Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutanakandapat memperbaiki tingkatkesehatantermasukuntukmemenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahan- kemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One of the methodological research effort of the Central Bank of Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI.

The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks. The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation.

The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to

condition in BI's regulations."

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutan akan dapat memperbaiki tingkat kesehatan termasuk untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahankemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank.

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One o f the methodological research effort of the Central Bank o f Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI. The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks.

The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation. The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to condition in BI's regulations."

"Bank Indonesia dalam mewujudkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia dan penguatan struktur dan permodalan perbankan Indonesia berupaya mendorong bank untuk melakukan merger berdasarkan inisiatif perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memberikan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PB1/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007. Insentif yang diberikan Bank Indonesia terdiri dari enam alternatif pilihan atau gabungan pilihan yang dapat diambil bank yang akan melakukan merger. Akan tetapi, adanya insentif merger dari Bank Indonesia tersebut perlu diikuti dengan insentif pajak dari Departemen Keuangan, misalnya dalam merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita. Karena itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 memungkinkan adanya insentif pajak atas merger dalam bentuk penghitungan pajak atas dasar nilai buku. Dengan latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang diteliti berkaitan dengan topik ini, yaitu Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional? Selain itu, Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita? Kedua permasalahan akan dianalisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah dianalisis, jawaban permasalahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur insentif merger adalah Peraturan Bank Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan metode sistematis-komprehensif, artinya dengan tahapan yang cepat, hati-hati, dan efektif mendorong bank melakukan merger. Pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita memanfaatkan tiga insentif merger dari Bank Indonesia dan insentif pajak dari Departemen Keuangan, setelah merger dilakukan dengan memenuhi tahapan dan persyaratan yang ditentukan sebelumnya.

---

Bank Indonesia in implementing the concept of Indonesian Banking Architecture (API) and in strengthening the Indonesian bank structure and capitalization efforts to encourage banks to take the initiative to implement merger. For that reason, Bank Indonesia granted beneficial incentives under the ongoing bank consolidation program by issuing Bank Indonesia Regulation Number 8/17/PBI/2006 and Bank Indonesia Regulation Number 9/12/PBI/2007. Incentives granted by Bank Indonesia consist o f six alternatives or combined alternatives that can be chosen by banks implementing merger. However, these incentives on merger given by Bank Indonesia urgently needed to be followed by tax incentive from Ministry o f Finance, such in merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita. The issuance of Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.03/2008 makes tax incentive on merger feasible in the form o f the use of the book value on tax calculation. With that background, there arc two problems that need to be study related to the matter, which are; How do the law regulate incentives gift on bank merger in the framework o f bank consolidation? And, How do the implementation of incentives gift on merger o f Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita? Both problems will be analyze with juridical-normative research based on secondary data. After analyzed, the results show The law that regulate incentives gift on bank merger are Bank Indonesia Regulations which implement through systematic and comprehensive approaches, meaning with simplifies procedures, prudent, and effective to drive banks implementing merger. Implementation o f incentives given on merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita benefits three merger incentives from Bank Indonesia and tax incentive from Ministry of Finance, after the merger conducted by fulfilling procedures and requirements regulated."