Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan sumberdaya agraria tanah merupakan salah satu "tema pokok" yang marak dalam diskusi dan kajian berbagai pihak di Indonesia.Demikian kasus dan kajian agraria yang umum dan menjadi fakta yang kontekstual dan aktual terjadi. Tulisan ini akan berusaha memaparkan bagaimana kasus redistribusi lahan dipandang sebagai salah satu alternatif pencapaian tujuan reforma agraria, lebih tepatnya land reform by leverage. Redistribusi lahan yang terjadi di Jawa Timur kini telah menunjukkan dampak atau manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya penerima redistribusi lahan."

"Berawal dari belum adanya hukum pertanahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, Landreform melalui Undang-undang Pokok Agraria sebagai pembaharuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1960 masih mempergunakan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berdasarkan kepentingan yang berbeda, maka undang-undang mengenai pertanahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia harus segera dibuat. Fokus penelitian ini adalah dampak landreform bagi rakyat khususnya petani di Kediri Jawa Timur. Penelitian diawali dengan membahas kehidupan sosial petani di Kediri, pemanfaatan tanah sebelum adanya landreform, Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan dan pelaksanaannya di tingkat nasional hingga tingkat desa, serta dampak bagi petani di Kediri. Skripsi ini mengambil tahun penelitian dari 1960 sampai dengan 1966 sebagai awal dari Undang-undang Pokok Agraria dan pelaksanaannya.

---

Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation."

"Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan reforma agraria, telah mencanangkan Program Reforma Agraria yang difokuskan pada pendistribusian lahan kepada masyarakat. Upaya ini menghadapi tantangan yaitu ekspansi dari industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi semakin besar akibat dari kebutuhan energi global. Perkembangan industri kelapa sawit sejalan dengan kebutuhan akan lahan untuk perkebunan komoditas tersebut, salah satunya di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Akibatnya, implementasi kebijakan reforma agraria di Riau menemui serangkaian masalah, yang membuat pemerintah daerah dihadapkan pada dilema untuk melanggengkan industri kelapa sawit demi memenuhi permintaan pasar global akan energi baru terbarukan, atau mewujudkan cita-cita reforma agraria. Menggunakan kerangka teoritik Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi mengapa ekspansi industri kelapa sawit dapat menjadi suatu faktor yang menghambat upaya reforma agraria di Provinsi Riau, dengan berfokus pada proses redistribusi lahan di Kabupaten Siak.

---

Agrarian Reform is one of the efforts to minimize inequality in Indonesia. The Indonesian government, in an effort to realize agrarian reform, has launched the Agrarian Reform Program that focuses on distributing land to the community. This effort faces challenges, namely the expansion of the palm oil industry in Indonesia which is getting bigger as a result of global energy needs. The development of the palm oil industry is in line with the need for land for these plantation commodities, one of which is in Riau Province as one of the largest crude palm oil (CPO) producing regions in Indonesia. As a result, the implementation of the agrarian reform policy in Riau encountered a series of problems, which made the local government face the dilemma of perpetuating the palm oil industry in order to meet global market demand for new and renewable energy, or to realize the ideals of agrarian reform. Using the theoretical framework of the Merilee S Grindle Policy Implementation Model, this study seeks to explore why the expansion of the palm oil industry can be a factor hindering agrarian reform efforts in Riau Province, by focusing on the land redistribution process in the Siak District."

"Landreform pada tahun 1960-1965 merupakan salah satu agenda revolusi Indonesia selama pemerintahan Soekarno. Landreform hadir sebagai kebijakan reforma agraria yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengintensifkan penggunaan lahan melalui pendistribusian lahan kepada petani penggarap dengan membatasi kepemilikan tanah individu. Dalam penerapannya, Landreform memunculkan konflik nasional dan lokal di tengah Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Partai politik saat itu, PKI, PNI, dan NU menjadi aktor dibalik manipulasi, terlibat aksi sepihak, dan alasan terhambatnya penelesaian Landreform. Ketika kemudian terjadi Gerakan 30 September 1965, pelaksanaan Landreform mecapai kebuntuan. Banyak kemudian penelitian mengangkat aksi sepihak sebagai bagian tidak terlepaskan selama pelaksanaan Landreform. Aksi sepihak menguat pada tahun 1964 menampakan konflik horizontal di pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur yang memiliki pedesaan luas dengan mayoritas kepemilikan lahan individu, tanah wakaf, dan pesantren. Dari banyak penelitian mengenai aksi sepihak dan Landreform di Jawa Timur, ditemukan lebih menekankan PKI dan PNI sebagai lakon utama, menyisihkan NU. Padahal NU menjadi partai paling kuat secara politik pada Pemilu 1955, serta memiliki jaringan pesantren yang membentuk kultur Islam Tradisional di Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan perspektif lain mengenai konflik yang terjadi selama pelaksanaan Landreform di Jawa Timur yang menempatkan NU dan PKI sebagai lakon yang memiliki benturan kepentingan, serta pihak yang berperan dalam kekerasan yang terjadi selama aksi sepihak di Jawa Timur.

---

Land reform in 1960-1965 was one of the agendas of the Indonesian revolution during the Soekarno's Era. Land reform comes as an agrarian reform policy stipulated under the Basic Agrarian Law of 1960 intensifying land use through the distribution of land to sharecroppers by restricting individual land ownership. In its application, land reforms gave rise to national and local conflicts in the midst of the West Irian Confrontation and the Malaysian Confrontation. Political parties at that time, the PKI, PNI, and NU were the actors behind the manipulation, aksi sepihak, and the reasons for hampering the completion of the land reform. When the 30 September 1965 Movement then took place, the implementation of the land reform reached a deadlock. Much later research raised aksi sepihak as an inseparable part during the implementation of land reform. The Aksi Sepihak strengthened in 1964, revealing horizontal conflicts in rural Java, especially East Java, which has large villages with the majority of ownership of individual land, waqf land, and pesantren. From many studies on aksi sepihak and land reforms in East Java, it was found to emphasize the PKI and PNI as the main actors, setting aside NU. Though NU became the most politically powerful party in the 1955 Election and had a network of pesantren that formed the traditional Islamic culture in East Java. For this reason, this research aims to provide another perspective on the conflicts that occurred during the implementation of land reforms in East Java, which placed NU and PKI as actors with conflicts of interest, as well as those who played a role in the violence that occurred during aksi sepihak in East Java."

"Meningkatnya luas lahan yang terbakar pada tahun 2021 mempertegas urgensi pembuatan peta wilayah rawan karhutla di Kabupaten Situbondo. Pembuatan peta rawan karhutla di wilayah penelitian dilakukan dengan menggunakan metode SMCA, dengan variabel berupa: tutupan lahan, kehijauan vegetasi, kelembaban vegetasi, suhu permukaan daratan, dan faktor manusia yang diwakili oleh variabel aksesibilitas (jarak dari jaringan jalan) dan jarak dari aktivitas manusia (jarak dari pemukiman, ladang, dan kebun). Digunakan 3 (tiga) persamaan berbeda pada analisis SMCA, persamaan pertama memberikan bobot lebih besar pada faktor manusia, persamaan kedua memberikan bobot lebih besar pada faktor alami, dan persamaan ketiga memberikan bobot seimbang. Dari hasil validasi, model yang dibuat dengan menggunakan persamaan kedua dinilai memiliki kesesuaian yang lebih tinggi dan lebih cocok untuk digunakan pada pembuatan model rawan karhutla. Dari model kerawanan yang telah dihasilkan, didapatkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Situbondo memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi dengan luas wilayah sebesar 652,66 km² (39,08%). Luas wilayah dengan tingkat kerawanan menengah, rendah, dan tidak rawan secara berturut-turut, adalah sebesar 532,12 km² (31,87%), 306,46 km² (18,35%), dan 178,65 km² (10,70%). Dari hasil uji statistik dengan regresi logistik ordinal, didapatkan faktor alami memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi (ψ= 4,824) terhadap kerawanan karhutla dibandingkan dengan faktor manusia (ψ= 1,051).

---

Research needs to be done to analyze areas prone to forest and land fires in Situbondo Regency because of the high burned area number in 2021. The process of making forest and land fire hazard map is carried out by using the SMCA methode, with forest fire prone variables in the form of type of land cover, greenness of vegetation, vegetation humidity, soil surface temperature, and human factors represented by accessibility (distance from road) and distance from settlements, fields, and gardens. Three different equations were used in the SMCA analysis, the first equation gave greater weight to anthropogenic factors, while the second and third equation gave greater weight to natural factors and the same weight on both factors, respectively. From the model validation results, the model made from the second equation is considered to have a higher suitability to be used in the process of modeling areas prone to forest and land fires in Situbondo Regency. From the vulnerability model that has been generated, it can be concluded that Situbondo Regency is dominated by areas with a high level of vulnerability, with an area of 652,66 km² (39,08%). The total area of middle, low, and non-vulnerable classes are 532,12 km² (31,87%), 306,46 km² (18,35%), and 178,65 km² (10,70%), respectively. From the results of statistical tests using the ordinal logistic regression method, it can be concluded the natural factor of forest and land fires had a higher level of influence (ψ = 4.824) on the vulnerability of forest and land fires rather than the human factor (ψ = 1.051)."

"Structural transformation in non fisheries sectors could increase the conversion of brackish land for non fisheries. this article discusses factors affecting conversion of brackish land in east java province from marco perspective using spatial approach . the 2001 census data were used and analyzed using box-cox non-linier regression model.result showed that from spatial (areas) approach. factors affected the conversion of brackish land in the east java include development of city areas that significantly influenced proportion of fisheries sector employment on total of employment , rate of urbanization and rate of population growth . the results show that economic growth tend to centralize along certain areas and sectors outside fisheries sectors. special policy provided incentives is needed to retain the brackish farmer in hitterland to retain in fisheries sector."

"ABSTRAKIsu energi terbarukan telah banyak dibahas dengan berbagai perspektif. Daribeberapa kajian tentang energi terbarukan, perhatian terhadap isu akses lahanmasih minim. Penelitian ini mengangkat masalah akses lahan sebagai salah satuisu yang terkait erat dengan masalah penyediaan bahan baku bagi produksi energiterbarukan: bioetanol. Penelitian yang dilakukan di perkebunan singkong diCianjur, Jawa Barat yang aksesnya dikuasai oleh PT. EKM menunjukkan bahwaakses terhadap lahan sangat penting untuk menjamin pasokan bahan baku bagiproduksi bioetanol. Dengan demikian, isu akses menjadi penting dibahasmengingat jaminan pasokan bahan baku yang merupakan hulu dari prosesproduksi energi terbarukan tidak dapat diperoleh tanpa ketersediaan lahan yangmemadai. Dalam penelitian ini, pendekatan akses dan aktor digunakan untukmemahami bagaimana akses ?bekerja?. Temuan lapangan menunjukkan bahwaakses terhadap lahan di beberapa lokasi pengamatan melibatkan banyak aktoryang saling berelasi dalam bentuk kontestasi maupun negosiasi. Relasi sosialantaraktor tersebut sarat dengan relasi kuasa. Oleh karena itu, untuk memahamimengapa dan bagaimana pihak-pihak tertentu menjalin relasi satu dengan lainnyaguna memperoleh kontrol atas sumber daya-sumber daya tersebut, penulismenggunakan metode etnografi dengan pengamatan dan wawancara mendalam

---

AbstractThe issue of renewable energy has been discussed from various perspectives. Ofthe few studies on renewable energy, attention to the issue of access to land is stillrare. This research focused on the issue of land access as one of the issues thatclosely related to the problem of providing raw materials for renewable energyproduction. Fieldwork made in cassava plantation in Cianjur, West Java, to whichaccess land is controlled by PT. EKM, indicates that access to land is essential toensure supply of raw materials for bio-ethanol production. Thus, issue of landaccess is important to discuss regarding that security of supply of raw materialcannot be obtained without the availability of adequate land. In this research,access and actor-based approaches are utilized to understand how access "works".Some findings indicate that access to land on several observation sites involvingmany actors in the form of contestation and negotiation. Social relation amongactors in this study is closely related to what is so called ?power relation?.Therefore, in order to understand why and how do certain parties get benefit fromthe resources, I use ethnographic method combined with observation, and in-depthinterview."