Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana permasalahan belajar siswa miskin dalam keterbatasan kapital. Kedua, menganalisa bagaimana pengambilan keputusan pendidikan siswa miskin dalm konteks habitus dan relative risk aversion theory Penelitian dilakukan di salah satu SMA Swasta, Jakarta Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dengan pemikiran Bourdieu, penelitian ini menunjukkan ketidakmampuan siswa miskin mencapai prestasi belajar dikarenakan kapital ekonomi terbatas membuat kepemilikan siswa atas aneka kapital lainnya terbatas juga. Keterbatasan kapital dan minim prestasi cenderung tidak melanjutkan pendidikan tinggi tak luput peran habitus dalam membentuk trajektori pilihan. Selain itu, dengan pemikiran Goldthrope (relative risk aversion) membah kekosongan Bourdieu dalam melihat tren siswa miskin berprestasi membuat keputusan akan pilihan perguruan tinggi untuk mengejar kualifikasi hanya sampai pada titik bahwa ini akan meminimalkan risiko mengalami pengangguran. Sedangkan menurutnya, anak-anak dengan latar belakang sosial yang lebih rendah harus lebih ambisius daripada anak-anak dengan latar belakang sosial yang lebih tinggi khususnya untuk transisi pendidikan yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze how poor students' learning problems are within the limitations of capital. And then, to analyze how the combination of habitus and relative risk aversion theory in the context of educational decision making for poor students. The study was conducted at a private high school, East Jakarta by using a qualitative

approach and case study method. Data collection techniques with interviews, observation

and study documents. By using Bourdieu's thinking, this study shows the inability of poor students to achieve learning achievement because of limited economic capital makes the

other capital limited too. Capital limitations and minimum achievement depend on higher

education and escape the role of habitus in making the chosen trajectory. In addition,

with the thought of Goldthrope (relative risk aversion), Bourdieu's emptiness in seeing

trends of poor students with high achievement makes the decision of universities to pursue

qualifications only to the point that this will minimize the risk of experiencing unemployment. Meanwhile, according to him, students with lower sosial backgrounds should be more ambitious than children with higher sosial backgrounds, especially for the transition to higher education."

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "

"Artikel ini membahas masalah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah bagi siswa siswi penghayat Kepercayaan. Tema ini penting untuk dikaji karena masih banyak sekolah yang belum memberikan mata pelajaran “Pendidikan Kepercayaan” karena berbagai alasan seperti belum adanya perangkat pendukungnya dan adanya pandangan pendidikan Kepercayaan ini bukan merupakan “Pendidikan Agama” sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Data dalam tulisan ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016. Adapun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawacara dan studi pustaka terhadap dokumen terkait dengan topik penelitian. Riset ini dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan di daerah ini terdapat sekolah-sekolah yang telah memberikan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didiknya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perpektif Hak Asasi Manusia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat 14 sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan layanan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaannya mereka bekerjasama dengan MLKI Cilacap dalam hal penyediaan guru, materi, silabut, KIKD dan soal-soal tes. Hal ini merupakan gambaran pemenuhan hak dasar bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya"

"By ratifying the covenants of economic, social, and cultural rights as mentioned in the laws number 11 of 2005, rights of every citizen is legally fulfilled. This covenant stipulates and arranges the acknowledgement of citizen's rights in economic, social, and cultural field so that the covenants will strengthen the structure of Indonesia's positive laws in human rights, including rights on education. The national legal stipulation should be related to the international legal stipulation in order to minimize or to overcome the problems in fulfilling the children's rights of education in Indonesia. Certainly, such ratification will oblige the government to submit the report on the execution of the covenants to UN (Human Rights Commission). This obligation will demand the government to issue in the covenants. Therefore, there will be no government policy (central and provincial level) which is not relevant to the stipulations of the covenants in fulfilling the children's rights on education."