Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengujian secara materiil Peraturan Desa sebagai salah satu produk perundang-undangan yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis. Metode pendekatan secara normatif yuridis yaitu metode yang mengkaji, menganalisa dan merumuskan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Desa, bahan hukum sekunder yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahanhukum pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahan, maupun bahan hukum tertier yang saling mendukung dan menguatkan sehingga dapat diketahui secara jelas dan gamblang mengenai landasan yuridis proses pengujian Peraturan Desa di Indonesia. "

"Dalam rangka mewujudkan lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu usaha Pemerintah dalam memasyarakatkan wakaf untuk kepentingan umum adalah dengan memberlakukan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf antara lain Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya masih ada beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu apakah dengan dikeluarkannya Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan tanah tersebut di atas telah diimplementasikan dengan benar? Kendala﷓kendala apa saja yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian kepustakaan. Studi kasus yang dilakukan pada Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini menghasilkan analisa pemecahan masalah yaitu karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 belum keluar maka Undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif, dan yang masih menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu untuk masa yang akan datang, disarankan agar diperhatikan besarnya biaya pensertifikatan tanah wakaf, tenaga kerja, dan waktu pelaksanakan pensertifikatan, dan kelengkapan surat atau dokumen tanah wakaf. Keadaan demikian akan menciptakan sinergi kerja antara pemerintah, pegawai instansi yang berkaitan dan masyarakat sebagai pelaksana Pensertifikatan Tanah Wakaf. Keadaan yang saling bersinergis ini diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pensertifikatan Tanah Wakaf untuk kepentingan umum dalam mencapai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam."

"This article does analyse under historical approaches regarding bankruptcy law revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and to also under the fast IMF's pressure after the significant's case such as "Manulife" and wider affects at post monetary crisis in 1997. The common portrait was happened in many cases also considered is on many corporations case which solvent and have mach more assets than their debt's were got bancruptcy suit's."

"ABSTRAKini, bertujuanuntuk meneliti, mempelajari serta mengetahui dasarkewenangan Pemerintah melalui Keputusan Menteri DalamNegeri dalam membatalkan Peraturan Daerah di Indonesia,penerapan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah serta alasan danpertimbangan yuridis Keputusan Menteri Dalam Negeri dalammembatalkan Peraturam Daerah di Propinsi Bengkulu.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian hukum normatif-empiris, sifat penelitiandeskriptif-analitik-preskriptif, alat pengumpulan data yangdipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studikepustakaan (library research), meliputi: Bahan hukumprimer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.Metode analisis data dalam penelitian ini, terlebihdahulu dikelompokan berdasarkan kualitas, pola, tema, dankatagori tertentu sesuai kebutuhan pembahasan. Data yangsudah dikatagorikan tersebut dianalisis untuk memahami danmenjelaskan gejala-gejala hukum dengan cara melakukanpenafsiran dengan model penafsiran surface structure dandeep structure. Penafsiran surface structure dilakukanterhadap teks dan fakta yang dalam ini pemaknaan difokuskanterlebih dahulu pada persoalan yang tertuang dalam teks danrealitas yang muncul. Berdasarkan penafsiran ini kemudiandikembangkan kepada penafsiran deep structure yangbertujuan untuk mengungkap makna-makna yang tersirat dibalik suatu aktivitas penafsiran.Hasil dan simpulan penelitian ini ialah, Menteri dalammenyelenggarakan pemerintahan mempunyai kekuasaan dankewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan,baik yang berasal dari delegasi, atribusir PeraturanKebijakan (beleidsregel), maupun kebebasan bertindak(freies Ermessen, discretainr discretionary power).Berdasarkan kajian teori mengenai jenjang norma hukum(Stufentheorie) yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen dandikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky. A. Hamid S.Attamimi mengkolerasikan dengan kontek Negara Indonesia,serta disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraanpemerintahan di Indonesia pada saat ini. Atas landasanteori dan ilmu perundang-undangan serta hasil penelitianTesis ini, jenjang norma hukum (Stufentheorie) masih sangat relevan dan tetap menjadi acuan/patokan dalam menafsirkanhierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan rumusanPasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Penerapan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembatalanPeraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Padapelaksananaannya, rumusan yang mengharuskan pembatalanPeraturan Daerah melalui Peraturan Presiden tersebut diatas, dari hasil penelitian didapat bahwa setelahdiundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, kurun waktu 15 Oktober 2004 sampaidengan 8 Mei 2007, hanya 1 (satu) Peraturan Daerah yangdibatalkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2006 yakni pembatalan Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal34 ayat (8) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Alasanatau pertimbangan yuridis pembatalan Qanun Aceh tersebutadalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Alasan dan pertimbangan yuridis Keputusan MenteriDalam Negeri dalam membatalkan Peraturan Daerah di PropinsiBengkulu, karena Peraturan Daerah tentang retribusi danpajak daerah tersebut, antara lain: a. Bertentangan dengankepentingan umum, yaitu jika Peraturan Daerah tersebutdiberlakukan maka akan berakibat terganggunya kerukunanantar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, danterganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakanyang bersifat diskriminasi, b. Bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi,meliputi:1). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak dan Retribusi Daerah; 2). Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) . PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4) .Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah; 5) . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam BidangPerdagangan; 6) . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995tentang Izin Usaha Industri; 7). Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor:590/MPP/Kep/10/1999tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin UsahaIndustri, dan 8). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:09/MDag/Per/3/2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara PenerbitanSurat Izin Usaha Perdagangan."

"Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

---

Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis."