Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997). Pada prakteknya, Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris dapat berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk apa yang cocok untuk diterapkan dalam praktek Notariat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Yuridis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara Hukum Pidana dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk, misalnya mengecoh Notaris sehingga ada kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, harus bertanggung jawab atas itikad buruknya tersebut. Masing-masing bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris mempunyai kekurangan dan kelebihan. Setelah penulis menganalisa kekurangan dan kelebihan masing-masing bentuk maka penulis berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat

---

One of proof that shows someone as the heir is Identification Paper for Inheriting

Legacy. Identification Paper for Inheriting Legacy is needed by heir to do the

transfer administration for owning a dead person’s legacy. One of institutions that is

competent to make a Identification Paper for Inheriting Legacy is Notary (look

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 111 ayat (l)c angka 4

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997). Identification Paper for Inheriting Legacy can be made in the form as

an authentic paper or as an underhanded paper. The problems are how is the Notary’s

responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy? What is the

better form of an Identification Paper for Inheriting Legacy? To answer the

problems, author uses Juridical Law Normative research method that use data

collecting tool as document study. Notary responsibility of making Identification

Paper for Inheriting Legacy is based by 3 (three) rules, that are responsible to

Undang-Undang Jabatan Notaris, responsible to Hukum Pidana and responsible to

Hukum Perdata. Notary responsibility of making Identification Paper for Inheriting

Legacy can also be limited, heir who has a bad intentions, for example, deceiving

Notary, so there is a mistake in a Identification Paper for Inheriting Legacy, has to

responsible for his bad intentions. Each forms of an Identification Paper for

Inheriting Legacy has several advantages and disadvantages. After analyzing, author

gets the conclusion that Identification Paper for Inheriting Legacy in an underhanded

paper form is better to be applied."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"Peran Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, terdapat perseroan terbatas yang para pendirinya merupakan warga negara atau badan hukum asing atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing dan dalam pendiriannya, para pendiri tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penandatanganan akta. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 Pk/Pdt/2019, terdapat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang dipermasalahkan oleh salah satu pendirinya karena ketentuan yang terdapat pada akta pendirian dan pembetulan atas akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri tidak dilegalisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait pembuatan dan pembetulan akta dan ketentuan terkait legalisasi surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri. Hasil analisa adalah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena notaris kurang berhati-hati sehingga melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pembetulan akta sedangkan surat kuasa pendiri yang tidak dilegalisasi tetap berlaku dan dapat digunakan. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa maka notaris perlu melakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan akta dan juga dapat dikembangkan suatu sistem yang dapat melakukan periksaan terhadap akta agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pembetulan akta.

---

The role of a notary in the framework of drafting a limited liability company deed is one of the role held by a notary based on Law Number 2 of 2014 regarding the Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding Notary and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In practice, there is limited liability company which the founders are foreign citizens or legal entities or known as foreign investment limited liability company and in their establishment, the founders give a power of attorney to other party to execute the deed. However, in the Supreme Court Decision Number 181 Pk/Pdt/2019, there is a deed of establishment of a foreign investment limited company which was questioned by one of the founders since the provisions contained in the deed of establishment and the correction of the deed were not in accordance with the prevailing regulation and the power of attorney from the founders which made abroad is not legalized. To answer this questions, a normative juridical research method was used and data analysis was performed prescriptively. The analysis is made based on the applicable regulations regarding the creation and correction of deeds and provisions related to the legalization of the founding power of attorney made abroad. The result of the analysis is that these problems can occur since the notary is not careful and therefore made mistakes in the making and correcting the deeds, while the power of attorney of the founders which is not legalized is still valid and can be used. To prevent a similar event occurs, notary need to make preparations before making deeds and also a system can be developed to inspect the deeds in order that no mistakes will be occur in the making or correcting of the deeds."

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."

"ABSTRAKPenelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang pejabat umum dalam membuat akta ialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTThis research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made. Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. This research was conducted in a normative juridical form by examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed (Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect."

"Hadirnya jabatan notaris dikehendaki dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Namun, notaris dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta autentik, antara lain melakukan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, eksistensi Majelis Pengawas Notaris diperlukan sebagailembaga yang mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris. Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris terhadap kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta menganalisis pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah kepada notaris atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Putusan Nomor: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, notaris yang keliru dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikenai tanggung jawab administratif karena melanggar kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tidak menutup kemungkinan untuk dibebankan dengan tanggung jawab perdata dantanggung jawab pidana. Kemudian, pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinilai tidak tepat karena pengenaan pasal belum mencakup seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Adapun saranyang dapat diberikan, yaitu notaris seharusnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, selain itu apabila terdapat perbuatan notaris yang merugikan pihak tertentu, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui gugatan perdata kepada pengadilan negeri, serta MajelisPengawas Notaris seharusnya memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan dan memberikan sanksi yang lebih beratatas pelanggaran yang dilakukan notaris agar memberikan efek jera kepada notaris yang bersangkutan.

---

The existence of notary is desired with the intention of providing services to the public who need an authentic deed. However, a notary may make a mistake in the making of authentic deed by violating their authority and obligation in the Notarial Act. Therefore, the existence of SupervisoryCouncil of Notary is needed as an institution that supervises, examines and imposes sanctions on notary. This research discusses the notary'sresponsibility for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement and analyzes the considerations of West Java Region Supervisory Council of Notary to the notary for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement in their verdict number: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. This research uses normative juridical method and explanatory typology. Based on the research conducted, the notary who made a fallacy in making of sale and purchase binding agreement could be charged with administrative responsibility for violating their authorityand obligations in the Notarial Act, moreover it does not rule out the possibility of being the subject of civil and criminal responsibility. Furthermore,the consideration of Region Supervisory Council of Notary was incorrect because the imposition of the article did not cover all violations committed by the notary. As for the suggestions, notary should maintain professionalism by complying with the provisions in Notarial Act to avoid matters relating to legal responsibility, in addition if there is a notary thatinflict a financial loss to certain parties, the aggrieved party can sue for reimbursement of costs, losses and damages interest to the notary through acivil lawsuit to the district court, moreover Supervisory Council of Notary should pay attention to the facts and evidence contained in the trial and provide heavier sanctions for violations committed by the notary in order to provide a deterrent effect to the notary."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 926/Pid.B/2016/PN.BTM Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan karyawannya sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa karyawan, notaris tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat dan tepat waktu. Pembahasan tesis ini mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris atas tindakan karyawannya yang melakukan penggelapan uang pembayaran pajak transaksi jual beli yang dititipkan oleh para klien notaris. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penulisan tesis ini dengan Judul Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dan disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas hanya pada akta yang dibuat, melainkan notaris juga bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 926/Pid.B/2016/PN.BTM, dua karyawan notaris JC yakni VLJG dan CAE dinyatakan telah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan dilakukan secara terus menerus sebagaimana tertuang pada Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 , Maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata notaris JC bertanggung jawab dalam hal ini dikarenakan hubungan kerja yang terjalin diantara notaris JC dengan para karyawannya. Notaris JC mengganti seluruh kerugian uang pajak yang telah digelapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para klien.

---

Responsibility of Notary to the Action of its Employees Analysis of Batam District Court Decision Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM Notary in exercising his her authority and obligation is very need his employees as supporting professional work. Without employees, a notary can not carry out his profession quickly and on time. The discussion of this thesis is about the form of responsibility of notary for the actions of employees who embezzle the payment of tax on sale and purchase transactions deposited by notary clients. The method in writing is normative juridical by using secondary data. Data processing is done by qualitative method that is a research procedure that produces analytical descriptive data. The writing of this thesis with the title of responsibility of the Notary for the Employee 39 s Action Analysis of the Decision of the Batam District Court No. 926 Pid.B 2016 PN.BTM , and concluded that the notary 39 s responsibility is not limited to only the deeds made, but the notary is also responsible for all acts committed by its employees. Related to the Decision of the Batam District Court of December 19, 2016 Number 926 Pid.B 2016 PN.BTM, two JC notary employees namely VLJG and CAE are declared to have committed embezzlement done by the person who controls the goods because there is a working relationship and done continuously as set forth in Article 374 of the Criminal Code in Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code jo Article 64 paragraph 1 , therefore based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code and Article 1367 Civil Code of Notary JC is responsible in this case because the working relationship is intertwined among JC notaries with employees. JC Notary substitutes all losses of tax money which has been embezzled as a form of liability to clients."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."