Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumberdaya hutan memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi kerusakan hutan dan berbagai konflik yang terjadi sejak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2004 berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan sumber daya hutan yang menjadikan hutan berfungsi secara ekologis, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 1 31/Kpts-11/2001 yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Dari kebijakan HKm ini berkembang wacana kebijakan Social Forestry yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri pada bulan Juli 2003 di Kelurahan Petuk Bukit. Kebijakan Social Forestry dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya hutan pada Areal Kerja Social Forestry (AKSF)dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra datam pengelolaan hutan. Pengelolaan AKSF seluas 3.450 hektar di Kelurahan Petuk Bukit sebagai wilayah pengembangan Social Forestry pertama di Indonesia dirumuskan dalam Rancangan Teknis Social Forestry (RTSF) oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dan mitra didampingi oleh fasilitator untuk mewujudkan sistim usaha kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip-prinsip, rambu-rambu dengan strategi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sociai Forestry dilaksanakan di Keturahan Petuk Bukit yang dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penetitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan riil di Iapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpuian data studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara snowball. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini melibatkan aparat dari dinas/ instansi terkait, fasilitator, LSM dan KUP.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan persiapan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit tetah dilakukan sejak tahun 2002 yang diinisiasi oleh Yayasan Padi didukung oleh pemerinlah daerah dan pemerintah pusat. Penentuan Iokasi AKSF tersebut ternyata tidak didahului dengan menyusun rencana teknik inventarisasi dan penatagunaan Iahan (zonasi) terlebih dahulu, yang kemudian baru diusulkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengatasi dampak dari penentuan lokasi AKSF tersebut yaitu adanya ketidakjelasan Program Social Forestry di Iapangan, Pokja Social Forestry telah mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak, yaitu Yayasan Padi, masyarakat dan aparat pemerintah setempat.Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan Social Forestry di lapangan, telah diselenggarakan pelatihan fasilitator di Kelurahan Petuk Bukit. Pelatihan yang dilaksanakan dalam suasana kampung dimaksudkan agar peserta pelatihan tersebut dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata masyarakat sekitar hutan serta diharapkan dapat terbangunnya komunikasi yang baik antara birokrasi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.Dari kelola kawasan hasil transect AKSF, jenis usaha yang cocok adalah Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, Agroforestry, Silvofishery, dan Siivopasture. Sementara dalam pelaksanaan RTSF yang tertuang dalam Rencana Kerja Kelompok (RKK). diprioritaskan pada kegiatan kelola kelembagaan meliputi kegiatan pendampingan, studi banding, pendidikan dan latihan, serta kelola usaha dengan melakukan pembukaan Iahan. Di dalam kelola kelembagaan, pembentukan KUP di Kelurahan Petuk Bukit berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar hutan. Sementara kegiatan pendampingan kepada KUP dilakukan pada penanaman Aloe Vera, pendidikan dan latihan, dan studi banding ke Iuar daerah. Sedangkan kelola usaha dalam bentuk pembukaan lahan berupa pembangunan areal percontohan (demplot) seluas 60 ha di Kelurahan Petuk Bukit, ternyata belum dapat terealisasi. Kegiatan lain yang ada di kawasan AKSF Kelurahan Petuk Bukit adalah pembangunan demplot seluas 10 ha yang merupakan budidaya tanaman nilam dan karet yang masih dalam tahap pembersihan Iahan.Dari hasil analisis pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan, implementasi kebijakan Social Forestry di Keiurahan Petuk Bukit mendekati Model lmplementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom- Sementara beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Social Forestryntersebut antara lain belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinasi antara dinas/ instansi terkait, sikap dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan perubahan ke arah kemandirian, kurangnya konsistensi dari petugas Iapangan dalam menindaklanjuti hasit kegiatan yang sudah direncanakan atau dijalankan sebelumnya.Beberapa saran yang dikemukakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara Iain perlu keterbukaan antara aparat pemerintah di Iapangan dengan warga masyarakat, adanya konsistensi langkah dan tindakan yang diambil oieh aparat di Iapangan, perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan terus-menerus kepada anggota KUP maupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar AKSF dengan menggunakan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta memberikan motivasi kepada anggota Pokja untuk mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan Social Forestry di Petuk Bukit."

"ABSTRAKPada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutanberlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagaikerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutanmemanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup merekasehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkaitbagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saatitu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkanbahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampaksignifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dariekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di KampungSangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal sepertikebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produkhasil hutan dari masyarakat sekitar

---

ABSTRACTDuring the New Order of President Soeharto the management of forest resourcesoccurred with national development and economic growth as main framework.Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forestresources for their daily living needs. The interface between those statement abovecomes out with question on how the practices of local livelihood exist in KampungSangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach,this thesis shows that various forms of forest resource management around KampungSangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directlyfrom the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangardominantly influenced by various external determination factors such as state policies,agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around."

"Providing a critical and incisive examination of community forestry, this is a detailed study of complex issues in local forest governance, community sustainability and grassroots environmentalism. It explores community forestry as an alternative form of local collaborative governance in globally significant developed forest regions, with examples ranging from the Gulf Islands of British Columbia to Scandinavia. Responding to the global trend in devolution of control over forest resources and the ever-increasing need for more sustainable approaches to forest governance, the book highlights both the possibilities and challenges associated with community forestry implementation. It features compelling case studies and accounts from those directly involved with community forestry efforts, providing unique insight into the underlying social processes, issues, events and perceptions. It will equip students, researchers and practitioners with a deep understanding of both the evolution and management of community forestry in a pan-national context."

"Salah satu masalah krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan dunia saat ini adalah masalah Illegal Logging. Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tetapi keberadaan hutan di Indonesia saat ini sangat kritis, salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kegiatan illegal logging. Hal ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif untuk Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang ada di kawasan. Bagaimanapun juga, kegiatan illegal logging ini, tidak berdiri sendiri tetapi dalam bentuk suatu jaringan kejahatan lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk suatu forum yang dinamakan Asia Forest Partnership (AFP), khususnya mengatasi permasalahan kehutanan di kawasan Asia-Pasifik.Forum AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari klaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, LSM yang bergerak di bidang linkungan. Forum ini menitik beratkan pada masalah illegal logging, kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan. Tetapi pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali, dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan workPlan, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu proses, dalam hal ini masalah Illegal logging yang sudah lama ada, khususnya di Indonesia, dikaitkan dengan kemunculan forum AFP. Disamping itu, tujuan penelitiannya juga untuk menggambarkan hubungan AFP dengan Indonesia, dan bagaimana forum AFP ini memberikan dorongan terhadap upaya Indonesia dan dilihat dari pertemuan tahunan yang diadakan serta peran aktif delegasi Indonesia di setiap pertemuannya. Untuk membahas hal ini, maka digunakan perspektif pluralis oleh Paul R. Viotti dan Mark Kauppi, serta lebih menekankan pada pendekatan partnership. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Forum AFP merupakan pondasi dengan proses yang panjang dari kerjasama internasional didalam mempromosikan manajemen hutan lestari di Asia. Negaranegara Asia, salah satunya Indonesia menghadapi permasalahan yang hampir sama didalam mengimplementasikan manajemen hutan lestari. Terlihat bahwa forum AFP memang menjalankan fungsinya sebagai sebuah wadah yang membahas masalahmasalah kehutanan khususnya masalah Illegal Logging, tetapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM).Dalam kemitraan yang bersifat tidak mengikat dan sukarela, setidaknya membuktikan bahwa jenis atau tipe kerjasama internasional seperti ini sangat diperlukan dan dapat diterapkan serta memberikan implikasi bagi hubungan AFP dengan Indonesia Diharapkan kemitraan ini dapat menumbuhkan lebih besar lagi kesadaran bagi setiap negara-negara di dunia, khususnya kawasan Asia, bahwa didalam mengatasi permasalahan global seperti masalah kehutanan ini, kita dapat mengatasi dan menghadapi secara bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan juga bagi negaranegara di kawasan tersebut dapat mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing karena memang itulah hakekat suatu kerjasama internasional (partnership).

---

Forest as an international agenda since 1992 Earth summit. Subsequently, the discussions on forest continue at the global level with the establishments of various United Nations related forum. Along this line, there has been a consensus among the broad stakeholders that regional discussions on sustainable forest management may contribute significantly to the progress in debating the issues concerned at the global level. The Asia Forest Partnership was born during the 2002 World Summit Sustainable Development, ten years after the Earth Summit. Indonesia has been involved in AFP since its preparation stage and early inception stage. This undoubtedly reflects Indonesia?s commitment to work with partners in synergising efforts to attain sustainability of remaining natural forests in Asia.Asia Forest Partnership (AFP) has now been recognised as a forum for promoting partnership among multiparties to address major issues in dealing with sustainable forest management. Indonesia with its large share of remaining tropical forests in Asia, remains important partner to the forum, and situation over its forests appears as of mutual concerns to all, in particular the co-partners of AFP. There are 3 focus issues had been identified under AFP, namely: Illegal logging, forest fires and forest rehabilitation. Moreover, the three topics mentioned are indeed the national priority issues of the forestry sector in the country. Illegal logging in Indonesia has been the main focus of the AFP, and correspondingly, it is first priority program of the Ministry of Forestry. The reasons for that are obvious: Indonesia has suffered greatly from rampant practice of illegal logging and its associated illicit trade. This paper tries to describe a process, the relation of Asia Forest partnership (AFP) with Indonesia to combating Illegal Logging. To describe this case, there is used pluralism perspective by Paul R. Viotti and Mark Kauppi, and partnership approach by Brinkerhoff."

"This volume introduces the concepts of social forestry to the student, gives examples of its practice around the world and attempts to anticipate developments in its future. It aims to widen the concept of social forestry from a sub-practice within forestry to a practice that will make forestry relevant in countries where wood production alone is no longer the main reason for keeping land forested, thereby rediscovering and redefining this important topic."

"The book covers most of the themes of the XIII WFC, from biodiversity through production, policies, environmental services, and economic aspects, linked by sustainability. It provides a comprehensive view of forestry today, conveying its different aspects through one solid piece addressed by authors whose work denotes a concept of sustainable forest management which is not so much a puzzle laboriously put together as a many-faced unity, steered to achieve ultimately a better quality of living for present and future generations."