Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar, bank syariah menawarkan tiga kategori produk yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Sehingga dengan produk-produk tersebut bank Syariah juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi perkembangan suatu negara. Salah satu produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah Istishna' yaitu suatu produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli dimana kedua belah pihak menyepakati kontrak di muka dengan melakukan pembayaran secara cicilan dan waktu penyerahan barang pesanan dilakukan di akhir kontrak. Pada produk mi bank berlaku sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank tentu saja tidak lepas dari risiko yang terkait kegiatan produk istishna' mi. Risiko yang sangat terkait dengan kegiatan produk mi terutama adalah risiko pembiayaan. Dimana dengan mengetahui berapa besar risiko pembiayaan yang akan dihadapi dimasa depan, bank syariah dapat mengantisipasi kejadian tersebut dengan berbagai cara. Salah satu cara yang eukup representatif untuk menyajikan informasi tersebut adalah dengan menggunakan matriks transisi (transition matrfr). Secara teoritis, matriks-matriks transisi dapat diestimasi untuk horison transisi berapakalipun namun matriks transisi yang diestimasi dengan periode yang lebih pendek sangat baik untuk menggambarkan proses rating. Semakin pendek interval yang digunakan untuk mengestimasi matriks transisi, semakin sedikit perubahan rating yang diabaikan. Namun demikian, durasi yang lebih pendek juga menghasilkan pergerakan rating yang kurang ekstrim. Sejak produk Istishna' mi ada, kita belum mengetahui nilai pembiayaan yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat. Selain itu kita juga tidak mengetahui jenis usaha dan sektor ekonomi yang bagaimana yang lebih efektif dalam menunjang produk ini agar selalu menghasilkan, dan dapat meminimallcan risiko pembiayaan. Untuk mempermudah penelitian, nilai pembiayaannya dibagi berdasarkan 3 jenis nilai yaitu pembiayaan yang dikeluarkan dengan nominal Rp 100 juta, pembiayaan yang dikeluarkan dengan nilai berkisar antara Rp. 100 Juta dan Rp. 1 Miiar, dan kredit yang dikeluarkan < Rp. 1 Miliar. Dimana dengan hasil penelitian di dapat bahwa yang paling memiliki risiko tinggi adalah rekening-rekening yang memiliki nilai pembiayaan yang besar. Sedangkan untuk pembiayaan Istishna' mi memiliki golongan piutang dan sektor ekonomi yang berbeda-beda setiap rekeningnya. Golongan piutang yang mempergunakan pembiayaan Istishna' untuk membiayai Kredit KUK dan UKM. Dan kredit pembiayaan bukan KUK dan Non-UKM. Sedang sektor ekonomi yang terdapat pada portofolio pembiayaan disini memiliki banyak jangkauan seliingga penulis mengambila 5 bagian sektor ekonomi yang paling banyak pergerakannya, menjadi yaitu sektor ekonomi jasa sosial pendidikan, sektor ekonomi perdangangan, restoran dan hotel, sektor ekonomi jasa dunia usaha, sektor ekonomi perumahan dan sektor ekonomi lain-lain. Dari ke lima sektor mi akan dicari sektor manakah yang paling tinggi tingkat pro babilitas kegagalannya sehingga bank syariah bisa lebih fokus dalam menjalankan core bisnisnya."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan Bank Syariah cukup tinggi karena pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif (legal approach) dengan tipe penelitian yang bersifat explanatoris untuk memaparkan bagaimanakah kesesuain pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, masih belum melindungi kepentingan nasabahnya, dengan tidak menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak, seperti tidak mencantumkan klausul secara detail tentang hak-hak nasabah dalam mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dan notaris dalam hal ini tidak ikut serta dalam menentukan kontruksi hukum dalam akad istishna? tersebut. Penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah telah ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri terutama setelah adanya masalah mengenai tertundanya serah terima rumah oleh pengembang kepada nasabah. Sanksi yang diberikan Bank Syariah Mandiri ke pengembang berupa teguran dan kepada nasabah pembiayaan rumah yang bermasalah melalui pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan.

---

The public interest to buy a house through financing in Islamic Bank is quite high because the profit margin in istallments is flat. This research was done through legal approach method and the type of research is explanatoris to explain how is the implementation of Islamic House Financing in indent land using Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri compared to the regulations and how is the completion of Istishna?s financing according to Islamic principles. The conclusion of the implementation of Islamic House Financing in indent land with Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri has been complied with the regulations. However, it?s still need improvement due to the right of the customer is not protect well in the agreement (Akad Istishna?) by not applying the principle of balance in the agreement, such as didn?t include detail clauses about the rights of customer in terms of following and claim the life insurance and fire insurance and notaris in this case does not participate in determining the legal construction in the agreement. Completion of financing troubled according to Islamic principles has been pursued by Bank Syariah Mandiri, especially after they have problem regarding the delay of house?s handover from developer to the customer. The action from Bank Syariah Mandiri to this developer is only using warning letter and for the troubled home financing customers will have finance restructuring."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Bagi bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, keberhasilan dalam manajemen aset liabilitas sangat ditentukan oleh kualitas aset. Kebijakan pembiayaan, sebagai bagian dari aktifitas manajemen aset liabilitas, berperan memberikan arah atau pedoman dalam kegiatan kredit dalam rangka tercapainya tujuan penyaluran kredit, yakni memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko. Tercapainya tujuan tersebut akan tercermin dari kualitas aset.Kualitas aset akan menentukan bonus dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dan selanjutnya, akan menentukan kemampuan bank untuk menghimpun dana. Hal sedemikian tidak berlaku bagi bank konvensional, dimana imbalan kepada nasabah penyimpan dana didasarkan pada suku bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kualitas aset.Diversifikasi pembiayaan merupakan implementasi dari kebijakan pembiayaan (kredit) khususnya kebijakan dalam menentukan target pembiayaan (kredit), berupa, jumlah, jenis (types) dan komposisi dari pembiayaan (kredit) yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan mendiversifikasi pembiayaan, bank syariah melakukan diversifikasi risiko dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam berbagai dimensi, antara lain, jenis usaha, jenis produk, jenis maturitas dan lokasi.

---

Assets Liabilities Management and Lending Policy in its relation to Performing Loan and Profit Sharing on Islamic Bank (Case Study: Loan Diversification on PT Bank XYZ)For Islamic bank that it's operation based on profit sharing principles, the successful of assets liabilities management is very determined by asset quality. The lending policy as a part, and as a result of assets liabilities management activity, has a role to give direction or guidance of credit activity in the scope to establish the aim of credit distribution that is to maximize profit and minimize risk. The achievement of the aim would be reflected by assets quality.

Asset quality will determine whether in small or big bonus and sharing is given to creditor, the owner of source of fund, and determining the ability of bank to collect fund. That case doesn't valid in conventional bank that applied interest system, where the interest rate to the customer depended on interest rate that has been determined firstly without considering assets quality.

Lending diversification as an implementation of lending policy specifically the policy in determining lending target, such as, the amount, types, and the composition of lending that distributed to the community. With doing lending diversification, bank has done diversification of credit risk by granting loan in various dimensions, such as: types of business, types of product, types of maturity and location."

"Penelitian ini bertujuan (a) Mengukur potensi kerugian maksimum (unexpected loss) yang ditimbulkan atas risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan model internal (Credit Metrics); (b) Menguji validitas pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan metode internal (Credit Metrics); (c) Mengetahui profil risiko pembiayaan mudharabah berdasarkan wilayah/lokasi usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data pembiayaan mudharabah sclama April 2005 -- Januari 2006. Model standar berdasarkan perhitungan ATMR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 7/13/PBI/2005 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan model internal mengikuti metodologi CreditMetrics ? J. P. MorganHasil perhitungan yang dilakukan dengan model internal (CreditMetrics) menunjukkan risiko pembiayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar (ATMR). Capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan model standar lebih tinggi dibanding dengan model internal. Tetapi melalui uji back testing (Loglikelihoodl Ratio) kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran capital charge risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, bank dapat menggunakan model internal, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan. Risiko pembiayaan mudharabah paling tinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan kemudian berturut-turut adalah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang paling rendah adalah wilayah di luar jawa.

---

This study was aimed to (a) measure the unexpected loss of mudharabah funding using standard as well as internal models (Credit Metrics); (b) test whether capital charge measurement with internal model is acceptable; (c) find out the location-base risk profile of mudharabah funding. This study used data on mudharabah funding from April 2005 to January 2006. The standard model is based on WRA measurement by Bank Indonesia number 7/13/PBI/2005 on Minimum Capital Charge of sharia-based Commercial Bank, while the internal model adopts the Credit Metrics - J.P. Morgan method. The result of internal method shows a lower credit risk as compared to that of standard method. This implies that the capital charge of credit risk under standard model is higher than that under the internal model. Nevertheless, using back testing (Logikelihood Ratio), both models are valid. Therefore, the measurement of the capital charge of credit risk is recommended. The ranking of mudharabah credit risk profile is higher in: Jakarta, West Java, Central Java, East Java, than that in outside Java."

"Tesis ini membahas mengenai kepatuhan penerapan akad Istishna dalam penyaluran dana pada perbankan syariah ditinjau dari ketentuan terkait, yakni Fatwa DSN MUI No No 06/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek transaksi perbankan syariah, para pelaku perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat syariah dan ketentuan hukum positif yang ada. Adakalanya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum ada keselarasan dalam penerapannya, sehingga seringkali transaksi-transaksi pada perbankan syariah menabrak ketentuan hukum syariah itu sendiri atau hukum positif yang ada. Penelitian ini bersifat normatifyuridis dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif terkait dan ketentuan-ketentuan syariah nya. Dengan membandingkan bagaimana praktek di perbankan syariah dan bagaimana ketentuan hukum dan syariah mengatur suatu transaksi, diharapkan dapat diketahui sejauh mana bank syariah comply dengan ketentuan-ketantuan tersebut. Karena beragamnya produk, akad dan transaksi syariah, maka penelitian akan memfokuskan pada akad Istishna, dalam kerangka penggunaan akad Istishna untuk penyaluran dana di perbankan syariah. Penerapan akad Istishna akan ditinjau melalui ketentuan syariahnya, yakni Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan dari sisi ketentuan perundang-undangan akan menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa ketidakpatuhan dalam transaksi yang menggunakan akad Istishna di perbankan syariah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena sulitnya menjalan ketentuan yang bersifat syariah untuk dijalankan ke dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktek serta dari sisi bisnis perbankan syariah.

---

This thesis discusedd aboutCompliance Analisys Application of Istishna Agreement on Disbursement at syariah banking Under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. Practically on Syariah Banking, the practitioner tied to syariah regulation and positif law. Sometimes the regulation is no harmonic on the application, so many times transactions on Syariah Banking crash with syariah regulation and positif law. This research was conducted legal research library and researching any relevant regulation and any syariah regulation. With compare about practical and and how syariah regulation and positif law regulate the transaction, be expected we can know how far Syariah Banking comply with any regulation who regulate it. Because many kinds of product, agreement and syariah transaction, so this research will focus on Istishna Agreement, in the case of application of Istishna Agreement to disbursement fund at Syariah Banking. The application of Istishna Agreement will be reviewed under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. The research shown there some un-comply on transaction which use Istishna Agreement on Syariah Banking. The un-comply because difficulty to applied syariah regulation on positif law, practically, and business side of Syariah Banking."

"the use maslahah murasalah as a law finding method as some goals, those are : the safety of life , the safety of intellect , the safety of hereditary, the safetyof religion and the safety of proverty. The exercising of maslahah mursalah always done by the steps according to appoinment of the text of Al-Quran and hadits, and other living law norms in the country"

"Fenomena berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sena meningkatnya minat masyarakat akan pelayanan jasa perbankan syariah. Selain itu, kesadaran umat Islam untuk bersyariah secara kaffah (menyeluruh) dalam pelbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai syariah untuk memfasilitasi mereka dalam bertransaksi juga menjadi meningkat pula.Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbankan syariah ini, ditinjau dari perilaku simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan data empiris selama periode 2000-2003. Penelitian terhadap perilaku simpanan di perbankan syariah dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan masyarakat untuk menyimpan/menginvestasikan dananya dalam bentuk Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (DPI). Sementara penelitian terhadap perilaku pembiayaan bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi nertimbangan bank syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Istishna (diambil berdasarkan share tertinggi).Berdasarkan estimasi persamaan, didapatkan informasi bahwa permintaan masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI relatif terhadap nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah. lni berarti nasabah yang ada di bank syariah sebagian besar adalah nasabah rasional. Sementara untuk penyaluran pembiayaan, untuk masing-masing jenis produk pembiayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, dikarenakan karakteristik dari masing-masing pembiayaan itu sendiri juga berbeda. Namun untuk pembiayaan yang bersifat bagi hasil seperti Mudharabah, faktor nisbah bagi hasil secara signifikan rnempengaruhi penlaku perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor.Temuan empiris tersebut berimplikasi pada perlunya bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengefisienkan dirinya, dan berusaha mengurangi resiko perusahaan dengan berhati-hati dalam memilih debitur yang berkualitas. Deigan langkah-langkah ini perbankan syariah dapat berkembang serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya baik dalam maupun luar negeri."

"Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi risiko kredit, sebagaimana bank konvensional. Bank syariah dinilai sangat penting untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko maksimal yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukannya. Sebagai sebuah studi kasus, perhitungan risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode pendekatan internal dan standar.Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data pada Bank Syariah X, pada Periode Maret dan April 2005. Pendekatan Internal dilakukan dangan Metode CreditRisk+ sedangkan Pendekatan Standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).Hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode CreditRisk+ menunjukkan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan risiko menggunakan pendekatan internal dengan metode CreditRisk+ dianjurkan untuk digunakan oleh Bank Syariah X di samping pendekatan Standar dengan metode yang dianjurkan oleh Bank Indonesia.

---

Funding that was done by the Islamic Law Bank dealt with the risk of credit, like in the conventional bank. The Islamic law bank was judged very important to do the calculation against the level the maximal value of the risk that possibly happened to funding that the implementation. As a case study, the calculation of the risk of funding was counted by making use of the internal approach method and the standard.

In this study, the data that was used was the data to the Bank Islamic X in the Period of March and April 2005. The Internal approach was carried out with the Method CreditRisk+, whereas measuring the risk based on the standard approach acknowledge as the Asset weighed based on the Risk (ATMR).

Results of the calculation that was carried out with the method CreditRisk+ pointed out the risk that lower if compared with the Asset method was weighed according to the Risk (ATMR). So as to be able to be concluded that the calculation of the risk of making use of the internal approach with the method CreditRisk+ was recommended to be used by the Bank Islamic X beside the standard approach with the method that was recommended by the Central Bank (Bank Indonesia)."