Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pertama kalinya mengatur tujuan e-procurement secara baku. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa serta LPSE Kementerian Keuangan sebagai pihakpihak yang berkaitan langsung dengan e-procurement terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa panitia dan penyedia menyetujui e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.

---

The Presidential Regulation No.54 year 2010 on the goods/service procurement by the government substitutes the Presidential Decree No.80 year 2003 on the guidelines for the goods/service procurement by the government which firstly governs the standard objectives of e-procurement. This study aims to evaluate is the accomplishment of the e-procurement objectives.

The evaluation was conducted by investigating the perception of the committee and the suppliers of the goods/service procurement, as well as the LPSE Ministry of Finance as the party directly related with e-procurement towards the increase of transparency and accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.

The research result shows that on average the committee and the suppliers agree that e-procurement increases transparency, accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access with several inputs in each variable."

"Tujuan penelitian adalah menganalisa adanya pengaruh Keterampilan TI dan Kecerdasan Emosi terhadap Daya Saing PNS dalam Implementasi Sistem e-Procurement pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Departemen PU. Metodologi penelitian secara kuantitatif dengan metode survey. Responden penelitian adalah PNS yang bekerja di Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, dengan sampel sebanyak 80 orang terpilih secara acak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, bahwa ada pengaruh positif dari Keterampilan TI sebesar 39.7 %, Kecerdasan Emosi sebesar 31.8 % dan secara bersama ? sama adalah sebesar 54.5 % terhadap Daya Saing PNS.

---

The purpose of this research is to analyze the affection of IT Skills and Emotional Intelligence towards the Government Civil Workers Competitiveness in the Implementation of e-Procurement System of Goods/Services Procurement Process at the Department of Public Works. The research methodology conducted a quantitative research with a survey method. The respondents are the workers at the Directorate General of Cipta Karya, Department of Public Works with total sample of 80 people, selective randomly. The research outcome discovered that there is a positive affection for 39.7% of IT Skills, 31.8% of Emotional Intelligence and 54.5% of both towards the Government Civil Workers? Competitiveness."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih dianggap rentan dengan tindak korupsi, hal ini tentunya mengurangi akuntabilitas pemerintah. Salah satu cara untuk mengembalikan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan pengendalian internal (internal contrac) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum, mengetahui kelemahannya dan memberikan solusi. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Proses pengadaan barang/jasa di Pusat Kurikulum secara umum telah melaksanakan pengendalian internal. Karena telah melaksanakan setiap komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko. pengendalian resiko, informasi dan komunikasi, serta monitoring.

---

Government procurement for goods/services at this present still susceptible with corruption, this opinion will diminish government accountability. One of the ways to give back government accountability through Internal control implement in government procurement. Objective from this research to know how internal control implement in government procurement at Pusat Kurikulum, its weakness and give solution to it. Research method used in this thesis is Descriptive qualitative method, with data conection method through literature research and field research. Government procurement process at Pusat Kurikulum in general have been implement internal control, because have met COSO internal control component which is environment control, risk assessment. risk control, information and communication, and monitoring."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.

The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."

"Tesis ini menganalisis tentang efektivas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dari segi efektivitas perundang-undangannya dengan mengacu pada prespektif organisatoris pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya eprocurement, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.

---

This thesis is analyzed about the law effectiveness in government e- procurement referring to organization perspective on the government procurement and the role of controlling boards. The method of data collecting is done by studying the law material literatures, i.e. the act regulations. Emperies qualitative analysis is applied to analyze the studied literature data.

The result of this research is the act that regulates procurement does not provide a penalty/punishment. This can be lead to the law infringement but since the e-procurement is applied the procurement is fairer (more transparant)."