Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60651 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Having word about civil servants professional behavior, we are leaded to imagine good dedication,commitment to serve,fulfuling need of safety,and also protecting civil society
."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Edy Topo Ashari
"Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur pemerintah, melalui pembinaan dan pengembangan dalam bentuk penataran, diklat dan lain-lain sudah lama dilakukan namun hasil-hasil yang dicapai baru dapat dilihat secara kuantitatif dan masih sulit dilihat secara kualitatif. Hal ini dapat dimengerti, karena selama ini pengukuran terhadap penataran dan diklat belum bertolak pada cost benefit dan cost efektiveness. Disamping itu, penataran dan diktat yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga pemerintah, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis, masih banyak yang tidak didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tetapi tebih pada pencapaian target kuantitatif, Akibatnya, lembaga diklat Iebih mengutamakan target kuantitatif dibanding dengan target kualitatif, Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, sebuah penelitian menyimpulkan: "Hanya sedikit instansi yang mempunyai perencanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat dan penempatannya kembali setelah selesai mengikuti diklat".
Dengan adanya tuntutan globalisasi maka peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Profesionalisme tidak hanya dari segi akademik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian dan perubahan perilaku yang kondusif selaras dengan dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan yang sedang dan mungkin terjadi dimasa mendatang, Konsekuensi logis dari kondisi yang demikian menuntut reenginering atau rekayasa ulang terhadap sistem dan program Diklat, khususnya PNS.
Untuk mengetahui efektivitas diklat maka seluruh sub-sistem dalam sistem diklat perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sampai pada post training. Evaluasi program Diklat, mencakup pengukuran terhadap reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil-hasil (produktivitas).
Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan: "apakah pelaksanaan Diklat SPAMEN yang Untuk menjawab pertanyaan di atas maka disusun kuesioner dalam rangka menjaring data sesuai dengan permasalahan tersebut. Evaluasi diklat SPAMEN dilakukan terhadap 109 peserta diklat SPAMEN dan 45 orang yang terdiri dari unsur penyelenggara, widyaiswara, nara sumber, fasilitator/tenaga pengajar. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dimaksud diolah dengan model persentase. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Diktat SPAMEN.
Dalam tesis ini, disajikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan Diktat SPAMEN yang diselenggarakan bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Januari 1997, secara menyeluruh baik aspek akademik maupun aspek non-akademik. Pada aspek akademik mencakup pengukuran terhadap beberapa sub-aspek yaitu: sub-aspek kurikulum/silabi, prestasi peserta, widyaiswara/nara sumber/fasilitator/tenaga tengajar dan sub-aspek penyelenggara diklat. Sedangkan pada aspek non-akademik, pengukuran dilakukan terhadap sub-aspek sikap dan perilaku, akomodasi dan konsumsi, olah raga dan kesehatan, serta sub aspek pra-diklat.
Berdasarkan hasil pengolahan data maka Diklat SPAMEN di Lembaga Administrasi Negara secara umum diselenggarakan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 7,40% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 74,31% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan sebanyak 18,29% responden menyatakan berimbang.
Sedangkan jika antara aspek akademik dan aspek non akademik dibandingkan maka aspek akademik nampak lebih efektif dibandingkan dengan aspek non-akademik. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 4,20% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 87,71% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 9,09% responden menyatakan berimbang. Sedangkan pada aspek non-akademik rata-rata nilai (%) menunjukan: 10,61% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 61,90% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 27,49% responden menyatakan berimbang.
Dan dari 8 (delapan) sub aspek penyelenggaraan Diklat yang dievaluasi, sub-aspek Sikap dan Perilaku menduduki peringkat pertama, sub-aspek Pra-Diklat pada peringkat kedua, sub-aspek Kurikulum/Silabi pada peringkat ketiga, sub-aspek Widyaiswara Penuntun/Fasilitator/Tenaga Pengajar pada peringkat keempat, sub-aspek Prestasi Peserta pada peringkat kelima, sub-aspek Penyelenggara pada peringkat keenam, sub-aspek Akomodasi dan Konsumsi pada peringkat ketujuh, dan, dan sub-aspek Olah Raga dan Kesehatan sebagai peringkat terakhir.
Meskipun secara umum penyelenggaraan Diklat berjalan dengan efektif namun demikian ternyata penyempurnaan dan penyesuaian tetap diperlukan, terlebih dengan adanya tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat (kondisi dinamis) dan memerlukan penanganan instant. Dalam kondisi yang demikian, mengintegrasikan IQ dan El (Emotional Intelligence) menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi semakin penting. Artinya, program Diklat bukan hanya diarahkan pada sisi intelektual saja tetapi justru lebih menekankan pada behavioral."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Windiyanto
"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa kemampuan negara dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dipengaruhi oleh kualitas aparatur penyelenggara negara, yaitu pegawai negeri sipil. Kualitas aparatur antara lain ditentukan oleh kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara. Pegawai Badan Kepegawaian Negara sebagian besar berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu sebanyak 73,79%. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, maka peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pegawai negeri sipil BKN mutlak dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Salah satu program pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil adalah Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur (MSDA).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur, kualitas kinerja aparatur peserta Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur, dan hubungan antara pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur dengan kualitas kinerja aparatur Badan Kepegawaian Negara setelah mengikuti Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur.
Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Subyek penelitian adalah individu pegawai lulusan program Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur sebanyak 57 orang pegawai, dari keseluruhan populasi 113 orang pegawai. Sampel diambil secara acak (random sampling).
Instrumen penelitian sebagai sarana pengambilan data primer dari responden adalah angket tertutup. Data primer adalah data berskala ordinal. Analisa secara statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis korelasi rank Spearman. Pengolahan data menggunakan bantuan komputer software SPSS 11.0 for Windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat korelasi yang cukup kuat dan signifikan antara variabel efektivitas pelaksanaan Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur dengan variabel kualitas kinerja aparatur Badan Kepegawaian Negara setelah mengikuti Pelatihan Manajemen Sumberdaya Aparatur.

The background idea of this research is the strength of the state in facing emulation in globalization era was influence by the quality of government officers. The quality of government officers is managed by the National Civil Service Agency as the legal institution in managing the government officers. Most of the officers of the National Civil Service Agency are senior high school educated, about 73.79 percent. By this condition, quality improvement of the human resources should be done through education and training programs. One of these programs for government officers is Training on Government Officers Management.
The objectives of this research are to observe the effectiveness of the training, the performance quality of the trainee and the relation between training programs and the performance quality of officers from National Civil Service Agency after finishing the training.
The research has been done in headquarter of the National Civil Service Agency, Jakarta. The sample are 57 officers from the population of 113 officers, took by random sampling. The research instrument as medium for taking of primary data of responder is closed enquette. Primary data are the data that have ordinal scale_ The statistically analysis use the distribution frequency table and correlation analysis of rank Spearman, while for data-processing use SPSS 11.0 for Windows software.
The result of research indicates that the there are any significant correlation between effectiveness variable of training programs with quality of performance variable of the officers after finishing the training.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13759
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively about
ethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation of
the ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order to
enhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly also
becomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from the
purpose of bureaucratic reform that government claimed."
JIA 9:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eneng Fatonah
"Tesis ini diKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta.Dalam tesis ini dipaparkan secara ringkas konsep-konsep mengenai Reformasi Birokrasi, budaya organisasidan budaya kerja, strategi untuk mengubah dan menguatkan budaya organisasi, budaya kerja, gratifikasi, pengendalian gratifikasi, dan kerangka pemikiran penelitian yang mendasarkan diri pada teori penguatan budaya organisasi yang dikembangkan oleh teori Steven Lattimore McShaneand Tony Travaglione 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada pengelolaan informasi/data yang primer maupun sekunder untuk keperluan problem solving.
Fokus penelitian ini ditekankan pada pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di dan internalisasi pengendalian gratifikasi ke dalam budaya kerja. Framework yang digunakan adalah strategi penguatan budaya organisasi yang menggarisbawahi lima strategi untuk penguatan organisasi yaitu melalui tindakan pimpinan organisasi, pengenalan mekanisme penghargaan, pemeliharaan keajegan gugus tugas, pengelolaan jejaring budaya, dan pemilihan dan sosialisasi kepadaanggota organisasi yang baru. Penelitian ini memberikan gagasan dan wawasan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi akan berjalan efektif jika diinternalisasikan ke dalam budaya kerja dan didukung oleh seluruh entitas organisasi dengan memahami dan menerapkan sikap anti gratifikasi.

The thesis discusses the Implementation of the gratuity control efforts in in Ministry of Administrative Reform located on Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta.This thesis also gives brief summary of the administrative reform concepts, culture organization culture, strategy for changing and strengthening organizational culture, gratuity, internal control, and research framework based on the strengthening organizational culture theory developed by Steven Lattimore Mcshane and Tony Travaglione 2006 .The reaseach uses qualitative methodology that lean on the analyzes of primary and secondary data toward problem solving.
The thesis focuses on the implementation of gratuity control effort in Ministry of Administrtaive Reform. The framework of the thesis is strategy on strengthening organizational culture consist of five strategies leadership, reward mechanism, taskforce establishment, maintenance of culture networking, and selection and disemination for new member.The research gives a notion and perspective that the gratuity control efforts shall effectively be implemented bythe engaging the whole organization.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yophie Aprianto
"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.
Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.
The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.
Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.
1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.
2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.
3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.
The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14127
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ermaya Suradinata
"ABSTRAK
Tulisan ini merumuskan tata kelola pemerintahan Indonesia menuju 2025 yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin massif, dinamis, efektif dan efisien. Tujuan tulisan ini berusaha melahirkan "model sinergi Akselerasi ASn dalam reformasi birokrasi "yang relevan untuk masa yang akan datang. Untuk merumuskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan metode deskripsi naratif dengan pendekatan nilai-nilai yang terkristalisasi dari pancasila dan pondasi karakter bangsa Indonesia, dengan gerakan revolusi mental pembangunan karakter bangsa Indonesia. gerakan tersebut diharapkan dipelopori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berbasis keunggulan lokal dan karakter bangsa Indonesia. Gerakan tersebut memadukan 8 (delapan) hal, Yakni (1) Manajemen Sumber Daya ASN; (2) ASN memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa; (3) Dukungan keluarga terhadap anggota ASN; (4) Meritokrasi ASN; (5) pendidikan dan Pelatihan ASN berbasis karakter bangsa; (6) ASN berbasis pelayanan pada masyarakat; (7) Realisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologu (IPTEK); (8) Peran Negara. Kedelapan hal tesebut diharapkan mewujudkan akselerasi pembagunan Aparatur Sipil Negara dalam reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dunia."
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Azwardi
"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.
Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.
Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.
Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.
Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.
Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.
Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.
Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T166
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Padma Devi
"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap pelaksanaan kompensasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi birokrasi. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kompensasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan kompensasi yang berjalan telah sesuai dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya komponen-komponen lain yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi baik di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur maupun Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

This study discusses an evaluation that includes the dimensions of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the compensation implementation in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation Directorate General of Tax in order to bureaucracy reform. The focus of this research is policy evaluation of compensation in order to realize bureaucracy reform. This research is quantitative research with descriptive analysis.
The results from this study is that the implementation of the compensation is already appropriate and done in order to realize the bureaucracy reform, this research suggests that they need another components that can realize reform bureaucracy not only in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation but also totally in the Directorate General of Tax.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45356
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>