Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Despite the great success of WTO dispute settlement,a close examination of current WTO remedies has been continued to point out a variery of potential shortcomings such as ineffective compiliance,inadequate remedies and inequitable consequences of retaliation

---

."

"Buku yang berjudul "Natural remedies : common ailments cured" ini ditulis oleh Gordon Sambidge. Buku ini membahas tentang cara pengobatan alami, di dalam buku ini juga terdapat jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya."

"Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun, diterbitkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyebabkan dapat dilakukannya Kasasi sebagai upaya hukum atas Putusan PKPU dengan (2) syarat, yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh Kreditor dan rencana perdamaian dari Debitor ditolak oleh Kreditor. Kasasi berfungsi untuk melindungi Debitor dari Kreditor yang memiliki niat jahat yang dengan sengaja mempailitkan Debitor melalui Forum PKPU dan sebagai mekanisme kontrol bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada pengadilan tingkat bawah. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan penelitian analisis-deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak memiliki tujuan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai upaya hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU, melainkan suatu upaya untuk melakukan progresivitas hukum atas upaya hukum Putusan PKPU di Indonesia dimana Forum PKPU banyak dijadikan sebagai strategi bisnis yang tidak sehat.

---

Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of UUK-PKPU state that no legal action can be taken against the PKPU Decision. This limitation of legal remedies aims to ensure the fulfilment of the principle of legal certainty for Creditors and is also related to the nature of the PKPU Forum which has a speedy trial dimension. However, the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 resulted in the possibility of Cassation as a legal remedy for PKPU decisions with (2) conditions, namely that the PKPU application must be submitted by a Creditor and the Debtor's peace plan is rejected by the Creditor. Cassation serves to protect the Debtor from malicious creditors who deliberately bankrupt the Debtor through the PKPU Forum and as a control mechanism in the event of errors or misapplication of law by Judges at the lower court level. The author uses the juridical-normative method with descriptive-analytical research through a qualitative approach and analyses the existing problems based on the applicable provisions. The result of this research is the conclusion that the Constitutional Court does not have the aim to override the provisions regarding legal remedies for PKPU Decision in UUK-PKPU, but rather an effort to make legal progressivity on legal remedies for PKPU Decision in Indonesia where PKPU Forum is widely used as an unhealthy business strategy."

"Mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara (investor-State dispute settlement atau ISDS) menghadapi kritik karena dianggap membatasi kedaulatan negara dan lebih menguntungkan investor asing, yang mendorong negara-negara seperti Indonesia dan India untuk meninjau kembali P4M dan BIT mereka. Kewajiban exhaustion of local remedies (ELR) atau kewajiban penyelesaian sengketa secara domestik sebelum arbitrase internasional diusulkan sebagai salah satu solusi reformasi ISDS. Penelitian ini menjelaskan dua hal, yaitu alasan-alasan P4M perlu mewajibkan ELR sebagai persyaratan sebelum proses arbitrase, dan apakah persyaratan-persyaratan sebelum memulai proses arbitrase dalam P4M dan BIT pasca peninjauan telah melindungi kepentingan masing-masing Indonesia dan India. Penelitian ini berbentuk doktrinal dengan pendekatan perbandingan dalam meninjau ELR dalam hukum internasional, sengketa investasi internasional, dan persyaratan-persyaratan sebelum arbitrase. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ELR perlu diwajibkan dalam P4M yang ditandatangani oleh Indonesia karena, yaitu menghormati kedaulatan negara tuan rumah, memberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara domestik, mengurangi jumlah sengketa ke arbitrase internasional, dan membantu pengembangan sistem hukum domestik dalam penyelesaian sengketa investasi. Selanjutnya, persyaratan-persyaratan sebelum arbitrase dalam P4M Indonesia pasca peninjauan belum melindungi kepentingan Indonesia terhadap gugatan investor dibandingkan dengan BIT India pasca peninjauan, karena hanya mencakup penyelesaian sengketa secara damai dan tidak mewajibkan ELR. Hal ini menyebabkan investor lebih mudah menggugat Indonesia karena tidak ada tahapan persyaratan lainnya.

---

The investor-State dispute settlement (ISDS) mechanism has faced criticism for allegedly limiting state sovereignty and favoring foreign investors, prompting countries such as Indonesia and India to review their BITs. The obligation of exhaustion of local remedies (ELR) before international arbitration has been proposed as one of the ISDS reform solutions. This study addresses two key points: the reasons why BITs should require ELR as a prerequisite before arbitration, and whether the conditions precedent to arbitration in the post-review BITs of Indonesia and India have adequately protected their respective interests. This study takes a doctrinal method and employs a comparative approach in reviewing ELR in international law and international investment disputes, and analyzing conditions precedent to arbitration. The study concludes that ELR needs to be required in BITs signed by Indonesia because namely, it respects the sovereignty of host states, provides an opportunity to resolve disputes domestically, potentially reduces the number of disputes submitted to international arbitration, and aids in the development of domestic legal systems in resolving investment disputes. Furthermore, the conditions precedent to arbitration in Indonesia's post-review BITs have not protected its interests against investor claims as effectively as India's post-review BITs, as they only include amicable settlement and do not require ELR. This results in investors finding it easier to bring claims against Indonesia due to the lack of additional prerequisite stages."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan olehJaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atauputusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1)KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapatmengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperolehkeadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (novum), ataupun adanyakekeliruan atau kekhilafan hakim dan atau adanya putusan yang salingbertentangan satu dengan yang lainnya. Jaksa Agung/Penuntut Umum tidakmenggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebihmemilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasihukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauankembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalamputusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkandalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaanpeninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (videPasal 268 ayat (3) KUHAP). Penelitian menggunakan penelitian hukum normatifyang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan beberapa narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpeninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP,ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuanPasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa Agung cqJaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukumdan lebih memilih menggunakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas ataulepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP danketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Meskipunmenimbulkan Implikasi hukum, peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umumditerima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dapatmenciptakan ketentuan baru melalui penafsiran terhadap peraturan yang ada danbenar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum.

---

AbstractThis thesis discusses the reconsideration filed by the Prosecutor / PublicProsecutor to the Supreme Court against a Judgement of Acquittal or the dismissalof charges, despite the provisions of Article 263 paragraph (1) Criminal ProcedureCode states that only the convicted person or his heirs can submit areconsideration. A request for reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutorof law as a breakthrough in efforts to obtain justice and truth because of havingthe new circumstances (novum), or a mistake or an oversight or a decision of thejudge and opposing one another. Attorney General/Prosecutor did not usecassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration, this raisessome legal implications as opposed to the principles inherent in reconsiderationprovided for in the Criminal Procedure Code, namely: that crime dropped inreconsideration decision shall not exceed the penalty that has been imposed in theoriginal decision (refer to Article 266 paragraph (3) Criminal Code); and requestreconsideration of a decision can only be done once only (vide Article 268paragraph (3) Criminal Code). Research using normative data collection throughlibrary research and interviews with several sources, which are then analyzedqualitatively. The results of this study concluded that the Prosecutor / PublicProsecutor submit a reconsideration on the legal basis of Article 263 paragraph (3)Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of LawNumber 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number48 in 2009. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest oflaw and prefer to submit a reconsideration against a Judgement of Acquittal or thedismissal of charges because the provisions of Article 259 paragraph (2) CriminalProcedure Code and the provisions of Article 45 paragraph (3) Undang Nomor 3tahun 2009. Although it raises the legal implications, the reconsideration by theProsecutor/Public Prosecutor accepted by the Supreme Court as the supreme courtto create new provisions through the interpretation of existing regulations andcompletely satisfy the justice for legal certainty."

"Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula.

---

Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims."

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"The law of commercial remedies raises a number of important doctrinal, theoretical and practical controversies which deserve sustained and rigorous examination. This volume explores such controversies and suggests solutions, which is essential to ensure that the law is defensible, clear and just. With contributions from twenty-three leading academic and practitioner experts, this book addresses significant issues in the law which, taken together, range across the entire remedial jurisdiction as it applies to commercial disputes. The book primarily focuses on the resolution of controversies in the English law of commercial remedies, but recent developments elsewhere are also considered, especially in other common law jurisdictions. The result provides remarkably comprehensive coverage of the field which will be of relevance to academics, students, judges and practitioners."