Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan modal untuk pembangunan di Indonesia secara umumnya maupun perusahaan pada khususnya semakin tinggi sejalan dengan perkembangan ekonomi terutama di negara-negara Asia, baik India, China maupun Indonesia Kebutuhan akan modal tersebut akan dapat terpenuhi dengan lebih effisien jika pam pelaku ekonomi tidak terpaku hanya kepada dunia perbankan yang menyalurkan kredit, tetapi juga kepada dunia pasar modal seperti apa yang sudah dilakukan oleh Negara-negara maju dimana dana dapat pula diperoleh dari masyarakat. Untuk itu Peusahaan Efek atau Sekunitas yang menjadi fasilitator dan menjembatani kepentingan antara masyarakat dan perusahaan public harusnya tersedia dengan cukup banyak terutama di daerah-daerah yang berpenduduk cukup banyak serta mempunyai potensi sebagai investor. Tetapi kendalanya adalah untuk membuka perusahaan sekuritas diperlukan permodalan yang cukup besar dengan resiko tinggi. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada kesempatan untuk membuka perusahaan sekuritas dengan permodalan yang cukup kecil (lebih kurang hanya Rp200juta) jika dibandingkan dengan permodalan yang umumnya diketahui masyarakat (Rp30milyar). Caranya yaitu dengan membentuk perusahaan sekuritas non anggota bursa yang beralliansi atau bermifra dengan perusahaan sekuritas yang mempunyai seat atau anggota dari Bursa Efek Indonesia. Sebagai studi kasus kami mengambil kelayakan dari proyek investasi perusahaan efek non Anggota Bursa dari PT. Aspac Uppindo Sekunitas, yang beralliansi atau bermitra dengan PT. Sarijaya Permana Securities sebagai mitra Anggota Bursa nya. Berdasarkan analisis free cash flow to equity, proyek investasi perusahaan efek non anggota bursa mi mempunyai kelayakan secara financial, karena mempunyai NPV positif dan IRR melebihi biaya modal yang digunakan. Proyek mi juga mempunyai P1 yang cukup tinggi. Nilai NPV dan IRR untuk proyek pada asumsi Inflation Rate 6,59% adalah positif sebesar 2,018,492,683,38 dan 51%. Sedangkan NPV untuk proyek pada asumsi SB! 8.5% adalah positif sebesar 1,122,801,501,99. Pada proyek mi Investor menggunakan 100% ekuitas karena nilai investasi awal yang kecil sehingga tidak ada perhitungan leverage, tetapi pada perencanaan jangka panjang tidak tertutup kemungkinan pengembangan PT. Aspac Uppindo Sekuritas menjadi perusahaan efek anggota bursa dan menggunakan pendanaan dan sumber-sumber lainnya. Karena pendapatan perusahaan sekuritas dari commission fee yang didapat sangatlah kecil maka volume transaksi yang semakin besar diperlukan untuk memberikan return yang layak. Kepada para entrepeneur orang-orang yang memiliki jiwa sebagai pengusaha dan bukan pekerja, peluang bisnis mi kelihatan cukup menjanjikan selama orang tersebut mempunyai net-working yang cukup luas dan marketing skill yang baik untuk mendapatkan nasabah."

"ABSTRAKPeran pasar modal sebagai salah satu motor penggerak perekonomiandapat tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung tingginya antusiasmeinvestor pasar modal sebagai pengguna jasa / konsumen dari bursa efek indonesia.Mengingat pentingnya peran investor, oleh karena itu investor pasar modal perlumendapatkan perlindungan yang layak pada saat bertransaksi di Bursa EfekIndonesia. Investor dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia memerlukan perandari perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek di Bursa EfekIndonesia. Adanya sistem pelaporan efek yang hanya berasal dari perusahaan efekmengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untukmenggelapkan dana dan/atau efek milik investor sebagai nasabahnya. Terjadinyapenggelapan dana investor pasar modal dapat menurunkan minat masyrakat untukberinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem yangbaik agar masyarakat merasa aman berinvestasi di pasar modal.Pada tahun 2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satuotoritas di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSes). Sistem ini memungkinkan nasabah dapat memantau secara langsungpergerakan portofolio efeknya secara langsung, dan bersumber dari pihak PTKustodian Sentral Efek Indonesia sebagai otoritas bursa.Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yang memaparkanpermasalahan pelaksanaan sistem AKSes dan perlindungan investor di Indonesiadan manfaat bagi investor di bursa efek indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitianini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, ataugejala dari obyek penelitian.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sistem AcuanKepemilikan Sekuritas (AKSes) ini memberikan informasi kepada investor terkaitlaporan, posisi, maupun mutasi atas kepemilikan efek milik investor menjadibersifat terbuka satu arah dan bersumber dari pihak yang terpercaya, sehinggadapat mencegah terjadinya penggelapan efek dan/atau dana investor olehperusahaan efek. Kedua, penerapan sistem AKSes penting untuk diterapkankarena bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi investor dengan carameningkatkan kepercayaan, keamanan, dan memberikan kemudahan dalamberinvestasi di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACTThe role of capital market as one of economic motor could not workproperly if it is not supported by the highly-enthusiasm investors of capital marketas the consumer of Indonesian Stock Exchange. Because of the important role ofthe investors, they need to be well-protected when doing transaction at theIndonesian Stock Exchange. Investors need a mediator from securities company toprotect their security in doing transaction at Indonesian Stock Exchange. With thereports system which only one way from stock company (as the seller) causes aspace that can be used to embezzle the investors? (consumers) funds and/or stocks.The embezzling funds of capital market investors can cause the decreasingpeople?s interest to invest in capital market. Therefore, it requires a goodsupporting system in order to secure people in doing transaction at capital market.In 2009, PT. Indonesian Central Securities Depository as one of theauthority in Indonesian Stock Exchange has applied securities ownership(AKSes). This system makes a possibility that the consumers can watch theirstock?s movements directly and comes from PT. Indonesian Central SecuritiesDepository as the stock exchange authority.This study is a normative-juridical study that explains the issues ofimplementation AKSes system and investors? protection in Indonesia and its usefor the investors in Indonesian Stock Exchange. Based on the type of study, this isa descriptive study which describes the characteristics, conditions, or symptoms ofthe object of study.This study resulted, firstly securities ownership (AKSes) system givesinformation to investors related to the reports, position, or mutation of the stocksownership from investor to public (one way) and based on trusted party in order toavoid embezzling the investors? funds and/or stocks by the stock company.Secondly, AKSes system is important to be applied because it is useful in givingprotection for investors by increasing trust, security, and giving ease in investingat Indonesian Stock Exchange"

"Eksistensi pasar modal sebagai alternatif permodalan bagi perusahaan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut paralel dengan kebutuhan perkembangan usaha di Indonesia. Dengan ini para regulator di Indonesia terus meningkatkan efektivitas kegiatan di pasar modal. Salah satu rencananya adalah menyusun kajian dan peraturan terkait Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC merupakan perusahaan berbentuk cangkang yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan tujuan utama yaitu melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan target yang tertutup. Maka dari itu, perusahaan target dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dengan menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjadi dasar penulisan. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat, Britania Raya dan Malaysia yang telah mengeluarkan pengaturan dan praktik SPAC. Penulisan ini akan memuat analisis terkait kemungkinan, potensi dan tantangan yang harus diperhatikan bagi Indonesia. Dengan ini harapannya bagi pasar modal di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait SPAC dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

The existence of capital market as an alternative fund for companies continues to increase in a decent direction. This increase is parallel to the needs of business development in Indonesia. With this, regulators in Indonesia continue to improve the effectiveness of activities in the capital market. One of the plans is to compile studies and regulations related to the Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC is a shell company that has conducted an initial public offering (IPO) with the main objective of merging or taking over with a target private company. Therefore, the target company can carry out activities in the capital market. The chosen method is juridical-normative by finding laws and regulations in Indonesia that can be the basis for writing. Then, a comparative method with a comparative country between the United States, United Kingdom and Malaysia which has issued the regulation and practice of SPAC. This writing will contain an analysis of the possibilities, potentials and challenges that must be considered for Indonesia. With this, it is hoped that the capital market in Indonesia will issue regulations related to SPAC taking into account effectiveness and evaluation."

"ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan dan perbedaan pengaruh pada masing-masing elemen mekanisme tata kelola perusahaan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah 279 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi selama 3 tahun yakni tahun 2010-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif secara signifikan, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, struktur kepemilikan diluar kepemilikan pemegang saham mayoritas dan mekanisme tata kelola eksternal perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh positif yang lebih tinggi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan milik negara dibandingkan perusahaan swasta.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effects of ownership structure and corporate governance mechanism to firm value. Furthermore, this study tests the impact of government ownership to firm value and the differences of each corporate governance’s mechanisms effect to firm value between the state-owned and private-owned enterprises in Indonesia. The samples of this research are 279 non-financial firms that are listed on Indonesia Stock Exchange with 3-years observation (2010-2012). The empirical result shows that in Indonesia, ownership structure doesn’t significantly affect the firm value while corporate governance mechanisms and government ownership significantly affect the firm value in positive way. Moreover, ownership structure beside the majority shareholder ownership and external mechanisms of corporate governance have significantly stronger positive effect on state-owned enterprises’ firm value, compared to private-owned enterprises.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penawaran umum perdana sebuah perusahaan terhadap perubahan market return Indeks Harga Saham Gabungan dengan metode ARCH/GARCH pada periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH dengan model yang terbaik sesuai dengan kriteria Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion yaitu GARCH (1,1).Hasil penelitian menunjukkan bahwa offering day dan frozen period memiliki dampak terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan dimana offering day memiliki dampak negatif sedangkan frozen period memiliki dampak yang positif. Sedangkan pre-offering day, unfrozen period, listing day, dan post listing day tidak memiliki pengaruh terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan.

---

This research aims to analyze the effect of the initial public offering activity of a company on the Composite Stock Price Index (IHSG) using the ARCH/GARCH method in the period of 2013-2017. This research employs ARCH/GARCH method using the best and suitable model with the Akaike Info Criterion and Schwarz Criterion which is GARCH (1,1).

The result shows that offering day and frozen period have the effect on IHSG market return by which the offering day has the negative effect and frozen period has the positive one. Meanwhile, pre-offering day, unfrozen period, listing day, and post-listing have no effect on IHSG market return."

"Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan tersebut tetap ada. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai kondisi yang membuat perusahaan Indonesia menjadi subjek hukum pengadilan Amerika Serikat. Penilitian ini menyimpulkan bahwa hal hukum pasar modal Amerika dapat berlaku terhadap perusahaan Indonesia jika ada perbuatan/efek yang cukup signifikan di dalam wilayah A.S. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perusahaan tersebut harus menstrukturkan transaksi mereka lebih baik untuk menghindari timbulnya yurisdiksi asing. Terlebih lagi, pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran perusahaan perusaahn tersebut supaya mereka dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih baik.

---

As capital markets continue to become more globalized, new challenges will inevitably arise in the sector, one of which is jurisdictional issues. Indonesian companies face the risk of incurring foreign jurisdiction: particularly American securities law regime. U.S. securities anti-fraud provisions extend extraterritorially, opening up the possibility of Indonesian companies to be subject both private and public action in U.S. federal courts. Although there are certain conditions that must be fulfilled in order for an Indonesian company to fall to foreign securities litigation, the risk is very much apparent. This thesis normative juridical research to assess the conditions which would render Indonesian companies to be a subject to U.S. securities litigation. Upon research, this thesis concludes that Indonesian companies are subject to U.S. securities litigation provided that a sufficient level of conduct/effects exist within U.S. territory. To mitigate this risk, companies must structure their transactions better to avoid incurring foreign jurisdiction and the government must also play a part in raising awareness of said risk to companies."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"ABSTRAKSalah satu hal yang menandai industri sekuritas adalah sangat tingginya ketergantungan perusahaan sekuritas terhadap perubahan lingkungan yang cenderung bergerak menjadi lingkunganyang bersifat turbulent. Perubahan-perubahan pada lingkungan industri sekuritas bersumberdari dua hal, yakni: berupa ketentuan-ketentuan dari otoritas yang berwenang dan juga daridalam industri itu sendiri. Keluarnya Keputusari Presiden No. 53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 telah merestruktunisasi sistem dan strukturkelembagaan pasar modal. Dua ketentuan ini berakibat pada kelangsungan hidup seluruhpelaku pasar modal termasuk didalamnya PT (Persero) ?X?. Seluruh unit kegiatan usaha PT(Persero) X? harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut atau menghentikan kegiatannya. Kegiatan investment trust dan unit trust masih dapat dilanjutkan karena produk hukumpendirian PT (Persero) ?X? dan kegiatan pokoknya berupa Peraturan Pemerintah No. 25Thun 1976 yang secara hirarki hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada KeputusanPresiden. Meskipun demikian terdapat ketentuan peralihan dalam Keputusan Presiden No. 53Tahun 1990 yang mengatur bahwa PT (Persero) ?X? masih boleh melanjutkan kegiatan unittrust yang sudah ada tetapi tidak boleh menerbitkannya kembali. Ketentuan ini muncul sehubungan hanya diijinkannya reksa dana (mutual fund) yang bersifat close end and corporatetype. Di balik perubahan-perubahan tajam dalam lingkungan industri sekuritas melalui deregulasi pasar modal tersebut yang mencabut posisi monopoli PT (Persero) ?X? pada bidang usahainvestment trust terkandung hikmah bahwa sistem perencanaan perusahaan harus sudah berevolusi dari sistem perencanaan anggaran ke sistem perencanaari strategis. Perencanaan strategisyang dilakukan oleh PT (Persero) ?X? dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagai pemilikseratus persen saham PT (Persero) ?X? menghasilkan keputusan untuk merestrukturisasi organisasi. Dihasilkannya tiga SBU yang pada dasarnya merupakan unit usaha profit center padabentuk organisasi lama selain karena keharusan mengikuti ketentuan-ketentuan otoritas pasarmodal juga sekaligus untuk menanggulangi masalali yang selama ini dihadapi oleh PT (Persero)?X?, yakni mekanisme transfer pricing yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengandibentuknya SBU-SBU baru ini sudah saatnyalah pemegang sabam PT (Persero) ?X? untukmelepas semua fasilitas dan kemudahan yang diberikannya sebagai test case terhadap kinerjaPT (Persero) TMX? selama ini. Mengingat betapa pentingnya pereflCanMn strategis bagi organisasi perusahaan yang hidup pada lingkungan turbulent, maka sangat wajar komitmen CEO PT(Persero) ?X? untuk menjadikan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang tidak pernahberhenti menjadi suatu komitmen bagi CEO PT (Persero) ?X?. Sebagai holding company,maka fungsi pengawasan intern menjadi makrn diperlukannya, selain itu diperlukan juga suatumanagement audit baik dalam bentuk performance audit maupun program audit secara penodik. Management audit ini pada dasarnya merupakan proses analisa internal PT (Persero) ?X.dan SBU-SBUriya, sedangkan analisa internal amat diperlukan dalam perencanaan strategis.Restrukturisasi organisasi PT (Persero) ?X? sehingga berbentuk divisional structure sebagaiimplementasi perencanaan strategis, maka diperlukan pula perubahan struktural budaya organisasi yang selama ini dianut. Budaya lama merupakan akibat dan tidak disaLlarinya bahwa PT(Persero) ?X? telah memakai konfigurasi struktur machine bureaucracy yang ?icurang? tepatuntuk diterapkan pada organisasi perusahaan yang bergerak pada industri sekuritas. Olehkarenanya bentuk organisasi barn menuntut konfigurasi struktur professional bureaucracy.Perubahan korifigurasi struktur dan machine bureaucracy menjadi professional bureaucracytidak bisa tidak berarti perubahan mendasar budaya organisasi PT (Persero) ?X?. Masihmenjadi pertanyaan, clapatkah budaya suatu organisasi perusahaan diubah secam mendasar?"

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur analisis serta valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia dengan teori yang ada terutama analisis top-down yang mulai dari analisis makroekonomi, industri, keunggulan bersaing, keuangan, hingga akhirnya proses proyeksi laporan keuangan dan berujung pada proses valuasi bisnis. Selain itu, terdapat pula tujuan lain yaitu melaporkan pengembangan diri sendiri yang digambarkan dalam refleksi diri berdasarkan pengalaman saat menjalani proses magang pada PT Sekuritas XXX Indonesia. Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia sudah sesuai dengan teori yang ada bahkan lebih komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

---

This internship report aims to evaluate the suitability of business analysis and valuation procedures that occur at PT Sekuritas XXX Indonesia with existing theories, especially top-down analysis starting from macroeconomic analysis, industry, competitive advantage, finance, projecting financial reports and ending with business valuation process. In addition, there is also another purpose for reporting self-development which is described in self-reflection based on experience while undergoing the internship process at PT Sekuritas XXX Indonesia. Based on the evaluation process that has been carried out, it can be concluded that the entire business valuation process that occurs at PT Sekuritas XXX Indonesia is in accordance with the existing theory and is even more comprehensive and detail to produce more accurate and reliable results."