Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pertambangan batubara di Kutai, Kalimantan Timur dan dampak yang ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi pada tahun 1860 - 1926. Ketika Pemerintah Hindia Belanda datang ke Kutai dan melakukan perjanjian-perjanjian dan konsesi dengan Kesultanan Kutai, maka pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda berhak menguasai sebagian wilayah di Kutai. Dengan begitu, Pemerintah Hindia Belanda langsung menginstrusikan para ahli geologinya untuk melakukan pencarian tanah yang memiliki kandungan lapisan batubara, dan ketemulah lapisan batubara di Bukit Pelarang. Pertambangan batubara di Kutai dimulai ketika tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda langsung memulai melakukan eksploitasi batubara dan menghasilkan jumlah produksi batubara yang cukup memuaskan, namun, pada tahun 1872, Pemerintah Hindia Belanda menutup pertambangan tersebut dikarenakan jumlah hasil produksi yang terus menurun dan tentu merugikan. Pada tahun 1888, masuklah Perusahaan modal asing yang bernama Oost Borneo Maatschappij untuk meneruskan pertambangan batubara di Kutai.Hasil yang didapat pun cukup memuaskan dan puncak jumlah produksi terbanyak diraih pada tahun 1926 hal ini dikarenakan OBM melakukan penambahan pekerja kuli di pertambangan. Dengan adanya pertambangan batubara di Kutai, tentu akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap sekitar. Seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar, dan pembuatan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta dampak untuk Kesultanan Kutai yang mendapat royalti dari pertambangan batubara di Kutai.

---

This undergraduate thesis discusses about coal mining in Kutai, East Kalimantan and the impact on social and economic aspects in 1860 - 1926. When the Dutch East Indies government came to Kutai, to negotiate agreements and concessions in Kutai, then at that time the Dutch is entitled to retain some regions in Kutai. By doing so, the Dutch immediately instruct geological experts to conduct a search of land to own the content coal seam, and it was found in Bukit Pelarang. Kutai coal mining began in 1860, the Dutch immediately started to exploit coal and produce a number of production was satisfactory. However, in 1872, the Dutch closed the mine because of the amount of production continues to decline and is certainly detrimental. In 1888, the Company entered the foreign capital called Oost Borneo Maatschappij to continue mining coal in Kutai.The result was quite satisfactory and the peak of the highest production amount achieved in 1926, this is due to the addition of OBM doing porters mining. With the mining of coal in Kutai, would have caused social and economic impact on the surrounding, such as increased population growth, changes in the livelihoods of surrounding communities, the manufacture of infrastructure and public facilities, and the impact of Kutai who received royalties from coal mining in Kutai."

"Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit yang salah satu klaster prioritasnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut diperlukan penelitian mengenai dampak pengembangan industri pengolahan kelapa sawit terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi Input - Output dengan simulasi investasi pada industri pengolahan kelapa sawit. Sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor kunci pada Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki angka pengganda output sebesar 1,324568, angka pengganda pendapatan biasa sebesar 0,283317 dan pengganda pendapatan Tipe I sebesar 1,262833. Sedangkan angka pengganda lapangan kerja biasa dari sektor tersebut adalah 0,0000510 dan angka pengganda lapangan kerja Tipe I sebesar 1.1629549. Dengan suntikan investasi pada industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2,3 trilyun berdampak pada peningkatan output sebesar 0,89%, pada peningkatan pendapatan sebesar 0,72% dan pada peningkatan lapangan kerja sebesar 4,63%. Dampak peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja tersebut tidak terlalu besar diperkirakan karena masih lemahnya kaitan antar industri pengolahan tersebut dan dikarenakan sebagian besar produk CPO langsung diekspor ke luar wilayah dan belum diolah lebih lanjut pada industri lainnya.

---

In order to improve national industries competitiveness, Government has establishes a policy to develop palm oil industries with its prioritized cluster in East Kalimantan Province. This policy equals to East Kalimantan vision to be the leading centre of agro industry supported by the availability of palm oil. Therefore, research about impact analysis of palm oil industries towards East Kalimantan?s economy is needed. Research is done by using Input ? Output Analysis, by identifying key sectors, calculating multiplier impact, and exercising the simulation of investment on palm oil industries.The palm plantation sector is one of the key sectors and it has output multiplier in amount of 1,324568, its regular income multiplier is 0,283317and its Type I income multiplier is 1,262833. Meanwhile, its regular employment opportunity multiplier is 0,0000510and its Type I employment opportunity multiplier is 1,1629549. With 2,3trillion rupiahs investment, the output multiplier increases by 0,89%, the income multiplier increases by 0,72%, and employment opportunity increases by 4,63%. This insignificant impact is happened presumably because the weak linkage between palm oil industries and because the majority of CPO production are going straight to be exported without being processed further in domestic industries."

"ABSTRACTFisheries based livelihoods in the Berau Delta are diverse. The everyday life of small-scale fishers shows that gear diversification, changing fishing gear over a lifetime and practical knowledge to access good fishing grounds in the rich coastal waters are the main livelihood strategies developed by fishers. Fishing practices in the coastal frontier of Berau are influenced by the Bugis habitus of patronage networks between the punggawa and the dependent fishers. An essential element in decision making of fishers is their embeddedness in political-economic patronage networks as the result of the values, interests and knowledge contestations. Livelihood trajectories of different fishers from various classes confirm that as social actors, whether rich or poor, they have the agency to search for better livelihoods."

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini membahas mengenai dinamika pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing sektor kehutanan di Kalimantan Timur 1967-1973. Proses tahapan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di sektor Kehutanan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dibutuhkan kesepakatan di antara unsur pemerintah yang berkaitan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Kejelasan alur pelaksanaan penanaman modal asing memengaruhi penilaian calon penawar dan ketertiban secara umum. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi di antara badan-badan pemerintahan dalam menyusun program dan kebijakan Penanaman Modal Asing yang terpadu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing yang dibantu oleh Team Teknis Penanaman Modal Asing, Sektor R Team Khusus Pengawasan Modal Asing dan Team Pengawasan Penanaman Modal Asing bidang Kehutanan. Keempat badan tersebut bertanggung jawab terhadap kelancaran penanaman modal asing secara administratif dan implementatif. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai proses koordinasi yang sinergis menuju satu sistem terpadu dalam memberikan pelayanan dan pemantauan terhadap pelaksaaan penanaman modal asing sektor Kehutanan khususnya di Kalimantan Timur.

---

ABSTRACTThis research discuss the dynamics of foreign investment monitoring implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973. Phase of foreign investment process in forestry sector involves various members of government, both central and local. It requires agreement between interrelated government elements to avoid confusion. Clarity of its implementation worklfow affect the assessment prospective bidders and order in general. Therefore, it is necessary to synchronize between government bodies in formulating integrated programs and policies. The efforts made by government is the established of Foreign Investment Advisory Board, assisted by the Foreign Investment Technical Team, Sector R Special Team of Foreign Assets Control and the Foreign Investment Monitoring Team in Forestry. The fourth body responsible for foreign investment order administratively and implementation. Broadly speaking, this study discusses the synergistic coordination process towards an integrated system in providing services and monitoring of foreign investment implementation in East Kalimantan 39 s forestry sector 1967 1973."