Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 136719 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Iwan Siswandi
2007
T24486
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alphieza Syam
2006
T27115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Bernhard Santoso
"Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai. Dalam kurun 10 tahun terakhir, pertumbuhan usaha Pegadaian mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan dan pertumbuhan usaha ini selain dipengaruhi faktor-faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar perusahaan.
Secara internal, sejak terjadinya krisis monerer 1997 dimana sektor perbankan collaps dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Manajemen Pegadaian menyikapi peluang yang muncul dengan menerapkan Strategi Pertumbuhan (Stable Growth Strategy). Konsekuensi dari strategi ini adalah penyerapan dana yang diinvestasikan dalam bentuk modal kerja dan pengadaan sumber daya manusia. Untuk mencukupi kebutuhan investasi tersebut, perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan yang dalam perkembangannya semakin meningkat.
Seiring dengan terjadinya perubahan eksternal perusahaan dengan diberlakukannya AFTA, APEC untuk skala regional dan global serta telah diberlakukannya UU Antimonopoli. memungkinkan masuknya plesaing-pesaing baru yang mungkin Iebih kuat dan efisien ke sektor jasa gadai. Tentu secara langsung maupun tak langsung hal ini akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Manajemen Pegadaian untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka.
Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, aktivitas operasi perusahaan sangat bergantung pada pasokan modal kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka tentu perusahaan membutuhkan kinerja keuangan yang mampu secara fleksibel menyikapi perubahan pasar yang akan semakin sempit.
Implementasi dari strategi pertumbuhan secara bertahap lelah meningkatkan kewajiban kepada kreditor dan beban usaha perusahaan. Penggunaan sumber pendanaan dari luar perusahaan cukup mempengaruhi fleksibilitas usaha dalam menyikapi permintaan pasar. Aktivitas operasi menjadi sangat bergantung pada penyerapan modal kerja oleh masyarakat yang saat ini mempunyai banyak pilihan produk jasa keuangan yang semakin kompetitif. Dampak dari kondisi ini, kinerja keuangan perusahaan cukup terpengaruh yang tampak dari penurunan kualitas laba (profil margin).
Hal tersebut tentu perlu disikapi perubahan strategi pada internal perusahaan dengan mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha melalui penciptaan sumber pendapatan baru yang sesuai permintaan pasar. Sedangkan terhadap perubahan eksternal, kebijakan aliansi strategik dalam mengembangkan produk-produk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan berdampak positif dalam upaya menekan beban usaha maupun risiko yang akan dihadapi. Tanpa adanya perubahan mendasar pada strategi tentu sulit bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi terlebih akan memasuki era globalisasi."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13584
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisma Fitriandika
"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24772
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rangga
"Laporan magang ini membahas analisis pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada PT XYZ, analisis dilakukan dengan menggunakan metode self assessment berdasarkan peraturan B.I dan KNKG. PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan dengan sangat baik dan benar.

This internship report discusses about Corporate Governance Assessment at PT XYZ. PT XYZ is one of the State-owned Enterprises. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ Associates, findings and the analysis. According to Good Corporate Governance Assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT.XYZ has performed a Good Corporate Governance."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sinarta
"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saleh Basir
"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24803
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Paulus Widodo Sugeng Haryono
2005
T25411
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>