Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah friksi dapat terjadi di dalam setiap pertemuan dua maupun lebih pihak yang bekerjasama dalam suatu rangkaian kerjasama. Sebuah friksi terjadi karena adanya implikasi dari suatu kesepakatan dalam sebuah kerjasama yang mana friksi tersebut bersifat mengekang di dalam kerjasama tersebut. China, India, dan Pakistan pada kebijakan luar negerinya sama-sama melakukan kerjasama di dalam sebuah proyek infrastruktur ekonomi global bernama Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan sebuah kerjasama yang diusung pertama kali oleh China pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada pelaksanaannya, proyek BRI banyak menemukan friksi-friksi yang terjadi di dalamnya, terutama pada ranah kerjasama antara China dengan India dan China dengan Pakistan di dalam koridor ekonomi BRI masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai penunjang data-data di dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa terjadinya friksi di dalam sebuah kerjasama antarnegara merupakan sebuah hal yang sering terjadi, terutama pada negara yang sedang mengalami konflik. Pada penemuannya, penulis juga menemukan bahwa terjalin sebuah solusi atas friksi yang terjadi di dalam kerjasama BRI antara China dan Pakistan sehingga melanggengkan kerekatan kerjasama kedua negara tersebut, sedangkan friksi yang terjadi pada kerjasama BRI antara China dan India justru tidak menemukan solusinya sehingga membuat kerekatan kerjasama kedua negara tersebut menjadi semakin renggang.

---

This thesis explains how a friction can occur in every meeting of two or more parties who work together in a series of cooperation. A friction occurs because of the implications of an agreement in a cooperation where the friction is restrictive in the cooperation. China, India, and Pakistan in their foreign policies are both cooperating in a global economic infrastructure project called the Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a collaboration that was first promoted by China in 2013 under Xi Jinping era. In its implementation, the BRI project found many frictions that occurred in it, especially in the realm of cooperation between China-India and China-Pakistan within the respective BRI economic corridors. In this study, the author uses the library method as supporting the data in the completion of this thesis. The author finds that the occurrence of friction in a cooperation between countries is something that often happens, especially in countries that are experiencing conflict. In his findings, the author also found that there is a solution to the friction that occurred in the BRI cooperation between China and Pakistan so as to perpetuate the closeness of the cooperation between the two countries, while the friction that occurred in the BRI cooperation between China and India did not find a solution, thus creating a closer cooperation between the two countries. the country is becoming more and more tenuous."

"ABSTRAKGlobal City merupakan salah satu bukti bahwa terdapat perkembangan isu kemunculan aktor internasional non-negara dalam kajian studi Hubungan Internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mendorong Kota Hangzhou mampu mencapai predikat Global City. Dipilihnya Kota Hangzhou sebagai salah satu contoh kota yang mampu menggambarkan fenomena Global City saat ini karena penulis memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Global City di negara berkembang dan kota lapis kedua. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka kerja analisis entrepreneurial city dan dibantu dengan pemahaman konsep diplomasi kota. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan kerangka kerja analisis tersebut, penulis menemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang berperan dalam meningkatkan daya saing Kota Hangzhou saling bersinergi dan memengaruhi satu sama lain. Hal penting yang dapat dipelajari dari berkembangnya Global City di Cina khususnya di Kota Hangzhou adalah faktor historis Cina pada masa proses keterbukaan menjadi dasar kuat kota-kota mereka untuk beradaptasi terhadap perkembangan. Secara umum tulisan ini menyimpulkan bahwa tidak ada karakteristik tunggal yang mampu menggambarkan Global City yang berkembang di seluruh kota-kota di dunia. Tren yang terjadi dalam isu perkembangan Global City saat ini telah menggambarkan bahwa Global City tidak lagi menjadi status yang otomatis melekat pada kota-kota di negara besar seperti apa yang dipahami oleh kota-kota di negara Barat. Namun, saat ini kota-kota lapis kedua di negara berkembang pun mampu bergerak ke arah integrasi perekonomian global dan memiliki peran dalam dinamika ekonomi politik global.

---

ABSTRACTGlobal City is one proof that the emergence of non-state international actors is one of the most discussed issue in the study of International Relations. Hangzhou City is one of the cities that characterized the development of the Global City issue nowadays. This paper aims to analyze various factors that have encouraged Hangzhou City to achieve the Global City status to explain the development of Global City issue in developing countries and second tier cities. In conducting the analysis in this paper, the author uses Entrepreneurial City as a framework thinking and assisted by understanding the concept of City Diplomacy. Based on the analysis carried out using the analytical framework, the authors found that internal and external factors in increasing the competitiveness of Hangzhou City work together and influence each other. The important thing that can be learned from the development of Global City issue in China, especially in Hangzhou City, is that China's historical factors in the process of openness have become a strong foundation for their cities to adapt to development. In general, this paper concludes that there is no single characteristic can describe Global City that develops in all cities in the world. Current trends in the issue of Global City have illustrated that Global City is no longer a status that automatically attached to cities in big countries as what is understood by cities in Western countries. However, nowadays the second tier cities in developing countries are able to move towards global economic integration and have a role in the dynamics of the global political economy."

"Skripsi ini membahas mengenai efektifnya model pembangunan ekonomi politik China dalam menghadapi krisis finansial global 2008. Di dalam penelitian ini, penulis melihat komponen-komponen dari model pembangunan ekonomi politik China yang dikenal dengan China model dalam menghadapi krisis finansial global. Krisis yang bermula dari AS yang telah menyebar ke seluruh dunia membuat negara-negara di dunia ikut merasakan dampak krisis, ditambah lagi dengan adanya globalisasi semakin membuat negara-negara di dunia menjadi saling terhubung dan terikat. China merupakan negara yang juga terkena dampak krisis, tidak terkena dampak finansial secara langsung, melainkan terkena dampak secara lansung pada ekspornya. Sementara, ekspor menjadi faktor pendorong tumbuhnya perekonomian China seperti sekarang ini. Meskipun begitu, China dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaianpenyesuaian yang didukung oleh adanya model pembangunan ekonomi politik yang dimiliki.This undergraduate thesis discusses about the effectivity of China political economy development model in overcoming global financial crisis that occured in 2008. This study found that China could overcome the impact of crisis by adjusting its policies in order to maintain the economic growth. Countries in the world got the impact of crisis through its financial sector because of globalization. Meanwhile, China?s export has been hit hard by the crisis than financial sector. Thus, if China?s export decrease, it will decrease the economic growth. Nevertheless, China political economy delopment model that also known as China model can be key for China to be successfully to overcome the impact of crisis and increase its economic growth."

"Tulisan ini membahas tentang perubahan perilaku China dalam menegakkan klaim nine-dash line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2021. Pihak China yang melakukan penegakan klaim dengan mengirimkan kapal perang ke ZEE Indonesia justru melakukan appeasement setelah mendapat pengusiran oleh pihak Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Sedangkan analisis penelitian dilakukan menggunakan teori foreign policy decision making yang melihat variabel pengambilan keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik sebagai faktor pendorong perilaku sebuah negara. Dari sisi lingkungan keputusan, pengambil keputusan China mendapat interactive setting berupa pengusiran, mengalami familiarity dan berupaya menghindari risiko. Dari sisi faktor psikologis, pengambil keputusan di China memiliki keyakinan untuk menghindari risiko serta berorientasi ke masa depan dan images bahwa Indonesia adalah sekutu. Dari segi faktor internasional, klaim China atas ZEE Indonesia mendapatkan extended immediate deterrence dari AS. Kemudian dari sisi faktor domestik, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Indonesia. Keempat faktor tersebut mendorong China melakukan appeasement terhadap Indonesia dalam penegakan klaim nine-dash line. Penelitian ini berkontribusi terhadap studi tentang perilaku appeasement negara besar dan studi tentang pencegahan konflik bersenjata di Laut China Selatan (LCS).

---

It examines China’s behavior when they try to enforce a nine-dash line claim on Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) between December 2019 and January 2021. China choosed the appeasement policy while endeavoring to enforce its claim to Indonesia's EEZ right after Indonesia’s side sent its warship to the disputed zone. In this study, the qualitative method and archival data collection were used to analyze changes in China's behavior. Moreover, the case was analyzed based on Foreign Policy Decision Making theory, which focuses on decision environment, psychological, international, and domestic factors. In terms of the decision environment variable, the collected data showed that Chinese decision-makers were shaped by an interactive situation, experienced familiarity, and avoided risky decisions. The psychological factor analysis found that Chinese decision-makers viewed Indonesia as an ally in a risk-averse, future-oriented manner. In addition, international factor analysis demonstrated that the US did extend immediate deterrence towards China regarding its claim over Indonesia's EEZ. Finally, domestic factor analysis discovered that China had a substantial economic interest in Indonesia. All four factors pushed China to choose an appeasement policy towards Indonesia regarding the claim enforcement in Indonesia EEZ. These findings contribute to the study of appeasement behavior by big countries and the prevention of armed conflict in the South China Sea."

"PendahuluanDi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, yang mencakup bidang idealogi nasional, politik, ekonomi, sosial -budaya dan pertahanan-keamanan.Kekuatan di bidang idealogi nasional telah berakar pada kepribadian bangsa sendiri yang nampak dalam Pancasila yang telah menjadi jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi nasional telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.Kekuatan di bidang politik yang merupakan syarat kelangsungan hidup negara telah berlangsung dengan terbinanya stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demakratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab, dengan telah ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi segenap organisasi sosial pol i ti k . Lebih jauh Pancasila i ni juga telah membuahkan konsepsi Geopolitik, Wawasan Nusantara. Di sini Pancasila merupakan kebijakan tertinggi, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional tertinggi.Kekuatan di bidang ekonomi sedang diusahakan dengan giat dan mencakup kegiatan yang sangat luas seperti, pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional, tenaga kerja, transmigrasi dan pembangunan daerah. Semua itu diusahakan dalam menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, hal mana akan berjalan secara, bertahap melalui Repelita yang berkesinambungan.Sesuai Repelita yang sudah berjalan usaha memanfaatkan lautpun terus berkembang, baik di perairan Nusantara, laut wi l ayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Tambunan (1985) dalam tulisannya. "Investasi di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dinyatakan bahwa mulai tahun 1979 sampai 1983 hasil produksi usaha perikanan industri mengalami kenaikan rata-rata /tahun sebesar 12,1%. Potensi sumber daya perikanan di ZEE Indonesia itu adalah 2.115.595 ton/tahun. Sementara itu jumlah kapal penangkap Tuna dan Cakalang bertambah terus dari tahun 1979-1983 dari BCC kapal naik menjadi 88,111,127 dan tahun 1983 beroperasi 131 kapal Indonesia milik perusahaan dalam bentuk BUMN, PMA, PMDN dan Swasta Nasional. Tingkat pemanfaatan di ZEE Indonesia itu tercatat tahun 1983 baru mencapai tingkat 23,29 %, sehingga masih terbuka usaha pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan itu."