Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTesis ini membahas penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum diatur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan dalam skripsi ini melibatkan pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan secara digital atau elektronikdi Indonesia, apakah itu pengaturan umum atau khusus. Membahas juga keadaan perusahaan asuransi di Indonesia yang telah menjual asuransi secara digital atau secara elektronik, tetapi jumlahnya masih kecil. Di Singapura ada Pedoman tentangDistribusi Online Kebijakan Jiwa Tanpa Nasehat dan Undang-Undang Asuransi Bab 142 yang secara spesifik mengatur distribusi dan penjualan asuransi melalui digitalisasi dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk regulasi penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau elektronik perdagangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sale of insurance that is done through digitalization or electronic commerce that has not been arranged in Indonesia. The research method used in writing this thesis is juridical normative. This legal research uses a kind of secondary data obtained from library materials. The discussion in this thesisinvolves arrangements on the sale of insurance carried out digitally or electronically in Indonesia, whether it is general arrangement or specifically. Discussed also the state of insurance companies in Indonesia who have been selling insurance digitally or electronically, but the number is still small. In Singapore there are Guidelines on The Online Distribution of Life Policies With No Advice and the Insurance Act Chapter 142 that specifically regulates the distribution and selling insurance through digitalization and electronic commerce. The results showed that the need for regulation on the sale of insurance made through digitalization or electronic commerce in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh negative entrenchment effect dari pemegang saham pengendali akhir oleh grup konglomerasi terhadap transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian. Penelitian ini menggunakan data 322 tahun-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012 dan 2013. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa negative entrenchment effect berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian. Penelitian ini juga berhasil membuktikan perusahaan yang dimiliki oleh grup konglomerasi memperkuat negative entrenchment effect baik melalui total transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian maupun transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian operasional. Dari hasil tersebut, dapat terlihat adanya peluang ekspropriasi hak pemegang saham non-pengendali melalui transaksi pihak berelasi penjualan dan pembelian di perusahaan anggota grup konglomerasi.

---

This thesis aims to explain the negative entrenchment effect arised from selling and purchasing related party transactions once business group conglomerates act as the ultimate owner of a firm. Using 322 firm-year data of firms listed at Indonesia Stock Exchange on 2012-2013 period, it is confirmed that there is a negative association between negative entrenchment effect toward selling and purchasing related party transactions. Furthermore, this research provides evidence that the ownership by business conglomerates strengthened the negative entrenchment effect in both total of selling-purchasing related party transactions and selling-purchasing related party transactions which come from operating activities. Thus, from the result, it can be presumed that there might be a possibility of agency conflict arised from selling-purchasing related party transactions when a firm is part of business conglomerates."

"Memasuki era reformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan .masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwasannya pemerintah perlu melakukan perubahan dan pembenahan manajemen pemerintahannya. Perubahan dan pembenahan yang dimaksud akan terwujud jika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dengan paradigma baru manajemen pemerintahannya Artinya jika selama ini pemerintahan belum sepenuhnya memperdulikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dalam era baru manajemen pemerintahan ini menjadi obyek sekaligus subyek manajemen pemerintahan. Di sisi lain, dengan adanya tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), kembali pemerintah dituntut untuk mampu menata kembali pola-pola kerja yang dilakukan selama ini. Dengan kata lain, tuntutan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga sinergitas dengan komponen pemerintahan lainnya, yaitu masyarakat madani dan dunia usaha.Perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah merubah Financial Administration menjadi Financial Management. Reformasi tersebut merupakan salah satu wujud implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha raan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Implementasi peraturan perundang-undanganyang dimaksudkan untuk memenuhi agenda reformasi manajemen keuangan di bidang kelembagaan (institutional reform) dan manajemen publik (public management reform), sebagai tindak lanjut atas reformasi di bidang hukum (legal reform).Pengelolaan APBN sejak disahkannya paket undang-undang tersebut mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005 reformasi pengelolan keuangan negara adalah melaksanakan alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antara lain melalui penerapan sistem anggaran terpadu (unified budget), penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran (Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) serta penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budget).Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (kuesioner). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilaksanakan dan bukan merupakan suatu yang sulit dilaksanakan Saran dalam penelitian ini adalah mengingat hubungan good governance dengan efektivitas pelaksanaan anggaran masih positif, yang berarti penerapan good goverment masih dapat bertindak sebagai subyek dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian.

---

When reform era in Indonesia entered, the Central and Regional Governments are faced to its reality on increased public demands to government performance. Therefore, it is surely that the government shall carry out changes and enhancement on management of the government. Relevant changes and enhancement shall realize if the government maintains it with new paradigm of management. It means that the government currently has not been fully cared on public interests and needs, when entering this new era to manage government, this shall be the object as well as subject to manage the government.

On other hand, for demands on realization of good governance, the government is demanded to manage its currently performed working patterns. In other words, the government shall be able to maintain its synergies to other government entities on the demands to realize a good governance. Performed fundamental changes by government in order to manage state monetary is to change Financial Administration into Financial Management. This reform is one of realizations to implement Act Number 7 / 2003 pertaining to State Monetary and Act Number 1 / 2004 pertaining to State Treasure and Act Number 15 / 2004 pertaining Examination and Accountability of State Monetary. Implementation of these acts above are to fulfill reform agenda on financial management at the institutional departments as well as for public management as a follow-up to reform on legal affairs.

Since the package of acts above passed, management of APBN (state's Income and Expenditure Budget) has changed in estimating process which is from planning to implementation. According to Monetary Note and draft of 2005 APBN, reform on state monetary management is to implement an effective and efficient state?s budget allocation with applying unified budget, the usage of Medium Term Expenditure Framework ? MTEF) and to applying performance-based budget systems). Formulation of problem of this research that is how principals applying of good governance in execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics Affairs.. Target which will be reached from this research is analyse and explain how far the principal applying of good governance to execution of budget in The Ministry of Coordinator of Economics affairs.

Used study methodology in this thesis is descriptive-analysis with data gathering techniques by library and field studies (questionnaire). Performed analysis is qualitative and quantitative. Conclusion of this study is good governance Principle has a correlation to Budget Performance. To compile, implement, accountable budget on the Coordinating Minister of Economics Affairs for good governance Principles can be done and it is not hard to implement.

Recommendation of this study is considering that correlation between good governance Principle and budget performance is still positive, which means good governance Principle could act as a subject to enhance budget performance can surely maintain evaluation in this system continuously and it can give more contributions on the enhancement of vision, mission, objective of target at theCoordinating Minister of Economics Affairs."

"ABSTRAKLimfoma malignum ialah suatu penyakit keganasan primer daripada jaringan limfoid yang bersifat padat. Penyakit ini dibagi dalam dua golongan besar, yaitu penyakit Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin (LNH). Sel ganas pada penyakit Hodgkin berasal dart sel retikulum. Limfosit-limfosit yang merupakan bagian integral proliferasi sel pada penyakit ini diduga merupakan manifestasi reaksi kekebalan seluler terhadap sel-sel ganas tadi. Limfoma non-Hodgkin pada dasarnya merupakan keganasan sel limfosit.Pada penyakit Hodgkin telah dicapai kesepakatan mengenai prosedur diagnostik yang harus dilakukan untuk menetapkan diagnosis, tingkat penyakit dan mengenai pengobatan penderita. Pada LNH keadaannya amat berbeda. Hal ini tercermin pada usaha terus menerus selama seperempat abad ini untuk mengajukan penggolongan-penggolongan dan nomenklatur-nomenklatur yang baru. Di samping itu skema yang tetap untuk menilai tingkat penyakit maupun pengobatan belum ada.1. Gambaran umum penderita-penderita INH di JakartaSelama lima tahun terakhir, yaitu antara tanggal 1 Oktober 1978 hingga 1 Oktober 1983, 583 penderita baru limfoma malignum dijumpai di Subbagian Hematologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penilaian histologis jaringan tumor penderita-penderita tersebut dibuat oleh ahli Patologi Anatomik berbagai laboratorium di Jakarta dan di luar Jakarta, 88,5% di antaranya didiagnosis sebagai LNH.Duaratus tujuh puluh lima di antara 583 penderita baru tersebut datang antara tanggal 1 Oktober 1978 hingga I April 1981 dan diteliti lebih lanjut. Diagnosis histologis pada 250 penderita dibuat oleh ahli Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Duabelas kasus telah diperiksa di rumah sakit lain, namun diagnosis histologisnya diteliti kembali oleh bagian Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tigabelas kasus lainnya, diagnosis dibuat oleh ahli Patologi Anatomik dari laboratorium lain. Di antara 275 penderita ini, hanya 30 orang (10,9(1o) yang menderita penyakit Hodgkin sedangkan 245 orang menderita penyakit LNH (89,1 %).Angka kejadian penyaldt Hodgkin yang rendah telah dilaporkan oleh Soeripto (211) yang menemukan hanya dua orang penderita (2,607o) penyakit Hodgkin di antara 75 penderita limfoma malignum yang ditelitinya. Angka-angka yang rendah juga ditemukan di Irian Timur (Papua New Guinea) dan Jepang (tabel 1). Penyebab variasi geografis ini tidak diketahui walaupun bukti-bukti yang ada pada waktu ini menunjukkan bahwa berbagai faktor yang berhubungan dengan "tuan rumah" dan lingkungan turut berperan.2. Tujan penelitianLNH ialah suatu penyakit yang heterogen. Bergantung pada gambaran his tologis tumomya, perjalanan penyaldt penderita dapat bermacam-macam mulai dari yang perkembangannya amat lambat dan dapat disandang dengan baik sampai pada yang cepat berkembang menjadi fatal. Penderita-penderita penyakit LNH derajat keganasan rendah acapkali tidak memerlukan pengobatan selama bertahun-tahun, namun penyembuhan yang sempuma jarang terjadi. Sebaliknya beberapa kelompok dengan penyakit yang cepat menjadi fatal bila tidak diobati, mempunyai harapan untuk sembuh jika mendapat pengobatan yang tepat.Selain bergantung pada gambaran histologis tumor, pengobatan LNH bergantung juga pada tingkat penyakit penderita. Hingga saat ini belum ada keseragaman mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dalam penatalaksanaan penderita penyakit LNH. Di negaranegara maju acapkali dilakukan berbagai pemeriksaan yang rumit dan mahal untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap mengenai penyakit penderita. Selain biaya pemeriksaannya, biaya pengobatan penyakit LNH juga sangat mahal, sedangkan hasil yang dicapai acapkali mengecewakan. Memperpanjang masa harapan hidup penderita dengan beberapa bulan mungkin penting artinya dalam rangkaian up coba klinis untuk perbaikan pengobatan penderita di masa depan, tetapi agaknya tidak relevan untuk negara yang mempunyai keterbatasan dana seperti di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengenal pola penyakit LNH di Indonesia (meliputi aspek histologis, sitologis, imunologis dan klinis) serta menentukan strategi yang paling berdaya guna dan tepat guna dalam menetapkan diagnosis, tingkat penyaldt dan pengobatan penyakit LNH di negara ini, dengan mempertimbangkan hambatan segi kedokteran maupun ekonomi yang terdapat di sini."

"ABSTRAKSirosis hati (SH) adalah penyakit hati menahun dan merupakan salah satu penyakit hati yang terbanyak dijumpai di Indonesia. Penyakit ini dilaporkan sebanyak 38 - 52,8% dari penyakit hati yang dirawat di rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Berbeda dengan di negara Barat Iebih dari 65% sirosis hati adalah sirosis alkoholik, di Indonesia 30-40% sirosis hati adalah sirosis hati posnekrosis. ada penderita SH akibat penurunan fungsi hati sering dijumpai berbagai masalah seperti asites, perdarahan, dan koma hepatikum.Perdarahan merupakan manifestasi klinis akibat gangguan hemostasis. Perdarahan pada SH sudah diketahui sejak lama, yaitu ketika Budd pada tahun 1846 melaporkan bahwa darah penderita sirosis hati tidak membeku. Perdarahan pada sirosis hati dapat bervariasi mulai dari yang paling ringan, seperti perdarahan gusi, sampai dengan perdarahan berat; misalnya, hematemesis melena. Berat atau ringannya perdarahan yang terjadi bergantung pada berbagai hal, antara lain, pada besar dan tekanan varises esofagus, jenis dan beratnya trauma, serta beratnya gangguan hemostasis. Perdarahan pada SH perlu mendapat perhatian khusus karena selain menimbulkan kekhawatiran pada pasien, juga dapat memperburuk fungsi hati dan bahkan dapat menyebabkan kematian.Perdarahan pada SH di Indonesia dilaporkan sebanyak 56 - 65,5% (Reksodiputro dkk, 1978; Sulaiman, 1990), sedangkan diluar negeri dilaporkan bahwa 32% penderita sirosis hati yang mengalami perdarahan memerlukan transfuse darah. Dilaporkan pula bahwa frekuensi perdarahan lebih sering ditemukan pada sirosis hati posnekrosis, yaitu 64% dari 174 kasus jika dibandingkan dengan 35% dari 994 kasus sirosis alkoholik. Di Indonesia, diiaporkan kematian karena perdarahan sebanyak 32 - 45,5%. Di luar negeri angka kematian dilaporkan sebanyak yaitu 57 - 76% dalam kurun waktu tahun 1964 - 1972 .Pengalaman penulis sewaktu bertugas di bangsal penyakit dalam rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), selama kurun waktu 1969-1974 menemukan lebih kurang 90% pasien SH dengan perdarahan masif yaitu perdarahan lebih dari 6 cc/kgBBram akhirnya tidak dapat tertolong dan meninggal. Walaupun angka kematian di Indonesia seperti tersebut di atas berkurang dari 32-45,5% selama kurun waktu 1978-1983 menjadi 26,72% pada tahun 1990 angka kematian ini masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama (1988-1990) di negara Barat, yaitu 10,5-14,5%.Hati memainkan peranan panting dalam hemostasis karena selain memproduksi faktor pembekuan hati juga berfungsi membersihkan aktifator plasminogen dan faktor pembekuan aktif. Peranan ganda hati dalam hemostasis seperti tersebut di atas menyebabkan gangguan hemostasis pada SH sangat kompleks, sehingga sering sukar membedakan jenis kelainan hemostasis yang satu dengan yang lainnya. Defisiensi faktor pembekuan dengan atau tanpa disertai Disseminated Intravascular Coagulation, yang selanjutnya disebut koagulasi intravaskular diseminata (KID) maupun fibrinolisis, merupakan kejadian yang sering ditemukan pada sirosis hati. Koagulasi intravaskular diseminata sering sukar dibedakan dengan fibrinolisis yang disertai dengan trombositopenia karena kedua keadaan tersebut memperlihatkan gambaran hemostasis yang hampir sama (Minna, 1974). Masalah keraguan antara kedua keadaan tersebut mulai teratasi sejak ditemukannya pemeriksaan D-Dimer pada tahun 1983 dan aplikasinya pada klinis pada tahun 1986."

"ABSTRAKUntuk research penulisan ini, Saya akan melakukan suatu studi pengamatan/investigasi pada murid Sekolah Lanjutan/Menengah Atas terhadap kebiasaan penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari video online Khan Academy di YouTube, khususnya untuk mata pelajaran matematika dan sains. Hasil ini dibuat juga perbandingannya dengan ajar-mengajar di kelas yang merupakan proses tatap muka murid dan guru secara langsung. Mata pelajaran matematika dan ilmu pasti adalah mata pelajaran yang memerlukan suatu proses bertahap untuk menyelasaikan suatu kasus. Tidak semua murid memiliki kemampuan akan pemahaman proses penyelesaian suatu kasus dengan baik dari sekali penjelasan, beberapa dari mereka memerlukan pengulangan dan ekstra latihan. Khan Academy YouTube ini dapat diakses secara mudah dan cuma-cuma sehingga memberikan fleksibilitas bagi para murid untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kuisoner telah digunakan untuk mendapatkan data yang disebarkan kepada para murid Sekolah Menengah Atas dengan kisaran umur dari 16-17 tahun dan data ini akan digunakan sebagai bahan pengamatan dan diskusi. Hal lain yang menjadi pengamatan adalah perihal Etimologi dari video Khan dalam memberikan suatu penjelasan dalam penyelesaian kasus dilihat dari komentar diterima pada video yang dilihat.

---

ABSTRACT For this research I want to investigate about how online videos from YouTube page Khan Academy in the subject of math and science can help high school students to be more engaged and understand the subject better compared to only learning in class. Math and science are known to have questions that are based on problem solving, which requires step by step procedures to solve it. Hence the existence of online education such as Khan Academy on YouTube that aims to help the student to refer to the topic that students want to examine. Since Khan rsquo s YouTube page is free and accessible from anywhere, it gives flexibility for the students to study at their own pace and since it rsquo s a video, they can rewind it as much as they like. This research will be based on a questioners spread through high school student rsquo s ages ranging from 16 17 years. I will also conduct an Ethnomethodology observation through Khan rsquo s video about problem solving on the comments to see the engagement of the people towards the content of the video. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis SOP yang sudah dibuat oleh manajemen hotel terkait prosedur penjualan dan piutang. Analisis ditekankan pada sistematika penyajian, kesesuaian dengan praktik, dan pengendalian internal. Atas dasar analisis tersebut yang menunjukkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam SOP, konsultan mengajukan desain SOP yang baru, yang lebih disesuaikan dengan praktik sebenarnya dengan tetap memerhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Penulis melakukan analisis pengendalian internal hanya difokuskan pada pengendalian aktivitas (control activities).

---

The objectives of this research are to evaluate and analyze the SOP of sales and receivables in a hotel. The analysis focuses on presentation format, compliance to practices, and internal control. Some weaknesses are revealed and for that reason, consultant suggests a brand new SOP design which more applicable and more comply with the related rules. Researcher analyzes the internal control from the control activities."

"The article is a preliminary study on the social impact of development in Minahasa. The authors try to identify, development problems as exhaustable as possible. The factors that have influenced the development in Minahasa are originated from the Minahasa community themselves and from government policies. The central government has exercised a strong influence on local condition. Local government which functions on behalf of the central government exhibit such characteristics a bureaucratic, hierarchic, and paternalistic. On the other hand, the Minahasa people are democratic and egalitarian in their social relationship. The difference between both value systems does not come into conflict, because the Minahasans channel their aspirations through the church and are able to make adjustment."