Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objective for the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed.This paper is a success story of PES implementation starting from the early adaption of the concept

---

"

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

---

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"

"Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan Program Raskin. Penelitian ini dilakukan di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dilihat dari efektivitas implementasi kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, efektivitas kebijakan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas implementasi Kebijakan Program Raskin pada tahun 2010 sudah dapat dikatakan efektif, walaupun memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan pendistribusiannya.

---

The research explains the effectiveness of the policy of Raskin Program. This research conducted in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur by virtue of effectiveness of public policy implementation. Theory used in this research is the theory of policy, public policy ,implementation of public policy, effectiveness of public policy. The purpose of the research is to describe the effectiveness of policy implementation of Raskin Program in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. The research used a type of research approaches to quantitative descriptive method. Primary data in this research is from field research conducted by the respondents distribute questionnaires and interviews to the parties relating to the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media. By this research, found that the effectiveness of policy implementation in 2010 Raskin Program can already be said to be effective, though it has limitations in the implementation of its distribution."

"Konser “Faith in the Future World Tour 2024 Jakarta” yang berpindah lokasi ke Bengkel Space SCBD mempertanyakan apakah komunikasi yang dilaksanakan oleh promotor TGC Live telah sesuai dengan ekspekstasi. TGC Live menggunakan lima alat dalam implementasi integrated marketing communication untuk promosi, yaitu periklanan, promosi penjualan, pemasaran media seluler, hubungan masyarakat, dan sponsorship. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan studi literatur yang diakses melalui unggahan di media sosial Instagram, X, situs berita, dan jurnal. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi yang diadakan oleh TGC Live mayoritas berbasis sosial media dan bekerja sama dengan mitra media, namun dalam frekuensi yang sedikit. Kata Kunci: Integrated Marketing Communication, Pemasaran, Konser, Faith in the Future World Tour, TGC Live.

---

The "Faith in the Future World Tour 2024 Jakarta" concert, which moved to Bengkel Space, SCBD, raised questions on whether the communication carried out aligned with the TGC Live’s expectations. TGC Live promoters use five integrated marketing communication tools to promote the event, including advertising, sales promotion, social media marketing, public relations, and sponsorship. The research uses qualitative methods with observation and literature studies accessed through uploads on social media Instagram, X, news sites, and journals. The research results found that the majority of communications held by TGC Live were based on social media and in collaboration with media partners but with little frequency. Keywords: Integrated Marketing Communication, Advertising, Concert, Faith in the Future World Tour, TGC Live."

"ABSTRAKNama : NazmiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat KesehatanDalam NegeriTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industrialat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alatkesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian inidilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkandengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasikebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalancukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmenpemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masihbanyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnyaSDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalamnegeri.Kata kunci:Implementasi kebijakan, alat kesehatan

---

ABSTRACTName NazmiStudy Program Public Health ScienceTitle Policy Implementation of Local Medical Device IndustryThe focus of this study is about policy implementation of local medical devicesbecause Government stated that medical device industry is one of priority industryto be developed. The design of this study is using qualitative method, whereinformation gathered by in depth interview and data collecting. The policyimplementation of local medical devices has gone quite well in terms ofcommunication, coordination and Government commitment. But it rsquo s also had notbeen optimal due to lack of technical human resources and public belief in localmedical device.Keywords Policy implementation, medical device"

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."

"Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36 2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36 2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument guidelines against current policies."