Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan (Labor Practices Corporate Responsibility) masih merupakan hal yang baru khususnya di Indonesia, namun perkembangannya sangat pesat terutama di bidang industri produksi pakaian dan perlengkapan olah raga. Melalui Penerapan Labor Code of Conduct (LCOC) yang menyertai model usaha kemitraan dengan pemilik merek internasional ternama dibidang pakaian dan perlengkapan olah raga, pelaku industri pabrikan lokal dibidang ini harus pula mengarahkan fokusnya dengan pandangan bahwa bertanggung jawab secara sosial dibidang ketenagakerjaan sudah sama pentingnya dengan memproduksi barang berkualitas bagus, penyelesaian pesanan tepat waktu dan biaya produksi bersaing sesuai permintaan konsumen. Saat ini, sebagai bagian dari performa bisnisnya secara keseluruhan, tingkat kinerja proses internal pengelolaan sumber daya manusia (Human Resources Management) pelaku industri lokal dibidang ini juga diukur dan dinilai oleh konsumennya melalui penerapan LCOC.Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan LCOC yang berisi ukuran-ukuran tentang praktek dasar ketenagakerjaan terhadap manejemen sumber daya manusia (MSDM) disuatu organisasi. Dengan pertimbangan bahwa pengaruh sistemik penerapan LCOC lebih banyak berfokus kepada pembangunan kapasitas pelaku organisasi atau human component disuatu perusahaan maka sistem internal fungsi pelatihan kerja yang akan ditinjau secara khusus dalam penelitian ini.Secara umum kerangka konseptual pengaruh LCOC terhadap fungsi pelatihan kerja mengacu kepada teori ketergantungan suatu organisasi terhadap lingkungannya dalam hal ini produsen terhadap konsumennya, maka konsepsi-konsepsi Teori Organisasi dan Manajemen Perubahan (Change Management) serta konsepsi-konsepsi umum Pengelolaan/Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan kerangka konseptual pokok yang melandasi penelitian ini. Kemudian konsep-konsep dan kerangka praktis mengenai LCOC itu sendiri dan teori teori tentang Pelatihan Kerja dibahas dan dianalisa kerterkaitannya sebagai variabel-variabel utama penelitian.Lebih jauh penelitian juga mencoba menganalisa hubungan antara perubahan-perubahan yang terjadi akibat korelasi dua variabel (LCOC dan Pelatihan Kerja) terdahulu guna melihat pengaruhnya lebih lanjut terhadap pencapaian akhir perusahaan. Melalui proses observasi dan analisa data terhadap objek penelitian yaitu PT Pratama Abadi Industri (PT. PAI), sebuah pabrik sepatu lokal modal asing yang memproduksi sepatu olah raga merek internasional berlokasi di Tangerang.Secara umum hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pengaruh yang cukup signifikan antara penerapan LCOC dan sistem pelatihan kerja di PT PAI. Hasil analisa lebih jauh untuk melihat korelasi penerapan LCOC melalui perubahan pendekatan sistem pelatihan kerja di PT PAI menunjukkan adanya hubungan yang erat atas kontribusi penerapan LCOC terhadap pencapaian perusahaan secara umum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan LCOC disuatu organisasi dapat pula dilihat pengaruhnya atas fungsi fungsi lain dari proses pengelolaan SDM, namun keterbatasan penelitian belum memungkinkan untuk dapat mengukur hal-hal tersebut secara lebih metodologis.

---

Although social responsibility in the field of employment relation or Labor Practices Social Responsibility is a new subject particularly in Indonesia, it has been rapidly developed especially in sportswear industry. Trough Labor Code of Conduct (LCOC) implementation along with the business model of partnering with the internationally recognized sportswear product proprietor, the local business player of sportswear manufacturer has to also switch their focus to see that social responsibility in the employment relation is as important as producing a good quality and an on time delivery as well as competitive price or production cost as per their buyer expectation. Nowadays, as part of its overall business performance, the level of the way the industry player in this area managing their people (Human Resources Mangement) has also measured by their customer through LCOC implementation.The objective of this research is to see how far the influence of the LCOC implementation that is containing standards of basic employment practices towards human resources management in an organization. Considering that the systemic influence of the LCOC stress a lot in capacity building of an organization actor or the human component of a company, the internal function of workplace training influenced by LCOC will be particularly reviewed in this research.In general the conceptual framework on the influence of LCOC toward the workplace training referred to the dependency of an organization to its environment in these instances is the dependency of a producer to its consumer, therefore the Organization Theory and Change Management as well as general idea of Human Resources Management are the main concept as the fundamental of the research. Additionally the concepts and practices of LCOC itself and theory pertaining workplace training is reviewed and their relationship is analyzed as the research variable.Furthermore the research process will also attempt to analyze the relationship between changes happened as the implication of the two earlier variable to see their further influence toward the company?s goal. Through observation process and data analysis of the research object e.g. PT Pratama Abadi Industri (PT. PAI) a local foreign investment shoes manufacturer producing for an international branded sport shoes (sneaker) located at Tangerang.In general the research result indicate the existence of a significant influence from LCOC implementation and workplace training system at PT PAI. More in depth analysis to see the correlation of LCOC implementation through the change of workplace training approach indicate a close relationship of the LCOC implementation towards the company?s goals in general. The research result also indicate that the influence of the LCOC implementation in an organization can be seen as well to other functions of human resources management process, while the research limitation has not allowed to measure in a more methodological manners of this issues."

"Divisi IT memegang peran yang penting dalam PT Aplikanusa Lintasarta yang merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data. Data pencapaian KPI perusahaan menunjukkan hasil penyelesaian aplikasi backoffice minor request oleh divisi TI masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi perubahan untuk manajemen perubahan TI untuk meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi target pencapaian perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dengan studi kasus divisi TI PT Aplikanusa Lintasarta. Data dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui wawancara semi-terstruktur terhadap manajemen TI, kuesioner yang ditujukan untuk pegawai divisi TI serta kajian dokumen ITCM perusahaan. Analisa data dilakukan melalui Organization Culture Domain Assessment untuk mengetahui tingkat maturitas perusahaan dalam menerima perubahan, analisa SWOT untuk memformulasikan strategi perubahan yang dilakukan dan analisa Analytical Hierarchy Process untuk menentukan prioritas implementasinya. Kajian ini menemukan bahwa tingkat maturitas dalam menerima perubahan berada pada level 4 (Established) dari 6 skala tingkatan maturitas yang artinya memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan. Analisa terhadap faktor SWOT menghasilkan 6 usulan strategi perbaikan manajemen perubahan TI beserta prioritas implementasinya.

---

IT Division hold important role in PT Aplikanusa Lintasarta, an Indonesia company that specialisized in data communication service provider. KPI attainment data show that the result of completion minor request back office application is still under the target management expectation. This research assess on how the change strategy can improve the IT change management quality so the KPI attainment target can be achieved.

This research use the qualitative quantitative research methodology with IT division on PT Aplikanusa Lintasarta as a case study subject. Data gathered with three way throught semi structured interview with IT person management as target interview, the questioner addressed on IT division employee and the assessment on ITCM document of the company. Data analysis conducted through Organizational Culture Domain Assesment to know the the maturity level of the company on change acceptance subject. SWOT Analysis use to formulate the change strategy that must be done and Analytical Hierarchy Process use to determine the priorities of strategy to be implemented.

This research found that the maturity level in change acceptance and change resistance on the level 4 (established) from 6 level which means the division has high resilience level from the change. SWOT factor analysis produce six change strategy recommendation to fix the IT change management with the priorities of the implementation."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kediklatan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Banyaknya target peserta yang menjadi sasaran kegiatan kediklatan dan sulitnya memperoleh informasi terkait sebaran alumni diklat, menuntut pengadministrasian penyelenggaraan kediklatan berjalan secara cepat dan mudah dengan tetap menjaga keakuratan data peserta dan alumni diklat. Hal inilah menjadi pertimbangan dibangunnya SIDAD. Selama kurun waktu dua tahun berjalan ternyata penerapan SIDAD tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan strategi manajemen perubahan penerapan SIDAD. Strategi Manajemen perubahan yang disusun dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dan model perubahan 8 (delapan) langkah Kotter dalam menyusun strategi manajemen perubahannya, kemudian dilakukan penentuan prioritas strategi pada setiap langkah Kotter dengan teknik Analyical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang telah diprioritaskan untuk mendukung kesuksesan penerapan SIDAD di Badan Diklat Kemendagri.

---

Education and training agency of The Ministry of Home Affairs is an institution which provides training for the home affairs related. The high target of prospective trainee and the difficulties in having information related to the alumni, require quick and easy administration process which still pointed on data accuracy of trainees and alumni. This is the fundamental reason for SIDAD development. For two years, SIDAD is not running as expected. Further research is needed regarding to strategic management plan in the change of SIDAD implementation.

The change of strategic management set in this research is using system thinking framework and Kotter's eight changes model in developing the change of strategic management, then strategic priority determination is done in each step of Kotter's using Analycal Hierarchy Process (AHP) technique. The result of this research is the change of strategic management which prioritized for the succeed of SIDAD implementation in Education and Training Agency."

"Globalisasi, pasar bebas, kondisi perekonomian, konsumen, persaingan dan faktor pendorong perubahan lainnya merupakan lingkungan luar yang menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Perubahan dari lingkungan luar ini perlu dicermati oleh para pimpinan perusahaan dengan melakukan perubahan. Melakukan suatu perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena di dalamnya mengandung resiko kegagalan. Oleh karena itu, agar waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia dan tujuan perubahan dapat dicapai secara optimal, maka perusahaan harus dikelola. Dengan mengambil aspek-aspek Manajemen Perubahan khususnya dalam mengelola masa transisi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen stakeholders atas suatu program perubahan. Adapun variabel yang diteliti adalah variabel yang terdapat pada faktor transfomasional, faktor komunikasi dan faktor transaksional. Penelitian ini menggunakan metode survey - survey Kesiapan Organisasi. Populasi penelitian adalah karyawan dan Direksi PT Sucofindo, Jakarta dengan fokus kepada jabatan pemimpin baik dari unit terkecil hingga pemimpin puncak perusahaan dengan jumlah responden sebanyak 370 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel pada faktor transformasional seperti variabel visi/misi/strategi kepemimpinan menunjukkan korelasi signifikan terhadap komitmen stakeholders. Korelasi signifikan ini ditujukkan oleh koefisien korelasi Spearman?s rho sebesar 0,5001 (visi/misi/strategi), 0,516 (kepemimpinan) dengan signifikasi masing-masing sebesar 0,000 pada level 0,01. Faktor komunikasi walaupun signifikasinya sebesar 0,000 pada level 0,01akan tetapi mempunyai koefsien korelasi yang tidak signifikan atas komitmen stakeholder. Variabel budaya perusahaan korelasi signifikannya sebesar 0.051 hampir mendekati 0,05 yang menunjukan bahwa korelasinya rendah. Walaupun hanya faktor visi/misi/strategi dan kepemimpinan yang mempunyai korelasi dengan tingkat komitmen stakeholders, akan tetapi menghasilkan output yang dapat mendukung teori dan pendapatan dari para ahli manajemen perubahan dalam konteks pengelolaan program perubahan. Secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengelola komitmen stakeholders dalam program perubahan dan secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Tim Transformasi Program Transformasi Bisnis Sucofindo dalam mengelola komitmen stakeholders selama masa transisi."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN pada Biro Hukum Kementerian Pertanian. Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mengubah budaya dan pola pikir ASN sehingga dapat mencapai Profil Birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025. Kementerian Pertanian khususnya Biro Hukum berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya dalam bidang perubahan pengaturan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut, Biro Hukum terus berupaya meningkatkan kompetensi ASN sebagai penyusun peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen perubahan dan peningkatan kompetensi di Biro Hukum bertujuan untuk meningkatkan kinerja di Biro Hukum khususnya dalam menghasilkan produk hukum di Bidang Pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer kepada 49 responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN di Biro Hukum Kementerian Pertanian.

---

This study was conducted to determine the effect of Factors Affecting change management and competence on the performance of ASN at the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture. Management of Change in Bureaucratic Reform is carried out to change the culture and mindset of ASN so that it can achieve the expected Bureaucratic Profile in 2025. The Ministry of Agriculture, especially the Legal Bureau is committed to implementing Bureaucratic Reform within the Ministry of Agriculture, especially in the area of ​​changes in the arrangement of laws and regulations. To achieve this, the Legal Bureau continues to strive to improve the competence of ASN as a drafter of laws and regulations. The application of change management and competency improvement in the Legal Bureau has the aim of improving performance in the Legal Bureau, especially in producing legal products in the Agricultural Sector. This study uses quantitative methods by distributing questionnaires as primary data to 49 respondents, while secondary data is collected through literature reviews from various journals, books, laws and regulations, and other internet sources. The results of this study indicate that there is an influence of the factors that influence change management and competence on the performance of ASN in the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture."

"Fungsi dan peran Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BPKP) sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 (Keppres 30/2003) dan diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ((PP 60/2008). Dalam melaksanakan fungsi dan peran BPKP yang baru sejak terbitnya PP 60/2008, maka BPKP mengadakan usaha revitalisasi agar lembaga tersebut berfungsi secara optimal dan strategis. Berdasarkan latar belakang ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dan fokus studi dalam penelitian ini adalah sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah. Dalam mengadakan analisa secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori reformasi administrasi, yang dalam pembahasannya mencakup unsur akuntabilitas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi persyaratan good governance. Selanjutnya revitalisasi juga dihubungkan dengan teori-teori strategi organisasi, termasuk teori manajemen perubahan organisasi (change management) dan reinventing government . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian BPKP Pusat di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi, dan studi dokumentasi/ kepustakaan, dengan metode analisis data yang adalah deskriptif. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, transkrip wawancara, penyimpulan sementara, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi BPKP memang sedang berlangsung, namun pelaksanaannya belum optimal.Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, beberapa saran diberikan agar BPKP bisa melakukan revitalisasi dengan optimal, sehingga lembaga ini akan benar-benar berperan dan berfungsi dengan efektif dan strategis. Saran tersebut adalah: penetapan BPKP sebagai koordinator lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP diberikan kewenangan dan akses kepada seluruh pengelola keuangan negara, penetapan yang jelas atas struktur pelaporan BPKP, penanganan remunerasi staff BPKP terkait dengan retensi staff yang handal dan memiliki kecakapan tinggi (skillful), Sosialisasi untuk menyamakan persepsi internal audit di kalangan pemegang anggaran (departemen-departemen dan pemerintah daerah), dan segera diterbitkannya Perpres sebagai payung hukum untuk melaksanaan peran dan fungsi BPKP seperti yang sudah ditetapkan pada PP 60/2008.

---

The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) is a non ministerial governmental institution that directly responsible to the President and Vice President of Indonesia. Its new role and function is stipulated in the PP No. 60/2008 (Government Regulation Number 60 of the year 2008). Since then, BPKP has been undertaking some efforts in revitalizing its organization, so that the new role and function will be implemented optimally, which is supporting the government?s accountability in context of the state?s budget implemetation. Considering the above-mentioned background information, this research focused on the study of revitalization being undertaken by BPKP.Therefore, the purpose of the research is to identify how far BPKP has implemented its revitalization efforts. The method of the research is qualitative approach, data collecting with observation, In-depth Interview, and literature study. The data analysis used descriptive method. Theoritically, the theoritical analysis were based on the combination of the administrative reform, the change management, reinventing government theories, and the supportiing model of the McKinsey?s Seven (7-S) Framework.Based on the analysis, this research concluded that BPKP has practically implemented its revitalization efforts in order to be an a strategic institution in its role and function as an internal auditor of the government. However, the revitalization process has not been optimal due to some problems, including the absence of Perpres (President?s Regulation) as the more concrete and authoritative legal basis for the BPKP to do its tasks in accordance with the newly published PP 60/2008. This research has come up with some recommendations, among others are as follow: the Perpres should be issued immediately to enable BPKP undertakes its new tasks, role and function through revitalization efforts optimally."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"Artikel ini membahas tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi resistensi pada pekerja dalam menangani perubahan di dalam perusahaan. Konsep keadaan siap dalam mengalami perubahan diperkenalkan untuk mengatasi resistensi pada pekerja dalam menangani perubahan. Berikutnya, artikel ini akan membahas secara detil, untuk mengurangi resistensi pada pekerja dalam menghadapi perubahan secara kognitif. Akhirnya, artikel ini menawarkan beberapa saran untuk mengatasi resistensi pada pekerja dalam menghadapi perubahan.

---

The article focuses on how to prevent and overcome resistance to change. Readiness to change is introduced as a concept to prevent resistance to change for occurring. Subsequently, this article provides an in depth discussion on how to reduce resistance to change cognitively. Finally, The article offers remedies to overcome resistance to change."