Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In frastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan memadai.Setelah pembaharuan mengenai peraturan mengenai jalan tol, dengan digantikannya UU No. 13 Tahun 1980 dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU Jalan yang baru diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yang tegas memenuhi tuntutan otonomi; penyelenggaraan jalan tol yang tidak monopolistik; peran masyarakat yang lebih nyata dalam penyelenggaraan jalan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, serta dibentuknya Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juni 2005, merupakan dorongan terwujudnya percepatan penyelenggaraan jalan tol dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.Di Indonesia saat ini terdapat 500 km jalan tol yang dioperasikan oleh PT. Jasa Marga serta sekitar 100 km yang dioperasikan oleh pihak swasta. Secara total, jumlah jalan toldi Indonesia masih jauh dibanding Malaysia, Korea atau Jepang. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 1,600 km mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2209 membutuhkan dana sekitar 153 trilliun rupiah serta sekitar 95 trilliun diharapkan merupakan investasi dari pihak swasta

---

Physical infrastructure, especially the road network, as the shaper of the national spatial structure has a very strong relationship with the economic growth of a region as well as the socio-cultural life of the community. In the economic context, roads as social capital for the community are a place to rely on economic development, high economic growth is difficult to achieve without adequate availability.

After the renewal of regulations regarding toll roads, with the replacement of Law no. 13 of 1980 with Law no. 38 of 2004 concerning Roads. The new Road Law regulates the division of authority for road administration that strictly fulfills the demands of autonomy; non-monopolistic toll road operation; a more tangible role of the community in road management. This is reinforced by Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads, as well as the establishment of the Toll Road Management Agency (BPJT) through the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 295/PRT/M/2005 dated June 28, 2005, which is the impetus for the realization of the acceleration of toll road operations. by involving the active participation of the Regional Government and Business Entities.

In Indonesia, there are currently 500 km of toll roads operated by PT. Jasa Marga and about 100 km operated by private parties. In total, the number of toll roads in Indonesia is still far from Malaysia, Korea or Japan. In accordance with the government's plan to build a 1,600 km toll road from 2005 to 2209, it requires funds of around 153 trillion rupiah and around 95 trillion is expected to be an investment from the private sector."

"ABSTRAKProyek konstruksi jalan raya merupakan salah satu jenis proyek yang memiliki keberagaman aktivitas yang cukup tinggi. Semakin tinggi kesensitivitasan suatu pekerjaan terhadap kondisi cuaca maka semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan durasi proyek. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi dimana pengumpulan data dilakukan melalui survei awal untuk perolehan data sekunder serta wawancara untuk perolehan data primer. Dari penelitian ini didapatkan pengetahuan bahwa konstruksi dari proyek jalan raya dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berlangsung selama fase tersebut dan perkiraan durasi baru untuk pekerjaan proyek jalan raya melalui suatu metode perhitungan dengan menggunakan data-data historis stasiun klimatologi yang telah ditentukan sebelumnya.

---

ABSTRACTRoad construction project is one kind of projects that has a high variety that others. The higher sensitivity of a activity, the bigger possibility of duration change that lead to the loss in particular materially. Research method used in this thesis is archival analysis where data collections will be done through early survey for secondary data and interview for primary data.From this research, the writer has earned knowledges that construction of road project is affected by weather expose which occured along those times and prediction for activity duration of road project through some steps which used historical datas from years before based on weather observation result that is done in certain area range, adjusted with the location of picked climatology station."

"perjanjian kredit sindikasi dalam hal pelunasan kredit atau pembayaran kembali hutang debitur. Proses pembangunan ini tidak terlepas dari proses pengadaan tanah yang kerap mengalami kendala mengenai ketidak sepakatan masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah akan besar nilai ganti rugi yang diberikan, sehingga menghambat proses pembangunan yang juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi terkait dengan pelunasan kreditnya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa memang terdapat kaitan antara kendala pengadaan tanah dengan pelaksanaan kredit sindikasi yang mengakibatkan debitur wanprestasi.

---

This thesis describes the relation between the constraints of land acquisition and syndicated loan agreement in terms of credit settlement by the debtor. A development process is related to the land factor and its acquisition process which often experience a constraint with the land owner regarding the disagreement on the amount of given compensation. This matter will impede the development process which will also effect the syndicated loan agreement in terms of the credit settlement. The result if this research positively shows that there is a relation between the constraint of land acquisition and the syndicated loan that may cause the debtor to breach the syndicated loan agreement. . Key Words : Highways, Syndicated Loan, Land Procurement Constraints."

"Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang marak dilakukan di Indonesia adalah pembangungan jalan tol. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang baik. Hal serupa menjadi tujuan dibangunnya Jalan Tol Cinere ? Jagorawi dapatm embuka lapangan kejra baru dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi dan kawasan JABODETABEK, terutama di wilayah Depok dan sekitarnya.Pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi dilaksanakan dengan suatu kredit sindikasi antara Bank X, Bank Y selaku kredit dan PT Z selaku debitur. Adapun kemudian Bank X memutuskan untuk keluar dari kredit sindikasi tersebut. Dengan demikian maka terjadilah suatu proses pergantian kreditur. Adapun hukum Indonesia telah mengatur perihal proses pergantian kreditur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu Cessie, Novasi, dan Subrogasi. Akan tetapi pergantian kreditur pada kredit sindikasi pembangunan tol Cinere ? Jagorawi tidak melakukan pergantian kreditur tidak dengan proses tersebut. Tulisan ini akan membahas proses pergantian kreditur yang dilakukan di dalam kredit sindikasi pembangunan jalan tol Cinere ? Jagorawi jika dibandingkan dengan pergantian kreditur menurut hukum Indonesia.

---

One of the major infrastructure in Indonesia that developed heavily is the highway systems . Highway system has major role for the Indonesia development. In a developing country, modern highways is important in as there are opportunities for people to travel for business, trade or pleasure and also provide trade routes for goods. Therefore, modern highway is necessary order to incorporate features intended to enhance the road's capacity, efficiency, and safety to various degrees. That has also become the major reason in the construction of Cinere Highway. It has open door for employment, and further its also expencted to impose positive externalities for economic aspect in JABODETABEK, especially in area near Depok and surrondings. The development of Cinere Highway made by the syndicated loan between Bank X, Bank Y as the creditor and PT Z as the debitor. Cessie, Novasi, dan Subrogasi provided the legislative basis regarding to the process of creditor replacement. However, in the case of Cinere Highway- Jagorawi the replacement of creditor did not follow the legislation. This thesis will discuss the process of creditor replacement that have been made in Cinere Highway- Jagorawi in comparison with the legal law in Indonesia."

"Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

---

Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability."

"Dengan dicanangkannya percepatan pembangunan infrastruktur yang antara lain juga mencakup pembangunan 1600 km jalan tol dalam 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah sudah melakukan perombakan pada regulasi yang mempermudah untuk berinvestasi bisnis jalan tol yang bankable dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Konsep yang mendasari jalan tol adalah suatu konsep pendanaan dimana dana pembangunan jalan tol sepenuhnya diperoleh dari pemakai jalan tol melalui pengenaan tarif tol. Sedangkan investor dibantu lembaga-lembaga pendanaan dalam hal ini berfungsi sebagai ""jembatan"" agar jalan tol yang bersangkutan dapat diwujudkan dan menghasilkan pendapatan. Industri jalan tol merupakan proyek yang sangat dipengaruhi risiko dan ketidakpastian dimana timbulnya risiko dan ketidakpastian akan mempengaruhi investor merencanakan investasi proyek jalan tol.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi risiko yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko (risk response planning) investor jalan tol dalam berinvestasi jalan tol. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan studi kasus pada investor jalan tol antara lain ; PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan konsultan jalan tol yaitu, PT. Perentjana Djaya. Dan untuk mendapatkan prioritas urutan identifikasi risiko menggunakan metode analisa data Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice dan SPSS versi 13.Setelah melakukan pengujian data dan pasing grade derajat signifikan > 0.050 menurut output Expert Choice, maka didapat hasil bahwa faktor internal lebih dominan dari pada faktor eksternal, dimana prioritas berdasarkan kriteria yaitu identifikasi risiko dan risk attitude memberikan kontribusi hasil yang signifikan. Sedangkan urutan prioritas identifikasi risiko berdasarkan subkriteria adalah; variabel penentuan besaran tarif, perkiraan biaya konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, perkiraan volume lalu lintas, tingkat pengembalian investasi, masa konsesi, kematangan dalam mengambil keputusan, profesionalitas sikap, dan keterlambatan penyelesaian proyek.

---

By proclaiming of acceleration of infrastructure reconstruction that includes development 1600 km toll road in the following five years, the government has made radical changes in regulation which is to get easier in bankable toll road business investment that settled by the Ordinance no.38/2004 that is about road and the Governmental Regulation No.15/2005 that is about toll road. The best concept of toll road is funding concept which all fund completely taken from the toll road consumers through the toll fare imposition. Whereas, the investor is helped by funding organizations, that has function as "the bridge", so that the toll road project can be appreciated and get income.

This project has been a project that's very affected by risk and uncertainty that will touch the investor to give an account of toll road investment. This research is conducted to get to know which risk identification that's influenced the risk response planning, for the investor in toll road investment. For that, a case study has been made to three local toll road investors : PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, and one toll road consultant named PT. Perentjana Djaya. And to get the priority risk factor, all data are done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method, Expert Choice software and SPSS version 13.

After analyzing all datas and passing grade significant degree > 0.050, and also according to the expert choice output, this research determines that internal factors are more dominant than the external ones, that the factor priority based on the criteria is risk identifying and risk attitude give a significant contribution result. Whereas, a sequence of factor based on sub-criteria is (in order rank) variable of fare determination, estimation of construction, operation, and maintenance cost, estimation of traffic volume, restitution level of investment, concession period, well done in decision making, professional behave, and project finishing delay."

"Kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah dengan mengimplementasikan peran serta Bank Jabar sebagai operator pengumpul hasil tol telah memberikan pengaruh menurunnya kinerja keuangan investor jalan tol.Permasalahan yang timbul dari pengalihan operator pengumpul tol ke Bank Jabar adalah kerugian hak Hasil Tol yang disebabkan perlambatan cash in flow hasil tol.Menurunnya kinerja keuangan menyebabkan kesulitan membayar kewajiban sebagai akibat penerimaan tol (cash in flow) yang terganggu dapat diselesaikan melalui Restrukturisasi utang yang bertujuan untuk menunda kewajiban membayar bunga dan mengurangi beban bunga dan pokok sehingga meningkatkan kinerja keuangan dimasa yang akan datang.Methode penelitian yang dipergunakan adalah dengan methode Deskriptif dan mengevaluasi data-data sekunder yang diperoleh dari Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek.PT BangunTjipta Sarana melakukan Restrukturisasi atas utangnya sebesar Rp. 292.584.000,- dalam rangka mengurangi beban cicilan bunga.Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya keterbukaan antara PT Bangun Tjipta Sarana dengan Bank, ditambah adanya keyakinan pihak Bank bahwa utang dapat dibayar oleh PT Bangun Tjipta Sarana berdasarkan Rencana Cash in flow yang diyakini oleh Bank berpedoman dengan perilaku penerimaan tol sebelum masa krisis.Restrukturisasi utang dilaksanakan dengan cara Rescheduling terhadap pembayaran utang pokok dan penundaan kewajiban pembayaran bunga serta kebijakan pemotongan sebagian bunga. Dengan Restrukturisasi utang PT Bangun Tjipta Sarana untuk sementara bisa mengatasi kesulitan kinerja keuangannya.Dari hasil penelitian tesis ini menunjukkan indikasi bahwa posisi investor jalan tol saat ini sangat lemah. Sehingga diharapkan tesis ini bisa menjadi sumbangan pemikiran kepada para calon investor dan dapat dikembangkan oleh peneliti tesis lainnya pada masa mendatang."

"Pembangunan jalan tol di Indonesia dimaksudkan untuk efisiensi transportasi sekaligus sebagai efisiensi dana APBN dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam Repelita Pemerintah selalu mencantumkan rencana program pembangunan jalan tol yang ingin dicapai sepanjang lima tahun mendatang. Berdasarkan evaluasi panjang jalan tol dibuka pada Pelita Keempat, Kelima dan Keenam masing masing hanya mencapai 86,8 %, 43,3 % dan 33,2 % dari target.Sejak tahun 1987 Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melibatkan swasta dalam investasi jalan tol dengan sasaran semaksimal mungkin memanfaatkan dana swasta (masyarakat) serta sehemat mungkin menggunakan APBN. Kondisi ekonomi dan politik yang memang kondusif terhadap investasi telah mendorong Pemerintah untuk meningkatkan target pertumbuhan panjang jalan tol dengan meningkatkan jumlah program jalan tol. Status program pada tahun 1997 adalah konstruksi: 184,6 km, prakonstruksi: 1.365 km, proses penawaran: 485 km. Namun demikian pada kenyataannya pertumbuhan panjang jalan tol rata-rata dari tahun 1987 sampai 1998 hanya 28,2 km per tahun. Hasil proses investasi tersebut hanya 7,27 %. Suatu proses yang tidak efisien.Berkaitan dengan investasi jalan tol pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan sektoral seperti: studi kelayakan yang dapat dilaksanakan investor setelah ditunjuk oleh pemerintah, tidak memberikan kepastian kenaikan tarif tol, dan penyediaan lahan dengan menggunakan dana investo. Pada tahun 1997 mulai terjadi krisis moneter yang menyebabkan Pemerintah menunda sebagian besar proyek infrastruktur termasuk proyek jalan tol. Untuk mengetahui kombinasi kebijakan yang dapat menghasilkan pertumbuhan panjang jalan tol yang optimal maka pada penelitian ini dilakukan simulasi kebijakan investasi jalan tol. Mengingat perilaku parameter sistem yang dinamis serta kompleksitas permasalahan maka pemodelan dilakukan dengan pendekatan dinamik sistem. Simulasi model dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Untuk itu digunakan perangkat lunak Powersim.Simulasi Model Kebijakan Investasi Jalan Tol dengan menggunakan Dinamika Sistem Pemodelan dibangun atas dasar data historis investasi jalan tol sejak tahun 1987 sampai tahun 1998. Diagram simpal kausal dibangun berdasarkan kerangka konsep siklus proses investasi jalan tol. Setelah melalui proses validasi dan model anggap sahih maka model digunakan untuk simulasi uji kombinasi kebijakan.Berdasarkan hasil simulasi terhadap tiga skenario kebijakan maka diketahui bahwa kombinasi antara program jalan tol yang selektif yaitu prioritas pada proyek yang sudah layak, penyediaan lahan dengan kombinasi dana investor dan APBN, kepastian kenaikan tarif tol setiap 3 tahun telah memperlihatkan hasil pertumbuhan panjang jalan yang paling optimal sekaligus meningkatkan efisiensi proses investasi jalan tol.

---

Toll road development in Indonesia is intended for efficiency in transportation and National Budgeting in order to support economic growth. Repelita includes toll mad development program that wants to achieve in the next five years. Based on evaluation of toll road opened on Fourth, Fifth and Sixth Repelita, it is just reached 86,8%, 43,3% and 33,2% from target.Since 1987 the Government has introduced policy in the toll road investment in order to use private fund for saving in Government Budgeting. Due the national economic growth, the Government has improved the toll mad development by increasing the number of toll road program. By 1997, program status is as follow: construction: 184.6 km, pre-construction: 1.365 km, bid process: 485 km. However, from 1987 to 1998 the actual growth of length of toll road is 28.2 km per year in average. It is' only 7.27% from investment process.Related with toll road investment, the Government has policies such as feasibility study done by investor who appointed by the Government, uncertainty in toll rate adjustment and use investor's fund for land settlement. In the middle of 7997, monetary crisis was 'started to occur and cause the Government delayed a lot of infrastructure projects including toll road projects.To recognize the combination of policies that can affect on optimum toll road growth, the simulation of the combination of policies on toll road investment is done. Considering the dynamic behavior, non linter real system parameter and complexibility of the problem, the model was developed by system dynamic approach. In order to ease the simulation model, computer devices is used with Powersim software.The model is built based on historical data in toll road investment since 1987 to 1998. Causal loop diagram is made based on the frame of investment process cycle. After being validated, the model is used for the policy's test simulation with simulation time 2000-2070.Based on the model simulation on three scenarios of policy, it is known that the most optimum toll road growth came from the combination among selective toll road program, (the priority on feasible projects), use investor's fund and Government Budgeting for land settlement and periodic toll rate adjustment every three years."

"ABSTRAKKebutuhan akan jalan tol di Indonesia terutama di Jawa sangat tinggi, halini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat disusul denganpertumbuhan sektor industri mendorong tersedianya sarana transportasi yangfirst class untuk menghindari ineffisiensi. Selain itu pula disebabkan oieh tingkaturbanisasi yang memberikan pertumbuhan jumiah kendaraan yang tinggi sertameningkatnya jumlah pemakai jalan tol dari tahun ke tahun. Perkembangan jalan toi di indonesia dimulal sejak tahun 1978 ketikaJalan tol Jagorawi dibangun. Pengelola jalan toi dipercayakan Pemerintah saatitu ialah PT. Jasa Marga (BUMN). Dengan sumber dana terbatas yang dimiiikiPemerintah, maka dalam kurun waktu 1976-1986 panjang jalan tol yang teiahdibangun hanya 396 km. Namun sejak 1987 dimana pihak swasta muiai dapatberpartisipasi dalam pengembangan jalan toi dengan skema BOT pembangunanjalan tol telah meningkat menjadi +/- 11000 km. Basis hukum keterlibatan swastadalam pengembangan jalan tol adaiah Undang-Undang No. 13 tahun 1980tentang jalan dan peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1990 tentang jalan tol yangmemperjeias pengaturan dan penguasaan jalan tol. Khusus mengenaipenetapan tarif toI, demi menjaga kepentingan masyarakat, Pemerintah telahmenetapkan bahwa tarif tol hanya ditetapkan oieh Keputusan Presiden. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara indonesia telah berkembangmerambah ke daerah sekitarnya terutama wiiayah Jabotabek, sehingga wilayahJabotabek tersebut telah menimbulkan pula kurang memadainya prasaranatransportasi darat (jalan raya). Pemerintah telah melaksanakan berbagaiprogram dan pembangunan Jalan tol. Seperti Jagorawi, Cikampek dan jalan tollingkar luar (JORR). Namun demikian, usaha-usaha ini tampaknya masih belumcukup untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan lalu lintas di wilayah tersebut.Maka saiah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan prasarana transportasi daratpada sekitar daerah tersebut direncanakan akan dibangun Jalan toi CibuburCileungsi-Bekasi sebagal bagian dari sistem jaringan jalan tol di wilayahJabotabek dan sekìtarnya. Konsorsium yang terdiri dari PT. WIKA dan PT. DKB merencanakan untukmelakukan investasi jalan tol tersebut, mengingat Investasi ini merupakaninvestasi padat modal dan berjangka waktu lama. sehingga konsorsium sebagaisuatu institusi swasta sangat berkepentingan agar reaiisasi pendapatan yangdiperoleh seiama masa konsesi dapat mengembalikan modal yang ditanamkanserta menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kuantitatif kelayakaninvestasi proyek Jalan toi Cibubur-Cileungsi-Bekasi yang menekankan padapengujian arus kas selama umur investasi dengan melalui beberapa metodaCapital budgeting. Dari hasil analisa keuangan diperoleh bahwa arus kas (Free Cash Flowsto Firm) proyek jalan tol Cibubur-Cileungsi-Bekasi dapat memberikan aruspengembalian internal (IRR) sebesar 16.90%. Bila investasi menggunakanstruktur pendanaan terdiri dan 35%Equity : 65%Debt serta kondisi biaya hutang(Kd) = 12% dan biaya modal (Keu) = 14% ke dalam analisa arus kas memeberiindikasi bahwa investasi proyek jalan tol iayak untuk diIaksanakan karenamemenuhi kriteria aspek finansial dimana WACC lebih kecil dari IRR danmemiliki NPV positif. Namun dengan menggunakan rumusan angsuranpengembalian pinjaman (bunga dan pokok pinjaman) secara tetap selamajangka waktu 15 tahun, diperoleh arus kas proyek belum mampu membayarangsuran pokok pinjaman selama 3 tahun sejak mulai dioperasikan. Sedangkanarus kas (Free Cash Flows to Equity) dapat memberikan arus pengembalianinternal (IRR) kepada investor sebesar 16.82%. Struktur peanaan terdiri dari 35%E : 65%D merupakan struktur pendanaan yang paling kritis terhadapkeputusan investor untuk menanamkan modalnya karena arus kas investorSangat peka/sensitive terhadap perubahan akibat peningkatan suku bunga Iebihbesar 0.15%, peningkatan biaya investasi lebih besar 2% dan penurunanPendapatan tol lebih besar 2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi jalantol pada kondisi saat ini sangat beresiko."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model risiko dengan mengaplikasikan teknik analisa risiko pada project financing investasi Jalan Tol ruas Cawang-Tj. Priok-East Ancol-Jembatan Tiga-Pluit. Teknik estimasinya adalah mengindikasi risiko-risiko, tren biaya operasional dan pemeliharaan ke depan, dan perkiraan pendapatan (revenue) dengan didukung oleh model analisa risiko yang digunakan untuk mengevaluasi variabel target yang dianalisa didasarkan pada skenario yang berbeda, yaitu analisa risiko tanpa treatment, analisa risiko dengan treatment sehingga menghasilkan risiko setelah treatment.Para investor dapat menggunakan alat (tool) ini claim face pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan proyek atau investasi yang sejenis. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dengan bantuan software AHP, SPSS ver 12.00, dan Crystal Ball untuk melihat hubungan variabel-variabel tersebut."