Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah.Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang.Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai."

"Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui DPR RI dan posisi negara untuk menghadapi neoliberalisme yang tumbuh sebagai mazhab tunggal ekonomi dunia. Hal ini didasarkan kepada konstitusi ekonomi dan pengalaman banyak negara yang mampu mengambil banyak manfaat ekonomi dari neoliberalisme dan kapitalisme seraya meneguhkan peran negara. Relasi negara, rakyat dan pasar yang berjalan seimbang dengan porsi terbesar ada pada negara adalah karakter dari perubahan undang-undang ini. Di samping itu ditemukan pula bahwa kapasitas dan wawasan aktor kebijakan menjadi faktor penentu dalam proses perumusan kebijakan bukan lagi ideologi partai. Penelitian ini memprediksikan pengelolan BUMN pasca perubahan Undang-Undang BUMN akan semakin berkualitas.

---

This thesis analyzes the policy of law amendment no 19 of 2003 in commission VI of the House of Representatives. Qualitative constructivism method is used to know the argumentations and ideas of the policy actors in formulating the amandment of law to bridge the socialist constitution of the economy with neo-liberalism that grows into a single school of world economy. The results found that improvements in State Owned Enterprises (SEOs) governance are the main arguments for the amandment. The next finding is the idea of strengthening people's oversight through the House of Representatives and the position of the state to deal with the growing neoliberalism as a single school of world economy. It is based on the economic constitution and the experience of many countries that are able to take many economic benefits from neoliberalism and capitalism while reinforcing the role of the state. Relation of the state, people and markets that run in balance with the greatest position in the state is the character of the amendment of this law. Besides, it was also found that the capacity and insight of policy actors become the decisive factor in the process of policy formulation, it is no longer the ideology of the party. This study predicts the management of SOEs after the law amandmemt of state-owned companies will be more qualified."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan kebijakan pembayaran dividend perusahaan dan country level corporate governance pada tingkat negara terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (IDX) dan Bursa Efek Singapura (SGX) pada periode tahun 2014 hingga 2016.Hasil penelitian menemukan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh country level corporate governance  terhadap kebijakan pembayaran dividend perusahaan.

---

This study aims to analyze the relationship between concentrated ownership structure with dividend payment policy company and the influence of country level corporate governance on the dividend payout policy. The population in this study is non-financial sector companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and Singapore Stock Exchange (SGX) in the period 2014 to 2016. The results found that the concentrated ownership structure positively and significantly influence the company's dividend payout policy. However, this study did not find any influence of country level corporate governance  to the company's dividend dividend payout  policy."