Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara muslim. Negara Muslim yang diteliti berjumlah 31 negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d'Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam. Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan dua cara. Pertama, dengan melihat pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara, yaitu kelompok negara yang tingkat korupsinya tinggi (IPK < 3) dan kelompok negara yang tingkat korupsinya rendah (IPK ≥ 3). Kedua, dengan menganalisa tingkat kesejahteraan di dua kelompok negara tersebut.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun terakhir, yaitu tahun 2006. Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develompent Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP, dan anggaran penerimaan dan belanja pemerintah diukur dari persen PDB dari masing-masing negara. Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, IDB dan Bank Dunia. Proses estimasi didasarkan pada analisis model persamaan struktural (Structural Equation Modelling).Hasil penelitian ini manunjukkan bahwa, pertama, korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil analisis kebijakan fiskal melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pada 2 (dua) kelompok negara muslim tersebut. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki nilai estimasi (koefisien) tidak signifikan. Jika dibandingkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara muslim yang tingkat korupsinya rendah yang positif dan signifikan..Kedua, di negara muslim yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan di negara muslim yang tingkat korupsinya rendah walaupun nilainya tidak signifikan oleh karena umumnya negara-negara Muslim adalah negara korup.

---

This writing is to analyze the effect of corruption toward the the society welfare in some muslim contries. The muslim countries which the writer analysis are 31 countries. They are Bangladesh, Turkmenistan, Cote d?Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, and Brunei Darussalam. The writer uses two methodes to know the effect of Corruption toward the society welfare. First, is by seing the fiscal policy (income and outcome country) toward the society welfare in 2 Countries group; country with high Corruption Perception Index (CPI < 3) and with low Corruption Perception Index (CPI > 3). Second, by analizing the index of society welfare in that 2 countries.In this writing the writer used the last data; year 2006. The corruption index in a country is measured by Corruption Perception Index (CPI) that issued by International Transparancy Institution every year. The society welfare is measured by Human Development Index (HDI) that issued by UNDP, and income and outcome budget country are measured from PDB percent in every country. The data is from the publication of BPS, IDB and world bank. The estimation process is based on structural equation modelling analysis.The findings of this writing are; First, the bad effect of corruption leads to low society welfare. This could be seen from the result analysis of fiscal policy through income and outcome instrument country toward the soceity welfare in 2 muslim countries group. The effect of outcome country toward the society welfare in country with high corruption index has no significant estimation (coefisien) . compared to he effect of outcome country toward the society welfare in country with low corruption index, positive and siginificant. Second, in muslim countries with high corruption index has low welfare compared to country with low corruption index, eventough the number is not siginifican .Its obvious that muslim countries are corrupt."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Beberapa Negara Muslim. Variabel yang digunakan adalah sumber daya insani atau masyarakat (N), pemerintah (G), syariah (S), pembangunan (g) dan keadilan (j). Setiap variabel dibentuk variabel manifesnya sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total investasi, GDP per kapita, gini rasio, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, HDI, dan konstitusi negara.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data) yang merupakan penggabungan antara kerat-lintang (cross-section) 15 negara muslim dengan data runtun-waktu (time series), berbentuk periode tahunan 5 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Data yang digunakan bersumber dari Human Development Report yang dipublikasikan oleh United Nation Development Programme (UNDP). Penelitian ini menggunakan metode data penel Pooled Least Square/ PLS.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang signifikan secara statistik adalah total investasi, GDP per kapita, gini rasio, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah konstitusi negara.

---

This research is aimed to identify the influence of variables in Ibnu Khaldun?s dynamic model to poverty level in several countries. The variables used are human resources or nation (N), government (G), sharia (S), growth (g), and justice (j). Each variable formed its manifestation so that the variables used in this research are total of investment, GDP per capita, gini ratio, government expenditures on education and health, HDI, and country's constitution.Data used are pooled data which are the combination of cross section and time series data of 15 islamic countries, in the form of 5 years annual data starting from 2000 to 2004. The data are obtained from Human Development Report published by United Nation Development Programme (UNDP). The method used in this research is Pooled Least Square (PLS).The result showed that the significant variables are total of investment, GDP per capita, gini ratio, government expenditures on education and health, and HDI (Human Development Index), while variable which is not significant is the country?s constitution."

"Selama lebih dari tiga tahun terakhir ini (1997-2001) perekonomian Indonesia telah dilanda krisis hebat. Krisis ini terjadi sebagai akibat berbagai tekanan ekonomi internal maupun eksternal. Krisis dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian sektor pradulcsi mengalami kesulitan - sebagian akibat besarnya kebutuhan bahan baku atau bahan penolong dari impor dan sebagian lain karena beban hutang perusahaan (swasta) semakin membengkak dengan melemahnya rupiah tersebut. Kontribusi sektor swasta, yang tadinya (pada awal Pelita VI) diharapkan menjadi mesin pendorong utama gerak perekonomian, melorot tajam. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa tidak - guna menahan agar krisis tidak menjadi semakin parah - pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan penyelamatan, kebijakan tersebut adalah melalui bidang fiskal, moneter, perdagangan luar negeri dan sebagainya. Sudah barang tentu kebijakan-kebijakan tersebut harus saling melengkapi (sejalan).Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi harus berpijak pada prinsip-prinsip fiskal yang sehat dan benar yaitu : transparan, disiplin, adil, efisien dan efekti£ Penerimaan negara, kendati dalam kondisi krisis sekalipun, harus diupayakan untuk tetap meningkat, atau setidaknya, tidak menurun guna memperkecil ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang kian menjadi mahal. Di sisi lain, efisiensi dalam pengeluaran negara juga harus tetap berlangsung. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak, terutama yang dapat memenuhi (paling tidak sebagian) prinsip di atas, salah satunya adalah melalui pemungutan cukai. Sejauh ini, salah satu cara pemungutan cukai di Indonesia adalah dengan menggunakan pelekatan pita cukai, sehingga cukup transparan. Pungutan cukai dikenakan kepada komoditas-komoditas yang dalam konsumsinya dapat mendatangkan eksternalitas negatif (seperti tembakau dan minuman mengandung alkohol), jadi lebih mendorong ke arah efisiensi ekonomi. Dan pungutan cukai berdasarkan azas "ad-valorem", dengan demikian relatif adil, karena konsumen yang mampu membeli Barang Kena Cukai (BKC) yang harganya lebih mahal akan terkena pungutan lebih besar. Berdasarkan pandangan beberapa kalangan di Departemen Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara dari cukai dapat lebih ditingkatkan dan bahkan bisa dijadikan andalan di masa datang. Hal ini mengingat kian beragamnya komoditas yang dikonsumsi dan diproduksi oleh masyarakat Indonesia sejalan dengan berlangsungnya pembangunan ekonomi (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001).Pemerintah Indonesia via Departemen Keuangan juga mengemukakan melalui rencananya : bahwa untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, yaitu dari 11,1 % dari Produk Domestik Bruto (tahun 2000) menjadi 16,0 % (tahun 2004). Reformasi di bidang perpajakan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 akan terus diupayakan penerapannya Sehingga sistem dan mekanisme pemungutan pajak akan berubah secara total dari official assesment menjadi self assesment. Melalui perubahan sistem dan mekanisme tersebut.Berdasarkan beberapa indikator, seperti tax to GDP ratio dan tax coverage ratio, penerimaan pajak pemerintah Indonesia memang masih tergolong rendah. Untuk tahun 1999, misalnya, tax to GDP ratio adalah 11,1 %. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan rasio ini hingga menjadi sekitar 16 % untuk lima tahun mendatang. Di negara sedang berkembang lainnya rasio tersebut dapat sekitar 18 %, dan untuk negara maju mencapai sekitar 30 - 40 %. Sedangkan Tax Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan potensinya (yang seharusnya dapat dipungut), yang dalam arti lain merupakan ukuran dari seberapa jauh kemampuan aparat pajak dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut suatu studi Departemen Keuangan adalah sekitar 50,2% (1996/97), 53,5% (1997/98), 50,6% (1998/99) dan 41,6% di tahun 1999/2000 (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan asuransi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan model Pooled Least Squared (PLS) dengan matching sample. Disamping itu peneliti menggunakan 3 dataset Susenas periode Maret 2019, Maret 2020, dan Maret 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan asuransi dengan tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa asuransi kecelakaan kerja memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan kepemilikan asuransi kecelakaan kerja pada nelayan di Indonesia masih rendah.

---

This study aims to investigate the impact of insurance ownership on Indonesian fishermen’s welfare. Authors utilized the Pooled Least Squares (PLS) model approach with matching sample to address the research objective. In addition, researchers utilized three Susenas datasets; March 2019, March 2020, and March 2021. The findings of this research show a positive and statistically significant correlation between insurance ownership and the level of well-being among Indonesian fishermen. This study also discovered that occupational accident insurance provides greater value than health insurance. However, the coverage of occupational accident insurance for fishermen in Indonesia is remains inadequate.

"

"[Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat pertama di Indonesia. PKH merupakan cara baru penanggulangan kemiskinan yang sekaligus memutus rantai kemiskinan generasi yang akan datang. Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak program ini. Secara umum studi-studi tersebut menunjukkan bahwa PKH mempunyai dampak yang positif. Studi ini bertujuan melihat dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.Rancangan studi ini menggunakan uji kuantitatif pengeluaran konsumsi berbasis rumah tangga dengan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dan antara rumah tangga penerima program (treatment) dan rumah tangga bukan penerima program (control). Temuan penting studi ini adalah bahwa PKH secara signifikan meningkatkan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga peserta program sebesar Rp 60.798 per kapita per bulan atau sekitar 14 persen dibanding sebelum program.

---

Program Keluarga Harapan (PKH) is the first conditional cash transfer program in Indonesia. PKH is a new way to reduce poverty and prevent the transmission of poverty to future generation. There have been a number of studies attempting to assess its impact. The overall studies found that PKH had positive impact. This study aims to assess the impact of PKH on welfare of people in Kabupaten Brebes.The methodology used in this study is household based intervention quantitative assessment with measurements before and after and compare different impact between participant household (treatment) and non participant household (control). Main finding of this study is that PKH was significantly improve the welfare of beneficiary households. Their average monthly expenditures increased by Rp 60.798 per person, equal to a 14 percent increase in comparison to pre-program level., Program Keluarga Harapan (PKH) is the first conditional cash transferprogram in Indonesia. PKH is a new way to reduce poverty and prevent thetransmission of poverty to future generation. There have been a number ofstudies attempting to assess its impact. The overall studies found that PKHhad positive impact. This study aims to assess the impact of PKH on welfareof people in Kabupaten Brebes. The methodology used in this study ishousehold based intervention quantitative assessment with measurementsbefore and after and compare different impact between participant household(treatment) and non participant household (control). Main finding of thisstudy is that PKH was significantly improve the welfare of beneficiaryhouseholds. Their average monthly expenditures increased by Rp 60.798 perperson, equal to a 14 percent increase in comparison to pre-program level]"

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan tata kelola di suatu negara terhadap tingkat korupsi yang terjadi di 10 negara di Asia. Tingkat korupsi pada penelitian ini diukur dengan Coruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparancy International. Variabel corporate governance menggunakan indeks yang dikeluarkan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA). Hasil penelitian menunjukkan corporate governance terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi.

---

This study aims to determine the effect of the application of governance in a country on the level of corruption in the country. The level of corruption in this study measured by Corruption Perception Index (CPI) issued by Transparancy International. Governance variables using the index of Corporate Governance issued by the Asian Corporate Governance International (ACGA). The higher the ACGA index means the better the application of governance in this country. Based on the research conducted, governance has a negative effect on corruption."

"Akibat krisis moneter dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maka jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Belu mencapai 90% atau 39.914 KK dari 52.672 KK, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu hanya mencapai -5,64%. Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan bagi pemerintah kabupaten Belu merupakan masalah yang mengedepan untuk ditangani. Di sisi lain, kabupaten Belu mempunyai potensi dalam bidang pertanian atau agrobisnis khususnya usaha penanaman kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah, namun nampaknya potensi ini belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lahirnya program PPK yang dirancang oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah-daerah miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha serta penyediaan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi melalui fasilitas pemerintahan kecamatan dianggap sebagai media belajar bagi masyarakat dan aparat ditingkat lokal. Untuk itu program seperti ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Belu untuk mengatasi kemiskinan penduduknya. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana program PPK yang mengandung unsur-unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan di kabupaten Belu dan bagaimana pula dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diketahui dengan maksud untuk memahami peran serta masyarakat (kelompok sasaran) dalam mensukseskan program yang berada dalam ruang lingkup kaordinasi kecamatan serta dimaksudkan pula sebagai evaluasi untuk mengefektifkan pelaksanaan program. Tipe penelitian yang dipakai adalah diskriptif evaluatif, hal ini dipakai karena akan memaparkan efektifitas kegiatan program PPK Pendekatan penelitian yang digunakan logical framework yang dilihat dari segi input (masukan), output (hasil) effect (pengaruh langsung) dan impact (dampak) atau kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan oieh kegiatan program diiapangan. Lokasi penelitian ini di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsentrasikan di kecamatan Lamaknen. Penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Nopember 2000. Orang-orang yang diwawancarai ditelusuri dengan menggunakan teknik snowboll dan yang dijadikan informan adalah penerima program, tokoh masyarakat (tokoh informal) dan aparat pemerintah lokal (tokoh formal). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka meialui lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, serta lewat brosur dan papan informasi. Namun penerimaan terhadap informasi program kurang dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran, karena brosur-brosur program yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia, sementara banyak diantara kelompok sasaran yang masih buta hurup dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Informasi program PPK akhirnya menjadi terbatas dikalangan tertentu atau hanya diterima oleh mereka yang mempunyai pendidikan. Dalam perencanaan pelaksanaan, kelompok sasaran menentukan rencana program fisik dan non fisik. Dari segi sarana fisik yang direncanakan oleh kelompok sasaran adalah berupa pipanisasi air den irigasi serta pembuatan jalan, sedangkan dalam merencanaan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah mengembangkan atau membudidayakan kacang tanah dan bawang merah. Pembangunan fisik ternyata lebih berhasil dari pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif gagal karena harga kacang tanah dan bawang merah sangat murah atau harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima program. Dengan murahnya harga komoditi kacang tanah yang modal awalnya dari dana PPK maka penerima program tidak mampu mengembalikan pinjaman dana perguliran secara tepat waktu, sehingga yang semula dana/modal dapat bergulir kepada masyarakat lainnya menjadi tidak berputar secara cepat atau mengalami kemacetan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program, pada akhirnya menjadi terfokus pada target pengembalian dana perguliran dari pada memfokuskan kepada kondisi keberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam program ekonomi produktif perlu dipertimbangkan pula keadaan penerimaan pasar dari produk yang dihasilkan oleh penerima program dan diperlukan pula kepastian harga dari pemerintah terhadap hasil produksi kelompok sasaran."