Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri suatu negara tidak muncul begitu saja dari pembuat-pembuat kepotusan politik,tetapi merupakan suatu produk pengalaman sejarah,keyakinan-keyakinan politik dan ideologi-ideologi yang telah dianut oleh suatu bangsa

---

"

"Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua diantara sekian banyak masyarakat negara yang bercorak plural atau majemuk. Tetapi kendatipun demikian corak oluralisme atau kemajemukan dari dua masyarakat tersebut tidaklah sama

---

."

"Bentuk dasar strategi kebijakan luar negeri Turki yang tertuang dalam program kerja pemerintahan koalisi DSP-MI-IP-ANAP maupun pemerintahan AKP sebagai penggantinya tetap mengutamakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diorientasikan untuk berintegrasi dengan negara-negara Barat. Prinsip dasar "peace at home, peace in the world" yang merupakan motto Bapak pendiri Turki Kemal Ataturk secara konsisten tetap menjadi landasan utama dalam implementasi kebijakan politik luar negerinya tersebut. Dalam hal ini, Turki telah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam hal kerjasama dengan negara-negara Barat dan Amerika. Seperti pada awal terjadinya krisis di kawasan Teluk, Turki telah mengambil sikap yang tegas sejalan dengan sikap negara-negara barat dan Amerika.Selain itu, AS secara intensif turut membantu dalam hal menekan negara-negara Eropa terhadap proses keanggotaan Turki di EU dan berusaha memfasilitasi proses perdamaian dalam persengketaan di Pulau Siprus, serta membantu Turki dalam upaya menekan aksi-aksi pemberontakan suku Kurdi (PKK) di perbatasan. Gambaran situasi tersebut di atas mengindikasikan bahwa bentuk kebijakan politik luar negeri yang dihasilkan oleh pemerintahan Turki dan AS mengarah pada sebuah bentuk konformitas dan saling memberikan dukungan pada politik luar negeri masing-masing kedua negara.Akan tetapi, perbedaan pendekatan dalam menyikapi masalah krisis Irak yang semakin menonjol pada akhir tahun 2002 lalu, menjadi titik balik dalam hubungan kedua negara. Kampanye perang AS terhadap Irak yang ditanggapi secara hati-hati oleh pemerintah baru Turki (AKP), semakin memperlebar jurang pemisah dalam hubungan strategis kedua negara. Seperti diketahui, parlemen Turki menolak membuka front utara dari Turki bagi pasukan AS untuk kepentingan penyerangan ke Irak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan Turki (Parlemen) hingga memutuskan untuk menolak draft penempatan pasukan AS di wilayah Turki untuk kepentingan invasi ke Irak ketimbang mendukungnya. Gambaran tentang pergeseran arah kebijakan politik luar negeri tersebut di atas ditinjau dari sisi persepsi sebagian besar anggota Parlemen sebagai sekelompok pemegang kebijakan, yang memberikan tanggapan dan penilaian pada realitas invasi AS sesuai dengan apa yang mereka ketahui.Temuan dalam tesis ini antara lain menyebutkan bahwa dengan Keputusan Parlemen Turki (TGNA) yang menolak kedatangan 62.000 pasukan militer AS yang akan ditempatkan di tapal batas dengan Irak, merupakan sebuah akibat dari persepsi negatif yang terbentuk dikalangan mayoritas anggota Parlemen terhadap rencana invasi Amerika. Terbentuknya persepsi negatif tersebut disebabkan oleh serangkaian citra tentang realitas invasi yang ternyata dianggap telah melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Dewan Keamanan PBB, tidak sesuai dengan sikap mayoritas mayarakat Turki yang menentang perang, memperbesar kekhawatiran akan terjadinya destabilisasi suku Kurdi di wilayah perbatasan serta membangkitkan kembali kenangan masa lalu dimana Turki mengalami kerugian ekonomi setelah bersekutu dengan Amerika Serikat pada krisis Teluk Persia 1991.

---

Basic strategy of the Turkish foreign policy mentioned in its action plan of coalition government among Democratic Left Party (DSP) Nationalist Movement Party (MI-IP) Motherland Party (ANAP) as well as Justice and Development Party (AKP)'s government as the subsequent administration mainly exercises "Free and Active" policy and western-orientation. "Peace at home, peace in the world" as the basic principle developed by Turkish founding father, Kemal Attaturk, consistently remains the major foundation in implementing its foreign policy. In this regard, Turkey has a long history in building a close relationship with West and United States of America (US). At the beginning of the taking place a crisis in Gulf region, for the example, Turkey adopted a firm behavior, which was in harmony with the policy taken by West countries and US.

In addition, US intensively supports Turkey in giving pressure toward European Union (EU) related with Turkey's membership in EU and mediates peace process concerning Cyprus dispute as well as helps Turkey to press rebel actions of Kurds in the border line. The condition mentioned above indicates that resulting foreign policy between Turkey and US tends to form conformity one and support each other.

However, different approach in responding Iraqi crises dominantly at the end of 2002 became a turning point in the relationship of both countries. War campaign of US against Iraq responded carefully by the new administration in Turkey (AKP) widened some discrepancy concerning a strategic relationship of the countries. As we know, Turkish parliament refused to provide its land for US troops to attack Iraq from north front.

This research aims to describe factors influencing the decision makers of the Turkish parliament so that it decided to refuse a draft of the US troop deployment in Turkish Land for the sake of attacking Iraq rather than supporting it. The writer describes that shift in Turkish foreign policy from the perception of major Turkish parliament member's point of view as a group of decision makers providing respond and judgment on US invasion.

Findings of his research conclude that Decision of Turkish Parliament (TGNA) opposing the deployment of 62.000 US military troops positioned in Turkey's border line with Iraq was a result of negative perception of Turkish Parliament member majority regarding US attack plan. That perception is due to a set of images on US invasion having been regarded in violation of US Security Council values and principles, disagreement with the majority of Turks aspiration who opposed the invasion, enlarging fear of destabilization among Kurds in the border line as well as reviving past experience in which Turkey got a loss when the country allied US during Gulf Crises of 1991."

"Sistem nilai tukar merupakan salah satu alat kebijakan makroekonomi yang memiliki dimensi nasional dan juga internasional. Model Mundell-Flemming menunjukkan bagaimana negara harus melepaskan salah satu dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Penelitian ini akan menyelidiki alasan dibalik penolakan China terhadap tekanan Amerika Serikat dalam isu reformasi sistem nilai tukarnya. Terbukti bahwa China mengorbankan mobilitas modal internasional demi stabilitas nilai tukar dan otonomi kebijakan moneter. Terlebih lagi, sebagai satu negara berdaulat, China melihat otonomi negara menjadi hal yang mutlak.

---

Exchange rate system is a tool of macroeconomic policy which has both national and international dimension. Mundell-Flemming model exemplifies how a government has to renounce one of the three desired macroeconomic situations. This research will examine China?s raison d'être behind its objection towards pressure from United States of America in the issue of exchange rate system reform. It is proved that China surrenders international modal mobility, in order to have stability of exchange rate and monetary autonomy. Furthermore, as a sovereign state, China perceives state-autonomy in this issue as something absolute."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubunganekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan-ekonomi asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara?secara ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Usaha untuk menciptakan kondisi tersebut dianalisis dengan cara melihat kinerja ODA yang ada di Indonesia pasca krisis Asia.Selain itu pula dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya ODA dan perkembangan awalnya di Indonesia, serta bagaimana proses formulasi kebijakan ODA Jepang, dari tahap awal hingga pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan-ekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut.

---

This thesis explains about the role of Japan's foreign aid or usually called ODA (Official Development Assistance) in strengthening asymmetric economicrelationship with Indonesia, that have been existed before the Asian Crisis . The terminology of asymmetric economic-relationship here refered to unequall relationship?in economic terms?between Japan and Indonesia. The effort to strenghthen that condition can be explained by observing the implementaion of Japan?s ODA to Indonesia.Besides that, this thesis also explained about the emergence of Japan?s ODA at the first time, the history about the flow of Japan's ODA to Indonesia from Old Order Era up to now, and also about the policy formulation of Japan's ODA, from the beginning until the implementation phase. This research used qualitative method with analytical-descriptive explanation.The result of this research showed that ODA has role in strenghthening asymmetric economic-relationship between Japan and Indonesia, by strengthening Japan's position and weakening Indonesia?s economic position on that relationship."

"Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997)Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?."

"Skripsi ini mencari hubungan antara tingkat penerapan bantuan pendidikan Decentralizing Basic Education (DBE) sebagai bentuk kekuasaan produktif Amerika Serikat (AS) dengan tingkat pemahaman budaya demokrasi yang terdiri dari dimensi habitus, ketiadaan etos lama, dan prinsip deliberatif pada siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 di Kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk membuktikan ketidakmampuan program yang dilandasi oleh Teori Modernisasi dalam mendukung demokratisasi melalui pendidikan.Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan tidak terdapat karena keberadaan etos lama yang masih mengakar dalam implementasi bantuan dari pemerintahan Bush yang neokonservatif, alih-alih penampakan bentuk kuasa dalam sebuah struktur ideasional yang tercermin dalam bantuan pendidikan ini.

---

This undergraduate thesis seeks relation between the level of US Education Aid DBE implementation as a manifest of US Productive Power with the level of student understanding of democratic culture consisted of habits, the erosion of old ethos, and principle of deliberative in 5th grade elementary school students in Bogor City. This research is quantitative with explanative design to prove program? inability founded of Modernization Theory in supporting democratization through education.

The results find that no relation exists due to persistency of old ethos in the implementation of Neoconservative-Bush Administration Aid, instead of the manifestation of power form in an ideational structure reflected from this education aid."

"Tesis ini membahas tentang Politik Luar Negeri Pakistan mengenai Keamanan Regional Asia Selatan periode 1990-1996. Pakistan memandang dua isu terpenting dalam kebijakan luar negerinya, yaitu masalah nuklir India dan masalah Kashmir. Program pengembangan nuklir India bagi Pakistan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Penindasan pemerintah India terhadap warga Kashmir membuat Pakistan memutuskan untuk memberi dukungan pada warga yang tertindas tersebut.Dalam pembuatan tesis ini ada empat faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan Politik Luar Negeri Pakistan, yaitu situasi/politik domestik Pakistan, isu Kashmir, program pengembangan nuklir India dan faktor Amerika Serikat. Situasilpolitik domestik Pakistan mengacu pada pelaksanaan konsensus nasional yang disepakati oleh segenap komponen bangsa di Pakistan, termasuk kelompok oposisi yang biasanya berseberangan dengan elit yang berkuasa.Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan Politik Luar Negeri Pakistan adalah isu Kashmir. Dalarn kaitan ini perlawanan warga Kashmir yang berada di bawah tekanan penguasa IHK (Indian Held Kashmir) menjadi pendorong Pakistan untuk menjalankan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir. Dalam kasus program pengembangan nuklir India, Pakistan beranggapan bahwa India memang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Pakistan. Percobaan rudal Agni oleh India pada tahun 1989 juga menambah keyakinan Pakistan bahwa India berniat menggoyahkan stabilitas kawasan Asia Selatan. Faktor Arnerika Serikat juga berperan dalam pelaksanaan politik luar negeri Pakistan. Kalau pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dapat menjadi sumber bagi peningkatan petahanan nasional Pakistan antara lain dalam menghadapi persepsi ancaman India, maka pada periode pasca Perang Dingin dukungan Amerika Serikat sangat jauh berkurang sehingga Pakistan kemudian mengadakan pendekatan dengan Cina dalam bidang pertahanan dan bidang ekonomi sampai tahap tertentu selain dengan negara-negara Timur Tengah melalui jalur diplomatik.Penulis melakukan penelitian kepustakaan pada buku-buku, artikel, majalah dan surat kabar sebagai sumber data primer. Penulis jugs melakukan satu wawancara langsung dengan salah satu staf Kedubes Pakistan di Jakarta. Pembahasan tesis ini kemudian diperkuat oleh penggunaan teori antara lain oleh Barry Buzan mengenai persepsi ancaman terhadap keamanan nasional, John A Vasquez melalui pemikirannya mengenai sikap konfliktif satu negara yang terkait dengan keadaan/sikap domestik suatu negara dan Peter Calvert mengenai keterkaitan antara situasi dalam negeri dengan pelaksanaan politik luar negeri. Ketiga kerangka pemikiran ini kemudian dikombinasikan untuk menjelaskan permasalahan serta hubungan variabel yang terdapat dalam penulisan tesis ini."

"Tesis ini menggunakan perspektif Realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operations (PKO) Jepang. Perspektif ini mendasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu: (1) konsekuensi dari sistem internasional yang anarki adalah bahwa tidak adanya otoritas utama yang dapat memaksakan penggunaan kekuatan atau menjamin perlindungan dari ancaman negara lain; (2) negara merupakan aktor utama (state actor) dalam politik internasional; (3) tujuan utama negara adalah keamanan (security), dan karena itu, motif utama yang mendasari perilakunya adalah mempertahankan atau mempertinggi kekuatan relatifnya terhadap negara lain; (4) kebijakan luar negerinya didasarkan pada adanya ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan dari lingkungan eksternalnya, sehingga sistem internasional merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku suatu negara dibanding karakteristik domestiknya; dan (5) para pemimpin negara merupakan aktor rasional (rational actor). Dalam konteks ini, Realisme menemukan pembenaran dalam menganalisa perkembangan-perkembangan di Asia Timur, khususnya Jepang. Kebijakan keamanan Jepang saat ini, dengan partisipasi aktif SDF dalam PKO PBB, dilihat sedang berupaya untuk menjadi suatu normal state dalam istilah Realis berarti suatu negara yang melihat kekuatan militer (military power) sebagal suatu fitur sentral yang diperlukan dari keseluruhan kemampuan nasionalnya, dan memandang politik kekuatan (power politics) sebagai fitur normal yang diterima dalam hubungan internasional.Krisis Teluk menjadi moment yang sangat penting bagi Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya berupa pengiriman SDF ke luar negeri dalam misi PKO PBB. Kebijakan PKO Jepang merupakan bentuk pragmatisme kebijakan luar negeri Jepang yang.dipengaruhi oleh setting eksternal dan desakan internal. Perubahan lingkungan strategis keamanan Asia Timur pasca Perang Dingin, ditandai dengan munculnya potensi ancaman sebagai akibat dari kemungkinan pengurangan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Asia Pasifik, peningkatan kekuatan militer Cina, uji coba rudal balistik oleh Korea Utara, dan masih adanya konflik-konflik lain yang belum terselesaikan di kawasan. Sementara itu, tekanan Amerika Serikat (gaiatsu) pada Jepang untuk melakukan burden sharing semakin meningkat. Selain alasan yang terkait dengan struktur internasional, faktor domestik juga mendorong kebijakan PKO Jepang, yang ditunjukkan dengan perkembangan politik dalam negeri dan sikap publik Jepang yang membuka penafsiran terhadap Konstitusi Jepang untuk tidak menabukan pengiriman SDF untuk berperan lebih aktif dalam masalah-masalah keamanan internasional.Kesimpulan dari Tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu pijakan dan indikator keinginan Jepang untuk menjadi normal state. Namun demikian, Jepang belum mencapai pada taraf normal state, tetapi masih dalam proses menuju ke arah normalisasi. Satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa proses Jepang untuk menjadi normal slate tidak berarti menandakan bangkitnya kembali militerisme Jepang seperti di masa lalu."