Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi dengan cepat menuntut organisasi yang ingin tetap bertahan untuk mampu beradaptasi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Perubahan tersebut juga berlangsung dalam organisasi pemerintahan, dimana diharapkan pola manajemen yang lebih adaftif, inovatif, imajinatif, kreatif dan fleksibel seperti pada organisasi swasta dapat diterapkan. Daya saing suatu organisasi tidak terlepas dari kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga organisasi harus bertransformasi menjadi sebuah learning organization yang senantiasa belajar dan meningkatkan kapasitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan learning organization pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditinjau dari upaya organisasi dalam melakukan proses pembelajaran, transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, pengelolaan pengetahuan dan penerapan teknologi. Selain itu juga untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BPKP untuk menjadi sebuah learning organization. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survei terhadap persepsi pegawai BPKP. Kuesioner yang digunakan diadaptasi dari kuesioner Learning Organization Profile yang dikembangkan oleh Michael J. Marquardt. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang aktif bekerja pada BPKP kantor pusat yang berjumlah 1420 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 304 yang tersebar pada seluruh unit kerja BPKP kantor pusat dengan metode proportionate stratified random sampling. Selain itu juga dilakukan dokumentasi data pendukung dan wawancara dengan narasumber terkait penerapan learning organization di BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan learning organization pada BPKP tergolong BAIK, dengan nilai rata-rata 25,88 pada skala penilaian marquardt. Nilai rata-rata kelima subsistem learning organization juga tergolong baik, dengan nilai secara berurutan adalah sebagai berikut: dinamika pembelajaran 25,57, transformasi organisasi 26,82, pemberdayaan manusia 26,23, pengelolaan pengetahuan 25,76, dan penerapan teknologi 25. Nilai rata-rata tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil penelitian Marquardt pada 500 organisasi di dunia dan nilai rata-rata pada 5 (lima) organisasi publik di Indonesia hasil penelitian sebelumnya. BPKP telah berusaha menjadi sebuah learning organization dengan berbagai upaya yang dilakukan secara serius dan terencana dengan baik. Pada setiap unit kerja dibentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) yang berfungsi sebagai change agent. Unit kerja tersebut bertanggung jawab untuk selalu meningkatkan pengetahuan melalui inhouse training/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Penerapan program Total Quality Management dan Organisasi Berbasis Pengetahuan (OBP) juga giat dilakukan. BPKP sejak tahun 2007 juga ikut aktif dalam forum Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) study bersama dengan organisasi lain, baik publik maupun swasta untuk memperebutkan MAKE Award."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsipprinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode PKKN secara eksternal.

---

This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"The existence of BPKP financial and development control is still in dilemma, because in the process of controlling it still encounters problems. This research aimed to describe the controlling process, the controlling problem, and the performance of BPKP (Board of Finance and Development Control). This research used qualitative approach with the method of in-depth interview. The result of this research indicated that BPKP still encountered problems such as human resource quality, budgets, facilities, working method, negative perception from society, and dominant external controller. Despite all the problems, BPKP still plays an important role in controlling Indonesian finance and development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP . Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai BPKP Pusat menggunakan e-SAKIP dalam kesehariannya. Lebih lanjut, data primer yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan model persamaan struktural atau biasa dikenal dengan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone McLean dan Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian ini ialah dari dua belas hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis dinyatakan diterima dan sembilan hipotesis dinyatakan ditolak. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa variabel yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP BPKP adalah system quality berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction, dan user satisfaction berpengaruh signifikan terhadap net benefit.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the factors affecting E SAKIP in enhancing the value of The Government Performance Accountability System SAKIP at The Financial and Development Supervisory Board BPKP . The researcher analyzes the data which is obtained from 30 respondents. The respondents are employees of BPKP who use e SAKIP in their daily work. Further, the primary data which is obtained through questionnaires are processed by Structural Equation Modeling SEM with SmartPLS application. The theoretical base of this study is DeLone and McLean rsquo s D M information systems IS success model and Technology Acceptance Model TAM . The results of this study indicate that from twelve hypotheses proposed, three of them are accepted, and nine of them are rejected. The result finds that the variables that influence the impact of e SAKIP on the improvement of SAKIP BPKP value are system quality have significant effect to perceived ease of use, perceived ease of use has significant effect to user satisfaction, and user satisfaction has a significant effect on net benefit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Masjid Ar Raqiib Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut serta menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Masjid Ar Raqiib BPKP merupakan salah satu masjid perkantoran yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. Pengendalian intern pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf belum dilaksanakan secara efektif dan memadai serta pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan transparan dan belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 serta hanya melaporkan keuangannya sebesar penerimaan dan pengeluaran dana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern belum efektif dan SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut. Masjid Ar Raqiib BPKP belum sepenuhnya berakuntabilitas, amanah telah ditunaikan, namun pelaporan keuangan belum memadai.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal control of financial management Zakat, Infaq, Shadaqah, and wakaf and provide advice to improve the effectiveness and analyze financial statements accountability and provide advice to improve them. Ar Raqiib Mosque of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) located on Jalan Pramuka Number 33, East Jakarta. Internal control over the management of zakat, infaq, shadaqah, and wakaf has not been implemented effectively and adequately. Financial statement has not been report in an orderly and transparently and has not based on PSAK 45 and PSAK 109. Its only reports its funds in the amount of funds received and disbursed. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. This research has concluded that internal control is not effective enough and Standard Operating Procedure is needed to improve the effectiveness of internal control. Trustworthy has been fulfilled, but financial reporting is inadequate and not fully accountable."

"Abstract. The existence of BPKP financial and development control is still in dilemma, because in theprocess of controlling it still encounters problems. This research aimed to describe the controlling process,the controlling problem, and the performance of BPKP (Board of Finance and Development Control). Thisresearch used qualitative approach with the method of in-depth interview. The result of this research indicatedthat BPKP still encountered problems such as human resource quality, budgets, facilities, working method,negative perception from society, and dominant external controller. Despite all the problems, BPKP still playsan important role in controlling Indonesian finance and development."

"ABSTRAKBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan pengawasan intern. Peranan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI diamanatkan dalam Rencana Strategis BPKP adalah meningkatkan kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas pengawasan dilakukan dalam bentuk penerapan paperless audit yang berupa e-office serta e-document. Peran SI/TI belum mendukung sepenuhnya penerapan paperless audit pada proses bisnis audit di BPKP. Permasalahan yang terjadi adalah organisasi kesulitan dalam melakukan proses pelacakan bukti audit, waktu yang diperlukan untuk penyusunan laporan lama, auditor tidak selalu mengisi formulir kendali mutu audit, serta sistem informasi penugasan dan perencanaan tidak bisa berbagi data.Dari best practice terkait perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan SI/TI, kajian manfaat yang dilakukan sebelumnya akan membantu menghindari permasalahan pada pengembangan SI/TI. Berdasarkan best practice tersebut, analisis lebih lanjut manfaat penerapan paperless audit dilakukan untuk mengetahui apa manfaat penerapan paperless audit terhadap perbaikan proses audit. Untuk melihat lebih lanjut manfaat penerapan paperless audit, dilakukan analisis manfaat menggunakan Benefits Dependency Network serta kategorisasi manfaat menggunakan Generic IS/IT Business Value Category. Penelitian ini menghasilkan manfaat yang utama dari penerapan paperless audit yaitu mempercepat proses bisnis audit. Dengan penerapan paperless audit, negara mendapat manfaat peningkatan efisiensi tanpa meningkatkan anggaran pengawasan intern.

---

ABSTRACTFinancial and Development Supervisory Board FDSB is a government institution which has a task to handle internal supervision. The role of information systems information technology IS IT mandated in FDSB Strategic Plan is to improve supervision quality in the form paperless audit implementation that conducted by e office and e document. Paperless audit implementation on audit business has not fully supported by IS IT. The problems are organization hard to tracking the audit evidence, the time required for reports preparation is too long, auditors do not always fill out quality control audit form, and information systems for assignments and planning cannot share data.From best practices related business processes adjustment by utilizing IS IT, benefits analysis that conducted earlier would help avoid problems occurred in the IS IT improvement. Based on this best practices, further analysis is performed to find out what the benefits paperless audit implementation for audit process adjustment. To see more about benefits paperless audit implementation, benefits analysis using Dependency Benefits Network and categorization of benefits using Generic IS IT Business Value Category are conducted. This research provides major benefits paperless audit implementation is accelerated FDSB audit business processes and the state gets the benefit by increasing efficiencies without expanding internal control budget. "

"ABSTRAKskripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan berbagai instrumen hukum yang diberlakukan dalam periode sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan, fungsi dan wewenang BPKP sebagai pengawas internal berhubungan dan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan BPK RI juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara ke parlemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi BPKP dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia saat ini termasuk Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan diatur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Diharapkan di masa depan penataan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan nasional dapat disikapi dengan baik melalui reformasi regulasi dan kejelasan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengawas dan audit.ABSTRACTThis thesis is motivated by the current situation which shows that the duties, functions and authorities possessed by BPKP as the government's internal supervisory body are often confused and confused with the duties, functions and BPK RI as an external audit agency. This is in line with the discourse to combine the two as one body. The research method used is the normative juridical research method by comparing various legal instruments that were enacted in the period before and after the amendment to the 1945 Constitution which regulates the position, function and authority of the BPKP as an internal supervisor in relation to and reports directly to the President of the Republic of Indonesia and the BPK RI is also responsible for examination of state finances to parliament. The results of this study indicate that the position of BPKP in the State Administration System of the Republic of Indonesia currently includes Non-Ministerial Government Agencies (LPNK) with all duties, functions and authorities regulated through Presidential Regulations and Government Regulations. Meanwhile, BPK RI is a state institution in charge of examining the management and accountability of state finances freely and independently based on the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is hoped that in the future the institutional arrangement for supervision and examination of state finances and national development can be addressed properly through regulatory reform and clarity of duties, functions and authorities of the supervisory and audit institutions."

"ABSTRAKMaksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi terutama dalam instansi pemerintah, didirikannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan BPKP. Berdirinya BPKP sebagai perwujudan pencegahan penyalahgunaan keuangan pada instansi pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan sistem Fraud Control Plan yang dilakukan dengan lima tahapan yaitu Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi, dan Evaluasi Atas Implementasi. Pada sistem ini terdapat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan kontrol sosial, dimana kedua teori tersebut membantu pemahaman mengenai ruanglingkup sosial PT. XYZ. Sehingga sistem Fraud Control Plan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kinerja para pegawai PT. XYZ yang sesuai dengan keinginan yaitu bebas dari adanya tindak penyimpangan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to provide an overview of the prevention efforts of corruption that are rampant in Indonesia and cause economic losses for Indonesia. To prevent the occurrence of acts of corruption, especially in government agencies, the establishment of the Financial and Development Supervisory Board BPKP . Establishment of BPKP as a manifestation of the prevention of financial misuse on government agencies. One of them is by using Fraud Control Plan system which is done with five stages Socialization, Diagnostic Assessment, Technical Implementation Guidance, and Evaluation on Implementation. In this system is related to the theory of rational choice and social control, where both theories help understanding the social scope of PT. XYZ. So that Fraud Control Plan system can be done well and produce performance of employees of PT. XYZ in accordance with the desire that is free from the existence of acts of irregularities."