Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the midst of prolong conflict and the delay of reconciliation, Indonesian government provides a special autonomy to the Aceh people to implement Islamic laws (sharia') in the sociopolitical realms. Yet, for Aceh women the implementation of sharia' creates discriminative regulations such as enforcement to wear jilbab and curfew for them. Many recent political policies are totally disregarding Aceh women as part of the Aceh society. Various local regulations (qanun) that proposed by local government are not gender-sensitive and put forward violence in doing conflict resolution. Local autonomy brings the oppression of women's roles in the society. Historically, Aceh women have significant roles in shaping cultural identity of Aceh society. In the past, the interpretation of sharia' recognized and supported women's leadership in the society. Hence, a new approach to put back women's public roles in order to participate in reconciliation process of the Aceh society is needed."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana politik hukum pemberlakuan syariat Islam bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditinjau dari sudut hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yakni Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat setempat.Untuk meneliti masalah tersebut diperqunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan permasalahan politik hukum pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditinjau dari sudut hubungan antara berlakunya Hukum Islam dan Hukum Adat setempat.Dari penelitian tersebut dapat diketahui mengenai pemberlakuan syariat Islam bagi bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditinjau dari sudut hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yakni Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat setempat.Adapun kesimpulan utama yang diperoleh adalah dengan pemberlakukan syariat Islam dan pembentukan Mahkamah Syari'ah berdasarkan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa teori Receptio in Complexu berlaku di Aceh. Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan berlakunya teori Receptio in Complexu yang dipelopori oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg dan teori Receptio a Contrario yang dipelopori oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. untuk masa sekarang ini, yaitu 56 tahun setelah Undang~Undang Dasar 1945. Sedangkan pemberlakuan syariat Islam dalam suatu undang-undang semacam ini menurut pandangan penulis telah memenuhi arahan pakar hukum Islam yaitu dari Prof. Dr. Hazairin, yang mengatakan bahwa hendaknya berlakunya hukum Islam secara formal di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuatkan untuk itu."

"Peristiwa tsunami 26 Desember 2004 memang sangat memilukan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga mereka yang menyaksikannya secara tidak langsung. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi yang baik untuk dipelajari bersama. Salah satunya adalah mengenai aksesibilitas. Sebagai wilayah yang paling banyak memakan korban jiwa, NAD mengalami peningkatan dalam jumlah penyandang cacat sehingga mereka perlu diberikan bantuan yang dapat menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah dengan membenkan lingkungan fisik atau binaan yang sesuai. Kondisi tersebut tercapainya pnnsip aksesibilitas diterapkan di dalamnya. Aksesibilitas bukan berarti memberikan fasilitas, tetapi menghilangkan semua hambatan agar sebuah lingkungan fisik ataupun bangunan dapat dipakai oleh sstiap orang, tanpa membedakan kekurangan dan kelebihan vany ada pada dirinya. Pihak yang membantu NAD. terutama Non-Government Organization (NGO). memiliki desain masing-masing dalam menerapkan aksesibilitas. Prinsipnva, mereka ?membuat desain tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan building code Propinsi Nonggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut bertujuan supaya tidak lerjadi pelanggaran norma-norma ataupun ketentuan yang berlaku di negara ini. Padahal, aksesibilitas dapat diterapkan melalui pendekatan kebutuhan dan keadaan diri pengguna bangunan. Cara terakhir ini tentu saja suiit diterapkan di NAD karena akan memunculkan ketidakadilan antar korban yang selamat dan memakan waktu lebih lama lagi. Pada akhirnya, setiap desain yang ada di NAD saat ini, terutama rumah tinggal, memiliki kemiripan satu dengan yang lain, meskipun berusal dari NGO yang berbeda. Namun demikian, prinsip aksesibilitas yang ada pada setiap desain tersebut letap dapat menjadi bahan pembelaiaran yang berguna untuk diterapkan di masa yang akan datang. terutama di daerah-daerah vang rawan bencan alam di Indonesia.

---

The tsunami tragedy in December 26, 2004 was very devastating, not only for tlie victims, butt also the people who watched it. In the other side, this tragedy also can be good lesson and reflection for all of us. One thing, can be sure is about the accessibility. As the most effected area caused by the tsunami, NAD cauht in the increasing of disabled people therefore they need help to support their live in the near future. One way to do that is by giving them suffice physical environment. That condition can be achieved by enforcing the accessibility inside it. Accessibility is not about giving facility, by erasing the barrier so that the physical environment can be used by all of the people, without making differentiatee between their strength and weakness. The helpers in NAD, especially Non-Government Organization (NGO), have their own design to enforce the accessibility. Principally, they make the design based on the regulations that prevail in Indonesia and buildig code of Nanggroe Aceh Darussalam Province. This matter happen head for to avoid violation against the norms or regulation in this country. Whereas, accessibility can be approach through needs and conditions of the users in the building. It's obvious that this last method is difficult to implement because it can bring out injustice among the victims and take more time. At the end, right now a lot of designs in NAD, especially houses, have a similarity, although it was made by different NGO. However, the principle of accessibility in these design still can be a useful substance of lesson to implement in the near future, especially in the area that potentially dangerous to nature disaster in Indonesia."

"Penelitian ini berfokus pada kebijakan Pemerintah dalam rangka implementasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitis. Metode deskriptif akan menjabarkan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Sedangkan metode analitik digunakan dalam membahas aktifitas peacebuilding dalam rangka menciptakan situasi aman serta pengaruhnya kepada ketahanan nasional Indonesia. Dari analisis terhadap data hasil penelitian, nota kesepahaman Helsinki secara literal telah mampu mengembalikan rasa ke-Indonesiaan (nasionalisme) rakyat Aceh kepada Republik dan menanggalkan keinginan merdeka. Post-conflict peacebuilding selama hampir 3 tahun mampu mendamaikan kedua belah pihak pelaku konflik dan mereduksi potensi konflik serta menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi rakyat melalui proses demokrasi (Pilkada Aceh) damai dengan terpilihnya drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Gubernur baru provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 20 Bupati/Walikota untuk periode tahun 2007 sampai 2012. Penyelesaian konflik mampu menyentuh akar masalah identitas Aceh dan ketidakadilan dibidang sosial dan ekonomi. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mampu mewujudkan otonomi daerah dengan sharing of power di bidang pemerintahan, perimbangan keuangan dan penegakan hak asasi manusia dengan baik. Kedepan implementasi nota kesepahaman Helsinki harus mampu menegosiasikan kepentingan elite politik dengan rakyat Aceh dengan agenda utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Harapan untuk mewujudkan Aceh baru, adalah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru.

---

This research focus at policy of Government in order to implementation of Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki betwen Republic Government of Indonesia with Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) in Nangroe Aceh Darussalam Provense. This is qualitatif research with deskriptif analitic desain. Descriptive method will formulate policy run by Republic Government of Indonesia in executing MoU Helsinki. While analytic method used in studying peacebuilding actifity in order to creating peaceful situation and its influence to Indonesian national resilience. From analysis to data result of research, MoU Helsinki by literal have been able to return to feel Indonesiaan (Acheh people nasionalisme) to Republic and take off desire independence. Peacebuilding post-conflict during almost 3 year can pacify both parties perpetrator of conflict and reduce conflict potency and also yield governance which is people legitimate through peaceful democracy process (Pilkada Acheh), chosenly drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., as new Governor of Nangroe Acheh Darussalam province and 20 Regent/Mayor for the period of year 2007 until 2012. Solving of conflict can touch root of problem of Acheh identity and justice in economic and social area. Government of Susilo Bambang Yudhoyono assessed can realize autonomy with sharing of power in governance, monetary counter balance and straightening of human right. In the future implementation of MoU Helsinki have to negotiation between political elite and Acheh people with especial agenda of development in reaching prosperity. Expectation to realize new Acheh, is expectation to realize new Indonesia."