Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The development (included agricultural sector) in Indonesia in the last decade that more focused on economic growth,has caused negative impact on natural resource and environment degradation....."

"Pasca Perang Dunia II, Jepang maju pesat sebagai negara industri maju. Sektor manufaktur Jepang, termasuk industri otomotif berkembang pesat. Namun, laju industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke kota dan dari sektor pertanian ke sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian hanya ditangani oleh tenaga kerja usia lanjut. Di samping itu, nilai tambah yang rendah juga menyebabkan sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda angkatan kerja. Akibatnya, pertanian menjadi sektor yang tidak kompetitif di Jepang. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang menjalankan kebijakan proteksi dengan memberi subsidi kepada pelaku sektor pertanian. Memasuki abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadi agenda utama dunia, termasuk Jepang. Untuk mengantisipasi impor produk pertanian yang lebih murah, pemerintah Jepang harus menjalankan kebijakan untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian. Setelah menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2012, PM Shinzo Abe mengeluarkan paket kebijakan ekonomi salah satunya untuk sektor pertanian. Selain itu, pada Mei 2013 PM Shinzo Abe memutuskan bahwa Jepang akan berpartisipasi dalam perundingan Trans-Pacific Partnership (TPP). Di saat yang bersamaan, PM Abe mendorong implementasi beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang.

---

In post World War II era, Japan has transformed itself into a leading industrial nation. Manufacturing industries, including automotive industry, has become a leading industry for Japan. However, rapid industrialization caused the urbanization and the migration of working forces from rural to urban area. Consequently, agricultural sector was left to the elderly worker. Meanwhile, the value added of the agricultural products are much lower, causing it less and less attractive to the younger generation. As a result, agricultural sector became less competitive. Since the era of high economic growth, the Japanese government has been taking a number of protective policies, including heavy subsidies, to protect the farmers. However, in the 21st century, globalization and trade liberalization has become the rule of the day, and Japan must also join itu. In order to anticipate the influx of low price agricultural product imports, the Japanese government had to implement policies not only to protect, but also to empower the farmers, and to make agricultural sector in Japan more competitive. In December 2012, prime minister Abe Shinzo came to power, and immediately after, he announced a number of economic policies, including policies to boost the growth of agricultural sector. In May 2013, PM Abe announced that Japan will join the negotiation of Trans-Pacific Partnership (TPP). At the same time, PM Abe had push the implementation of a number of policies to boost agricultural sector in Japan."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan kointergrasi model pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Indonesia.. hasil emperiis studi ini menunjukan bahwa variabel- variabel pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang diamati tersebut berintegrasi pada derajat integrasi dua dan berkointtegrasi."

"Kajian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji tingkat perkembangan berbagai tipologi industri pertanian ;(2) mengindentifikasi permasalahan dlm peningkatan sistem pelayanan agribisnis dlm mendukung pengembangan industri pertanian dan (3)Menyusun strategi pengembangan industri pertanian melalui penguatan sistem pelayanan agribisnis. Industri pertanian skala kecil dan rumah tangga relatif banyak jumlahnya, namun berperan besar dlm penyerapan tenaga kerja, sementara nilai tambah yg diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan industri besar dan sedang.Hasil kajian menunjukkan bahwa pengusahaan komoditas ubikayu, nenas, pisang dan kopi umumnya dilakukan secara sederhana sampai semi intensif. Dari analisis usahatani menunjukkan bahwa R/C dari empat komoditas tersebut berkisar antara 1,81 - 6,71, artinya tingkat penerimaan usahatani mencapai 1,81 - 6,71 dr total biaya yg dikeluarkan. Keempat komoditas di atas merupakan bhn baku industri pengolahan pd industri skala kecil dan rumahtangga, namun komoditas tsb sebagian besar hanya dipasarkan dlm bentuk segar. Hal ini antara lain disebabkan :(1) Pelaku industri pengolahan belem mampu mengakses pasar secara baik (2)Keterbatasan ketrampilan dan modal (3) penyuluhan masih bias ke usaha budidaya. Pada umumnya industri pengelohan masih berskala kecil, kecuali komoditas kopi. namun usaha kelompok terbentuk blm merupakan kelompok usaha bersama yg tumbuh secara mandiri sebagai suatu kebutuhan efisiensi usaha. Secara umum R/C industri pengolahan empat komoditas tsb berkisar antara 1.02 -2.03 artinya tingkat penerimaan usaha tani mencapai 1,02-2,03 dr total biaya yg di keluarkan. Untuk pengembangannya telah mulai dirintis kemitraan usaha dlm pemasaran hasil olahan, walaupun masih relatif terbatas. kemitraan usaha dpt memperpendek rantai peamasaran dan kepastian pemasaran hasil. Peranan subsistem pelayanan, seperti lembaga pembiayaan, penyuluhan dan penunjang lainnya masih relatif terbatas. Untuk itu kebijakan dan strategi yg dikembangkan diarahkan untuk : (1) Peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap pembiayaan usaha agribisnis, (2) Peningkatan akses terhadap informasi pasar (3)Memperceapat penyampaian inovasi teknologi pertanian ke pelaku agribisnis, (4)Peningkatan kapasitas usaha pealaku agribisnis dan mutu produk, serta (5)Penguatan lembaga penyuluh pertanian."

"Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang strategis. Dipilihnya kawasan industri di Kabupaten Tangerang karena letak yang strategis tersebut menyebabkan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari pusat pertumbuhan industri wilayah Indonesia bagian barat. Analisa pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yang menjelaskan terjadinya peralihan potensi lahan menjadi kawasan industri. Potensi lahan di dapatkan dari hasil scoring dan overlay. Pemberian nilai ini mengacu pada variabel (topografi, litologi, kemampuan tanah dan hidrologi) yang di jumlah dan di kali dengan variabel pembatas (banjir, erosi, dan salinitas tanah) untuk selanjutnya di analisa mengenai peralihan potensi lahan, dimana lahan yang harusnya sangat baik untuk pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri.

---

Tangerang District is one of the two levels that are part of the Banten Province. Located in a strategic geographical position. Choosing the industrial area in Tangerang District as a strategic location in the Tangerang District as a central part of the growth industry of the western part of the Indonesian. Analysis on this research using descriptive analysis that describes the potential of a transition into industrial land. Potential land available in the scoring and results from the overlay. The provision of this value to the variables (topography, litologi, the ability to land and hydrology) and the number of times in the variable divider (floods, erosion, and soil salinity) for further analysis on the potential of the land, where the land should be very good for agricultural area of its functions into the industry."

"Empirically,key stakeholders who significanly influence or have a central position towards its activities relatively dominated inplementations of agricultural developmnet programs....."

"ABSTRAKDKI Jakarta sebagai kota metropolitan telah berkembang ke prakondisi sebagai kota jasa. Selama PJP I transformasi perekonomian telah membawa DKI Jakarta ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun di sisi lain meningkatnya pendapatan belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Gini ratio telah meningkat dari 0,29 pada 1984 menjadi 0,36 pada 1996.Keberhasilan pembangunan ekonomi selain telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada peningktab jumlah penduduk yang menuntut tersedianya lahan untuk pemukiman, lapangan kerja dan supplai bahan panagan dan non pangan dari pertanian serta berdampak kepada semakin terdesaknya daerah hijau pertanian hutan dan taman kota serta daerah-daerah resapan.Kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengangahan 1997 menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian dan berdampak langsung kepada sector-sektor modern yang bercirikan pada ketergantungan pada meningkatnya pengangguran yang berasal dari angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja dan dari pemutuasan hubungan kerja (PHK).Ditinjau dari potensi sumber daya, DKI Jakarta memiliki cukup tenaga kerja dan potensi lahan yang perlu dimanfaatkan, lahan di daerah dengan koefisien dasar bangunan rendah, melalui pengembangan system agribisnis yang menggunakan bahan baku impor relative kecil.System agribisnis diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhaan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud ada hubungannya dengan arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan pembangunan pertanian subsector pertanian tanaman pangan dan hortikuktura DKI Jakarta dalam pengembangan system agribisnis dengan metode pengambilan keputusan the analytical hierarchy process (AHP).AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Dalam penelitian ini untuk keperluan simulasi, dilakukan penilaian oleh lima orang responden yang dianggap ekspert dalam masalah pertanian pada umumnya dan permasalahhan agribsnis di DKI Jakarta pada khususnya dengan menggunakan daftar kuesioner.Analisis mengenai strategi kebijakan pembangunan pertanian TPH DKI Jakarta diawali dengan melakukan kajian tentang gambaran umum perekonomian DKI Jakarta dengan titik berat pada subsector pertanian TPH melalui mdel pendekatan transformasi struktur perekonomian terhadap PDRB DKI Jakarta khususnya pergeseran kontribusi subsector pertanian TPH. Dengan analisis ini dimaksudnkan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadadpi dalam pembangunan pertanian system agribisnis. Kemudian hirarki permasalahan dianalisa dengan mengaplikasikan pendekatan AHP.Berdasarkan hasil kajian terhadap rata-rata pendapatan petani dibandingkan dengan rata-rata pendapatan regional Jakarta perkapita dan terhadap indek produktivitas relative petani (IPR) serta meningkatnya gini ratio maka secara tidak langusng menunjukkan bahwa probabilitas distribusi pendapatan terendah dari pertanian makin signifikan.Sementara itu, hasil kajian terhadap kendala peluang dan tantangan dalam pengembnagan agribisnis di DKI Jakrta ternyata menunjukkan bahwa upaya pengembangan industry dan jasa yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan usaha pertanian makin terbuka lebar.Hasil sintesa akhir terhadap hirarki system agribisnis dari jawaban ke lima responden dengan pendekatan AHP ternyata sasaran satu mendapat prioritas tinggi di atas ke dua sasaran lainnya yaitu peningktan lapangan kerja dan peningktan pendapatan. Hasil ini juga sama dengan prioritas consensus. Dan kebijakan yang paling diinginkan responden dalam pengembangan system agribisnis di DKI Jakarta adalah kebijakan pengembnagna SDM dan kelembagaan pertanian.Dengan menjalankan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian maka peluang atau kesempatan usaha di bidang agribisnis, ekspor-impor, perdaganagn pascpanen, rental tanaman, konsultan agribisnis dan lain-lain sejlaan dengan peningkatan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan permintaan hasil pertanian dan bahan baku dari hasil pertanian untuk industry dan perdaganagan di tingkat nasional maupun internasional. Kenytaaan ini merupakan tantangan bagi pemda untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan pertanian TPH."

"Program Land Reform sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diusahakan dengan penerbitan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 berikut pelbagai peraturan pelaksanaannya, serta dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Perkebunan Inti Rakyat merupakan salah satu program penunjang Land Reform. Pola kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil dalam Pola Perkebunan Inti Rakyat negara maupun swasta tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah (Land Reform) dengan mengadakan tindakan redistribusi kepenguasaan aset (tanah) perkebunan.Walaupun usaha pola Perkebunan Inti Rakyat di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan, namun hasil nyata keberhasilan Perkebunan Inti Rakyat telah dapat dirasakan maanfaatnya dengan meningkatnya pendapatan petani dan wilayah, mampu mengubah konsentrasi peta perkebunan di Indonesia, dapat memproduktifkan lahan-lahan tanah marginal dan tidak produktif, serta yang lebih penting lagi yaitu dapat memunculkan satu sikap Baru di kalangan para pengelola Perkebunan Besar untuk tidak semata mengejar keuntungan tetapi juga berperan dalam pengembangan kesejahteraan petani kecil.Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam Pola Perkebunan Inti Rakyat yaitu proses pengalihan atau konversi kepemilikan kebun dari perusahaan inti kepada petani plasma, yang merupakan implementasi dari Land Reform. Proses pengalihan atau konversi kepemilikan kebun tersebut harus melalui berbagai tahap yang harus dilakukan baik oleh perusahaan inti maupun instansi-instansi terkait sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Program ini, jelas tidak hanya menjadi amanah bagi aparat negara tetapi perlu didukung penuh oleh segenap aspek masyarakat dalam implementasinya. Diharapkan, redistribusi asset tanah/perkebunan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan dalam rangka mewujudkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, melalui konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil seperti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat."