Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, lingkungan, dan sistem makro dengan perilaku makan remaja. Penelitian dengan desain cross-sectional dilakukan di SMA Negeri 64 Jakarta. Siswa terpilih (n = 185, umur 15-17 tahun, semua jenis kelamin) mengisi angket yang berisi pertanyaan tentang identitas responden, pengetahuan dan sikap gizi, citra tubuh, teman sebaya, makan bersama keluarga, sumber informasi gizi, serta perilaku makan. Berat badan dan tinggi badan juga diukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 91,4% memiliki perilaku makan tidak sehat. Pengetahuan gizi dan citra tubuh berhubungan dengan perilaku makan remaja. Oleh karena itu, perlu ada program promosi gizi dan kesehatan yang khusus menargetkan remaja supaya pesan dan cara penyampaiannya lebih mudah diterima.

---

ABSTRACTThe aim of the study was to determine the interactions between individual, environmental, and macro system factor, with eating behaviors among adolescents. A cross-sectional survey was conducted at State Senior High School SMA 64 Jakarta. A selected group of students (n = 185, aged 15-17 years, both sexes) completed self-reported questionnaire which contained questions about subject identities, nutrition knowledge and attitude, body image, peer group, family meal frequency, exposure to nutrition information, and eating behavior. Weight and height were measured. The result of the study was 91,4% participants had unhealthy eating behaviors. Nutrition knowledge and body image associated to adolescents? eating behavior. The result suggested there should be a nutrition and health promotion programme designed for adolescents."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Tesis ini dilakukan untuk meneliti faktor internal dan external return reksadana saham return reksadana pendapatan tetap. Kepemilikan asing dan konsentrasi keluarga dirasa penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pada penelitianpenelitian sebelumnya kedua faktor tersebut jarang dipertimbangkan sebagai penentu return saham. Sampel yang digunakan adalah Reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan aktif diperdagangkan selama periode januari 2013 sampai desember 2017. Jumlah reksadana yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 76 Reksadana saham dan 99 reksadana pendapatan tetap. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan program statistik EViews 9.0. Hasilnya, variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana saham). Secara parsial, dana kelolaan tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana namun volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Pada reksadana pendapatan tetap variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana pendapatan tetap). Secara parsial, dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap.

---

This thesis is conducted to examine the internal and external factors of mutual funds fixed income mutual fund stock returns. Foreign ownership and concentration family is considered important to be studied more deeply, given the research studies previously these two factors were rarely considered determinant of stock returns. The sample used is stock mutual funds and fixed income mutual funds that are listed on the Indonesia Stock Exchange and are active traded during the period of January 2013 to December 2017. Amount mutual funds that meet the research criteria of 76 mutual funds and 99 fixed income funds. The form of data used in this study is panel data. The analytical tool used is regression with the program EViews 9.0 statistics. The result, an independent variable consisting of funds managed, volatility and sharpe ratio together influence on dependent variable (stock mutual fund performance). Partially, managed funds do not affect mutual fund performance, but volatility and sharpe ratio in a manner significant positive effect on the performance of equity funds. In mutual funds fixed income independent variable consisting of managed funds, volatility and sharpe ratio together affect the dependent variable (fixed income mutual fund performance). Partially, managed funds, volatility and sharpe ratio significantly has a positive effect on mutual fund performance fixed income."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."