Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"ABSTRACTPengelolaan aset tetap sangat diperlukan karena aset tetap merupakan bagian dari Laporan Keuangan, sehingga dengan pengelolaan aset tetap yang baik maka akan dihasilkan Laporan Keuangan yang baik.Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sejak tahun 2005 sudah tidak dilakukan secara manual. Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sudah menggunakan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). Tetapo masih ada beberapa masalah dalam pengelolaan aset pada Pusat Perbukuan seperti kesulitan dalam pengakuan aset dan kesalahan pencatatan.Oleh karena itu dengan pengelolaan aset yang baik dan dengan mengedepankan prinsip Good Governance maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar terhadap pemerintah Indonesia menjadi lebih baik.Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintah Magister Akuntansi Universitas Indonesia. karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengelolaan aset tetap di Pusat Perbukuan."

"Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas

---

This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set."

"Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi untuk aset tetap di PT TKP yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa pelayaran. Laporan ini juga membahas prosedur audit yang dijalankan KAP RES untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Proses audit dilaksanakan berdasarkan RAS Global Audit Guide yang telah disesuaikan dengan ISA. Selama melakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi terkait aset tetap dengan PSAK 16 sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan terkait reklasifikasi aset sewa pembiayaan dan penurunan nilai aset tetap. Namun, kedua temuan tersebut dinilai tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara keseluruhan, aset tetap pada PT TKP dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

This internship report examined the accounting treatment for fixed assets in PT TKP, a company engages in shipping services. This report also discusses the audit procedure carried out by KAP RES for the period ended 31 December 2017. Audit process are implemented based on RAS Global Audit Guide which is adopted from ISA. During audit process, auditor analyses the conformity of accounting treatment related to fixed assets using accounting standard that applicable in Indonesia, which is PSAK 16. The audit result shows that there are some findings related to reclassification of finance lease assets and impairment of fixed assets. But, since the amount those two findings are considered immaterial, no audit adjustment was made. In conclusion, fixed assets of PT TKP is presented fairly in all material respects."

"Laporan magang ini menganalisis perlakuan akuntansi Aset Tetap PT MFG berdasarkan PSAK 16. Selain itu, laporan ini juga membahas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP KSS atas akun Aset Dalam Penyelesaian ADP PT MFG untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlakuan akuntansi atas akun Aset Tetap PT MFG telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada PSAK 16. Sementara itu, berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan yang mengacu pada KSS Audit Guide, auditor menemukan 22 proyek pembangunan Aset Dalam Penyelesaian ADP yang sudah mencapai tahap penyelesaian 100 namun belum direklasifikasi menjadi Aset Tetap oleh PT MFG, sehingga mempengaruhi nilai beban penyusutan di tahun 2017 menjadi understated dan bernilai material. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan auditor KAP KSS, manajemen PT MFG pada akhirnya melakukan reklasifikasi ADP menjadi Aset Tetap dan mencatat penyesuaian atas beban depresiasi yang belum tercatat.

---

This internship report analyze the accounting practice for fixed asset of PT MFG based on PSAK 16. Beside that, this report also discuss about audit procedure performed by KAP KSS for construction-in-progress CIP of PT MFG for the financial report ended 31 December 2017. Based on the analysis that has been done, the accounting practice for fixed asset account of PT MFG has been accordance with the rules on PSAK 16. Meanwhile, based on audit procedures that have been conducted which refer to the KSS Audit Guide, the auditor has found 22 projects of construction-in-progress CIP that have been reached 100 completion stage but have not been reclassified to fixed asset account by PT MFG, thus affecting the depreciation expenses in 2017 to be understated and have material value. Based on reccomendation that given by auditor, the management of PT MFG has reclassified the CIP project to fixed asset and has made adjustment for unrecorded depreciation expense."

"Laporan keuangan, dengan segala keterbatasannya, memegang peranan yangpenting di dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, sebagaisalah satu bah an pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, laporankeuangan harus mampu memberikan informasi-informasi keuangan yang mengenaisuatu organisasi yang dibutuhkan oleh pemakai/pembaca laporan keuangan yangmemiliki berbagai kepentingan. Dikaitkan dengan kepentingan pemakaijpembacalaporan keuangan yang berbeda-beda, prinsip-prinsip akuntansi dan standarpelaporan keuangan yang diterima dan berlaku secara umum bertujuanmemberikan kerangka dan garis besar pelaporan keuangan yang bersifat multi guna, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai/pembaca laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskandampak yang disebabkan karena tidak adanya standar akuntansi pad a interpretasilaporan keuangan di dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, penulismelakukan studi kasus pada sebuah perusahaan sewa guna usaha yang sudahgo public dan membandingkannya dengan dua perusahaan sewa guna usaha lainyang juga sudah go public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sewaguna usaha tersebut mengalami income shock yang disebabkan pajak yang harusdibayar oleh perusahaan lebih besar dari pada laba kena pajak perusahaan padaperiode setelah 'diterapkan standar akuntansi dan diberlakukannya peraturanperpajakan yang baru untuk industri sewa guna usaha. Padahal, secaraoperasional perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkantahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kemungkinan kesalahaninterpretasi laporan keuangan yang bisa mengubah perilaku pemakai/pembacalaporan keuangan di dalam mengambil keputusan investasL Manajemenseharusnya bersifat lebih konservatif dalam pengambilan keputusan pembagiankeuntungan perusahan dan membuat cadangan atas selisih pajak yang masihharus dibayar oleh perusahaan akibat perbedaan penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya."