Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisa strategi bersaing PT. Bakrie Telecom dalam bisnis SLI menggunakan teori manajemen strategi yang terdiri dari identifikasi faktor strategis internal dan eksternal yang kemudian dituangkan dalam Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal yang digolongkan sebagai tahap pengumpulan data. Tahap selanjutnya tahap analisa (matching stage) dengan menggunakan Matriks Internal Ekternal, Matriks SWOT dan Matriks Grand Strategy. Tahap terakhir adalah pengambillan keputusan dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk menentukan strategi yang akan dipilih. Dari analisa dengan menggunakan Matriks Internal Ekternal diperoleh hasil bahwa posisi PT. Bakri Telecom berada dalam sel 11 dan dalam Matriks Grand Strategy berada pada kuadran I. Perusahaan yang berada dalam kedua matriks tersebut mempunyai posisi yang baik dalam persaingan. Strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan adalah strategi intensif atau strategi integratif. Pada tahap pengambilan keputusan dengan QSPM untuk menentukan apakah strategi intensif atau integratif yang akan dipilih, diperoleh hasil nilai untuk strategi intensif lebih besar daripada strategi integratif. Oleh karena itu dalam menggelar iayanan SLI, PT. Bakrie Telecom dapat menerapkan strategi intensif yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. Dalam menerapkan strategi intensif, PT. Bakrie Telecom perlu melakukan berbagai kajian dalam hal penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

---

Strategic Management Theory is applied in the analysis of the competitive strategy of PT. Bakrie Telecom in IDD business, The theory consists of internal and external factors identification of the company as an input for Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix and External Factor Evaluation (EFE) Matrix. The stage is called data gathering stage. The next stage is analysis stage which consists of internal External Matrix, SWOT Matrix and Grand Strategy Matrix. The final stage is decision making stage using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to decide which strategy should be appointed. In the analysis using Internal External Matrix, PT. Bakrie Telecom lies in the cell II of the matrix. While in Grand Strategy Matrix, PT. Bakrie telecom lies in Quadrant I of the matrix. The company lies in both position of the matrix has a good position in the competition. The strategies that can be applied by the company are intensive strategy or integrative strategy. In the decision making stage with QSPM, the score of the intensive strategy is bigger than the integrative strategy. Therefore, in deploying the IDD business, PT. Bakrie Telecom can apply intensive strategy that consist of market penetration, market development and product development. In implementing the intensive strategy, PT. Bakrie Telecom needs to conduct studies on market penetration, market development and product development along with the company's vision and mission."

"Pada tanggal 28 Desember 2008 lisensi layanan SLJJ ketiga sudah diberikan oleh pemerintah kepada PT. Bakrie Telecom. Akan Tetapi menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan analisa bisnis dan di evaluasi kembali, karena lisensi layanan SLJJ yang diberikan pemerintah mengajukan beberapa syarat dan komitmen yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara lisensi layanan SLJJ.Hasil analisa regulasi menunjukkan bahwa syarat,komitmen dan masa berlaku lisensi yang diberikan pemerintah memang termasuk syarat yang berat dan sangat berpengaruh ke aspek teknologi dan keuangan. Aspek teknologi yang mengharuskan pembangunan didaerah Indonesia timur menjadikan pembesaran nilai investasi di sisi keuangan.Meskipun Lisensi Layanan SLJJ terancam dengan kehadiran teknologi NGN, tapi setidaknya masih bisa bertahan untuk periode lima tahun mendatang. Dan BTEL juga masih menganggap pentingnya memiliki Lisensi Layanan SLJJ karena sudah memiliki Layanan Jaringan Tetap dan Layanan SLI.Dari hasil uji kelayakan bisnis lisensi layanan SLJJ masih bisa diselenggarakan dengan batas tarif flat minimal Rp 200,- permenit sehingga menghasilkan nilai NPV untuk pelanggan moderat sebesar Rp 57,240,586,739,- kemudian nilai IRR 25% dengan interest rate 20% dan payback periode selama 3 tahun 10 bulan.

---

ABSTRACTSince Desember 28th, 2008 Third Licensed of long distance telephone service has been given by government to Bakrie Telecom, Tbk. Will be very interesting case to do business analysis and re-evaluate those licensed because long distance telephon services government has gave to Bakrie requiring fulfillment of conditions and commitment from provider holding this licensed.Regulation analysis result showing that those terms, commitment and time regarding this licensed given by government due to this conditions, are heavy stuff and really effecting both technological and financial aspect. In technological terms, developing East Indonesia area and make it becoming highly investing area in financial is a must.Although long distance telephony service threaten by the existance of NGN technology, but at least it still can stand for another next five years period. And BTEL also still considering having long distance telephony service is important thing because BTEL already holding two other licensed for fixed network telephony services and international call services.From this visibilities study on business of long distance telephony licensed showing that this business still can be afforded if the minimal tariff given to costumer is Rp 200,- /menit so it will have NPV for moderate user at nominal Rp 57,240,586,739,- then we also got value of IRR 20.7% with interest rate score 20% and payback period for 3 years and ten months."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang persepsi karyawan terhadap penggunaan humor atasan dan pengaruhnya terhadap hubungan atasan dan bawahan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian dilakukan pada PT Bakrie Telecom Tbk dengan jumlah sampel 90 orang. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan korelasi pearson Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tinggi dari penggunaan humor positif atasan terhadap hubungan atasan-bawahan. Sedangkan penggunaan humor negatif berpengaruh cukup kuat secara negatif terhadap hubungan atasan-bawahan.

---

ABSTRACT

This study focuses on employee perceptions on leader humor and its impact on leader-member exchange (LMX). This research used quantitative method with explanative design. Respondent of this study is 90 PT Bakrie Telecom Tbk employees. For analysis technique this study using simple linear regression and Pearson correlation. The results showed a high positive effect of the use of positive humor by leader to leader-member exchange (LMX). While the use of negative humor by leader is quite strong negative impact negatively on leader-member exchange (LMX)."

"Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang dapat membebaskan para pihak (terutama debitur) dari kewajibannya, atau untuk memberikan ganti rugi. Unsur ini disebut juga dengan Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Keadaan memaksa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem komputer telah menjadi salah satu hal yang esensial dalam berbagai bidang, terutama di bidang finansial. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jika kerusakan komputer terjadi dan kemudian didalilkan sebagai keadaan memaksa. Yang harus ditekankan dalam kerusakan komputer sebagai keadaan memaksa ini adalah bagaimana usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan komputer ini.

---

An agreement creates liability and responsibility for those who bound themselves in the specific agreement. But there are some elements or situation that could freed the parties from the liability. This element also known as force majeure or unforseeable circumstances. In the Indonesian Civil Code, force majeure was stated in Article 1244 and Article 1245. As the modern world grows, every aspect in life has grown in need of computer system, not to mention a financial institute. Therefore, it should come into consideration when will computer breakdown could be specified as the cause of force majeure. The main focus on this subject is to review how an institute has done every precaution needed before they could claim the computer breakdown as a force majeure."

"Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya, maka langkah restrukturisasi utang seringkali menjadi solusi pilihan bagi debitor maupun kreditor. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang debitor layak untuk direstrukturisasi karena perseroan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya, juga baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan perseroan yang bersangkutan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kesempatan kepada para debitor yang kesulitan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditornya dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai restrukturisasi utang dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara khusus akan membahas mengenai studi kasus PT Bakrie Telecom, Tbk.

---

Sometimes the debt restructuring might be an action that needs to be taken when the debtor experiencing difficulties in payment of debts. It basically is an effort as the company's contingency plan to save the company from insolvency and to avoid the company from being liquidated or bankrupted. Whereas the debtor who will be liquidated by their creditors still has good business prospects, and is able to recover from a financial distress when given some relief on its debt, hence the debt restructuring shall be the win-win solution for both debtor and creditor. The debt restructuring may only occur when the debts of the debtor eligible to be restructured, provided that there is still light at the end of the tunnel. In the case of the company might be able to continue its operation if given a delay of the term of repayment within a reasonable time, either with or without the debt remissions, the debt restructuring shall occur. Therefore, the legislation in Indonesia provides the opportunity for debtors who have difficulty in paying its debts in order to delay payment of the debt within a certain period, and allow for debt restructuring proposal to its creditors in terms of the Suspension of Debt Repayment (SDR). This study will provide the framework of debt restructuring in terms of the Suspension of Debt Repayment, which particularly discuss the case study of PT Bakrie Telecom, Tbk."

"The motivation behind this research is rather a glance of the true purpose behind the meaning of suspension of payment obligations and the clear solution it's commonly faced with. Ever since man conceived of commerce, all entities concerned with trading are faced with the threat of a downfall, of lack of capital and/or resources to further its own end, thus is term bankruptcy. Since also the time of when the first corporations were set up in ancient Rome, the idea of a mechanism of a share or an ownership in which these primal system of trading were initiated, entities divide the ownership of these companies by means of a share or a stock. Thereby, those possessing capital may become investors in which they partake an involvement in the trading activity of the company they invested in through capital contributions. While it is the most acknowledged and upstanding of concept in the business world, shares were specifically and are legally set up in order for it to perform in a much more refined and adoptable way throughout time. As the cornerstone of commercial activity and/or early forms of corporate finance, shares are regarded as a payment obligation that a corporation must fulfill to their holders. Hence, the concept of shares are closely linked with that of bankruptcy. This research proposes a clear solution to the challenges that many businesses today are faced with in terms of bankruptcy. Whether or not it is worth converting debts into shares, of course, lies in the decision that were made between the conflicting parties. However, the fact that such action truly present a solution to their problem remain specifically and objectively to the benefits that each party obtains. This research approaches the problem through the case study of suspension of payment obligation to prevent the bankruptcy of P.T. Bakrie Telecom Tbk. that was presented by P.T. Netwave Multi Media and were decided that the debts be converted into shares. In a long run, the decisions that were made seem solid, as if all debts were to be fulfilled on specified time. However, there are assumptions as well as the probability whereby such time extension may prove to be quite risky and are frivolous in nature. This research thus seeks to enlighten the fact that the court of law fully supports the legality and the solidity of the conversion of debts into shares and how suspension of payment obligation may well benefit both parties, the debtor as well as the creditor, in the long run."

"Dewasa ini terjadi banyak aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan dalam rangka mengekspansi usahanya. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Bakrie Telecom, Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang sedang membahas rencana sinergi berupa merger, konsolidasi, akuisisi atau spin off.Tesis ini membahas rencana sinergi yang dapat dilakukan, serta tanggung jawab notaris dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pelaksanaan sinergi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif.Hasil penelitian menyarankan spin off sebagai sinergi terbaik yang dapat dilakukan; notaris perlu dilibatkan dari perencanaan sampai pasca pelaksanaan sinergi; sinergi dilakukan untuk kepentingan perseroan serta memenuhi hak-hak pemegang saham.

---

Today there are many corporate actions undertaken by companies in order to expand their businesses. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT. Bakrie Telecom, Tbk is one of the examples of companies that are discussing the plan of synergies that consist of merger, consolidation, acquisition or spin off.

This thesis discusses the synergy plan that can be done, as well as the responsibilities of a notary and legal protection for shareholders in the implementation of such synergy. This study is a qualitative research with a prescriptive design.

The results suggest a spin off as the best synergies that can be done; notary public should be involved from planning through post-implementation of synergies; synergy done for the company and fulfill the rights of shareholders."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hakistimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kasnegara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakantagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untukmendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidakdibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitianini yang menjadi pokok perasalahan adalah apakah kedudukan Kominfo sebagaikreditor konkuren dalam PKPU PT Bakrie Telecom telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan olehKominfo atas putusan homologasi tersebut sebagai bagian dari perlindunganhukum terhadap kreditor dengan hak istimewa. Pada akhirnya, penelitimemperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Kominfo dalam PKPU PT BakrieTelecom telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang oleh karenaitu harus diajukan upaya hukum sebagai perlindungan terhadap kreditur denganhak istimewa.

---

ABSTRACTThe main analysis of these bachelor thesis is focus on the legal protection ofprivileges creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) incorrelation with PT Bakrie Telecom case studies. Article 1137 Civil Code ofIndonesia mentioned comprehensibly regarding the position of state treasury debtas debt with privilege. The regulations intended to precedence the interest ofstates, thus, PT. Bakrie Telecom is not accomplish the obligation towardsMinistry of Communication and Information (Kominfo). The research is based onnormative juridical with typology descriptive study. The research is focus on theposition of concurrent creditors under Suspension of Debt Payment Obligations(PKPU) of PT. Bakrie Telecom, which, pursuant to Law No. 37 Year 2004regarding the Bankruptcy and Suspension of Payment, including the legalremedies Ministry of Communication and Information (Kominfo) to pursue;regarding the homologation decision as the legal protection of privileges creditor.Enclosing, the research conclusion is the position of Ministry of Communicationand Information (Kominfo) is not in accordance with the applicable law in thegrounds of the prior proposed remedies for protection against creditors withspecial privileges."

"Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler.

---

Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market."