Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang sejalan dengan isi dan amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan 3. Kehadiran BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia memiliki arti yang sangat besar didalam menjalankan roda perekonomian selama ini. Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan oleh pemerintah sebagai profit center dan agent of development diharapkan tidak terpuruk dan tertinggal dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional dan perusahaan-perusahaan asing (internasional). Peranan BUMN dalam perekonomian nasional diharapkan tetap harus menjadi sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk pemberian kontribusi berupa pajak dan dividen. Ukuran kinerja BUMN yang dilakukan berdasarkan data keuangan telah digunakan untuk menyatakan suatu BUMN baik atau tidak kinerjanya. Kelemahan dalam pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan ukuran financial sudah lama disadari para ahli bidang akuntansi karena ukuran tersebut hanya ukuran jangka pendek dan mengabaikan aspek going concern dari suatu entitas. Penggunaan konsep pengukuran kinerja BUMN dengan menggunakan ukuran rasio rasio keuangan sebenarnya hanya merupakan pendekatan akuntansi belaka. Namun demikian walaupun cara pengukuran kinerja BUMN tersebut masih banyak perdebatannya, pengukurannya masih tetap mengutamakan rasio-rasio keuangan yang menggunakan pendekatan akuntansi, sebagaimana ternyata bahwa dalam pengukuran tersebut masih digunakan secara umum Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi Kinerja PT Telkom Tbk berdasarkan pengukuran rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi selama 11 tahun terakhir (1996-2006).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis kinerja PT Telkom Tbk selama 11 tahun terakhir (1996-2006) dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi maka kinerja PT Telkom, Tbk dapat dikatakan cukup baik. Pengggunaan rasio-rasio keuangan tersebut dengan asumsi terjadi dalam kondisi yang normal. Namun hasil pengukuran rasio keuangan tersebut dapat dijadikan ukuran dalam memprediksi kinerja PT Telkom, Tbk di masa yang akan datang Lebih lanjut perlu adanya penambahan ukuran atau indikator lainnya yang dapat juga bersifat indikator kualitatif seperti pelayanan atau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta indikator lainnya untuk kejadian luar biasa (extraordinary event) dalam menilai kinerja PT Telkom Tbk. Agar pengujian rasio-rasio keuangan tersebut lebih lengkap dalam menilai kinerja perusahaan, akan lebih baik apabila harus ada usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga prediksi laba atau kinerja perusahaan tersebut dapat lebih objektif, akuntabel dan transparan.

---

The use of the Indicator of the Profitability, Liquidity, Solvency and added indicator on measure of healty BUMN as well as influence on the profit before the tax (EBIT) (Case study to PT Telkom Tbk. and SingTel) The State Owned Company (BUMN) was the company that was formed by the government that in line with the contents and the message from the article 33 basic regulations 1945 articles 2 and 3. The BUMN presence as one of the perpetrators of economics in Indonesia had the meaning that was very big inside undertook the wheel of the economy until now. The State Owned Company that was hoped for by the government as the profit center and agent of development was expected to be not buried and to be left with national private companies and foreign companies (international). The BUMN role in the national economy it was hoped continued to have to become the source of acceptance for the Budget of the Income and the State Expenses in the form of giving of the contribution took the form of the tax and the dividend. The measurement of the BUMN achievement that was carried out was based on the financial data was used to state some of BUMN healthy or not healthy. The weakness in the grating of the achievement of the company was based on the measurement financial for a long time has been realized by the experts of the accountancy field because of this measurement of only short-term measurements and ignored the aspect going concern from an entity. The use of the concept of the grating of the BUMN achievement by using the measurement of the ratio of the Profitability, Liquidity and Solvency (RLS) in fact only was the accountancy approach completely. The reaction that was linked with the weakness of the use of the Profitability factor, Solvency and the Liquidity in the grating of the BUMN achievement as was depicted above afterwards was responded to by the government by being renewed by him the implement measured that for a long time with the implement has measured the BUMN achievement that just through the Decision Finance Minister RI No.826/KMK.013/1992 that added the Indicator of the Addition in the grating of the BUMN achievement outside 3 (three) the Main indicator available, that is the measurement of the Profitability, the Liquidity, and Solvency. With he added the implement measured just this, was meant to improve the weakness of the implement measured old and was hoped for could cover the lack in measuring the achievement of BUMN. Although the grating method of this BUMN achievement has been improved, his grating was still continuing to give priority to the RLS concept that used the accountancy approach, as evidently that in this grating the RLS weight was still being considered quite high that is 70% whereas the indicator weight of the addition of 30%. The subject of the problem in this research was how the condition for the health (the Achievement) PT Telkom Tbk was based on the ratio of the Profitability, Likuiditas, Solvabilitas and the ratio of the Addition compared with Singapore Telecommunications (SingTel) during the last 11 years (1996-2006) and how big the influence of the ratio of the Profitability of the Liquidity, Solvabilitas, of Profit Margin, Ratio of the Operation and the percentage of Continuation against the profit before the tax (EBIT) in 1996 up to 2006.The methodology of the research that was used in the writing of this thesis of being the quantitative method with the research kind was descriptive the analysis. The data that was used was the primary data and the secondary data. The analysis of the data that was carried out was the analysis of regression. Was based on results of the analysis of the achievement of the health by using Finance Minister's Decision the number No.826/KMK.013/1992 as the basis of the assessment then the health of PT Telkom Tbk Indonesia better than Singtel Singapore during the last 11 years (1996-2006). Was based on the analysis of period statistics of the year 1996-2006 then could be concluded that the Nol hypothesis was refused by concluding that this model could have been used in carrying out the prediction against the profit before the tax (EBIT). Thought R-Square that was received was of 0.720 or of 72%. This value was in the category of stronger relations. Further needed the existence of the increase in the measurement or the other indicator that also could be shaped like an indicator qualitative as the service or the application of the order managed the good company (good corporate governance) as well as the other indicator for the extraordinary incident (extraordinary event)."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."

"Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti semula dalam Kas PT PLNBB.

---

Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement. This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.

---

There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Enterprise Risk Management (ERM) terhadap kinerja perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini mengambil sampel 40 BUMN selama periode 2021-2023, dengan jumlah observasi 100. Aspek-aspek ERM yang digunakan terdiri atas Direksi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Pelaporan Direksi kepada Komite Manajemen Risiko, Penilaian Risiko, Kerangka kerja Manajemen Risiko, dan Kematangan Manajemen Risiko, sedangkan kinerja Perusahaan diukur dengan return on assets (ROA). Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dan menunjukan hasil bahwa aspek Direksi Manajemen Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Aspek Komite Manajemen Risiko, Pelaporan Direksi kepada Komite Manajemen Risiko, Penilaian Risiko, dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan untuk penerapan ERM secara keseluruhan yang dinilai dengan RMI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

---

This study aims to determine Enterprise Risk Management (ERM) on company performance in State-Owned Enterprises (SOE). This study took a sample of 40 SOE during the period 2021-2023, with a total of 100 observations. The ERM aspects are consist of the Directors of Risk Management, Risk Management Committee, Reporting between Directors to the Risk Management Committee, Risk Assessment, Risk Management Framework, and Risk Management Maturity, while Company performance is measured by Return on Assets (ROA). Hypothesis testing was carried out using the Ordinary Least Square method and showed that the Directors of Risk Management aspect had a significant positive effect on ROA. The Risk Management Committee aspect, Reporting between Directors to the Risk Management Committee, Risk Assessment, and Risk Management Framework had no significant effect on ROA, while the overall implementation of ERM as measured by RMI had a significant positive effect on ROA."

"Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan berbentuk BUMN. Dalam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan metode normatif empiris dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengambil benang merah dan memahami filosofi dasar dari program pemberdayaan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berbeda agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan efektif dan tepat guna.

---

This thesis discusses the obligation of a state-owned mining company to have a community development program. The author emphasizes how the company is supposed to manage the program while it is ruled by several different legislations. The author uses the method of empirical normative research approach. Based on this research, the author concluded that even though the program is ruled by several different legislations, a company must be able to get the gist behind the legislation in order to have an effective and rule-complying program."