Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa oank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan P'hak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (wanprestasi). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 - 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006."

"Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun bank garansi dipandang sebagai instrumen perbankan yang aman berdasarkan pemikiran bahwa instrumen ini memiliki pertahanan hukum yang kuat, namun dalam beberapa kasus bank garansi dapat juga menimbulkan persoalan. Kasus bank garansi yang melibatkan antar negara seharusnya tidak menyebabkan bank nasional menghadapi kesulitan pembayaran. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan kuantitatif dengan bentuk deskriptif-analisis. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, salah satu bank nasional justru mengalami kesulitan besar ketika klaim terhadap bank garansi yang sudah dibayarkan tidak mendapatkan pembayaran dari penerbit kontra garansi yang diterbitkan oleh salah satu bank di Korea, karena bank di Korea diperintahkan oleh pengadilan nasional setempat untuk tidak membayarkan kontra garansi tersebut. Akibatnya, bank nasional mengalami kerugian besar. Dilihat dari perspektif hukum, keadaan ini sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan bank garansi yang seharusnya berlaku secara universal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur penerbitan bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dalam kasus dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank penerbit bank garansi yang diterbitkan berdasarkan kontra garansi dari bank di luar negeri. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi kepada bank nasional perlu suatu setoran jaminan sebesar nominal bank garansi walaupun telah ada kontra garansi dari bank diluar negeri yang bonafide.

---

Bank guarantee is one of the services offered by the bank to ensure smooth activities in business. This bank’s service is in line with the provision of Article 1 item 2 of Banking Law which stipulates that commercial banks may provide services for payment transactions. While bank guarantee is regarded as a banking instrument that is safe based on the conviction that it is an instrument strongly backed by the law, it may in some cases give a problem. A case of a bank guarantee that involves bilateral relationship between countries should not have caused a national bank to incur difficulty in claiming payment. The method of this writing uses bibliographic study, being descriptive and the data collection tool was study on document. However, the case dealt with in this thesis is that in which one of the national banks actually encountered a big difficulty claiming payment for the bank guarantee it had honoured when the payment claim was refused by the issuer of the counter bank guarantee – a bank in Korea. It was because, the court of jurisdiction in Korea ordered the bank in Korea to reject payment for the particular bank guarantee. This caused the national bank to incur a big loss. From the legal perspective, this situation was completely inconsistent with the provision of a bank guarantee which actually applies universally. ts. The case being dealt with is how the procedure of issuing a bank guarantee is based on a counter-guarantee in a case and how is the legal protection for the bank issuing a bank guarantee based on a counter-guarantee by a bank overseas. In order that the national banking avoid encountering the same case, it is necessary that a security deposit of the same amount as the nominal value of the bank guarantee be required despite a counter-guarantee of by a reputable bank overseas."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"ABSTRAKPeran perbankan memegang peranan yang utama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu Pemerintah Melalui Bank Rakyat Indonesia memberikan Kredit kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dalam kenyataannya, pemerintah yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan disektor keuangan tersebut masih terdapat kesenjangan khususnya di bidang perkreditan. Penerimaan kredit usaha kecil masih dirasakan sulit bagi pengusaha kecil karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta di lain pihak masih banyak rentenir yang mau mempengaruhi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan proses yang cepat meskipun dengan bunga yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penulis menganalisis data menurut hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif yaitu mengevaluasi suatu kegiatan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui peraturan perundang-undangan, buku, data tertulis hasil perjanjian kredit dan informasi diperoleh dengan wawancara dengan Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah Jakarta. Dalam pelaksanaan kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia masih banyak pengusaha kecil yang tidak mendapatkan kredit karena agunan merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan kredit sedangkan kebanyakan pengusaha kecil tidak mempunyai agunan. Untuk mengadapi kredit macet maka pihak Bank Raktat Indonesia melakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) dan apabila upaya tersebut tidak membawa hasil maka dilakukan dengan cara penyelesaian secara yudisial dengan menyerahkan kepada PUPN/BUPLN."

"Penelitian ini membahas strategi anti fraud Bank Indonesia dan peranan internal audit Bank X dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan atas strategi anti fraud Bank Indonesia terkait dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Internal Audit Bank X telah memiliki peran penting dalam strategi anti fraud, terutama pada: pilar II (surprise audit dan surveillance system); pilar III (investigasi, pelaporan,dan sanksi); pilar IV (pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut); dan dalam proses manajemen risiko dengan penerapan risk-based audit. Terakhir, Internal Audit Bank X juga memiliki peran sebagai fungsi koordinasi strategi anti fraud.

---

This research analyze anti fraud strategy set by Bank Indonesia and the role of Bank X internal audit function by using a case study method. Based on the research results, anti fraud strategy needs to be evaluated and improved in respect to risk management dan good corporate governance. Internal Audit Bank X has played an important role in anti fraud strategy, especially on: pillar II (surprise audit and surveillance system); pillar III (investigations, reporting, and sanctions); pillar IV (monitoring, evaluation, and follow-up); and in the risk management process with the implementation of risk-based audit. Internal Audit also plays a role as coordination function of anti fraud strategy."

"Sebagai the most high regulated industry, perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi Informasi sebagai core teknologi mereka terlebih dalam membantu untuk mematuhi aturan dari regulator seperti Bank Indonesia misalnya. Tingkat ketergantungan ini bahkan akan menjadi lebih tinggi bagi sebagian besar bank yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis bank, tata kelola teknologi informasi (IT governance) tentunya menjadi konsep yang penting dibicarakan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa perusahaan yang memiliki IT. Governace yang baik rata-rata memperoleh keuntungan 20% lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tata kelolaTI yang baik. Oleh karna itu penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk menggambarkan IT governance dalam sebuah Bank besar yaitu Bank XYZ dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model beebeda ini ternyata dapat memetakan kondisi IT Governance Bank XYZ dengan lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu model tertentu saja.Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan IT Governance di Bank XYZ sudah tergolong baik meskipun belum bisa dikatakan ideal. Namun demikian untuk lebih menyempurnakannya lagi maka harus dipastikan bahwa Post Implementation Review benar-benar dilaksanakan. Salah satu cara memastikannya adalah dengan memasukkan Post Implementation Review dalam KPI ataupun SLA unit kerja terkait. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat antara KPI dan SLA dengan IT Governance di Bank XYZ.

---

As the most highly regulated industry, banking is one of industry that has high level of dependency to information technology, to help them comply with regulations and authority, Bank Indonesia for example. This level of dependency tends to rise higher for most banks as they operate in competitive environment. With the increasing adoption of information technology in banking business, IT Governance has been major concept to be considered. This also supported by study that shows enterprises with good IT governance, in average, yield 20% higher than enterprise which do not have good IT governance. This descriptive study try to elaborate IT Governance in a big bank, XYZ, by using several existing IT Governance model. By using these models, a better mapping of IT Governance in Bank XYZ can be achieved, compared by using only one specific model.From the study, can be suggested that implementation of IT Governance in Bank XYZ can be classified as good. Nonetheless, to further improve it, there must be a certainty that PIR be conducted properly. One way to ensure that PIR is conducted properly is by putting the PIR in KPI or SLA of the related working unit. This is because of KPI and SLA is tightly-connected with IT Governance in Bank XYZ."