga berpedoman pada KHI dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk menghindari perbedaan hasil ijtihad dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Terakhir, Pemerintah, Mahkamah Agung, ulama, dan/atau institusi pendidikan Islam hendaknya berkolaborasi untuk memberikan sosialisasi mengenai Hukum Kewarisan Islam kepada masyarakat.

---

In determining heirs, judges must apply the principles of justice and caution to protect the rights of heirs and third parties from violations of their inheritance rights. This research analyzes the position of children and descendants of aunts through the paternal line as heirs in Islamic Inheritance Law and the different considerations of judges regarding the inheritance rights of children and descendants of aunts through the paternal line. This research uses a doctrinal method in a thesis in the form of explanatory. The legal problem begins with a woman who wrote a will to a mosque. Then, the woman died leaving 1 (one) daughter from an aunt through the paternal line and 5 (five) descendants from the son of an aunt through the paternal line. According to Bilateral Hazairin, the heirs are mawali. Whereas according to Patrilineal Syafi'i, they are zul-arham. Then, according to KHI, they are substitute heirs of the fourth degree group. The judge's consideration regarding the inheritance rights of the heirs in Decision. 27/PDT.P/2020/PA.Batg was correct, but not entirely accurate because the judge did not add Article 185 of the KHI to his considerations. Then, in Decision 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks which was ratified by Supreme Court Decision 34 K/AG/2022, the judge made a mistake in applying the law in considering the validity of the testator's will. If the judge uses Patrilineal Syafi'i, then the heirs are zul-arham. However, if they base themselves on the KHI they are substitute heirs of the fourth degree group. Thus, the will should apply to 1/3 (one third) of the inheritance of the testator. However, SEMA 3 of 2015 limits substitute heirs to the degree of grandchildren. The judge can use the principles of Bilateral Hazairin which are in line with the bilateral principles of the KHI. Thus, the government needs to revise the KHI to explain the portion of substitute heirs. In addition, the internal regulations of the Supreme Court should also refer to the applicable Islamic Inheritance Law. Judges should also be guided by the KHI in resolving inheritance cases to avoid differences in ijtihad and provide legal certainty for the parties involved. Finally, the Government, Supreme Court, theologian, and/or Islamic educational institutions should collaborate to provide socialization regarding Islamic Inheritance Law to the community."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dipermasalahkan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagikan. Akta wasiat yang sama dipermasalahkan karena melanggar legitime portie dan pelaksanaan pembagiannya tidak sesuai. Pada Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi merupakan gugatan atas dasar pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan Akta Wasiat. Sedangkan sebelumnya Akta Wasiat yang sama telah pula dipermasalahkan pada putusan berbeda. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai akta wasiat pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi melengkapi putusan sebelumnya yang mempermasalahkan mengenai legitime portie dari ahli waris. Tuan RM sebagai ahli waris legitimaris tidak diperhitungkan haknya pada putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan gugatan baru yang diajukan melalui Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Majelis Hakim seharusnya tetap mempertimbangkan kedudukan Tuan RM selaku ahli waris legitimaris meskipun ia tidak ikut menuntut legitime portie. Hal tersebut membuat terjadinya perkara lanjutan pada Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., sehingga Putusan 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. melengkapi putusan sebelumnya tersebut. Simpulan kedua Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris perlu memberikan penjelasan mengenai hukum waris kepada penghadap sebelum penandatanganan akta wasiat. Notaris sebagai pejabat yang lebih mengerti mengenai hukum waris, dan pejabat yang mengemban jabatan untuk membuat akta memiliki tanggung jawab untuk membuat akta yang isinya dapat dilaksanakan. Notaris sebagai pejabat umum perlu pula menegakan hukum pada pembuatan aktanya, apabila ada penghadap yang ingin membuat akta yang berpotensi menimbulkan sengketa karena melanggar ketentuan hukum maka Notaris seharusnya tidak membuat akta tersebut. Saran yang dapat ditawarkan adalah kedudukan seluruh ahli waris legitimaris dalam gugatan legitime portie perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak hanya orang yang menuntut saja. Bagi Notaris, pembuatan wasiat dapat ditambahkan klausul bahwa Notaris telah menjelaskan konsekuensi dari apa yang diatur pada akta wasiat kepada penghadap.

---

This study discusses the validity of testament which are disputed by heirs regarding inheritance that has not been distributed. The deed of the same testament was questioned because it violated the legitime portie and the implementation of the division was not appropriate. In Decision Number 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi it is a lawsuit based on the distribution of inheritance rights which is not in accordance with the Deed of Testament. Whereas previously the same testament was also disputed in a different decision. To answer the problem, the juridical-normative legal research method is used with a descriptive research typology. The data acquisition method in this study was obtained by secondary data types. Data collection is used through document studies and interviews. From the results of the research conducted, it was concluded that the decision of the Panel of Judges regarding the testament in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi complements the previous decision which disputed the legal portion of the heirs. Mr. RM as the legitimate heir was not taken into account in the previous decision, resulting in a new lawsuit filed through Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. The Panel of Judges should still consider Mr. RM's position as the legitimate heir even though he did not participate in demanding the legitime portion. This led to a follow-up case in Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi., so that Decision 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi. supplement the previous decision. The second conclusion is that a Notary in carrying out his position needs to provide legal counseling regarding the deed he made. In making a testament, the Notary needs to provide an explanation regarding the law of inheritance to the appearer before signing the will. The notary as an official who understands more about inheritance law, and the official who holds the position of making the deed has the responsibility to make a deed whose contents can be implemented. Notaries as public officials also need to uphold the law in making deeds, if there is a appearer who wants to make a deed that has the potential to cause disputes because it violates legal provisions, the notary should not make the deed. The suggestion that can be offered is that the position of all legal heirs in a legitimate portie lawsuit needs to be considered by the Panel of Judges, not just the person making the claim. For a Notary, a clause can be added in making a testament that the Notary has explained the consequences of what is stipulated in the testament to the appearer."